OPD Pemkot Jayapura diminta genjot realisasi fisik dan keuangan

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua, menggelar monitoring meja triwulan I tahun anggaran 2021, Selasa (25/5/2021), di halaman parkir utama Kantor Wali Kota Jayapura.

“Realisasi fisik 30,95 persen dan realisasi keuangan 9,77 persen dengan serapan anggaran sebesar Rp59 miliar lebih,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan atau Bappeda Kota Jayapura, Rory Cony Huwae.

Dikatakan Huwae, anggaran belanja langsung kegiatan Pemkot Jayapura 2021 sebesar Rp610 miliar lebih untuk membiayai 187 program, 266 kegiatan dan 556 sub kegiatan.

“Data laporan monitoring yang disampaikan merupakan data pelaporan dari masing-masing OPD hingga April 2021, sedangkan belanja langsung kegiatan merupakan DPA induk dari masing-masing OPD,” ujar Huwae.

Dikatakan Huwae, dari hasil rekapitulasi realisasi fisik sebanyak dinyatakan tiga OPD realisasinya sudah di atas 50 persen, 41 OPD realisasi fisik sudah di atas 25 persen, dan 20 OPD capaian fisik masih dibawah 25 persen.

“Ada empat OPD realisasi fisik dan keuangan masih dibawah 10 persen, yaitu Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Distrik Muara Tami, dan Distrik Heram,” ujar Huwae.

Baca juga: Pemkot Jayapura raih predikat WTP

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, menilai realisasi capaian program dan kegiatan pada triwulan I tahun anggaran 2021 cukup memuaskan karena sebagian OPD capaian di atas rata-rata.

“Mensinkronisasi antara perencanaan pelaksaan pengendalian maupun capaian kegiatan yang terukur, mengetahui capaian program, dan penyelesaian masalah,” ujar Tomi Mano.

Dikatakan Tomi Mano, kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus mencari solusi perbaikan untuk meningkatkan kualitas program ke depan dengan cepat, tepat, dan berkualitas dalam capaian program yang terukur.

“Pokok permasalahan yang mempengaruhi hasil rekapan realisasdi fisik dan keuangan, yaitu penyampaian sering mengalami keterlambatan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan yaitu setiap tanggal 10 bulan berjalan,” ujar Tomi Mano.

Selain itu, dikatakan Tomi Mano, peralihan penggunaan aplikasi Simda ke SIPD menjadi kendala dalam penatausahaan administrasi keuangan sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan seperti pencairan anggaran dan penyampaian surat pertanggungjawaban atau SPJ. (*)

Editor: Dewi Wulandari