Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB tidak akan lagi melakukan pemungutan suara mengenai seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina. Pembatalan itu disebabkan utusan Rusia untuk PBB menuduh negara-negara Barat berkampanye melakukan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap langkah tersebut.
Dikutip Antara dari Reuters, Jumat, (18/3/2022), para diplomat mengatakan langkah Rusia akan gagal karena sebagian besar dari 15 anggota dewan kemungkinan akan abstain dari pemungutan suara itu.
Baca juga : PBB gelar sidang penyelidikan aktivitas laboratorium biologis AS di Uukraina
Ukraina tarik pasukan dari misi perdamaian PBB perkuat pertahanan serangan Rusia
Hampir 70 persen perusahaan Jepang terkena dampak dari krisis Ukraina
Rancangan resolusi dinilai tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui invasi Rusia terhadap tetangganya, juga tidak mendorong untuk mengakhiri pertempuran atau penarikan pasukan Rusia.
“Banyak rekan dari banyak delegasi memberi tahu kami tentang tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh mitra Barat, bahwa mereka dipaksa, termasuk diperas dan diancam,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, Kamis, (17/3/2022).
Pernytaan Nebenzia itu disampaikan saat berbicara pada pertemuan DK PBB tentang situasi kemanusiaan Ukraina. Ia juga menjawab pertanyaan anggota dewan keamanan kubu negara-negara Barat dengan jawabab diplomatis.
“Kami memahami betapa sulitnya bagi negara-negara itu (kubu Rusia) untuk menahan serangan gencar semacam ini,” kata Nebenzia.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan negaranya satu-satunya pihak yang melakukan persuasi dengan kekuatan fisik. “Di sini adalah orang-orang Rusia dan mereka harus melakukannya jika mereka ingin membuat siapa pun mendukung mereka,” kata Greenfield.
Badan hak asasi manusia PBB menyebutkan invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan 726 kematian, termasuk 52 anak-anak, dan 1.174 orang terluka.
“Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi,” kata kepala urusan politik AS Rosemary DiCarlo.
Ia mengatakan sebagian besar korban ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak di kawasan berpenduduk dengan dampak yang luas.
“Ratusan bangunan tempat tinggal telah rusak atau hancur, seperti juga rumah sakit dan sekolah,” kata DiCarlo menambahkan. (*)
Editor : Edi Faisol
