Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok ditahan sebagai tahanan rumah setelah pasukan militer yang tak teridentifikasi mengepung kediamannya pada Senin, (25/10/2021) kemarin.
Peristiwa itu dilaporkan oleh saluran televisi Al Hadath, yang mengutip sumber-sumbernya tanpa menyebutkan nama mereka.
Kebenaran laporan tersebut masih belum bisa dipastikan secara independen. Namun sejumlah sumber di kalangan keluarga mengatakan kepada Reuters bahwa satu pasukan militer juga menyerbu kediaman penasihat media PM Hamdok.
Baca juga : Sudan usir pasukan Ethiopia dari perbatasan
Kuburan masal di Sudan ini tempat remaja wamil dibunuh pada 1998
Kekerasan di sudan tewaskan 24 orang
Tak hanya perdana menteri, seorang penasihat media juga kemudian ikut ditahan oleh pasukan tersebut. Dari Khartoum, dilaporkan bahwa dalam wkatu hampir bersamaan kemarin pasukan militer menangkap beberapa anggota kepemimpinan sipil Sudan.
Penangkapan terjadi saat sebuah kelompok prodemokrasi terkemuka mengimbau masyarakat Sudan agar turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kudeta militer.
Militer Sudan belum memberikan komentar, namun Al Hadath TV mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa, selain menempatkan Hamdok menjadi tahanan rumah, pasukan militer tak dikenal juga menangkap empat menteri kabinet dan satu anggota sipil dari dewan kedaulatan yang berkuasa.
Uni Eropa langsung merespon dan mengecam penangkapan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok beserta anggota kabinet lainnya. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui pernyataan mendesak agar mereka segera dibebaskan setelah panglima militer membubarkan pemerintahan transisi.
“Kami mendesak pasukan keamanan untuk segera melepaskan orang-orang yang ditangkap secara tidak sah,” kata Josep Borrell, dikutip Antara.
Hamdok ditangkap dan dibawa ke tempat rahasia usai menolak mengeluarkan pernyataan yang mendukung pengambilalihan kekuasaan.
Sudan berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang mendalam, yang ditandai dengan rekor tinggi inflasi dan kelangkaan bahan pokok, kendati mulai menunjukkan tanda-tanda mereda di tengah aliran bantuan internasional. Negara-negara Barat telah memperingatkan bahwa setiap pengambilalihan kekuasaan oleh militer akan membahayakan bantuan.
Borrell mengatakan hak unjuk rasa damai harus dihormati dan kekerasan serta pertumpahan darah harus dihindari dengan cara apa pun.
“Aksi militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi dan tuntutan sah rakyat Sudan atas perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi,” kata Borrell menegaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
