| Papua No.1 News Portal | Jubi
Suva, Jubi – Partai-partai oposisi di Fiji dan serikat guru telah mengecam RAPBN pemerintah senilai AS$ 1,7 miliar untuk tahun anggaran 2020-2021.
Jumat lalu, Menteri Ekonomi, Aiyaz Saiyed-Khaiyum, mengumumkan paket stimulus sebesar AS$ 930 juta untuk mendanai pemulihan negara itu dari dampak pandemi Covid-19.
Namun oposisi menuduh pemerintah tidak menangani krisis terbesar di negara itu – pengangguran.
Menurut partai National Federation Party (NFP), RAPBN itu hampir tidak berisikan apa-apa dalam hal dukungan langsung kepada mereka yang menganggur atau dikurangi jam kerjanya.
Pemimpin NFP Biman Prasad menegaskan bahwa yang dapat dilakukan oleh orang-orang Fiji adalah mengakses dana pensiun mereka secara dini dari penyedia dana pensiunan publik, Fiji National Provident Fund. Menurut Prasad, masyarakat Fiji diberikan pilihan untuk menggunakan dana pensiunan mereka untuk digunakan saat ini, atau menyimpannya untuk masa pensiun. Namun masyarakat yang memiliki tabungan yang minim tidak punya pilihan selain menarik dana pensiunan mereka untuk bisa bertahan hidup.
Partai lainnya, Unity Party, setuju dengan Prasad dan mengatakan bahwa anggaran yang ‘besar dan berani’ ini adalah ‘strategi yang tidak tepat’ bagi ekonomi negara itu. Pemimpin Unity Party, Savenaca Narube, yang juga merupakan mantan bendahara Fiji dan mantan gubernur bank sentral Fiji, berkata dia tidak bisa melihat alasan yang masuk akal dalam kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi pajak barang mewah, kendaraan, dan minuman beralkohol.
Pemerintah Fiji telah mengalokasikan AS$ 9,2 juta untuk bantuan bagi pengangguran, tetapi Narube mengatakan bantuan dengan dana pensiun seperti itu ‘tidak cukup’.
Prasad juga berkata jika pemerintah Fiji cukup ‘pintar’ atau ‘cerdas’, mereka haru memotong pembelanjaan untuk militer, polisi, dan pengeluaran operasional pemerintah lainnya.
Narube menambahkan RAPBN juga tidak membantu masyarakat dalam permasalahan biaya hidup yang menjadi sumber kekhawatiran masyarakat Fiji.
“Mereka juga mengurangi alokasi untuk industri manufaktur, memotong kenaikan gaji untuk guru, dan menangguhkan bantuan kepada orang tua.”
Serikat Guru Fiji, Fiji Teachers Union, juga berkata mereka kecewa melihat tidak ada perekrutan tenaga pengajar baru yang diumumkan dalam RAPBN itu. Sekretaris Jenderal FTU, Agni Deo Singh, menegaskan pemerintah tidak memiliki solusi apa-apa untuk mengatasi masalah kekurangan guru di Fiji. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo