Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Port Moresby, Jubi – Mantan Perdana Menteri Papua Nugini mengatakan perlakuan terhadap para pengungsi di Pulau Manus oleh Pemerintah PNG terkini dan Pemerintah Australia tidak bermartabat dan tidak bertanggung-jawab.
Sir Michael Somare menyatakan sangat sedih menyaksikan kedua negara itu ‘bermain sepak bola dengan kehidupan para pengungsi’ yang telah mengalami ‘tindak kekerasan tanpa keadilan’.
Enam pengungsi meninggal dunia di Manus sejak Australia mulai memindahkan mereka ke pulau terpencil di PNG itu untuk pemrosesan lepas pantai pada tahun 2013.
Sir Michael, yang telah pensiun dari dunia politik tahun ini, mengatakan Australia memiliki ekonomi maju yang cukup besar dan seharusnya menangani masalah mereka di pantai mereka sendiri.
Somare mengatakan bagi Australia mengeksploitasi kerentanan (secara ekonomi) negara-negara tetangga seperti PNG dan Nauru adalah sesuatu yang memalukan, tapi untuk memperlakukan manusia dengan sikap apatis sepenuhnya adalah kejam dan tidak berperasaan.
“Keturunan dari banyak orang Australia yang menentang pengungsi datang dengan perahu juga sendiri datang dengan kapal sebelum dan sesudah Federasi ke Australia,” kata Sir Michael dalam sebuah pernyataan.
“Kemunafikan ini sangat mencengangkan”
Kedua pemerintah tersebut dituduh oleh mantan pemimpin itu untuk bersikap acuh tak acuh terhadap para pengungsi yang dia katakan telah mempertaruhkan hidup untuk melakukan perjalanan berbahaya agar dapat memulai kehidupan baru.
“Saya telah mengangkat isu perlakuan tidak manusiawi ini saat saya masih di parlemen dan saat itu dituduh berpihak pada rencana Australia/PNG untuk mendirikan Pusat Penahanan Manus,” katanya.
“Saya ingin mengklarifikasi bahwa ketika saya mulai menjabat sebagai PM pada tahun 2002, sudah ada pengaturan untuk menggunakan Pulau Manus untuk menempatkan pengungsi yang datang dengan perahu ke Australia.
“Sebagai Perdana Menteri pada saat itu saya menghormati pengaturan pemerintahan sebelumnya tapi begitu prosesnya selesai, pemerintah saya menghentikan apa yang disebut sebagai Solusi Pasifik itu,” kata dia. (*)
