Papua No.1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Kongres pertama pemajuan kebudayaan asli Papua sebagai role model di wilayah adat Lapago yang digelar sejak 7-9 April 2021 di Wamena, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi tentang tatanan kebudayaan di wilayah adat Lapago.
Rekomendasi yang disepakati bersama itu lebih kepada kehidupan ekonomi, sosial, budaya di tengah-tengah masyarakat yang dirasa mulai terkikis oleh globalisasi saat ini, seperti contohnya tentang keengganan membuka kebun, peredaran minuman beralkohol, narkotika hingga perjudian.
Untuk itu inisiator sekaligus Ketua Panitia Kongres, Simeon Itlay, mengaku dalam hasil kongres telah disepakati akan dibentuk suatu pusat kajian pemajuan kebudayaan asli wilayah adat Lapago, untuk menyelamatkan gejala-gejala kepunahan masyarakat asli Papua dari kematian dan hilangnya budaya asli.
“Selama proses kongres kita bahas masalah fakta-fakta, perubahan ekosob. Selama ini seperti contohnya mengapa harga babi saat ini Rp 60 juta per ekor, mengapa orang di kampung tidak kerja kebun, kenapa angka kriminalistas di Wamena ini semakin tinggi akibat peredaran narkoba, judi, dan minuman beralkohol sebebas itu sehingga merusak generasi muda,” kata Itlay usai penutupan kongres, Jumat (9/4/2021) malam, di gedung pertemuan Aithousa GKI Betlehem Wamena.
Selain itu, kata dia, kongres juga membicarakan mengenai nilai-nilai dasar yang ada di Silimo dan itu sedang terjadi perusakan dan semua pemangku kepentingan sedang gelisah.
“Pendekatan pembangunan di wilayah Lapago terutama Jayawijaya sebagai kabupaten induk maupun pintu keluar masuk, haruslah dilakukan melalui pendekatan dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dan harus menyiapkan generasi muda milenial untuk masa depan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, para peserta kongres juga ingin membangun jembatan alih generasi dari generasi usia lanjut kepada generasi milenial, dengan membangun ruang publik atau sistem untuk menjaga keberlangsungan generasi penerus di wilayah adat Lapago.
“Nantinya akan dibentuk suatu organisasi atau lembaga yang dinamakan Pusat Kajian Pemajuan Kebudayaan Asli Wilayah Adat Lapago, di mana sejumlah komisi kongres menginginkan adanya kegiatan serupa tiga tahun sekali, karena yang hadir mewakili 10 kabupaten di wilayah Lapago dan dari berbagai denominasi gereja dan juga lembaga keagamaan lainnya seperti MUI,” kata Simeon Itlay.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Bupati se-wilayah Lapago, Befa Yigibalom yang menutup kongres tersebut mengharapkan dukungan penuh dari setiap pemerintah daerah terhadap lembaga pusat kajian kebudayaan yang dibentuk ini.
“Pemerintah bisa mem-back-up anggaran untuk mereka, karena lembaga ini kerja untuk sesuatu yang luar biasa namun terlupakan, sehingga tugas pemerintah adalah back-up anggaran, rencana ini juga akan dimasukkan dalam rapat kerja bupati se-Pegunungan Tengah,” kata Befa Yigibalom. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
