Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sebuah ungkapan yang menyatakan memelihara dan merawat lebih sulit dari pada membangun. Namun bukan berarti tidak mampu untuk mewujudkannya, tergantung kita yang menjalankannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kembali dibebani tugas berat menyiapkan anggaran yang tak sedikit untuk digunakan untuk pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan venue-venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
Sebanyak empat venue yakni Akuatik, Hoki Indoor dan Outdoor, Cricket, dan Istora yang dibangun dengan menggunakan dana APBN berdasarkan Inpres nomor 10 tahun 2017 telah diserahterimakan oleh Kementerian PUPR kepada Pemerintah Papua pada, Kamis (10/6/21).
Dengan demikian, pengelolaan maupun perawatan dan pemeliharaan empat venue tersebut menjadi tugas Pemerintah Papua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, mengatakan selain empat venue yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut, pemerintah Papua juga dibebankan untuk mengelola 11 venue PON lainnya dengan perkiraan nilai anggaran yang terbilang cukup besar.
Pemerintah Papua membutuhkan anggaran senilai Rp90 miliar pertahun untuk mengelola 15 venue PON XX.
“Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan itu senilai Rp90 miliar per tahun untuk pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan 15 venue PON XX. Angkanya sudah dibuat Disorda dan sudah ada di tim anggaran. Kita akan konsultasikan terkait UPT dan itu tanggung jawabnya besar. Kita lihat saja seperti Senayan, itu dikelola oleh pihak ketiga, sehingga profit juga akan kita pertimbangkan supaya ada penganggaran untuk membiayai itu,” kata Sekda kepada wartawan.
Baca juga: Anggaran tak sesuai usulan, Subda PON Merauke tolak tanda tangani berita acara
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) Papua, Alexander Kapisa, mengatakan nilai Rp90 miliar itu didapat berdasarkan hasil kajian bersama para konsorsium pembangunan venue dan pihak Universitas Gajah Mada dengan melakukan perhitungan pada spesifikasi di 15 venue tersebut.
“Kebetulan tahun lalu itu, kami sudah mengantisipasi dan tahun lalu kita sudah bekerjasama dengan teman-teman di Universitas Gajah Mada. Kita menghitung semua venue ini, cara hitungnya kita minta kepada vendor-vendor yang membangun venue itu untuk mengeluarkan spesifikasi mereka untuk kita lihat pemeliharaannya bagaimana, dari situ kita himpun semua dan kita dapat angka segitu,” jelas Kapisa.
Kapisa mengibaratkan pemeliharaan dan perawatan venue-venue tersebut seperti merawat bayi. Saat masuk pada tahun pertama memang akan memakan banyak biaya karena masih memerlukan penyesuaian. Namun Kapisa menuturkan, anggaran tersebut akan berubah tiap tahunnya.
“Jadi memelihara dan merawat venue ini ibaratkan merawat bayi, jadi tahun pertama kita harus belajar dulu, jadi biayanya akan sangat besar disitu. Nilai Rp90 miliar itu angka akumulasi totalnya, tapi setiap tahun tidak akan tetap diangka itu, dia akan bertahap,” bebernya.
Ia menjelaskan untuk anggaran pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan venue membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Untuk Stadion Lukas Enembe misalnya, memerlukan biaya sekitar Rp200 juta per bulan untuk perawatan rumputnya, dan itu belum termasuk listrik dan hal lainnya.
“Yang paling besar biayanya itu Stadion Utama Lukas Enembe biayanya Rp200 juta per bulan untuk rumputnya saja. Kemudian venue yang kedua paling mahal di perawatannya itu Akuatik, dia punya sistem filterisasi airnya itu nonstop berjalan. Secara teknis ini hal baru bagi kami di Disorda, makanya kita siapkan secara bertahap. Kita bukan hanya fokus saja di perawatan dan pemeliharaan tapi juga harus mengelola,” ungkapnya.
Kapisa menambahkan pemerintah Papua sudah menyiapkan anggaran senilai Rp15 miliar bersumber dari APBD Induk tahun 2021 untuk mengantisipasi take over pemeliharaan venue.
“Ke depannya itu, baik venue APBD maupun APBN itu menjadi aset kita. Ada kurang lebih 15 venue yang akan menjadi aset tetap pemerintah daerah untuk kami rawat dan pelihara dan dikelola,” katanya.
“Kesiapan pemerintah daerah terkait itu kami menyiapkan manajemen, terdiri dari 2 hal yakni manajemen teknis dan administrasinya. Manajemen administrasi ini berkaitan dengan anggaran sehingga di tahun 2021 ini kami sudah menyiapkan anggaran Rp15 miliar untuk mengantisipasi pada saat take over pemeliharaan. Contohnya seperti pemeliharaan listrik. Jadi nanti kita akan fokus pada pemeliharaan rutin saja,” kata Kapisa. (*)
Editor: Jean Bisay
