Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Profesor Madya Shailendra B. Singh
Tahun ini genap 34 tahun berlalu sejak kudeta militer pertama Fiji pada 14 Mei 1987 – sebuah peristiwa yang mengubah takdir negara itu.
Kudeta tersebut, yang disebabkan oleh hasutan perwira militer berpangkat tiga Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, mengejutkan negara itu, tetapi mengingat latar belakang Fiji yang bermasalah, mungkin seharusnya kita sudah lebih siap.
Kudeta pertama pada 1987 ini seringkali disalahkan atas ‘budaya’ kudeta di Fiji, dimana pergolakan berikutnya terjadi pada September 1987, Mei 2000, dan Desember 2006. Namun, akar permasalahan ini tidak terjadi pada 1987, tetapi di era yang lain. Fakta ini tidak membebaskan mereka dari tindak kejahatan untuk penghasutan kudeta – hasutan adalah kejahatan – tetapi kudeta 1987, seperti yang telah dikemukakan oleh orang-orang lain, adalah hasil dari kolonialisme.
Ketika Inggris mendatangkan, dengan iming-iming janji palsu, sekitar 60.000 buruh kontrak India ke Fiji antara tahun 1879 dan 1916, mereka tidak pernah berkonsultasi dengan penduduk pribumi Fiji, mereka merasa begitu berhak untuk mengambil keputusan seperti itu.
Ketamakan kolonial memiliki efek yang bertahan lama, dimana penduduk pribumi Fiji dan Indo-Fiji berakhir dalam situasi yang bukan mereka ciptakan, tetapi yang harus mereka perbaiki. Kolonialisme tidak bisa terus menerus dijadikan alasan, apalagi 50 tahun lebih setelah kemerdekaan. Selain itu, nafsu akan kekuasaan politik dan hak-hak istimewa oleh kaum elit juga turut memungkinkan dalam budaya kudeta Fiji.
Untuk mereka yang datang dari India, Fiji ternyata bukanlah keputusan yang sepenuhnya buruk. Setelah perjalanan yang mendebarkan, dan pada akhir perbudakan mereka di ladang tebu negara itu, banyak yang memilih untuk tetap tinggal karena prospek mereka di India kelihatannya tidak menjanjikan.
Seperti kisah yang khas untuk migran, generasi orang-orang Indo-Fiji bekerja keras untuk bertahan hidup karena, tidak seperti penduduk pribumi Fiji, mereka tidak punya tanah atau jaringan komunal yang dapat dijadikan sandaran. Orang Indo-Fiji memprioritaskan pendidikan, dan memperjuangkan hak kewarganegaraan yang setara di negara yang tidak hanya menampung, tetapi telah memberi mereka banyak pemberian, meskipun masih banyak anggota komunitasnya yang hidup dalam kemiskinan.
Penduduk pribumi Fiji, iTaukei, dihambat oleh kewajiban adatnya, dan frustrasi oleh penindasan kolonialisme, termasuk sebuah peraturan yang membatasi pergerakan mereka dalam batas-batas desa. Hal ini mempersulit penduduk asli Fiji yang lebih giat untuk memajukan diri mereka sendiri secara komersial di kota-kota besar dan kecil, dan memberikan orang-orang Indo-Fiji garis start yang lebih di depan. Dalam dekade-dekade berikutnya penduduk asli Fiji sudah semakin terwakili dalam profesi-profesi, dan telah mencapai kelas menengah yang kuat, membuat berbagai terobosan dalam usaha-usaha, terutama di sektor pariwisata.
Namun, pada 1980-an, momentum kecemasan penduduk pribumi tentang marginalisasi ekonomi dan pemindahan kekuatan politik meningkat, dimana beberapa pemimpin menggunakan ras untuk semakin meningkatkan kecemasan masyarakat. Katalis dalam kudeta 1987 adalah kekalahan partai berbasis pribumi Fiji, Alliance Party, dari koalisi Partai Federasi Nasional-Partai Buruh Fiji dalam pemilu.
Menaburkan garam ke luka komunitas Indo-Fiji adalah hubungan antar tanggal kudeta dilakukan yang bertepatan dengan peringatan kedatangan orang India pertama ke pantai Fiji pada 14 Mei 1879. Selain itu, banyak yang tidak bisa memaafkan perlakuan yang meresahkan terhadap perdana menteri kedua Fiji, Dr. Timoci Bavadra, yang memimpin hanya untuk satu bulan. Almarhum Bavadra dicap sebagai ‘antek-antek India’ karena berupaya mempromosikan multirasialisme di negara itu.
Beberapa pihak berpendapat bahwa kudeta 1987 yang membagi negara itu, tetapi dalam kenyataannya, negara itu sudah terbagi. Kudeta itu memperburuk perpecahan yang ada dan mendorong konflik itu ke titik ekstrem. Sebagian orang melihat kudeta itu sebagai sebagai katarsis – sebuah kesempatan bagi Fiji untuk berdamai dengan masalahnya dan menemukan solusi. Kenyataannya, itu lebih seperti kanker yang telah menyebar, dan terus mewabah di negara ini.
Kudeta 1987 adalah peristiwa yang traumatis, itu tidak bisa disangkal, dan membawa dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat yang sama, mereka yang tetap tinggal – dan banyak orang Indo-Fiji tentu saja sudah pulang – tidak punya pilihan lain selain meneruskan jalan kehidupan dengan bersusah payah, semoga dengan pelajaran dari sejarah dan pengalaman pribadi mereka tentang dampak dari kudeta yang menakutkan. Mungkin pada suatu waktu nanti, Fiji bisa menjadi seperti Singapura atau Mauritius, seperti yang dibayangkan oleh beberapa pihak. Proses pendewasaan ini bukan hanya memerlukan waktu, tetapi juga disertai dengan cobaan dan kesusahan karena umat manusia itu kompleks, dan terlebih lagi mengingat campuran dari umat manusia di Fiji yang mudah meledak.
Tetapi ada harapan: bahkan Rabuka pun berubah dan bekerja sama dengan musuh bebuyutannya, ketua Partai Federasi Nasional Fiji, Jai Ram Reddy, untuk menerapkan Konstitusi yang lebih adil, tetapi ia kalah dalam pemilu 1999. Rabuka mungkin tidak bisa mempertahankan jabatan perdana menterinya, tetapi ia menegaskan bahwa kekalahan itu sepadan dengan amandemen konstitusi 1997 tadi.
Semua pemimpin Fiji memainkan peran yang penting, dan Fiji hanya bisa maju jika tidak ada kudeta lagi. Namun masyarakat juga harus belajar dari masa lalunya. Dalam masyarakat yang multirasial, setiap orang memiliki kepentingan dalam kohesi sosial dan harus berusaha bersama-sama jika mereka ingin negaranya maju. (Development Policy Centre Blog, Australian National University)
Profesor Madya Shailendra B. Singh adalah kepala program studi jurnalisme di University of the South Pacific di Suva, Fiji. Dia juga merupakan jurnalis senior di Pasifik.
Editor: Kristianto Galuwo
