Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Jayapura, Jubi – Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang menilai, adanya anggapan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal, hanya sebuah wacana saja, sebab belum ada pembuktiannya.
"Pemerintah pusat maupun KPK belum melakukan kajian khusus soal pelaksanaan Otsus di Papua. Jadi kita tidak bisa menuduh dan mangatakan Otsus Papua itu gagal," kata Saut, di Jayapura belum lama ini.
Ia pun mengibaratkan seperti halnya Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK tidak bisa langsung menyebut orang yang melakukan itu adalah tersangka. Karena, hanya dengan putusan hakim saja, barulah status hukum seseorang bisa ditetapkan.
"Sama halnya kita tidak bisa bilang dan menuduh, otsus Papua gagal jika kita belum bisa membuktikannya," ujarnya.
Secara terpisah, Bupati Lanny Jaya, Papua, Befa Yigibalom mengatakan, pelaksanaan Otsus di Papua berhasil. Hal tersebut dapat dibuktikan karena adanya pembangunan di kabupaten/kota.
Hanya saja diakuinya, bidang ekonomi yang harus menjadi perhatian kedepan. Karena bidang ini sangat rentan dan masyarakat Papua di kampung-kampung sudah sangat cerdas, dan tidak bisa dibodohi.
"Khusus di Lanny Jaya, mulai 2018 pemerintah akan kucurkan dana per Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp1 juta. Kami punya anggaran Otsus sebesar Rp30 miliar akan kami kasih kepada masyarakat, tapi itu semua ada aturan mainnya," kata Yigibalom.
Dirinya menekankan, program yang akan diterapkannya sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk itu, dirinya meminta dukungan dari KPK untuk mengawasi.
"Intinya saya bekerja untuk rakyat, tapi kalau saya korupsi silahkan tangkap saya," ujarnya. (*)
