Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Wamena, Jubi – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan provinsi Papua bersama anggota Komisi IX DPR-RI, Roberth Rouw, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat lewat komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan kepada mahasiswa di Jayawijaya. Sosialisasi berisi tentang pengamanan terhadap makanan dan obat di Jayaiwjaya yang dinilai sangat perlu.
“Karena hal inilah yang melindungi rakyat dari makanan yang layak dan obat yang aman,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw, saat pembekalan di gedung Ukumearek Asso Wamena, Senin (9/4/2018).
Anggota dewan dari komisi yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja itu menyatakan DPR RI bersama lembaga mitra Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mensosialisasikan program itu kepada rakyat.
“Karena jika hanya berharap aparat, dinas atau badan di lingkungan pemerintah yang melakukan ini masih kekurangan SDM,” kata Roberth Rouw, menjelaskan.
Menurut dia, lembaga pemerintah yang menangani pengawasan makanan dan obat masih terkendala minimnya sumber daya manusia . Sedangkan pemerintah belum sanggup membiayai dan menambah jumlah SDM BPOM sendiri.
Roberth Rouw ingin agar rakyat ikut serta dengan memahami tentang obat dan makanan sehingga tidak salah menggunakan. Ia sengaja memilih mahasiswa karena mereka mudah menyampaikan kepada keluarga maupun lingkungan sekitar.
“Agar bisa melindungi diri dari peredaran obat dan makanan yang kami lihat sekarang banyak ditemukan kasus makanan dan obat tidak layak,” kata Roberth Rouw,menjelaskan.
Pelaksana tugas kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, Mojaza Sirait, mengungkapkan sosialisasi itu merupakan pemberdayaan masyarakat agar turut berperan menjadi pengawas obat dan makanan, khususnya bagi lingkungan keluarga maupun sekitar.
“Dipilih mahasiswa sebagai orang yang terpelajar, terdidik diharapkan bisa menjadi penyambung informasi dan juga sebagai agen perubahan terhadap kewaspadaan dalam pengawasan obat dan makanan,” kata Mojaza Sirait.
Menurut dia suplai makanan yang tersedia sebenarnya sangat terbatas, sedangkan permintaan semakin meningkat. Kondisi itu menimbulkan pelaku usaha memproduksi bahan yang tidak sesuai standar.
“Baik itu sejak pembuatan dan juga distribusi atau penyimpanan tidak sesuai dengan yang berlaku,” kata Mojaza Sirait, menjelaskan.
Ia mengakui sosialisasi dan pembekalan dengan waktu yang sangat singkat itu memang tidak bisa merubah semuanya. Namun hal ini setidaknya dapat menjadi wacana atau pemahaman baru di masyarakat bahwa obat dan makanan mereka harus diawasi.
“Dan jika memang ada masalah bisa sampaikan ke instansi terkait,” katanya. (*)
