TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Pengamat sayangkan kriminalisasi diskusi hasil riset tentang konflik Papua

Riset Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua dan Tekanan Kebebasan Sipil
Poster diskusi daring Seri Diskusi Negara Hukum LP3ES bertajuk Riset Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua dan Tekanan Kebebasan Sipil. - Dok LP3ES

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P Wiratraman menyayangkan terjadinya kriminalisasi terhadap orang yang mendiskusikan persoalan konflik Papua. Hal itu dinyatakan Herlambang menyikapi pengaduan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru, Haris Azhar.

Herlambang menyatakan diskusi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dalam tayangan Youtube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya‼️Jenderal Bin Juga Ada‼️” adalah diskusi yang membicangkan berbagai hal yang relevan dengan konflik di Papua. Menurut Herlambang, diskusi itu didasarkan kajian atau riset yang dilakukan berbagai lembaga kredibel seperti YLBHI, WALHI, Lokataru, Pusaka, LBH Papua, KontraS, dan Greenpeace.

Herlambang menyebut laporan riset berbagai lembaga itu sudah dipublikasikan pada Agustus 2021 dengan judul Ekonomi Politik Penembapatan Militer di Papua. Laporan itu mengulas pembentukan satuan teritorial baru di Papua cenderung berkorelasi dengan kepentingan investasi baru di Papua.

Baca juga: Pegiat HAM Haris Azhar bantah tudingan minta saham Freeport ke Luhut

“Situasi yang dituliskan rapi ilustrasi gambar rapi, fakta yang disajikan dalam riset ini. Prosesnya  juga sangat menarik karena disajikan dengan visual, disajikan dengan foto, bahkan standarnya juga ada kutipan-kutipan dengan penyebutan cartatan kaki. Basis informasi atau datanya terbuka, menunjukan peta atau situasi. Saya melihat bahwa argumen yang disampaikan sangat kuat dan koheren. Itu catatan menarik dan harus disimak oleh banyak pihak,” kata Herlambang dalam webinar Seri Diskusi Negara Hukum bertajuk Riset Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua dan Tekanan Kebebasan Sipil yang diselenggarakan  LP3ES pada Senin, (18/10/2021).

Menurut Herlambang, kajian dan riset seperti itu seharusya bisa dibicarakan di ruang publik tanpa menimbulkan tuntutan hukum apalagi kriminalisasi. Herlambang menyayangkan diskusi itu justru menimbulkan pengaduan dugaan pencemaran nama baik itu dilakukan oleh pejabat publik seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan teradu para aktivis dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

“Basis dari diskusi [itu] riset [yang] sudah terpublikasi. Harusnya mendapatkan respon yang lebih tepat. Cara merespon laporan tersebut dengan pelaporan [pencemaran] nama baik bertentangan [dengan] prinsip pembebasan,” kata Herlambang.

Baca juga: Haris Azhar: Indonesia mengacak-acak hak dasar orang Papua

Herlambang mengatakan laporan kajian dan riset itu memang selayaknya dibicarakan di ruang publik, substansinya dikritisi dengan catatan kritis sesuai tradisi akademis. “Setiap orang atau pihak yang tidak setuju atas hasil kajian itu silahkan  memperdebatkannya di ruang publik, atau menerbitkan buku [baru], memperdebatkannya untuk memberi catatan yang memperkaya perspektif dalam sebuah kajian,” kata Herlambang.

Herlambang juga menegaskan siapapun pejabat  publik harus mau menerima kritik. Setiap orang yang anti kritik atau tidak suka dikritik lebih baik tidak usah menjadi pejabat publik. Ia menyatakan pengaduan dugaan pencemaran nama baik itu dilakukan oleh pejabat publik seperti Luhut Binsar Pandjaitan mengancam ruang kebebasan sipil warga negara.

“Kami  berharap kasus itu tidak berlanjut, [karena pengaduan itu] mengancam ruang kebebasan sipil, akan mengggerogoti pilar demokrasi, yaitu [kebebasan] menyatakan pendapat atau ekspresi. Itu bagian dari kemunduran [pemenuhan dan perlindungan] Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekapresi,” kata Herlambang.

Baca juga: Kriminalisasi pegiat HAM, Luhut tegaskan tak terlibat bisnis tambang di Papua

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati mengatakan pengaduan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan mendalilkan kata “main” sebagai bentuk pencemaran nama baik Luhut. “Saya bertanya, itu yang mau disomasi apa?  Karena main-main kata jamak. Sesungguhnya mereka hanya mengakui satu atau bagiamana? Kami tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya.

Asfinawati menyatakan diskusi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar harus dipahami secara utuh, dan tidak dipahami secara sepotong dengan mememanggal kalimat tertentu. “Kalau kita mundur lagi ke belakang, seminggu sebelum Fatia bicara itu ada launching yang dilakukan [sejumlah lembaga], saya sendiri menjadi narasumber, karena itu kerja banyak lembaga. Tidak ada masalah apapun saat itu,” katanya.

Asfinawati mengatakan kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah membantah hasil riset berbagai lembaga itu, namun justru mengadukan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang mendiskusikan laporan berbagai lembaga itu. “Kritik kepada pejabat publik itu bukan mencemarkan nama baik,” kata Asfinawati.  (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us