Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – DPR Papua menyarankan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua menyiapkan langkah antisipasi, apabila anggaran konsumsi dan akomodasi senilai Rp 1,4 triliun dari APBN belum dicairkan pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai dana akomidasi dan konsumsi tersebut. Padahal kontingen dari berbagai provinsi sudah akan datang ke Papua pertengahan September 2021.
“Pemprov Papua segera mengambil langkah langkah, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena selain belum cairnya anggaran konsumsi Rp 1,4 triliun dari APBN, juga adanya usulan penambahan anggaran dari PB PON Papua, KONI Papua dan sejumlah sarana penunjang venue PON Papua yang belum selesai dan membutuhkan anggaran,” kata Jhony Banua Rouw, Kamis (2/9//2021).
Katanya, perlu memikirkan langkah antisipasi, sehingga PB PON Papua mesti mengundang PB PON Papua dan Sub PB PON dari empat klaster untuk membicarakan hal ini.
“Mesti dibicarakan bagaimana mengantisipasi jika dana Rp 1,4 triliun tidak cair,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran akomodasi dan konsumsi adalah kunci pelaksanaan PON XX di Papua. Sebab, anggaran itu untuk membiayai konsumsi, transportasi, penginapan dan kebutuhan peserta lainnya.
“Ini menjadi perhatian serius kita. Jangan sampai PON sudah berjalan, orang datang berharap makan gratis, tranportasi ditanggung, namun ternyata tidak seperti itu,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat pelaksaan PON XX Papua, semua biaya akomodasi dan transportasi ditanggung sepenuhnya oleh tuan rumah. Situasi ini berbeda dengan pelaksanaan PON pada tahun tahun sebelumnya.
Ketika itu, tuan rumah penyelenggaran menanggung 50 persen akomodasi transportasi, dan tim tamu menanggung setengahnya.
“Ini sejarah baru. Di PON Jawa Barat, itu setengah-setengah,” kata Jhony Banua Rouw. (*)
Editor: Edho Sinaga