Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua diminta selalu meningkatkan kinerja dan optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah,” ujar Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (10/2/2021).
Menurut Tomi Mano dengan melingkatkan pelayanan Kota Jayapura kini menjadi barometer di Tanah Papua, meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan Kota Jayapura sebagai role model dalam pelayanan publik.
“KPK mengharapkan kabupaten di Papua untuk studi banding di Kota Jayapura. Ini luar biasa. Jangan pernah bayar pakai uang untuk dapatkan penghargaan tapi penghargaan didapat melalui kualitas di berbagai sistem kerja kita,” ujar Tomi Mano.
Terlebih di tengah situasi pendemi Covid-19 yang saat, pelayanan publik seperti administrasi kependudukan tetap berjalan agar pemerintah dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Diakui Tomi Mano, meski sebagian ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura masih melakukan pelayanan publik dari rumah, namun dengan mengoptimalkan sarana komunikasi yang ada untuk mendukung cara bekerja dari rumah.
“Pimpinan instansi harus mengubah pola pikirnya sehingga nantinya program dan kegiatan setiap OPD dapat memberikan manfaat baik instansi itu sendiri, khususnya kepada masyarakat,” ujar Tomi Mano.
Baca juga: Pemkot Jayapura ajak masyarakat jadi juru parkir resmi
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Jayapura, Nur Bi Adji, mengatakan sistem kinerja instansi pemerintah yang baik menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunanan anggaran dan pelayanan.
“Melalui komitmen yang kuat dari pimpinan instansi untuk menciptakan good governance dan clean governance di lingkungan kerja. Tata kelola instansi yang baik maka penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan kualitas pelayanan publik tetap berjalan,” ujar Nur Bi Adji. (*)
Editor: Dewi Wulandari
