Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua berbagi pesan-pesan kemanusiaan kepada masyarakat sipil, birokrat, hingga aparat keamanan: TNI-Polri dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 2020 di Kota Jayapura, Kamis.
Aksi damai yang diperingati pegiat HAM sedunia ini pun masih dihalangi aparat keamanan.
Memakai kaos oranye dan payung hitam bertuliskan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, kurang dari 15 perempuan anggota Koalisi berjalan kaki sepanjang penjagaan aparat keamanan: Brimob, Polisi, dan TNI, di depan Kompleks Kampus Uncen Abe di Jalan Raya Abepura-Sentani.
Mereka membagikan lilin berpita oranye dengan stiker berpesan: “Stop Pelanggaran HAM di Tanah Papua”, dengan mengusung tema: Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua.
“Selamat hari HAM, Pak Polisi,” ujar Chika, anggota Koalisi sembari membagikan stiker dan lilin kepada anggota Brimob, yang sedang berjaga-jaga di luar pagar Auditorium Uncen di mana BEM Mahasiswa Uncen sedang berorasi damai.
Ucapan disambut penerimaan aparat keamanan, termasuk TNI yang sedang berjaga di Halte Trikora.
Pembagian lilin dan ucapan selamat juga diberikan kepada pedagang-pedagang yang sedang berjualan di emperan trotoar.
Mewakili Koalisi, Rossa Moiwend mengatakan kegiatan memperingati hari HAM tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Selain adanya pembatasan di masa pandemi Covid-19, Koalisi memilih melakukan “Aksi bagi lilin dan pesan kemanusiaan” kepada seluruh elemen masyarakat di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
“Melalui aksi bagi lilin ini, kami juga ingin bagi pesan kemanusiaan bahwa hak asasi setiap individu harus dihormati dan dijunjung tinggi. Setiap orang harus sadar bahwa hak asasi-nya dilindungi oleh UU dan negara wajib melindunginya,” kata Rossa yang ditemui Jubi di sela-sela pembagian lilin di Uncen Abe, siang ini.
Rossa berharap, “Semoga lewat aksi kecil ini semua orang khususnya polisi, brimob, tentara yang tadi menerima lilin dengan senyum itu bisa berhenti melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil,” ujarnya.
Koalisi Perempuan juga berharap masyarakat Papua tidak lupa dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Dan, terus berdiri bersama mengingatkan negara untuk memenuhi hak keadilan bagi korban dan keluarga.
“Bersama-sama kita harus ingatkan pemerintah dan elit-elit pengambil kebijakan di Papua maupun presiden, setiap tahun kasus pelanggaran HAM terus bertambah tetapi tidak ada yang diselesaikan. Tidak ada yang diproses secara hukum, bahkan janji Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk tuntaskan kasus penembakan empat remaja di Paniai (tahun 2014) di lapangan Mandala Jayapura… itu apa kabar?” Rossa mengingatkan.
Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua terus mengingatkan sejumlah kasus yang harus diselesaikan negara di antaranya: Wamena berdarah, Wasior berdarah, Paniai berdarah, hingga sejumlah kasus terbaru yakni penembakan terhadap Pdt. Yeremia Zanambani, penembakan terhadap dua katekis di Sugapa Intan Jaya (satu meninggal dan satu selamat), penembakan empat pelajar SD dan SMA di Puncak Ilaga serta satu ASN, sampai kasus pengungsian besar-besaran masyarakat sipil dari Nduga dan Intan Jaya.
“Kami sangat berharap, pemerintah bisa berikan perhatian untuk selesaikan kasus-kasus itu,” kata Rossa, yang mengaku kecewa karena tujuan akhir “aksi bagi lilin dan pesan kemanusiaan” itu tidak terpenuhi karena dibatasi polisi.
Ani Sipa, Koordinator Divisi Perempuan pada Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyayangkan upaya penghalangan polisi terhadap aksi damai koalisi perempuan tersebut.
“Sebenarnya tujuan teman-teman koalisi bagi-bagi pesan kemanusiaan sampai ke Kota Jayapura, di Imbi. Tapi, sayang sekali, polisi melarang dan hanya batasi sampai di Kotaraja Cigombong. Bentuk ini pun masuk kategori pembungkaman ruang demokrasi di Papua sementara di luar sana orang sedang peringati hari yang sama,” kata Ani.
Salah satu anggota Koalisi, Dessy berkisah upaya penghadangan polisi itu dengan mempertanyakan surat izin kegiatan. “Padahal kita sudah kasih surat izin kemarin. Kemudian mereka minta lagi surat Covid-19, tapi kita tidak dapat karena kemarin libur (hari pemilihan serentak Pemilukada di 10 kabupaten di Papua),” katanya.
Meski dibatasi, Dessy mengaku puas karena kampanye damai itu berjalan lancar hingga 500an lilin, stiker dan pesan kemanusiaan habis dibagi kepada penduduk Kota Jayapura.
Polisi sebut penjagaan itu kegiatan rutin
Terkait penjagaan ketat aparat gabungan TNI, Brimob dan Polisi sejak Rabu pagi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal mengatakan polisi hanya melaksanakan kegiatan pengamanan rutin akhir tahun. Bukan untuk pengamanan agenda tertentu seperti demonstrasi.
“Demo apa? Kan wajar kalau polisi jaga. Kegiatan rutin saja. Untuk kita warga Papua kan sudah menjelang Natal dan tahun baru, kegiatan meningkat, kriminalitas juga meningkat,” kata Ahmad Mustofa Kamal melalui panggilan teleponnya, Kamis (10/12/2020).
Menurutnya, pengamanan rutin ini merupakan peningkatan kegiatan rutin Polri, untuk memberi rasa aman kepada warga. Katanya, pada masa menjelang perayaan Natal dan tahun baru, aktivitas warga meningkat dan tak jarang aksi kriminalitas pun meningkat.
Kamal mengatakan, pemetaan potensi kerawanan merupakan ranah Kabag Ops Polresta Jayapura. Setiap saat Kabag Ops melaporkan situasi keamanan kepada Kapolres.
“Mengenai pergeseran pasukan, mobilisasi pasukan. Kewenangannya Kabag Ops melihat potensi kerawanan. Melaporkan yang terjadi di seluruh jajaran Polresta,” ucapnya.
Ia menambahkan, jumlah personel Polri yang diturunkan melaksanakan kegiatan pengamanan rutin ini tidak menentu. Sesuai kebutuhan di lapangan.
“Itu relatif, saya kan gak hafal persis berapa [banyak] mobilisasi [anggota di lapangan] tapi sesuai kebutuhan. Melihat potensi kerawanan,” katanya. (*)
Arjuna Pademme berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Editor: Syam Terrajana