Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Papua, Ina Gwijangge, menyatakan selama ini pihaknya berupaya melayani pengungsi Nduga di sejumlah kabupaten. Ia mengatakan selama ini pihaknya berupaya memberikan layanan kesehatan kepada pengungsi semaksimal mungkin.
Menurutnya, kepala pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas 11 distrik di Nduga yang warganya mengungsi, juga meninggalkan daerah itu.
“Kepala puskesmasnya berada di Wamena, sehingga kami instruksikan melayani [pengungsi di sana] seperti biasa, saat di daerah. Kami berupaya memberikan layanan kesehatan kepada pengungsi semampu kami,” kata Ina Gwijangge, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (26/1/2021).
Katanya, sejak pengungsian besar besaran warga Nduga akhir 2018 silam, pihaknya selalu berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan di daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua juga pernah mengambil alih penanganan pengungsi.
Akan tetapi, pengungsi Nduga berpencar ke berbagai daerah, bersama keluarganya, menyulitkan para pihak terkait dapat menjangkau mereka.
“Mereka kan tidak berkumpul di satu tempat. Kami juga terkendala kondisi geografis saat akan melakukan pelayanan. Kami mesti ke Timika dulu, Timika ke Jayapura, dan Jayapura ke Wamena,” ucapnya.
Ia mengatakan selain berupaya memberi layanan kesehatan kepada pengungsi, pihaknya juga mesti melakukan pelayanan ke berbagai distrik di Nduga, yang hanya bisa diakses dengan helikopter atau pesawat perintis.
Katanya, pada awal tahun ini Dinkes Nduga kini mulai merencanakan melakukan pelayanan. Pihaknya berharap ada bantuan dari Pemprov Papua dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan pengungsi.
Ina Gwijanggge menambahkan mengenai adanya saran Pemkab Jayawijaya agar Pemerintah Kabupaten Nduga berkoordinasi untuk layanan kesehatan terhadap pengungsi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya itu, merupakan kewenangan pimpinan daerah.
“Kalau masalah kerjasama, itu di tingkat pimpinan daerah. Kami ini kan tim teknis. Kewenangan kami terbatas. Kewenangan itu ada di bupati atau sekda,” katanya.
Baca juga: 45 ribu orang tersebar di sejumlah lokasi, Pemkab Nduga diingatkan tak abaikan pengungsi
Sekretaris Daerah atau Sekda Nduga, Namia Gwijangge, yang dihubungi melalui panggilan teleponnya tidak memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim kepadanya juga tak direspons.
Anggota komisi bidang kesehatan DPR Papua, Namantus Gwijangge, mengingatkan Pemkab Nduga tak abai terhadap ribuan warganya yang berada di berbagai lokasi pengungsian di sejumlah kabupaten.
Namantus Gwijangge yang berasal dari daerah pemilihan Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah itu mengatakan warga pengungsi di sejumlah daerah mengalami berbagai kendala. Di antaranya tidak memperolah layanan kesehatan memadai.
Misalnya pengungsi di Jayawijaya, enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki biaya.
“Pemkab Nduga mesti segera mencari solusi, dan mengambil langkah agar pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Jayawijaya, mendapat layanan kesehatan memadai secara gratis,” kata Namantus.
Menurutnya, Pemkab Nduga mestinya berada pada posisi terdepan memperhatikan kondisi pengungsi. Bagaimanapun ribuan pengungsi itu merupakan warga Nduga.
“Kini masa masa pembahasan APBD di Kabupaten Nduga. Saya minta Pemkab Nduga segera mengambil tindakan menangani masalah layanan kesehatan warga pengungsi. Segera berkomunikasi dengan Pemkab Jayawijaya. Itu paling penting,” ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
