Papua No.1 News Portal | Jubi

Apia, Jubi – Pemerintah Samoa sedang bersiap-siap untuk membatalkan UU kontroversial yang diperkenalkan oleh pemerintah sebelumnya pada tahun 2018. UU ini membebankan pajak kepada pendeta-pendeta gereja di sana.

Menteri Bea dan Cukai Samoa yang baru, Tuala Ponifasio, telah diminta untuk melakukan konsultasi dengan pendeta-pendeta gereja – sebagaimana yang diwajibkan dalam proses amandemen atas UU di negara itu.

Penghapusan pajak ini merupakan salah satu janji parpol Faatuatua I Le Atua Samoa ua Tasi, atau Partai FAST, dalam pemilu lalu.

Perubahan UU pada tahun 2018 lalu telah memicu konflik antara pemerintah dan 30 pendeta dari denominasi gereja, Congregational Christian Church, dimana semua pendeta telah dituntut karena tidak membayar apa yang disebut pajak penghasilan.

Pajak itu sebenarnya adalah pajak atas pemberian yang diberikan kepada para pendeta oleh jemaat mereka, bukan penghasilan rutin.

Sementara para pendeta yang dituntut berkata mereka sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya dan dipenjara, pengadilan masih membatalkan tuduhan penghindaran pajak karena, menurut pengadilan, jaksa penuntut tidak memiliki bukti yang memadai untuk melanjutkan proses persidangan.

Namun, mantan perdana menteri Tuilaepa Sailele Malielegaoi terus mengejar para pendeta dan mendesak komitmen dari mereka untuk membayar pajak, hal itu terus ia lakukan hingga pemilu pada bulan April lalu. Isu ini adalah salah satu dari berbagai isu yang, menurut banyak komentator politik, telah menyebabkan hingga pemilih beralih ke partai FAST yang baru dibentuk. (RNZ Pacific)

Editor: Kristianto Galuwo