Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Direktur Jenderal dari Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG), Duta Besar Amena Yauvoli, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Vanuatu, khususnya Menteri Kehakiman dan Pelayanan Masyarakat, Don Ken serta delegasinya, yang baru-baru ini menyampaikan laporan nasional Vanuatu dalam prosesi Peninjauan Berkala Universal (UPR) Dewan HAM PBB, di Jenewa, pekan lalu.
Duta Besar Yauvoli mengakui upaya dan pekerjaan pemerintah Vanuatu sejak UPR terakhirnya, pada tahun 2013, untuk menyelesaikan persoalan HAM, dan menyebutkan praktik terbaik Vanuatu dalam menerbitkan rencana pelaksanaan UPR, dan karena berhasil menjadi satu-satunya negara di kawasan Pasifik yang melakukan hal ini.
“Terlepas dari Rencana Pelaksanaan ini, laporan nasional Vanuatu itu juga menekankan capaian-capaian penting pemerintah dalam berbagai aspek penegakan HAM, termasuk penyerahan laporan awal dan berkala untuk CRPD; penyelesaian laporan periodik ke-2 dan ke-3 dan dialog dengan Komite CRC, penyelesaian laporan ke-4 dan ke-5 tentang CEDAW dan dialog dengan Komite CEDAW; mendukung Kebijakan Child Protection Policy 2016-2026, Kebijakan Child Safeguarding Policy 2017-2020; pembentukan tim Inspeksi Eksternal untuk memantau pusat-pusat pemasyarakatan, pembentukan Kementerian khusus bisa Perubahan Iklim, peresmian UU kebebasan informasi Right to Information, dan Kerangka Kerja Kebijakan Anti-Korupsi National Anti-Corruption Policy Framework 2018-2022, adalah beberapa contoh dari pencapaian yang benar-benar luar biasa ini,” tutur Yauvoli.
“Sekretariat MSG juga senang telah dapat menyediakan dukungan teknis kepada pemerintah selama tahap persiapan,” tambah Yauvoli.
UPR adalah peninjauan berkala Dewan HAM PBB atas semua negara-negara anggotanya, untuk memonitor upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk memajukan situasi HAM di negara mereka, dan memenuhi kewajiban mereka dalam penegakan HAM. Vanuatu ditinjau oleh Dewan HAM PBB di Jenewa pada 24 Januari 2019.
Sekretariat MSG akan terus bekerja dengan mitra-mitranya, terutama SPC RRRT, untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah Vanuatu dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi utama dari proses peninjauan ini, dan juga negara-negara anggota lainnya yang akan memiliki komitmen serupa, tambah Duta Besar Yauvoli.
Setelah ditinjau dalam UPR, setiap negara anggota diberikan sekitar empat tahun untuk menerapkan rekomendasi yang diterima. UPR berikutnya untuk Vanuatu akan dilakukan pada tahun 2024. (Daily Post Vanuatu)
Reporter : Elisabeth C. Giay
Editor : Kristianto Galuwo
