Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Satu di antara pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Theo Hesegem menyatakan oknum-oknum pejabat negara di Jakarta selalu curiga dan menuduh orang asli Papua, dengan tuduhan yang menyudutkan.
Hal itu dikatakan Theo Hesegem, sehubungan dengan pernyataan anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Belum lama ini, Dave Laksono mengatakan, ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai gerakan kelompok bersenjata di sana.
Hegegem mengatakan, setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) ditetapkan sebagai kelompok terorisme, kini ada oknum pejabat negara di Jakarta menuduh para pejabat Papua membantu kelompok bersenjata.
“Inikan tuduhan yang sangat luar biasa terhadap para pemimpin pemimpin orang Papua. Kalau seperti ini terus, wajar orang selalu merasa didiskriminasi,” kata Theo Hesegem kepada Jubi, Kamis (7/10/2021).
Katanya, kalaupun ada oknum pejabat di Papua yang diduga mendukung pergerakan kelompok bersenjata di Papua, namun hingga kini dugaan itu belum dapat dibuktikan.
“Kalau seperti itu, negara seakan menuduh pejabat Papua. Apakah itu bisa dibuktikan atau
belum? Itukan sulit,” ujarnya.
Mestinya aparat keamanan dapat menelusuri dari mana dukungan dana dan persenjataan terhadap kelompok bersenjata di sana.
Ini dapat ditelusuri ketika ada anggota kelompok bersenjata yang ditangkap.
“Tidak dibunuh, tapi bagaimana agar mereka dimintai keterangan di support oleh siapa, senjata dari mana dan lainnya. Itu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum,” ucapnya.
Akan tetapi lanjut Hesegem, dalam beberapa kasus, oknum masyarakat yang diduga pendukung kelompok bersenjata atau anggota kelompok bersenjata, tidak ditangkap dan diproses hukum.
“Namun langsung ditembak dan dibunuh. Dieksekusi. Kalau itu yang terjadi, kapanpun penyelesaian masalah Papua dan penegakan hukum tidak bisa jalan. Kalau ditangkap hidup hidup dan dibawa, kemudian diproses hukum,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebutkan, ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai kelompok bersenjata di sana. Dugaan itu berdasarkan laporan yang diterima Komisi I DPR RI.
“Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” kata Dave dalam diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Dave menyebut, dugaan keterlibatan pejabat tinggi tersebut terlihat dengan sengaja melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial untuk berbagai kepentingan.
Diduga kepentingannya, agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah serta membakar bangunan untuk dibangun yang baru.
“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Iapun meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah di Papua. Kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.
Dia juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan kelompok bersenjata di Papua. (*)
Editor: Edho Sinaga
