Papua No.1 News Portal | Jubi

Honiara, Jubi – Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale telah mengkritik pernyataan Perdana Menteri baru-baru dimana ia membenarkan niat Pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Parlemen, menggambarkan langkah itu sebagai penipuan.

Wale bersikeras bahwa sang Perdana Menteri telah melakukan pembohongan publik karena hal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya terkait persoalan ini.

Pemimpin Oposisi itu telah menekankan bahwa, di satu sisi, Perdana Menteri Manasseh Sogavare telah menurunkan status urgen isu ini dari kabinet, sesuai dengan pernyataannya di hadapan parlemen pada 22 April 2021. Namun di sisi lain, pemimpin oposisi lalu diberitahu bahwa sebenarnya Kabinet sudah menyetujui perpanjangan periode parlemen ini pada Februari 2021.

“Skema-skema penipuan seperti ini,” keluh Wale, “mencerminkan seorang pemimpin yang tidak peka terhadap rakyat dan menganggap mereka bodoh.” Wale bersikeras bahwa meskipun PM Sogavare mungkin percaya bahwa masyarakat Kepulauan Solomon adalah orang-orang yang apatis, ia juga harus diingatkan bahwa warganya sepenuhnya menyadari rencana-rencana dan langkah pemerintah.

Menurut Wale, rencana Sogavare untuk memperpanjang periode Parlemen itu tidak sesuai dengan mandat langsung dari rakyat. Menjelaskan hal ini, Wale menekankan bahwa “jika Pemerintah ingin memperpanjang periode Parlemen, maka mereka harus membahas isu itu saat pemilu.

“Ini bukan lagi masalah untuk konsultasi publik, karena keputusan ini secara fundamental akan mempengaruhi hak pilih masyarakat pada 2023. Karena masalah ini tidak diangkat dalam pemilu lalu, mandat yang diberikan kepada Pemerintah adalah pemilu akan dilakukan setelah parlemen menjabat selama 4 tahun.”

Wale memprotes bahwa “ini bukan hanya menipu, tetapi juga menunjukkan niat buruk PM untuk menghilangkan hak masyarakat untuk memilih pada tahun 2023 tanpa memberi tahu mereka dalam pemilu sebelumnya tentang rencana seperti ini. Skema yang menipu ini mencerminkan seseorang yang picik dalam niatnya untuk berpegang teguh pada kekuasaan.”

Ia lalu menekankan bahwa keputusan untuk memperpanjang parlemen tidak boleh menguntungkan Parlemen saat ini. Sebaliknya, itu seharusnya hanya berlaku untuk Parlemen berikutnya. Ini, Wale bersikeras, adalah apa yang seharusnya akan dilakukan oleh Pemerintah yang jujur.

Dengan demikian, Wale telah meminta KPU untuk melanjutkan pendaftaran dan persiapan lain yang diperlukan untuk pemilihan umum di bawah Konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bahwa rencana Sogavare tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghentikan persiapan pemilu berikutnya, yang seharusnya diadakan pada 2023 mendatang. (Solomon Times)

 

Editor: Kristianto Galuwo