Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Salah seorang tokoh masyarakat Intan Jaya, Moses Belau, berharap kepentingan eksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak melahirkan malapetaka terhadap warga Papua, termasuk Intan Jaya.
Pernyataan itu dikatakan Moses Belau saat bersama tokoh masyarakat Intan Jaya, intelektual, pemuda, dan mahasiswa bertemu Komisi I DPR Papua (DPRP), dan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan, Jumat (29/10/2021).
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Intan Jaya menyampaikan aspirasinya, dan beberapa poin pernyataan sikap. Salah satunya menolak rencana eksploitasi di Blok Wabu.
Moses Belau mengatakan rangkaian kekerasan yang terjadi di Intan Jaya sejak 2019 silam hingga kini, diduga berbagai pihak karena kepentingan rencana eksploitasi Blok Wabu, areal yang memiliki potensi emas di wilayah Intan Jaya.
“Jangan lagi ada masalah di Intan Jaya dan daerah lain di Papua, hanya karena kepentingan SDA dan lainnya,” kata Moses Belau.
Iapun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan moratorium eksploitasi SDA di Papua untuk sementara waktu.
Sebelum eksploitasi dilakukan, perlu ada pembicaraan terlebih dulu dengan para pihak. Ini dinilai penting untuk mencegah munculknya konflik akibat rencana eksploitasi di suatu wilayah di Bumi Cenderawasih.
“Cukup sudah air mata dan darah di Papua. Kami harap darah dua anak kecil yang tertembak di Intan Jaya beberapa hari lalu, itu jadi darah terakhir,” ucapnya.
Baca juga: Situasi Intan Jaya, Yonas Nusi: Jika DPR Papua tak bersikap, kita gelar rapat rakyat
Ketua Kelompok Khusus DPRP, John NR Gobai, mengatakan warga Intan Jaya ingin izin usaha pertambangan khusus atau IUPK di Blok Wabu dicabut. Akan tetapi, kewenangan itu ada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat gubernur ketika itu hanya prasyarat.
“Yang bisa mengundang Menteri ESDM adalah Komisi VII DPR RI. Yang bisa mengundang Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Panglima TNI adalah Komisi I DPR RI,” kata Gobai saat pertemuan.
Menurutnya, para pihak di DPRP mesti membangun komunikasi dengan anggota DPR RI perwakilan Papua. Sebab di Komisi I dan Komisi VII DPR RI ada perwakilan dari daerah pemilihan Papua.
“Saya juga minta Komisi I DPRP surati pimpinan DPR Papua dan minta waktu. Kita duduk, pimpinan duduk, dan masyarakat duduk. Kita bicara dan langsung ada keputusan. Kalau tidak, sama seperti yang lalu lalu. Aspirasi masyarakat tidak jelas tindaklanjutnya,” ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari