Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Kepala Daerah atau pun penjabat Bupati di sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Papua Barat, harus menjaga dan mengawasi serta bertanggungjawab terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penjabat Bupati Teluk Wondama, Abdul Latif Suaeri, menegaskan selain menjalankan roda pemerintahan di masa transisi Pilkada, salah satu tugas utama sebagai Pj Bupati adalah turut mengawasi seluruh pegawainya agar bersikap netral selama tahapan dan proses Pilkada di daerah itu.
“Tugas utama saya sebagai penjabat Bupati, juga untuk awasi pegawai saya, jangan sampai terlibat politik praktis,” kata Abdul kepada wartawan di Manokwari, Selasa (3/11/2020).
Dikatakan, semua warga negara diberi hak demokrasi untuk memilih dan punya naluri berpolitik, tetapi sebagai ASN, predikat yang disandang itulah yang mewajibkannya harus netral, karena netralitas menjaga keselamatan dia (ASN) pasca Pilkada.
“Ini fakta, agar kandidat siapapun yang terpilih dalam Pilkada pun akan bersikap netral kepada seluruh ASN [tanpa] perbedaan dukungan politik,” ujar Abdul mengingatkan.
ASN yang netral dipastikan akan mengisi jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki. Hal ini ditegaskan Abdul sebagai pembina politik di daerah tempat tugasnya.
“Ini tugas saya untuk ingatkan ASN sesuai kapasitas saya sebagai pembina politik. Karena, meski kompetensi ASN bagus, tapi bersikap ‘miring’ di Pilkada dan ‘jagoannya’ tak terpilih, dia akan dianggap sebagai penghianat,” tukas Abdul sembari akui animo Pilkada Wondama sebagai pesta keluarga.
Di tempat terpisah, Sekretaris daerah Ssekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere, mengakui netralitas ASN di Pilkada Fakfak pun terus diawasi selama tahapan kampanye oleh para kontestan di Pilkada Fakfak.
“Dalam setiap kegiatan, saya selaku pembina kepegawaian, terus ingatkan ASN agar tetap bersikap netral dan turut ciptakan kedamaian dalam tahapan hingga saat pemilihan,” kata Ali kepada Jubi via ponselnya.
Sebelumnya, menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan netralitas ASN menjadi kunci keberhasilan Pilkada. Bagi Tito, pemerintah pusat hingga daerah punya peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN
“Netralitas ASN jadi salah satu kunci keberhasilan Pilkada 2020, sekaligus untuk menghindari aksi anarkis dan konflik,” ujar Tito pada acara penandatanganan SKB netralitas ASN di Pilkada 2020 secara virtual, 10 September lalu. (*)
Editor: Edho Sinaga
