Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa berpendapat belum tentu semua akun terkait Papua Barat yang dihapus Facebook menyebar hoaks atau informasi tidak benar.
Ia mengatakan, tudingan hoaks kepada akun-akun tertentu di media sosial dan laman (website) yang menyampaikan informasi terkait Papua, sudah ada selama ini.
“Selama ini kan, ada kejadian nyata terjadi di lapangan tapi dibilang hoaks,” kata Kadepa kepada Jubi, Senin (7/9/2019).
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada peran pemerintah pusat dalam penghapusan ratusan akun yang disebut menyebar hoaks terkait dukungan kemerdekaan Papua Barat dan akun lain yang mengunggah kritikan terhadapnya (pemerintah Indonesia).
“Ini juga kan terkait kredibilitas dan citra negara di mata dunia. Apalagi belakangan ini terjadi berbagai kisruh di Papua, dan isu Papua juga terus dibahas di forum-forum internasional, mendapat dukungan dari negara-negara Pasifik,” ujarnya.
Katanya, dalam menangani masalah Papua tidak hanya menghentikan akun-akun media sosial atau laman yang memuat berita-berita yang dianggap hoaks. Akan tetapi, Papua butuh keterbukaan dan tidak menutupi setiap masalah yang ada.
“Saya pikir semua harus dievaluasi terkait penanganan Papua dan keterbukaan itu penting. Jangan menutupi hal yang benar. Jangan selalu menyebut setiap isu adalah hoaks sebelum mencari tahu kebenarannya,” ucapnya.
Dikutip dari tempo.co, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher mengatakan Facebook telah menghapus 69 akun Facebook, 42 Halaman, dan 34 akun Instagram yang terlibat perilaku autentik terkoordinasi yang berfokus pada isu dalam negeri di Indonesia.
“Orang-orang di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola halaman, menyebarkan konten mereka dan mengarahkan orang ke situs di luar platform,” kata Nataniel. (*)
Editor: Edho Sinaga
