Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh koresponden ABC News di PNG, Natalie Whiting dan Michael Walsh
Seminggu yang lalu, Perdana Menteri Papua Nugini terlihat seolah-olah akan kehilangan pekerjaannya setelah sebuah pembangkangan massal – tapi dia lalu berhasil mengambil alih kendali Parlemen dan menangguhkannya selama lima bulan ke depan.
Satu minggu adalah waktu yang lama dalam dunia politik, terutama di Papua Nugini. Namun sandiwara ini belum berakhir.
Peristiwa yang dimulai dengan pembangkangan mendadak belasan menteri dan Anggota Parlemen (MP) Pemerintah ke Oposisi, kini berlanjut ke Mahkamah Agung negara itu.
PNG dikenal sebagai ‘negeri yang tak dapat diduga‘ dan mungkin akan ada lebih banyak perubahan ke depannya sementara gejolak ini terus berjalan.
Inilah yang perlu kita ketahui tentang drama politik yang sedang berlangsung di PNG.
Apa yang memicu krisis politik tersebut?
Ketika sidang parlemen PNG dimulai Jumat lalu (20/11/2020) dimana lebih dari setengah anggota parlemen tidak hadir dan beberapa bangku dari sisi pemerintah kosong.
Sekitar 10 menit setelah sidang dimulai, kubu oposisi dengan dramatis memasuki ruang sidang, dengan puluhan menteri dan anggota parlemen pemerintah bersama mereka.
Tampak jelas bahwa rencana untuk menggulingkan Perdana Menteri James Marape sudah dimulai – selama beberapa bulan terakhir ini ada berbagai rumor yang beredar tentang perselisihan di jajaran Pemerintah, tetapi langkah ini sangat mendadak.
Oposisi menggunakan dukungannya yang semakin mengakumulasi untuk mengambil kendali lantai parlemen dan menunda pertemuan sidang parlemen yang berikutnya hingga Desember, ketika mosi tidak percaya terhadap Marape dapat diajukan, dan pemerintah yang baru dapat dilantik.
Meski terjadi dengan cepat, Geejay Milli, seorang dosen ilmu politik di Universitas Papua Nugini, mengatakan hal itu tidak benar-benar mengejutkan baginya.
Ada peraturan yang menentukan kapan sebuah mosi tidak percaya dapat diajukan, dan jika sudah mencapai saat itu, sang PM dapat dijadikan sebagai objek mosi itu.
“Untuk bisa mencapai stabilitas politik di Papua Nugini itu sangat sulit dalam 45 tahun terakhir,” jelasnya
Pemimpin oposisi, MP Belden Namah, menyatakan bahwa 61 dari 111 MP sekarang berada di pihaknya, dan bahwa berdasarkan jumlah pendukung yang diperlukan “pemerintahan yang baru sudah tiba.”
Meskipun ada desakan dari oposisi agar ia mengundurkan diri, Marape tetap bergeming, menegaskan ia percaya bisa meyakinkan para MP untuk kembali ke sisinya sebelum mosi tidak percaya pada bulan Desember.
“Saat ini, saya percaya diri,” tegasnya. “Kita punya waktu empat minggu; empat minggu itu bagaikan seumur hidup dalam dunia politik.”
Akibat pergolakan tersebut, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, telah membatalkan rencana kunjungannya ke PNG.
Mengapa MP bergabung dengan oposisi?
Para menteri dan MP yang tidak puas dengan Marape telah menyeberang lantai parlemen ke sisi Oposisi dan mengutip berbagai macam alasan untuk membenarkan keputusan mereka.
Kekhawatiran atas ekonomi PNG yang merosot, yang sudah susah payah bahkan sebelum pandemi Covid-19, dan semakin memburuk sejak itu, adalah faktor utama yang diungkapkan oleh banyak orang.
“Pendapatan untuk tahun depan diproyeksikan 12,9 miliar Kina sementara pembelanjaan diprediksikan sebagai jumlah menjadi yang paling tinggi dalam sejarah PNG dengan 19,6 miliar Kina,” kata ekonom Universitas Papua Nugini, Maholopa Laveil, kepada Pacific Beat pekan lalu
“Defisit anggaran untuk tahun depan merupakan defisit tertinggi yang direncanakan, sebesar 6,6 miliar Kina.”
Pemerintah membela diri, mereka telah diwariskan ekonomi yang kacau dari pemimpin sebelumnya dan sekarang sedang bekerja keras untuk memperbaikinya.
Setelah dilantik, Marape berjanji untuk memastikan negara mendapatkan manfaat yang lebih besar dari Industri ekstraktif dan menjadikan PNG sebagai negara Kristen kulit gelap terkaya sedunia.
Tetapi kemajuan menuju tujuan mulia itu pelan.
Negosiasi pemerintah yang tegas telah menyebabkan penutupan sementara tambang emas di dataran tinggi negara itu, yang juga dikritik oleh Oposisi.
Tambang Porgera berhenti beroperasi pada bulan April, setelah Pemerintah Marape menolak untuk memperbarui izin operatornya Barrick Niugini – tambang itu menghasilkan lebih dari 8 ton emas tahun lalu.
“Lebih dari 80% ekonomi kita bergantung pada sektor SDA, ketika kalian tidak menanganinya dengan baik, sudah pasti ekonomi kita akan terpuruk,” bantah mantan PM, Peter O’Neill. “Tidak ada seorang pun yang waras akan menutup tambang emas yang beroperasi ketika harga pasarannya sedang mencapai puncak.”
O’Neill adalah anggota penting dari blok oposisi, yang menunjukan faktor lain yang juga berperan dalam hal ini: persaingan politik. Dia sendiri digulingkan dan diganti oleh Marape dalam situasi yang sama tahun lalu.
PM Marape telah menerangkan bahwa pihak oposisi ingin “mempertahankan status quo yaitu korupsi, politik elit big boys, dan lobi multinasional”, karena pemerintahnya telah “mengubah kebijakan dan undang-undang negara itu demi masa depan yang lebih cerah”.
Bagaimana pemerintah dapat menangguhkan parlemen selama lima bulan setelah itu?
Ketika mosi tidak percaya sedang direncanakan dalam politik PNG, kedua belah pihak membentuk kubu masing-masing.
Masing-masing pihak mendirikan benteng di sebuah hotel, dimana semua MP akan menetap sambil menunggu mosi. Ini memungkinkan mereka untuk melacak dukungan mereka dan merencanakan langkah selanjutnya.
Dengan parlemen yang [awalnya] tampaknya ditunda hingga Desember, oposisi bertindak satu langkah lebih jauh dari biasanya dengan terbang keluar dari Port Moresby: sebuah pesawat charter membawa kelompok itu ke Vanimo, di pelosok lain negara itu, untuk menunggu.
Lalu, langkah berikutnya pemerintah sangat mengejutkan. Ketika pihak Oposisi sedang berada di luar kota, Ketua Parlemen memutuskan bahwa penundaan itu tidak sah karena menurut undang-undang, hanya seorang menteri pemerintah yang dapat menangguhkan Parlemen.
“Hasil keputusan saya adalah bahwa sidang parlemen masih diteruskan,” ujarnya.
Keesokan paginya MP dari kubu Pemerintah kembali ke Parlemen sendirian, sementara Oposisi masih di luar kota.
Karena tidak ada yang menentang mereka, Pemerintah dengan mudah mengesahkan anggarannya dan menangguhkan Parlemen hingga April tahun depan.
Sementara itu, semua terjadi, O’Neill berada di gedung pengadilan mewakili pihak oposisi, mencoba untuk mendapatkan surat perintah untuk segera menunda sidang parlemen itu.
Dia tidak bisa melakukan hal itu, tetapi dia telah mengajukan permohonan lainnya ke Mahkamah Agung agar sidang tersebut dinyatakan ilegal.
Apakah hal seperti ini normal di PNG?
Dari satu sisi, iya – mosi tidak percaya hanyalah satu bagian dari lanskap politik di PNG.
Mereka cukup umum hingga, jika kalian bisa mengamati kalender, kapan pengajuan mosi hampir bisa diprediksikan.
Ketika suatu pemerintah berganti di PNG, baik melalui mosi tidak percaya atau pemilu, pemerintah baru otomatis memiliki masa tenggang selama 18 bulan di mana mereka tidak dapat ditantang melalui mosi tidak percaya.
Marape mengambil alih kekuasaan pada akhir Mei tahun lalu, dan masa tenggang akan berakhir pada akhir bulan ini.
Parlemen PNG terdiri dari beberapa partai kecil, jadi menjaga koalisi tetap bersatu untuk memerintah negara itu bisa sangat sulit.
Namun pembangkangan terbaru ini bahkan telah mencerai-beraikan sejumlah partai politik – dengan beberapa anggota parpol menjadi oposisi dan yang lainnya tetap bersama pemerintah.
“Mosi tidak percaya menciptakan sebuah ruang yang sangat dinamis dimana ada potensi untuk merebut kekuasaan politik dari parpol dan kelompok-kelompok,” menurut Bal Kama, seorang pakar hukum konstitusi PNG di Universitas Nasional Australia.
“Setelah hal itu terjadi di Parlemen – terkadang melalui cara-cara yang ilegal – masalah tersebut berakhir di pengadilan.”
Terkadang, hasilnya bisa sangat dramatis.
Satu putusan pengadilan pada Desember 2011 menyebabkan PNG memiliki dua Perdana Menteri. Saat itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilihan Peter O’Neill empat bulan sebelumnya tidak konstitusional, dan mendesak pengaktifan kembali mantan PM Michael Somare.
Somare sedang menerima perawatan medis di luar negeri selama berbulan-bulan, dan oposisi – yang saat itu juga dipimpin oleh Belden Namah – menyatakan posisi Perdana Menteri itu lowong karena Somare sudah lama absen.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemungutan suara berikutnya di Parlemen, yang menghasilkan pemilihan O’Neill, sebagai ilegal. Namun, O’Neill masih mendapat dukungan dari sebagian besar anggota parlemen. Ini menyebabkan perebutan kekuasaan selama berbulan-bulan antara kedua orang tersebut.
Partai O’Neill kemudian memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 2012, dan dia meneruskan jabatannya sebagai Perdana Menteri hingga tahun lalu.
Dengan satu lagi tuntutan di MA, ketua Komisi Reformasi Konstitusi dan Hukum, Kevin Isifu, minggu ini menerbitkan iklan satu halaman penuh di surat kabar lokal , mengatakan dia ingin ada perubahan dalam cara PNG memilih Perdana Menterinya.
“Sudah saatnya orang-orang PNG untuk memilih Perdana Menteri secara langsung sehingga dia dapat fokus pada pengelolaan urusan negara, dan bukan selalu mencari cara untuk mempertahankan dukungannya agar tetap berkuasa,” tulisnya.
Apa yang akan terjadi sekarang?
Sekarang gugatan ke pengadilan telah diajukan, dengan kedua sisi berkeras bahwa pihak yang lain telah melanggar peraturan.
Untungnya, pengadilan PNG sudah terlatih dalam menangani kontroversi politik semacam ini.
“Mereka pernah menangani masalah yang serupa sebelumnya,” ungkap Dr. Kama. “Para hakim cukup paham dengan pentingnya masalah ini, sensitivitas masalah, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum.”
Dr. Kama mengatakan akan sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana pengadilan mengambil putusan dalam perkara ini, karena dalam pandangannya, kedua pihak telah melanggar peraturan.
Keputusan Oposisi untuk menangguhkan parlemen tampaknya merupakan pelanggaran terhadap aturan tertulis yang mengatur jalannya setiap parlemen, namun keputusan pemerintah untuk memulai kembali Parlemen sementara oposisi tidak bisa hadir mungkin juga telah melanggar hukum.
Jika tuntutan Oposisi disetujui maka parlemen dapat kembali bertemu pada bulan Desember – jika tidak, sidang akan dilanjutkan pada April.
Apapun yang terjadi, mosi tidak percaya terhadap Marape masih dapat dilakukan: perbedaannya adalah berapa lama masing-masing pihak dapat mempertahankan dan meningkatkan dukungan mereka sebelum sidang parlemen berlanjut.
Jadi, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri?
Untuk saat ini, Marape masih memegang posisi puncak. Tapi dia masih belum memiliki dukungan mayoritas dari 111 MP.
Saat kelompoknya kembali ke parlemen, hanya ada 50-an MP di sisinya.
Milli dari UPNG mengatakan mungkin akan ada banyak MP yang menyeberang antara kedua kubu dalam beberapa minggu ke depan.
“Sangat sulit untuk memprediksikan bagaimana para MP akan beralih, tetapi itu pasti akan terjadi – pasti akan ada beberapa yang pindah.”
Kubu Oposisi juga tidak menyerah.
Mantan wakil perdana menteri, Sam Basil, yang merupakan salah satu anggota pemerintah yang membelot, pada Jumat lalu mengatakan Oposisi masih bisa mempertahankan dukungannya dalam mengambil alih pemerintah.
“Kita yakin bahwa kita akan masuk ke gedung parlemen pada tanggal 1 Desember dan akan melanjutkan sesi yang ditunda minggu lalu. Saya bisa mengatakan bahwa pemerintah yang baru sudah siap di sini.”
Selain menggugat legalitas sidang terakhir parlemen ke MA, pemimpin oposisi Belden Namah juga telah mengajukan tuntutan yang sudah lama diproses dimana ia menantang keabsahan pemilihan yang menjadikan Marape sebagai Perdana Menteri pada Mei 2019.
Saat ini belum jelas siapa yang akan diajukan oleh oposisi sebagai calon Perdana Menteri jika kesempatan itu tiba. Ada beberapa anggota dari kubunya, termasuk beberapa yang baru saja menyeberang dari pemerintah, yang menginginkan pekerjaan itu. Keputusan itu juga bisa memengaruhi jumlah dukungan yang mereka terima.
Bahkan jika Parlemen tetap ditunda hingga April, mosi tidak percaya tetap menjadi kemungkinan yang nyata.
Tetapi jika seminggu adalah waktu yang lama dalam politik PNG, lima bulan itu bagaikan keabadian. (ABC News)
Editor: Kristianto Galuwo
