Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat memberlakukan pembatasan akses masuk melalui udara maupun laut di seluruh wilayah mereka. Papua Barat dianggap sebagai salah satu daerah potensial bagi penyebaran covid-19.
“Gubernur dan seluruh bupati harus bersepakat menutup akses di semua pelabuhan dan bandara di Papua Barat, terutama untuk kapal dan pesawat penumpang. Jangan satu atau dua daerah saja yang menerapkannya,” kata Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) Jose Rizal Papuana Major, Jumat (27/3/2020).
Major, mengutip Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Otonomi Khusus Papua, menyatakan pemerintah daerah berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemi atau membahayakan keselamatan masyarakat. Dia memahami pembatasan akses transportasi berdampak besar terhadap sektor perekonomian.
“Mungkin ada pihak merugi, semisalnya pelaku usaha, tetapi langkah itu harus diambil untuk menyelamatkan masyarakat Papua Barat. Covid – 19 mudah menular melalui kontak atau interaksi sosial, seperti salaman dan berpelukan yang biasa dilakukan orang Papua,” jelas mahasiswa semester VIII, tersebut.
Samuel Athabu, rekan Major menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat seharusnya mencontoh tindakan Pemprov Papua, yang menutup seluruh penerbangan dan pelayaran penumpang. “Fasilitas rumah sakit dan tenaga medis belum memadai (untuk menangani covid-19 jika pasien membeludak) di Papua Barat.”
Athabu juga berharap Pemprov Papua Barat memastikan ketersediaan alat pelindung diri, seperti masker wajah, antiseptik, dan penyanitasi tangan (hand sanitaizer). Harganya pun harus terjangkau masyarakat. “Kalau bisa ada pembagian masker gratis, dan penyediaan sarana pencucian tangan di tempat-tempat umum.” (*)
Editor: Aries Munandar
