Papua No. 1 News Portal | Jubi
Artikel ini ditulis oleh Victor Mambor. Merupakan versi asli dari artikel tentang West Papua yang dimuat dalam laporan “Indgenous World 2020”, terbitan The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Artikel ini merekam beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sepanjang tahun 2019.
Masa depan West Papua dalam konflik, kekerasan dan ketidakpercayaan
Diskriminasi rasial dan kekerasan
Peristiwa paling penting pada tahun 2019 adalah demonstrasi anti rasis yang terjadi di kota-kota utama Papua dan Papua Barat. Aksi yang dipicu oleh sikap rasial sebagian warga Indonesia di Pulau Jawa yang menyebut mahasiswa Papua sebagai monyet ini melibatkan puluhan ribu orang Papua. Mereka turun ke jalan di kota-kota seperti Fakfak, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Merauke, Wamena, Deiyai dan Timika, hingga Amerika Serikat.
Demonstrasi yang semula berlangsung damai ini berubah menjadi amuk massa. Sejumlah bangunan milik pemerintah dan swasta hangus terbakar dalam aksi demonstrasi yang dilakukan secara bergelombang dari kota yang satu ke kota yang lain.
Pemerintah Indonesia, dengan alasan mengurangi penyebaran Hoax selama aksi demonstrasi berlangsung, secara sepihak menutup akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemutusan akses internet ini justru menutup informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua.
Aksi demontrasi pertama terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya secara berturut-turut, aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pada tanggal 23 September, dalam rangkaian aksi tolak rasisme, aksi mahasiswa di Kota Jayapura dan aksi siswa di Kota Wamena berubah menjadi aksi berdarah. Empat mahasiswa dan satu anggota TNI tewas dalam aksi di Kota Jayapura setelah terjadi konflik antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Sedangkan di Wamena, puluhan orang tewas terbakar dalam rumahnya dan belasan orang asli Papua ditembaki oleh aparat keamanan dalam aksi demonstrasi yang berubah menjadi amuk massa di kota tersebut.
Penangkapan aktivis pro independen
Penangkapan terhadap Orang Asli Papua yang menyampaikan aspirasi secara damai terjadi juga pada tahun 2019. Penangkapan terbesar terjadi pada akhir November hingga awal Desember.
Sekitar 112 orang telah ditangkap di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain Fakfak, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Sentani dalam kurun waktu itu.. Sebagian dari mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka makar oleh polisi karena merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember. Dari 112 orang yang ditangkap ini, 61 orang dijadikan tersangka dan dikenakan pasal makar pasal 106 KUHP dan penghasutan Pasal 106 dan Pasal 160 KUHP.
Seorang pendeta juga diperiksa polisi dalam rangkaian penangkapan ini.
Sebelumnya, pada akhir Agustus hingga awal September 2019 secara berturut-turut enam aktivis Papua yakni Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere ditangkap oleh kepolisian Indonesia. Keenamnya ditangkap polisi karena melakukan aksi demo anti rasis di depan istana Presiden Indonesia.
Enam orang ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus makar.
Selain itu, Ketua Pusat KNPB Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, dan Ketua II Legislatif ULMWP Buchtar Tabuni, Fery Kombo, Alexander Gobay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin juga ditangkapi oleh polisi. Tujuh orang ini ditangkapi di Jayapura dengan tuduhan menggerakkan massa dalam aksi demonstrasi damai menolak rasisme yang terjadi di Kota Jayapura pada tanggal 23 Agustus dan tuduhan melakukan makar.
Setelah ditahan selama beberapa hari, polisi secara diam-diam memindahkan tujuh orang ini ke Kalimantan Timur dengan alasan keamanan dalam persidangan.
