Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Provinsi Papua, mendorong percepatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung 2022 agar program dan kegiatan segera terlaksana
“Semoga kami bisa tetapkan di Januari ini supaya proses pelaksanaannya bisa dilakukan secara maksimal dengan tujuan tidak lagi menyimpan SILPA yang cukup banyak,” ujar Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay ,di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (14/1/2022).
Menurut Atanay, dengan mempercepat penetapan APB Kampung yang tersebat di 14 kampung di ibukota Provinsi Papua itu, dapat mengurangi beban anggaran yang sudah ada sehingga bisa dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya di kampung.
“Dana kampung ini, jumlahnya saya belum tahu karena ada perubahan pagu anggaran. Diharapkan secepatnya ada penetapan pagu dan Peraturan Wali Kota Jayapura. Kami terus berupaya agar penetapan APB Kampung segera terealisasi,” ujar Atanay.
Atanay menambahkah, setelah penetapan APB Kampung 2022, selanjutnya DPMK Kota Jayapura fokus pada salah satu kegiatan strategis, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala kampung secara serentak, yang direncanakan pada 1 April 2022.
“Dalam waktu depat ini kami akan melakukan diskusi dengan KPK [kepala pemerintahan kampung] untuk penyusunan penyesuain APB Kampung yang ada agar secepatnya dievaluasi dan ditetapkan sehingga bisa dicairkan tahap pertama untuk kegiatan panitia pemilihan tingkat kampung, baik proses dan tahapan pemilihan yang telah ditetapkan,” ujar Atanay.
Atanay berharap, baik warga dan kepala kampung mendukung proses pembangunna di kampung agar kampung semakin maju dan berkembang tapi juga mensejahterakan warga agar mandiri dan bersaing dalam bidang pembangunan, ekonomi, dan sosial budaya.
Baca juga: DPMK Kota Jayapura harus sejahterakan masyarakat kampung
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru meminta, agar penyusuna APB Kampung dilaksanakan secara transparan dan efisien sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan kampung dan warganya.
“Bisa mengelola dana kampung tersebut dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan dana kampung yang diprioritaskan untuk memenuhi keperluan pembangunna yang disepakati dalam muasyawarah kampung,” ujar Rustan.
Dikatakan Rustan, dalam kesepakatan musyawarah keperluan pembangunan kampung yang diperuntukkan 60 persen untuk mendanai penyelengaraan pemerintahan kampung harus sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Sisanya digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kampung. Saya berharap dan akampung digunakan dengan sebaik-baiknya supaya ada hasil yang terlihat dikampung, yaitu kampung maju dan berkembang serta masyarakat berdaya saing,” ujar Rustan. (*)
Editor: Dewi Wulandari
