Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Jayapura Yoan Afredo Wambitman, meminta pendataan orang asli Papua (OAP) dan pendataan orang asli Port Numbay di Kota Jayapura berdasarkan demografi kependudukan. bukan kuantitas data.
“Di tahun 2022 ini kami meminta kepada pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan pendataan orang asli Papua khususnya Port Numbay itu berbasis pada demografi. Kita tidak berbicara tentang jumlah. Tetapi kita bicara tentang kebutuhan sehari hari yang mereka hadapi seperti. Pendapatan orang asli Papua setiap bulan berapa, kehidupan sosialnya bagaimana, tanggungan dalam keluarga bagaimana bangunan rumahnya, apakah permanen atau tidak. Atapnya, lantai rumahnya,” kata Wambitman Saat ditemui di Koya Barat, Kamis (17/2/2022).
Baca Juga:
Enembe sebut jumlah OAP di Provinsi Papua 2,3 juta jiwa
Sudahi pertikaian, jumlah OAP tinggal sedikit
Wambitman berharap, setelah melakukan pemetaan dan pendataan di 5 distrik, pemerintah Kota Jayapura perlu membantu bilamana ada warga mengalami kendala kebutuhan pokok yang urgen .
“Misalkan dalam bentuk langsung berupa barang atau bantuan langsung berupa uang kepada orang asli Papua Port Numbay yang membutuhkan bantuan. Tapi itu berdasarkan pada demografi,”katanya.
Menurutnya , pendataan dan penelitian Orang Asli Port Numbay ini dilakukan untuk tujuan kesejahteraan. Ini dilakukan agar supaya memudahkan pemerintah dalam mengambill kebijakan di era yang maju.
“Tujuan dilakukan pendataan demografi, karena tidak semua orang Papua miskin. Ada juga pejabat pengusaha itu diberikan dengan cara yang lain. Tetapi khusus untuk masyarakat Papua orang asli Port Numbay itu diberikan bantuan langsung agar benar benar tersentuh kebutuhan mereka,” katanya.
Wambitman mengatakan jika anggota DPRD, pemerintah kota, dan pimpinan OPD sudah melakukan pertemuan untuk pemetaan dan penelitian. Pada Juni nanti akan diselenggaran pendataan penduduk. Pemerintah Kota Jayapura harus menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk sensus penduduk.
“Untuk menghemat anggaran kita pakai tenaganya. Biayanya diberikan kepada mereka untuk membuat aplikasi di dalamnya. Semacam ini yang masuk sehingga Orang Asli Papua yang melihat aplikasi tersebut tinggal memilih diaplikasi berdasarkan kebutuhannya sehingga orang tidak bisa tipu lagi. Apalagi dengan angka sementara di Disdukcapil, yang mendata Orang Asli Port Numbay itu berjumlah 15 ribu lebih,” katanya.
Wambitman mengatakan, nanti berdasarkan sensus penduduk OAP Port Numbay, barulah bantuan itu disalurkan kepada Orang Asli Port Numbay yang jumlah penduduknya mencapai 15 ribu lebih.
“Data-data ini apakah benar atau tidak Disdukcapil dapat turun mengecek langsung ke lapangan. Apakah benar ada orang tersebut atau tidak. Apakah benar sesuai dengan item yang dibuat tadi atau tidak,” katanya.
Wambitman mengakui, pendataan orang asli PORT Numbay itu mahal. Tapi kalau membangun tanpa data, justru itu jauh lebih mahal lagi.
“Jadi dapat kita salurkan berdasarkan data yang ada. Tapi juga data yang telah diakomodir dalam aplikasi. Saya yakin bahwa biayanya sangat murah utnuk bantuan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Wambitman mengatakan, pendataan itu didorong agar pada tahun 2023 penyelenggaran dana Otsus itu sesuai rencana pembangunan. data-data tadi akan jadi dasar kuat dan akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan.
“Kami sudah bicara terkait dengan Kominfo, Dukcapil, Sekda, BPS, Bappeda. Tidak ada ego sektoral. Tahun ini kita fokus agar di tahun 2023 itu bisa direalisasikan bersama,” katanya.
Salah seorang warga Kota Jayapura, Doly Rollo berpendapat kebijakan seperti itu baik akan sangat membantu masyarakat.
“Hal tersebut jadi bisa menyentuh semua orang Asli Papua khusunya orang Asli Port Numbay. Agar kami benar benar menikmati kesejahteraan,”. (*)
Editor: Syam Terrajana
