Papua No.1 News Portal | Jubi
Enarotali, Jubi – Pemerhati konflik di Papua, Oktopianus Marko Pekei, mengatakan masyarakat Papua di mana saja dan kapan pun tidak mengharapkan terjadinya kekerasan fisik, sebab kekerasan fisik hanya menambah luka dan penderitaan.
Menurutnya masyarakat justru mengharapkan terciptanya suasana yang aman dan nyaman, demi membangun hidup keluarga maupun suasana komunitas yang nyaman, agar dapat melakukan aktivitas demi kelangsungan hidup.
“Namun faktanya menunjukkan bahwa Papua masih dijadikan sebagai daerah konflik kekerasan. Beberapa daerah di Papua seperti Nduga, Intan Jaya dan beberapa daerah di sekitarnya masih dijadikan sebagai daerah operasi militer. Di lain pihak, pemerintah memberikan janji pembangunan. Operasi militer dilakukan dengan alasan adanya kelompok bersenjata yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang masih bergerilya,” kata Pekei kepada Jubi, Rabu (10/2/2021).
Pekei mempertanyakan pula apakah kekerasan bersenjata akan menyelesaikan masalah, serta apa dampaknya bagi warga sipil jika kekerasan bersenjata masih terus dikedepankan. Menurutnya apabila pendekatan militer terus dikedepankan, bagaimana mungkin harapan pembangunan dapat terwujud.
Ia menegaskan pula, dalam perjalanan hidup orang asli Papua menentang kekerasan fisik dengan menggunakan senjata, sebab kekerasan bersenjata hanya mengingatkan pengalaman penderitaan yang sudah lama terjadi di seluruh Tanah Papua.
“Banyak orang Papua telah menolak pendekatan militer. Pendekatan militer harus diganti dengan pendekatan hati yang bisa menghargai martabat manusia Papua. Rakyat jangan terus diperhadapkan dengan kekerasan bersenjata. Pendekatan hati yang memungkinkan terciptanya suasana aman dan nyaman bagi rakyat harus dibangun. Suasana ini pun akan memungkinkan pemerintah mengimplementasikan janji pembangunan,” ujarnya.
Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi maupun kabupaten dan kota semestinya ikut menentang kekerasan bersenjata, sebab kekerasan bersenjata hanya mengganggu ketenteraman hidup masyarakat di tengah harapan pembangunan.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk hentikan pendekatan militer, lalu mendorong penyelesaikan konflik melalui pendekatan nonkekerasan bersenjata,” kata Pekei.
“Sebab kekerasan bersenjata tidak akan menyelesaikan masalah dan malah menambah beban masalah yang sulit diselesaikan dalam waktu jangka panjang. Itulah masalah mendesak yang ada sekarang dan wajib diperhatikan serius oleh pemerintah daerah sekarang,” tambahnya.
Dikatakannya, masyarakat di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya telah menderita lama, dan kekerasan bersenjata di kedua kabupaten tersebut berlanjut hingga sekarang. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah, DPR dan MRP, sebab kekerasan bersenjata tidak pernah berhenti di tengah harapan pembangunan di Papua yang dianggap daerah tertinggal dari daerah-daerah lain di luar Papua.
“Ketertinggalan pembangunan yang dimaksudkan pemerintah terutama di daerah-daerah Pegunungan Tengah Papua, yang masih terus dijadikan daerah operasi militer,” katanya.
“Karena itu, jika ingin pembangunan, maka hendaknya hentikan kekerasan bersenjata terlebih dahulu, sebab jika kekerasan bersenjata terus berlanjut, maka akan memberi kesan buruk kepada publik baik daerah maupun nasional atau bahkan internasional. Jika publik telah memperoleh kesan buruk, maka janji pembangunan oleh pemerintah akan dianggap percuma, sebab kekerasan bersenjata tidak dihentikan,” katanya tegas.
Ia mengatakan pembangunan yang dibarengi dengan kekerasan bersenjata akan dianggap sia-sia, sebab akan muncul pertanyaan bahwa pembangunan untuk siapa, sedangkan masyarakat mengungsi dan sedang menderita. Akhirnya pembangunan yang dilakukan dengan niat baik akan berubah menjadi tidak berarti bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, kekerasan bersenjata di Papua hanya akan mengingatkan penderitaan kolektif masyarakat yang sudah lama dialami, sebab kekerasan bersenjata pernah dialami oleh kebanyakan daerah di Papua.
“Kekerasan bersenjata di Papua hanya pindah-pindah lokasi. Hari ini terjadi di Intan Jaya dan Nduga. Jadi kekerasan bersenjata bukan hanya persoalan di kedua kabupaten tersebut. Publik tahu apa yang sedang terjadi di Hal itu dikatakan pemerhati konflik di Papua, Oktopianus Marko Pekei. kabupaten tersebut, sebab alat komunikasi masa kini memungkinkan pulblik,” katanya.
“Menyadari situasi ini, semestinya semua pihak berpikir hentikan kekerasan fisik terlebih dahulu sebelum berpikir pembangunan. Sebab konflik kekerasan di Papua akan selalu menjadi kerikil dalam sepatu akibat mata rantai kekerasan tidak pernah diputuskan,” ujarnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
