Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi kelautan, Mustakim mengatakan, pengelolaan sektor perikanan di Papua perlu ditingkatkan. Menurutnya, jika sektor perikanan dapat dikelola baik, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Namun pegelolaan sektor perikanan mesti diikuti dengan pembinaan dan bantu alat tangkap kepada nelayan, semisal kapal, jaring dan lainnya.
"Saya pikir, tahun ini perlu ditingkatkan lagi pengelolaan sektor perikanan, termasuk bantuan alat tangkap kepada nelayan," kata Mustakim, Selasa (15/1/2019).
Menurutnya, untuk pemasaran hasil tangkap nelayan, sudah tak ada kendala yang berarti. Sebagian besar ikan hasil tangkapan nelayan di Papua dapat dipasarkan, dan kebutuhan ikan di provinsi paling timur Indonesia itu hingga kini dinilai dapat terpenuhi.
"Namun, kalau untuk memenuhi kebutuhan PON XX di Papua, 2020 mendatang, saya pikir belum. Papua butuh pasokan ikan lebih," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan ikan saat pelaksanaan PON mendatang, perlu mulai dipikirkan sejak sekarang. Jangan sampai saat tiba waktunya, barulah pihak terkait memikirkan hal tersebut.
Legislator Papua lainnya, John NR Gobai menyarankan, ke depan jika ada bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk nelayan di Papua, sebaiknya tidak lagi disalurkan melalui dinas terkait di kabupaten (kota), namun langsung kepada kelompok nelayan penerima.
Katanya, tidak menutup kemungkinan ada oknum di dinas yang bermain, sehingga bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan tidak disalurkan.
"Karena tidak tersalurkan, aset tersebut tinggal begitu saja hingga tak dapat lagi difungsikan. Ini juga terjadi karena dinas terkait tak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan terkesan ada pembiaran," kata Gobai.
Selain itu menurutnya, tak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten (kota), yang mengakibatkan kelompok masyarakat (nelayan) penerima bantuan terkena imbasnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX. Mote belum lama ini mengatakan, ada beberapa hal penyebab tak tersalurkannya bantuan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di berbagai kabupaten (kota), di antaranya karena tak dilengkapi dokumen dan peralatan pendukung.
"Misalnya tidak sesuai kebutuhan, tidak dilengkapi alat tangkap misalnya seperti jaring dan fasilitas lainnya," kata FX. Mote.
Ia mencontohkan di Kabupaten Biak Numfor, ada bantuan kapal yang diberikan ke salah satu yayasan, namun fasilitas pendukungnya tak lengkap.
"Ada juga yang tidak dilengkapi dokumen. Jadi jangan berpikir karena dinas di daerah yang tak mau menyalurkannya," ucapnya.
