Menteri Yohana Yambise memberikan bingkisan kepada sejumlah perwakilan anak yang hadir saat pertemuan-Jubi/Islami
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise meminta perhatian bagi setiap pemerintah kabupaten di Papua untuk menjadikan daerah mereka layak untuk anak.
Menurutnya, di tanah Papua baru Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat yang telah masuk dalam kategori daerah layak anak.
Sedangkan untuk Jayawijaya, memang pada 2018 lalu telah dilakukan launching menuju layak anak namun hal itu harus dibarengi dengan sejumlah indikator yang ada untuk menjadi kabupaten layak anak.
“Ada 24 indikator yang harus dicapai dan saya minta pemerintah daerah memperhatikan ini, karena saya memberikan penghargaan jika pemimpin daerah sudah memenuhi beberapa target dari beberapa indikator itu,” katanya usai tatap muka bersama sejumlah anak sekolah, komunitas anak dalam advokasi kepada OPD dan stakeholders di Jayawijaya, Kamis (8/8/2019) di gedung Ukumearek Asso Wamena.
Dijelaskan, indkator yang dimaksud ialah bagaimana setiap daerah dapat memenuhi akte kelahiran anak, karena semua anak harus punya akte kelahiran, semua anak harus sekolah, lalu ada suatu ruang kreratif untuk anak, taman bermain anak, dan hal itu menjadi hak-hak utama dari anak yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Menurut Yohana, usai Jayawijaya meluncurkan program “Menuju layak anak dan deklarasi sekolah layak anak”, hingga kini perlu ada suatu pendekatan kembali berkaitan dengan menuju layak anak, karena masa transisi dari bupati lama ke bupati baru.
”Setelah berkoordinasi dengan Sekda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jayawijaya, karena dengan bupati baru sehingga perlu ada sosialisasi, pencerahan dan pendekatan mengenai indikator ke bupati agar bisa melaksanakan 24 indikator yang ditentukan,” katanya.
Dalam tahap transisi tersebut, katanya, butuh waktu dan proses untuk pembenahan lebih lanjut dari kementerian melalui kepala dinas kepada bupati termasuk OPD-OPD, karena bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan yang mensukseskan ini, tetapi semua pihak harus bergabung, termasuk media, tokoh agama, tokoh masyarakat. Peran bisnis juga harus ada untuk membantu kegiatan-kegiatan menuju kabupaten layak anak.
”Di Papua yang baru Kota Jayapura dapat penghargaan dari kementerian yang diberikan 2018 lalu, sedangkan di 2019 tidak ada sama sekali kabupaten yang diberikan penghargaan dari Papua. Meski dapat penghargaan, Kota Jayapura juga masih ada pekerjaan rumah yang perlu ditambah dan dibenahi,” katanya.
Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, meski telah melaunching menuju layak anak, namun hal itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dinas pemberdayaan perempuan saja, sehingga untuk mencapai itu harus ada keterlibatan semua.
”Harus ada keterlibatan dari semua pihak dalam hal ini orang tua, sekolah dan lebih luas lagi pemerintah. Hal-hal ini harus kita wujudnyatakan dalam bentuk kegiatan di masing-masing OPD,” kata Walilo.
Sekda menambahkan, dengan kriteria yang begitu banyak sehingga jika bicara target, ia berpikir di masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati saat ini punya visi misi program unggulan. Salah satunya pendidikan dan kesehatan.
“Ketika itu kita tingkatkan, dengan sendirinya beberapa program nasional antara lain yang tadi menyangkut dengan kabupaten layak anak bisa terwujud,” katanya. (*)
Editor: Syam Terrajana