Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Akademisi Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura Papua, Yakobus Murafer berpendapat, Gubernur Papua, Lukas Enembe tentu punya pertimbangan tersendiri sehingga mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pernyataan itu dikatakan pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen tersebut, berkaitan pergantian tiga kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jumat (20/8/2021).
Mereka yang diganti, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Christian Sohilait, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Yorem Wanimbo serta Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giay.
Akan tetapi pergantian ketiganya dikritik beberapa pihak.
Gubernur dinilai melakukan pergantian tanpa berdasarkan pertimbangan yang baik. Sebab ada di antara pimpinan OPD yang diganti kinerjanya cukup baik selama ini.
“Gubernur pasti punya pertimbangan sendiri mengenai kinerja pejabat yang ada. Sebab ini untuk kebutuhan organisasi perangkat daerah atau pemerintahan,” kata Yakobus Murafer kepada Jubi, Senin (23/8/2021).
Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki hak prerogatif, dalam menempatkan seseorang sebagai kepala OPD. Hak inipun sesuai amanat undang-undang.
Selain itu, dalam menempatkan pejabat, kepala daerah akan menyesuaikan dengan visi dan misinya. Mereka yang dipercaya sebagai pimpinan OPD tentu dianggap mampu melaksanakan tugas.
“Mungkin gubernur melihat dalam konteks beliau, perlu dilakukan pergantian. Perlu ada pembenahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Apalagi lanjut Murafer, isu pendidikan dan kesehatan di Papua kini menjadi salah satu yang patut diperhatikan.
Sebab, dua bidang ini sangat stratgis dan merupakan bagian dari kebutuhan utama masyarakat.
Yakobus Murafer mengatakan, kalau ada pihak beranggapan pergantian itu ada unsur politik dan lainnya, dugaan itu terlalu jauh. Sebab, pergantian pimpinan OPD merupakan internal gubernur.
“Beliau (gubernur) kan memiliki tim yang disebut [tim] pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Pasti beliau sudah memperhitungkan setiap keputusan atau kebijakan yang diambil,” ucapnya.
Akan tetapi katanya, yang patut dipertanyakan apakah pergantian pimpinan OPD tersebut melibatkan pejabat struktural, misalnya sekda.
Sebab, kini jabatan wakil gubernur (wagub) Papua terjadi kekosongan. Dalam situasi ini, pihak yang dapat berkoordinasi dengan gubernur adalah Sekda.
Sebab, sekda merupakan pembina ASN. Selain itu, apabilaberbicara struktur organisasi pemerintahan, semua yang berkaitan administrasi pemerintahan dikomandoi oleh sekda.
“Keterlibatan sekda di situ yang menjadi pertanyaan hari ini. Apakah sekda dilibatkan dalam pergantian. Ini yang kita tidak tahu bagaimana. Saya perhatikan sejauh ini, bagaimana hubungan kerja antara gubernur dengan sekda. Tidak bisa kita anggap ini biasa saja sebenarnya. Mereka inilah yang paling tahu kebutuhan pemerintahan,” kata Yakobus Murafer.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengganti tiga pejabat Eselon II yang dinilai berkinerja rendah.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyebut pergantian itu sebagai peringatan bagi kepala OPD yang tak maksimal menjalankan tugas.
Apalagi, Gubernur Lukas sampai-sampai menyatakan kekecewaan yang mendalam lewat tangisan, menyikapi lemahnya pelayanan publik di tiga institusi yang mendapat rotasi jabatan itu.
“Pergantian (pejabat) ini sebagai warning bagi yang lain, karena sejak kembali berobat dari Singapura, beliau ikuti secara sesaksama kinerja semua Kepala OPD. Bahkan beliau bertanya kepada seluruh staf khusus lalu tenaga ahli yang ada,” kata Rifai, Jumat (20/8/2021).
Menurutnya, pergantian itu merupakan evaluasi gelombang pertama. Akan ada gelombang berikutnya, supaya semua pejabat berbenah.
“Artinya Kepala OPD yang raport-nya (merah) akan dievaluasi total,” ucapnya.
Katanya, untuk RSUD Jayapura, Gubernur Enembe menyoroti lemahnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien saat beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Lembaga kesehatan ini dianggap terkesan lebih mementingkan proyek infrastruktur, padahal pelayanan medis tak maksimal.
Sementara untuk dinas pendidikan, gubernur berkeinginan agar pejabat lama berkonsentrasi menyelesaikan kasus dugaan korupsi di instansi itu.
Sedangkan pergantian di Biro
Pengadaan Barang dan Jasa, berkenaan dengan adanya dugaan KKN yang dilabeli masyarakat terhadap institusi itu.
Gubernur itu berkeinginan agar ada pembenahan didalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi.
“Intinya Gubernur ingin supaya para pejabat di provinsi ini tidak berpikir tentang fee atau imbalan yang akan diterima terkait proyek di instansinya. Beliau ini fokus bekerja sebab setiap pejabat sudah punya honor dan gaji sehingga jangan pikir biaya tambahan lagi,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga