Papua No. 1 News Portal | Jubi
Lumajan, Jubi – Tercatat 3.361 rumah di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur rusak akibat gempa bumi yang menimpa kawasan setempat padaMinggu, (11/4/2021). Kerusakan itu tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
“Data yang terbaru adalah 3.361 rumah rusak berdasarkan verifikasi lapangan by name by addres beserta foto dan lokasinya betul-betul kami pastikan ada, sehingga kami sampaikan kepada BNPB untuk diverifikasi,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Sabtu, (24/4/2021).
Baca juga : Rumah rusak akibat gempa bumi di Malang mencapai 3.900 unit
Menko Muhadjir minta standar hidup korban gempa Malang segera dipenuhi
Gempa magnitudo 6,2 di Sulbar tewaskan warga, kantor gubernur ambruk
Menurut Thoriqul, sebanyak 618 rusak berat, 752 rusak sedang dan yang rusak ringan 1.991 rumah. Sednagkan sebelumnya dilaporkan 2.526 rumah rusak akibat gempa bumi.
Ia berharap adanya percepatan anggaran pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Lumajang, agar bantuan dari BNPB dapat segera direalisasikan.
Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp50 juta berupa pembangunan rumah, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta tunai melalui swakelola.
“Selama menunggu sebelum realisasi pembiayaan dari BNPB, kami akan melakukan pembangunan hunian layak sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sehingga masyarakat ada tempat tinggal yang layak yang sehat bersama keluarga,” kata Thoriqul menjelaskan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai yang datang ke Kabupaten Lumajang menilai penanganan bencana di daerah tersebut cenderung baik.
“Tidak hanya terkait penyaluran logistik yang dinilai baik, namun juga terkait administrasi dan pendataan rumah terdampak gempa yang dinilai cepat,” kata Rifai.
Ia mengapresiasi pendataan korban terdampak gempa yang administrasinya berdasarkan nama dan alamat sudah sangat lengkap dengan NIK dalam waktu dua pekan, sehingga kurang dari satu bulan sudah terpenuhi semuanya.
Rifai berharap proses validasi data segera dapat dirampungkan BNPB, sehingga penyaluran bantuan dapat segera dilakukan dan paling tidak minggu depan prosesnya sudah bisa dinaikkan ke Inspektorat Jenderal. (*)
Editor : Edi Faisol