Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jayapura, Irawadi, mengatakan sisa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bantuan sosial sembako (sembilan bahan pokok) 2021 sebanyak 1.252.
“Kuota penerima KKS bansos 2021 ini sebanyak 4.541, namun yang sudah tersalurkan hanya 3.289,” ujar Irawadi usia rapat koordinasi percepatan penyaluran sisa KKS di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (22/2/2022).
Dikatakan Irawadi, tidak tuntasnya penyaluran KKS 2021 tersebut karena penerima bantuan sebagian sudah mampu, pindah, Pegawai Negeri Sipil atau PNS, TNI/Polri, menolak bansos, meninggal dunia, dan tidak ditemukan alamantnya.
“Data 1.252 ini tidak semuaya berhak menerima KKS, karena ada yang mampu. Total warga mampu ada 114 KK dan TNI/Polri ada 118 KK. Kami harus melakukan pengecekan lagi sehingga KKS ini benar-benar diterima oleh yang berhak mendapatkannya,” ujar Irawadi.
Irawadi menjelaskan dari 1.252 sisa KKS bansos sembako 2021 tersebut tersebar di lima distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara yang belum terdistribusi sebanyak 263, Distrik Jayapura Utara sebanyak 368, Distrik Abepura sebanyak 445, Distrik Muara Tami sebanyak 42, dan Distrik Heram ada 134.
“Agar sisa KKS ini bisa tersalurkan semuanya, maka kami memberikan dengan cara mengumpulkan dalam satu tempat [sesuai kelurahan masing-masing] setelah mendapatkan undangan. Alamat penerima sudah kami ketahui,” ujar Irawadi.
Irawadi menambahkan KKS bansos sembako berupa kartu debit BNI yang tiap bulannya akan ditranfer sebesar Rp200 ribu dan untuk pengambilannya bantuan tersebut melalui E-Warung.
Baca juga: Ciptakan penduduk berkualitas melalui Bangga Kencana dan penuntasan stunting
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, program KKS dari Kementerian Sosial Indonesia sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah.
“Ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah, dan yang menerinya adalah adalah masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bansos sembako ini. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Mano.
Dikatakan Mano, Kepala Distrik, Kelurahan, RT dan RW mendukung penuntasan KKS tersebut, sehingga bantuan dari pemerintah bisa dirasakan masyarakat agar merasa senang dan bahagia, karena pasokan bahan pangan berkelanjutan.
“Kalau ini sukses maka Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan bahkan lebih banyak lagi. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan terutama transaksi nontunai,” ujar Mano. (*)
Editor: Dewi Wulandari
