Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai selama 15 tahun situasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua semakin memburuk. Orang asli Papua terus menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia itu tidak pernah diselesaikan.
Hal itu disampaikan Warinussy dalam keterangan pers tertulisnya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-72 pada Kamis (10/12/2020). Warinussy menyebut 15 tahun lalu ia menerima penghargaan HAM bernama John Humphrey Freedom Award dari Rights and Democracy, sebuah lembaga masyarakat sipil di Montreal, Kanada.
“Sejak itu, saya tidak merasa berjuang sendiri, saya seperti mendapat energi besar karena dunia sedang mulai melirik dan melihat bahwa Tanah Papua dan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua [atau] OAP menjadi korban pelanggaran HAM yang berkesinambungan, tanpa penyelesaian baik secara hukum maupun politik. Kini setelah 15 tahun, situasi HAM di Tanah Papua terus mengalami kemunduran,” kata Warinussy.
Baca juga: Polisi adang massa aksi Hari HAM di Nabire
Ia menyatakan pelanggaran HAM itu antara lain terjadi karena konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus menempatkan rakyat sipil menjadi korban. “Kasus kematian Pendeta Yermia Zenambani, Rufinus Pigay, Atanius Murib, dan Maluk Murib menjadi contoh betapa pendekatan militer [oleh] negara gagal,” kata Warinussy.
Warinussy mengingatkan pendekatan keamanan, antara lain dengan terus menambah jumlah pasukan TNI/Polri di Tanah Papua, justru memunculkan indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali penggunaan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua.
Pendekatan damai melalui dialog komprehensif seyogyanya dapat menjadi pilihan bagi Presiden Jokowi dan jajarannya dalam mendorong penyelesaian damai terhadap konflik di Tanah Papua. Saya ingin mendorong Presiden Jokowi agar berkenan melakukan audit terhadap pendekatan keamanan di Tanah Papua,” kata Warinussy.
Ia juga meminta Jokowi meninjau lagi pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan di Papua, dan lebih mendorong pembangunan instansi penegakan hukum di Papua.
“Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dalam lima tahun terakhir menunjuk adanya keterlibatan personil militer di Timika, Nduga, Puncak Jaya serta Intan Jaya. Penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut sama sekali tidak bisa jalan. Saya tidak sependapat dengan selentingan bahwa penambahan pasukan TNI melalui Kogabwilhan adalah untuk melakukan penegakan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jelas menyatakan ada empat pejabat penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Tidak ada satu pasal pun di dalam hukum Indonesia yang mengatur bahwa TNI bisa melakukan penegakan hukum,” kata Warinussy.
Baca juga: Ini catatan buruk Jokowi dalam penyelesaian kasus HAM di Tanah Papua
Warinussy juga menyoroti bagaimana operasi TNI di Intan Jaya justru dilakukan dengan menduduki SD YPPGI Hitadipa, membuat kegiatan belajar mengajar di sana terhenti. “Saya meminta perhatian Presiden Jokowi segera menarik seluruh personil non organik dari Tanah Papua, sekaligus membubarkan Kogabwilhan di Tanah Papua,” kata Warinussy.
Secara terpisah, 147 imam Katolik yang berkarya di 5 Keuskupan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengeluarkan seruan moral dalam rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada Kamis. Para imam Katolik itu menyatakan kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Papua. “Seruan moral [kami sampaikan] demi keadilan dan kebenaran,” kata Pastor John Bunay.
Pastor John Bunay menyatakan konflik dan kekerasan yang terjadi tidak akan pernah menyelesaikan konflik, dan justru memicu konflik baru yang terus merendahkan martabat manusia. Sejumlah 147 imam Katolik menyeru kepada pemerintah Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan Papua untuk berdialog secara komprehensif.
“Kekerasan melahirkan masalah baru. Dialog dan rekonsiliasi [adalah] cara bermartabat [untuk] menyelesaikan konflik di Tanah Papua,” kata Pastor John Bunay saat membacakan siaran persnya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
