Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta agar menunjuk penjabat gubernur Papua, karena saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan sakit dan berobat di luar negeri.
Tokoh Adat Papua dan Forum Peduli Kemanusiaan dalam jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/1/2022) menyatakan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua belum berjalan maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.
“Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua,” kata Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw.
Dia mengatakan, rendahnya kualitas pejabat dan tindakan korup pejabat-pejabat pemerintahan di Papua turut menambah ‘citra buruk’ birokrasi yang tidak diharapkan publik.
Menurut dia, keburukan birokrasi ini tak lepas dari lemahnya kepemimpinan di Papua. Gubernur Lukas Enembe yang sejatinya dapat mengelola Papua lebih baik, dianggap memperparah pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.
Maka dari itu, forum yang terdiri atas ondoafi dan tokoh adat lainnya, gereja, dan tokoh masyarakat ini, mendesak Mendagri Tito Karnavian segera menunjuk seorang penjabat gubernur Papua, agar pelayanan pemerintahan berjalan optimal.
“Dengan tiadanya wakil gubernur dan kondisi gubernur Papua yang sakit-sakitan, telah mengakibatkan kegaduhan birokrasi dan minusnya pelayanan publik. Penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk, selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022,” katanya.
Dia menilai pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperjuangkan sejak lama tidak dinikmati semua orang Papua. Orang-orang Papua, terutama masyarakat adat bahkan menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan Jayapura, Jhon Maurits Suebu mengatakan, penting bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan pemerintahan di Papua. Namun hal yang terjadi adalah masyarakat adat dan pemilik ulayat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Suebu menyentil pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021 yang dianggap sukses oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun di balik itu, pemilik ulayat dan pemilik dusun-dusun sagu tetap menagih janji-janji pemerintah, terkait pembayaran hak ulayat mereka yang dijadikan aset pemerintah untuk kepentingan PON.
“Pimpinan kami tidak memiliki nilai kemanusiaan. Kalau hal ini tidak dilakukan maka kami mengambil (kembali) aset yang sudah diambil pemerintah,” kata Suebu.
Ketua Forum Peduli Kemanusiaan, Menase Taime mengatakan, masyarakat adat di Sentani telah memberikan hak ulayatnya kepada pemerintah untuk PON Papua. Namun hingga kini pemerintah dinilai belum membayar hak ulayat masyarakat adat yang dijadikan sarana dan prasarana PON, seperti venue kriket dan jalan-jalan di sekitar venue PON.
Taime beranggapan, bahwa salah satu faktor penyebab belum dibayarnya hak pemilik ulayat, karena terjadi kekosongan dalam pemerintahan di Provinsi Papua.
“Kalau bisa pemerintah pusat turunkan pejabat sementara, baik gubernur, maupun wakil gubernur,” kata Taime. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
