Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Mahasiwa senior Kabupaten Pegunungan Bintang Mosere Taplo mengatakan aksi mahasiswa menuju DPR Papua untuk memrotes kepemimpinan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Kostan Utkemka terhadap sistem pemerintahan yang diterapkan.
“Sistem bantuan yang pertama kami terima melalui Dinas Pendidikan, tetapi bapa bupati merubah. Setiap bantuan harus melalui kepala kampung dan kami sebagai mahasiswa tidak setuju hal itu, dana bantuan harus melalui dinas terkait bukan kepala kampung,” katanya saat berdemo, Senin (10/10/2016)
Aksi yang di lakukan mahasiswa Pegunungan Bintang di DPR Provinsi Papua, agar DPR segera menegur bapa bupati untuk merubah sistim pemerintahan yang sedang berjalan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pegunungan Bintang Kalvin Malo yang di temui Jubi di halaman asrama pegunungan bintang Buper Waena mengatakan kebijakan pemerintah hal ini bupati yang selama 11 bulan, sejak terpilihnya sampai sekarang tidak ada kejelasan di birokrasi dalam tantanan pemerintahan. Kata dia hal ini membuat pemerintahan itu macet dan bupati memakai sistimnya otoriter padahal negara ini menganut sistim demokrasi.
“Sistem bapak bupati seperti ini yang banyak terjadi konflik sosial antara mahasiswa dan masyarakat. Tidak ada wewenang yang di berikan kepada wakil bupati Gidi Giap. Sebenarnua itu salah, ketika iya dilantik tugas dan tanggung jawab itu harus dibagi 60 persen bupati dan 40 persen wakil bupati untuk menjalankan tugas masing masing yang sudah di percayakan rakyat,”katanya.(*)
