Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Ketua KPU Nabire, Papua, Wilhelmus Degei mengatakan, pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 14 Juli 2021 nanti, pihaknya akan mempersempit ruang gerak pemilih ketika mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurutnya, pada saat pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020 silam, terdapat 501 TPS yang tersebar di 15 Distrik. Akan tetapi, untuk PSU nantinya, TPS akan berkurang dan hanya mencapai 305. Alasan lainnya TPS dipersempit yakni DPT yang berkurang, selain itu identitas pemilih juga harus jelas. Sehingga ini bisa mempersempit ruang gerak mobilisasi massa.
“Artinya harus mempunyai KTP elektronik baru bisa ikut masuk ke TPS untuk coblos. Pengurangan TPS ini juga untuk meminimalisir mobilisasi massa,” kata Degei kepada Jubi di Kantornya, Selasa (27/4/2021).
Dia mengungkapkan, berkaca dari pengalaman pencoblosan 9 Desember silam, bahwa pasangan calon (paslon) tidak konsisten menjaga marwah Pemilu, sebab disinyalir mendatangkan sejumlah orang dari beberapa Kabupaten seperti Dogiyai, Deiyai dan Paniai.
Hal lain yang ditemukan pada pencoblosan lalu yakni saat surat pemberitahuan diturunkan pada H-1, dan ternyata surat pemberitahuan banyak discan dan ada yang mencoba memanipulasi data.
“Mereka berupaya bagaimana caranya unntuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Tetapi pelaksanaan PSU nanti kami penyelenggara akan menghindari pelanggaran-pelanggaran itu, yang sebelumnya pernah terjadi,” ungkap Degei.
Sehingga, untuk PSU lanjut Degei, pihaknya akan menggerakan semua kekuatan baik penyelenggara maupun aparat keamanan, TNI dan Polri, baik sejak masa persiapan hingga pada pelaksanaannya nanti di TPS.
“Kami akan gerakan semua kekuatan termasuk TNI dan Polri. Jika ditemukan pelanggaran maka akan ditegaskan sesuai dengan aturan hukum,” ucapnya.
Baca Juga:Asosiasi Bupati Meepago imbau PSU Nabire aman
Sementara, Sekretaris Sub Suku Wate, Kampung Oheye (Nabire kota), Kurios B Duwiri mengharapkan agar dalam pelaksanaan PSU bisa berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.
Ia mengatakan, kegagalan Pemilukada Nabire yang menghasilkan PSU sangat merugikan Daerah dan masyarakat. Sebab, daerah lain yang juga menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mendapatkan hasil dan Bupatinya sudah bekerja, sementara Nabire kembali mengulang dari nol.
“Semoga tidak ada kendala. Jujur saya mau bilang bahwa Nabire rugi, rugi anggaran tidak ada hasil. Daerah lain sudah membangun kota, ini baru mulai, ini catatan agar jangan sampai ada masalah lagi di PSU,” harap Duwiri. (*)
Editor: Edho Sinaga