Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memberikan plakat kepada Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. – Jubi/Alex
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, mengatakan penyelesaian masalah di Papua tidak cukup hanya dilakukan lewat penegakan hukum. Hal itu disampaikan Meutya saat rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama para tokoh masyarakat Papua dan para anggota Komisi I DRP RI di Jayapura, Jumat (8/11/2019).
Meutya Hafid menyatakan pendekatan dialog harus digunakan untuk menuntaskan masalah Papua. “Kita semua ini sama-sama NKRI, sehingga perlu dilakukan pendekatan dialog,” kata Meutya.
Meutya menyatakan Komisi I memilih untuk mengecek dan mendengar langsung masukan dari pemerintah, TNI/Polri dan tokoh masyarakat terkait kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Papua. Amuk massa yang terjadi di Kota Jayapura dan Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu pembahasan pertemuan itu.
“Dialog seperti ini harus terus dilakukan guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat. [Masukan masyarakat itu] untuk dirapatkan di tingkat pusat sehingga lahir solusi atas permasalahan yang ada,” ujarnya.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan pihaknya sangat berharap Komisi I DPR RI memperhatikan dinamika yang terjadi di Papua. “Kami harap kebijakan yang nanti akan diambil dapat lebih berpihak kepada rakyat Papua,” kata Tinal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan keamanan di Papua sampai dengan hari ini kondusif dan aman serta masih terkendali. Waterpauw kembali mengulangi klaim polisi bahwa amuk massa dan rusuh yang terjadi di Papua didalangi sekelompok pihak yang ingin membawa masalah Papua menjadi masalah internasional.
“Persoalan Papua yang terjadi belakangan ini bukan ulah masyarakat. Ada kelompok yang sudah lama melakukan aksinya dan memuncak ketika sedang berlangsung Sidang Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Mereka coba memancing aparat bertindak tegas, sehingga dengan data yang ada bisa mereka teruskan ke para tokoh lain yang ada di luar negeri. [Data itu akan digunakan] untuk menjadi [bahan informasi] bagi pengambil keputusan di dewan keamanan,” kata Waterpauw.
Waterpauw menyatakan aparat keamanan tidak terpancing, dan tetap melakukan penindakan yang terukur. “Kira-kira, itu skenario mereka. Tetapi aparat tidak terpancing, dan tetap melakukan upaya terukur, serta tindakan sesuai standar operasional yang ada. Justru kelompok ini yang berupaya melakukan tindakan kekerasan seperti, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan bahkan sampai ke pembunuhan,” kata Waterpauw.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G