Pemkab Intan Jaya laporkan banyak warganya yang mengungsi 

Pengungsi Intan Jaya, Papua
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menerima laporan kondisi warga sipil Kabupaten Intan Jaya dari Wakil Bupati Intan Jaya, Yann Kobogoyauw. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan banyak warganya yang meninggalkan kampung dan mengungsi ke Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebagian warga lainnya bahkan mengungsi ke Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Para warga sipil itu mengungsi karena takut dengan konflik bersenjata yang terus terjadi di Intan Jaya.

Hal itu dinyatakan Wakil Bupati Intan Jaya, Yann Kobogoyauw saat rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (23/2/2021). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. Menurut Kobogoyauw, hingga kini telah ada 600 kepala keluarga dari berbagai wilayah di Intan Jaya yang mengungsi ke Sugapa, karena takut dengan konflik bersenjata yang terus terjadi di Intan Jaya. Kobogoyauw menyatakan banyak juga warga Intan Jaya yang mengungsi di Nabire dan Mimika.

Read More

Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki data berapa jumlah warganya yang mengungsi ke Nabire dan Mimika. “Untuk data pasti, kami sementara mendata. Paling banyak warga mengungsi ke Kabupaten Nabire,  [tersebar di 11 titik. [Di] Sugapa, [pengungsi tersebar di 10 titik,” ujar Kobogoyauw.

Baca juga: Tiga warga Intan Jaya tewas, diduga akibat kekerasan anggota TNI

Kobogoyauw menyatakan di Nabire para pengungsi dari Intan Jaya itu terkonsentrasi di jumlah wilayah seperti Jayanti, Karang Mulia, dan Kali Pepaya. “Kalau Kali Pepaya, [juga] banyak terdapat warga Nduga. Sementara di Jayanti tepatnya di Gereja Kemah Injil Indonesia. Di Karang Mulia gabungan,” kata Kobogoyauw.

Ia menyatakan telah meminta bantuan gereja untuk mendata jumlah pengungsi dari Intan Jaya itu. “Kami juga sudah meminta pihak gereja untuk mendata, agar mendapat angka pasti berapa jumlah warga yang mengungsi. [Data itu] kemudian [akan] dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi Papua, guna mendapat bantuan,” lanjutnya.

Baca juga: Pegiat HAM: Mungkin ada yang tak ingin konflik Intan Jaya berakhir

Kobogoyauw menyatakan kehadiran aparat TNI/Polri di Intan Jaya baik untuk pengamanan. Akan tetapi, kontak senjata yang berlangsung terus menerus membuat warga menjadi takut. “Pada umumnya, warga pegunungan tidak biasa dengan hal itu. Sebagian penduduk memilih ke Nabire, karena mereka tidak bisa berkebun dan melakukan aktivitas seperti biasa,” kata Kobogoyauw yang meminta Pemerintah Provinsi Papua mengupayakan langkah pemulihan, agar warganya bisa segera kembali ke kampung masing-masing.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menegaskan Pemerintah Provinsi Papua akan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk melakukan pemulihan di Intan Jaya. “Kami akan membentuk emergency response sebab jika mengikuti norma yang ada, gerak [pemerintah] provinsi terbatas. Akan tetapi, kalau melihat konteks Papua, langkah cepat harus dilakukan,” kata Tinal.

Tinal menyatakan akan berkunjung ke Nabire pada 4 Maret 2021. Ia berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengungsi di Nabire, dan mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani pemulihan bagi masyarakat. “Setelah dari Nabire, saya akan ke Timika untuk duduk bicara dengan pihak keamanan terkait Intan Jaya,” ujar Tinal. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts