Papua No.1 News Portal
Sorong, Jubi – Sekelompok mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sorong, menggelar aksi protes, meminta aparat TNI yang menjadi pelaku kekerasan terhadap sejumlah warga di Kabupaten Tambraw, Papua Barat, diadili.
Aksi digelar pada Selasa (11/08/2020), di Jl. Ahmad Yani Kota Sorong mulai pukul 11 hingga 14.00 waktu setempat, diikuti sekitar 30 orang.
Johan Djamanmona selaku kordinator aksi melalui siaran pers kepada Jubi menyatakan, pihaknya mengutuk keras tindakan aparat TNI terhadap masyarakat sipil di kampung Kosyefo, dan Bikar, kabupaten Tambrauw. Menurutnya tindakan itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kemanusiaan. “Padahal aparat militer adalah mitra dari masyarakat tapi kenapa mitranya bisa disiksa seperti itu,” ujarnya.
Pada aksi itu, pengunjuk rasa yang menamakan diri Solidaritas Peduli Keadilan bagi OAP, menyatakan penolakan terhadap pembangunan markas Kodim di Tambrauw. Mereka juga meminta kepada Komnas HAM segera proses aparat militer yang melakukan pelanggaran terhadap warga sipil,
Mereka menuntut negara segera adili pelaku tindakan intimidasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tambrauw .
“Apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak ditindak lajuti, maka kami akan kembali dengan tuntutan yang sama dan massa aksi yang lebih besar lagi,” tambah Djamanmona.
Yance Yesnath selaku salah pemuda asli Tambrauw mengatakan, masyarakat Tambrauw tidak membutuhkan aparat militer atau Kodim. Menurutnya, yang mereka butuhkan adalah pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya harus sampaikan sesuai realita, sebelum tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap masyarakat di kampung Kosyefo dan Bikar oleh aparat TNI, tekanan karena keberadaan aparat militer sudah dirasakan masyarakat Tambrauw. Orang tua kami yang pulang dari kebun dan bertemu aparat militer di hutan selalu merasa ketakutan, saat kami melakukan aksi penyampaian pendapat pasti bertemu aparat militer,” .
“Kami tidak butuh aparat militer karena daerah Tambrauw bukan daerah konflik, tidak perlu aparat militer dikirim terus. Masyarakat Tambrauw hanya sedikit, nanti tidak lama lagi aparat militer lebih banyak dari masyarakat Tambrauw. Kami punya hukum adat yang bisa menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat, mungkin yang jadi satu kebutuhan adalah pihak kepolisian, “.
Editor: Syam Terrajana
