Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Salah seorang pegiat perempuan adat dan ekonomi kreatif, Beyum Baru, mengatakan alasan dirinya meninggalkan kota dan kembali ke kampung adalah untuk mengelola sagu. Karena kondisi saat ini seakan-akan nasi sudah menjadi makanan pokok bagi orang asli Papua (OAP) dan sagu menjadi hal yang tabu bagi mereka.
“Kita menyadari bahwa sagu adalah makanan pokok orang Papua dan sebagian besar sudah mulai meninggalkan sagu dan cenderung mengkonsumsi nasi. Semakin terbiasa untuk mengonsumsi nasi ketimbang sagu atau ubi,” katanya dalam webinar bertajuk “Sagu Terakhir Sa Punya’’ yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia, Redaksi Tabloid Jubi, dan Papua itu Kita, Selasa (7/9/2021).
Beyum Baru mengatakan demi mempertahankan dan mewariskan ketahanan pangan lokal, dia pulang kampung dan membangun gerakan untuk menggelorakan mama-mama Papua untuk melestarikan sagu serta mengolah sagu menjadi berbagai jenis kreatifitas berbahan dasar sagu.
“Sudah dua tahun saya berada di kampung. Saya tinggal bersama dengan mama-mama di pedalaman Maybrat untuk melatih mama-mama agar mereka bisa lebih kreatif dalam mengolah sagu secara modern,” katanya.
Beyum Baru mengatakan masyarakat sudah mulai mengkonsumsi nasi karena. beras lebih mudah dibeli dan dimasak ketimbang menokok sagu yang membutuhkan proses yang lama di dusun sagu.
“Sehingga pengelolaan sagu tidak hanya monoton secara tradisional, tetapi bagaimana dari sagu kemudian kita olah menjadi tepung, kue berbahan dasar sagu, agar orang Papua dapat makan makanan yang modern tetapi berbahan dasar sagu,” katanya.
Beyum Baru mengatakan sejak berada di kampung, dia membuat produk berbahan dasar dari sagu. Hal ini menginspirasi mama-mama di dusun Maybrat.
“Sehingga mama-mama ini merasa tertarik dan bersama saya mengolah sagu menjadi berbagai makanan. Kami terus mendekatkan diri dengan sagu untuk mengolah sagu menjadi berbagai macam varian makanan,” katanya.
Beyum Baru mengatakan keberadaan dusun sagu di Bumi Cenderawasih mulai terancam bukan hanya karena adanya kegiatan illegal logging tetapi juga karena izin perusahaan kelapa sawit yang membuat keberadaan hutan sagu menjadi terancam.
“Hutan juga mulai ditebang digantikan dengan kelapa sawit. Sehingga dusun sagu mulai punah. Untuk mempertahankan sagu sebagai sumber makanan pokok orang asli Papua maka tidak boleh ada izin perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sini demi penyelamatan hutan sagu,” katanya.
Baca juga: Warga Maribu peroleh informasi tentang kue sagu dari perpustakaan kampung
Baca juga: Bupati Merauke minta sagu sep jadi menu sarapan atlet PON Papua
Sementara itu, komedian dan aktorasal Flores-NTT, Abdur Arsyad, mengatakan sebagai orang Flores dirinya mengetahui Papua itu kecuali ada berita viral atau kemudian muncul di televisi nasional.
“Seperti yang baru-baru ini orang mengungsi di Maybrat dan konflik politik, dan sebagainya,” katanya.
Abdur Arsyad mengatakan sagu dikenalnya sejak masih kecil di NTT. Saat itu kakaknya yang membawa sagu. Bukan sagu tepung namun sagu yang dikeraskan.
“Wakti itu saya makan sagu itu terasa seperti batu bata,” katanya sambil tersenyum.
Abdur Arsyad mengatakan sagu terasa keras baginya karena makanan pokok orang NTT itu nasi dicampur dengan jagung.
“Teteapi ini satu ciri khas yang harus dijaga. Saya juga heran orang mau diet makan makanan nasi jagung. Padahal kita di kampung NTT, Flores itu kita punya makanan pokok. Saya merantau ke Jakarta ini mau makan nasi,” katanya sambil tertawa.
Abdur Arsyad mengakui terkejut dengan luas lahan sagu yang berada di Bumi Cnderawasih. Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi sagu terbesar, bahkan terluas di dunia. Pada 2012, luas lahan sagu 771.716 hektare atau sekitar 85 persen dari luas hutan sagu nasional.
“Saya mengetahui luas lahan sagu begitu banyak setelah saya juga mencari tahu di Internet untuk presentasi tapi juga saya banyak mendapatkan informasi dari Greenpeace,” katanya.
Abdur Arsyad mengatakan sagu hanya satu dari sekian banyak sumber daya alam di Papua yang terus berkurang seiring dengan semakin banyaknya proyek pembangunan berkedok investasi yang merusak lingkungan. Penelitian yang dilakukan Asia Justice and Rights (AJAR) dan Papuan Women’s Working Group (PWG) di dua provinsi dengan melibatkan 100 perempuan adat Papua mengkonfirmasi bahwa hak atas tanah adat terus diabaikan dalam berbagai proyek pembangunan perkebunan dan pertambangan.
“Kalau dengan luas lahan sagu di kedua provinsi ini 5 Juta hektar, sekitar 500 hektar di Papua dan 1,7 juta hektar di Papua Barat, kalau di produksi misa mencapai 1 miliar ton sagu yang diproduksi bisa menjamin masyarakat miskin di seluruh dunia, belum ditambah dengan ubi, sinkong, dan jagung dari daerah lain di Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
