Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua meminta pemuda di tujuh wilayah adat, yakni Mamta, Saereri, Ha Anim, Bomberai, Domberai, La Pago dan Mee Pago yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), untuk membangun sinergitas.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen bilang membangun perekonomian Papua tidaklah mudah. Sehingga membutuhkan kerjasama, disiplin dan koordinasi antar sesama pemuda dan pemerintah daerah.
“Kami harapkan dengan kepengurusan baru KAPP, ada kerjasama sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden terlebih khusus Gubernur Papua untuk menyejahterakan masyarakat melalui sektor perekonomian,” kata Hery usai melantik pengurus KAPP periode 2018-2023, di Jayapura, Selasa (26/2/2019).
Ia tekankan, kerjasama perekonomian di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal sudah dilakukan, dan diinginkan Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonomian Indonesia bagian timur.
“Untuk mencapai itu harus ada akses baik udara, laut maupun darat dan ini membutuhkan semua sinergitas dari lembaga negara dan lainnya. Kami harap KAPP bisa manfaatkan peluang ini, dengan terus mengasah kemampuan pengusaha asli Papua sehingga mampu bersaing,” ucapnya.
Ketua KAP Papua, Musa Haluk menyatakan pihaknya siap bekerjasama untuk menyiapkan Orang Asli Papua (OAP) menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses. Hal ini sebagaiman visinya yaitu bersatu selamatkan ekonomi Papua.
“Kita harus bersama-sama saling membantu menyiapkan OAP menjadi pengusaha yang mandiri. Sehingga, pengusaha yang mandiri ini bisa membantu orang Papua lainnya agar bisa hidup makmur, aman dan adil serta merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Haluk.
Secara terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan adanya pelantikan pengurus KAPP yang baru.
Sebab dirinya terpilih kembali menjadi Ketua Umum KAPP Pusat periode 2018-2023 pada konferensi III KAPP se-Tanah Papua pada Rabu (13/12/2017).
“Kami sayangkan pelantikan ini, sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini,” kata Merry saat dihubungi via telepon seluler. (*)
Editor: Syam Terrajana
