Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Port Moresbi, Jubi – Periode amnesti (pembebasan) senjata yang menjadi program pemerintah nasional untuk memberikan waktu penyerahan senjata sukarela oleh kelompok-kelompok bersenjata di Provinsi Hela, Papua Nugini berakhir.
Program pemerintah nasional itu dikatakan seharusnya diteruskan meliputi provinsi-provinsi pegunungan lainnya.
Perempuan dan para pemimpin komunitas di pegunungan merasa prihatin karena periode amnesti untuk penyerahan senjata sukarela di Provinsi itu berakhir Rabu (1/3/2017).
Untuk seterusnya kepolisian akan menggunakan hukum untuk secara paksa menyita senjata-senjata ilegal di tangan orang-orang yang tidak semestinya.
Dua anggota dewan di Provinsi Jiwaka dan dua perempuan serta pemimpin pemuda di Provinsi Chimbu mengatakan banyaknya jumlah senjata ilegal (lebih dari 200 pucuk) diserahkan di Distrik Tari-Pori dan Komo menunjukkan ada lebih banyak lagi senajata di provinsi-provinsi pegunungan lainnya.
Mereka menyarankan agar pemerintah mengambil contoh operasi di Hela sebagai proyek perinstis dan melakukan operasi serupa terhadap provinsi lainya. Kelompok organisasi non pemerintah Pembela HAM Simbu berujar operasi serupa perlu dilakukan untuk mencegah pertumpahan darah dan pengrusakan selama periode pemilu.
Direktur Monica Paulus memuji Operasi Hela dan mengatakan sudah jadi menjadi pengetahuan umum bahwa banyak orang memiliki senjata mesin buatan pabrik di kalangan masyarakat dan operasi skala besar dibutuhkan.
Seorang anggota dewan dari Kindeng, Distrik Anglimp di Provinsi Jiwaka, Simeon Komb semua senjata berkekuatan besar ilegal yang ditunjukkan di ruang-ruang publik dan digunakan dalam pertempuran kesukuan masih di tangan para penduduk kampung.
“Saya tidak pernah lihat pemerintah melkaukan operasi sebelumnya untuk menyita senajata-senjata mematikan itu dari suku-suku yang berperang di provinsi-provinsi pegunungan. Jika Tari-Pori saja bisa serahkan 150 senjata, yang dirakit sendiri, maka berapa banyak senjata di distrik-distrik lainnya di pegunungan? Ini mengerikan,” ujar Komb.
Operasi pemerintah di Hela itu dicurigai bukan untuk keselamatan negeri dan masyarakat melainkan untuk mendapatkan dana dari proyek-proyek LNG.(*)