Mahasiswa Papua eksodus dari kota studi
Sejak bulan September 2019, ribuan mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Tanah Papua secara bergelombang kembali ke Papua. Para mahasiswa ini kembali ke Papua karena merasa tidak ada jaminan keamanan bagi mereka pasca demonstrasi anti rasis terjadi di beberapa kota di Papua. Mahasiswa yang berasal dari beberapa kota studi Indonesia seperti, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Manado, Pontianak dan Makassar ini mengatakan mereka merasa dimata-matai oleh aparat keamanan di kota-kota tersebut. Mereka pulang ke kabupaten asal mereka antara lain, Jayapura, Paniai, Wamena, Timika, Yahukimo dan Tolikara.
Weak Kosay, anggota Divisi Pendidikan Ikatan Mahasiswa Setanah Papua (IMASEPA), mengatakan sebagian mahasiswa Papua di Bandung dan sekitarnya telah pulang ke Papua.
“Kami semua mau kosongkan Pulau Jawa karena Pulau Jawa anggap kami bukan seperti manusia lagi. Perlakukan hal-hal yang tidak seperti manusia lakukan. Makanya kami beranggapan hidup di atas tanah kami lebih nyaman dibandingkan hidup di daerah orang lain,” kata Weak.
Weak mengaku dia dan rekan-rekannya tidak tahan dengan perlakuan aparat keamanan Indonesia, khususnya setelah kejadian di Surabaya.
“Ketika terjadi kasus di kawan-kawan kami di Surabaya, kami di Bandung juga ikut imbasnya. Kami didatangi polisi, ormas di masing-masing indekos, mes-mes, kontrakan yang ada di Bandung,” kata Weak.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jumlah mahasiswa Papua yang pulang meninggalkan kota studinya terus bertambah bertambah dan pemerintah Provinsi Papua harus segera mencari solusinya.
“Kalau yang disiplin ilmunya ada di perguruan tinggi yang ada di Papua, kami akan meminta kelas tambahan. Akan tetapi, [mereka] yang punya disiplin ilmu lain, itu menjadi soal. Mungkin alternatifnya kita kirim mereka kuliah di luar negeri, yang paling dekat itu Papua Nugini dan Australia,” ujar Gubernur Enembe.
Komunike PIF dan isu West Papua
Pada bulan Agustus 2019 Konferensi Tingkat Tinggi PIF Tuvalu, Vanuatu berhasil mendorong issue West Papua masuk dalam Komunike PIF. Para aktivis dan pelobi West Papua di Pasifik, menggenjot upaya mereka meraih dukungan dari negera Pasifik untuk mengesahkan resolusi PIF yang mendesak kunjungan Komisi Hak Asasi (HAM) Manusia PBB ke West Papua. Komisi HAM PBB diharapkan bisa menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di West Papua.
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda disebutkan telah bertemu Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare. Wenda mengaku para pemimpin Melanesia bersedia mendukung rancangan resolusi itu, karena isu West Papua memang tak akan pernah tersingkir dari penyikapan para pemimpin Melanesia.
Komunike PIF itu menyepakati tenggat waktu yang jelas terkait kunjungan Komisi HAM PBB ke West Papua. Komisi HAM PBB diharapkan membuat laporan tentang situasi HAM di West Papua, dan laporan itu diharapkan dapat dibicarakan pada Forum Pertemuan PIF 2020 mendatang.
Utusan Khusus Vanuatu untuk West Papua, Lora Lini menegaskan Vanuatu telah memenangkan rancangan resolusi itu saat pertemuan para pejabat dan kementerian PIF di Fiji bulan lalu. Pertemuan para pejabat dan kementerian PIF pada bulan lalu itu menetapkan agenda pertemuan para pemimpin tertinggi PIF pada tiga hari mendatang.
“Kami sangat berharap hasil dari komunike para perdana menteri PIF dan Vanuatu akan membawa resolusi itu ke Majelis Umum PBB,” kata Lini. — > Lanjut baca bagian 3 I Kembali ke bagian 1 <–
Victor Mambor adalah jurnalis senior asal Papua dan pendiri media online utama di Papua, tabloidjubi.com/arsip.jubi.id. Ia telah meliput isu Papua berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik. Artikel-artikelnya tentang Papua bisa ditemukan di Jakarta Post, benarnews.org, The Internationalist, The Guardian, Radio New Zealand, ABC dan AlJazeera.
