Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Ketua Komisi II DPR Papua, komisi bidang ekonomi, Deerd Tabuni mengatakan, perlu koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk pengelolaan pasar permanen mama-mama Papua, setelah pemerintah pusat merampungkan pembangunannya.
Ia mengatakan, koordinasi mengenai tanggungjawab pengelolaan pasar kedepan perlu agar nantinya tak ada saling "lempar" tanggungjawab.
"Pasar ini ada di wilayah Kota Jayapura. Ibu kota provinsi. Nah pengelolaan dan perawatan pasar kedepan apakah menjadi tanggungjawab pemerintah kota atau provinsi? Kedua pihak ini harus berkoordinasi dengan baik," kata Deerd via teleponnya, Kamis (22/12/2016).
Katanya, bagaimanapun perawatan pasar setelah dibangun sangat diperlukan. Jika tak ada pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan perawatan, akan berdampak buruk terhadap kondisi pasar.
"Kalau sudah dibangun tentu harus ada perawatan. Kalau tidak, cepat atau lambat, pasar itu akan rusak. Kalau sudah begitu, jelas merugikan berbagai pihak," ucapnya.
Menurutnya, tak hanya pedagang asli Papua yang dirugikan jika pasar tersebut tak bisa lagi difungsikan lantaran rusak akibat tak terawat. Pemerintah juga rugi dari sisi anggaran.
"Pasar itu kan sudah dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Miliaran. Kalau sudah selesai kemudian tak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap perawatannya, pasti tak akan bertahan lama," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Provinsi Papua, Max Olua mengatakan, proses pembangunan pasar permanen mama-mama Papua diambil alih oleh pemerintah pusat sesuai instruksi Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Papua beberapa bulan lalu.
Pembangunan pasar itu ditangani Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami hanya sebatas berkomunikasi dan berkoordinasi terkait sejauh mana perkembangan pembangunan pasar permanen pedagang asli Papua. Setelah dibangun dan diserahkan ke Pemprov Papua, barulah kami Disperindag masuk,” kata Max beberapa waktu lalu. (*)
