Papua No.1 News Portal | Jubi
Sydney, Jubi – Menteri-menteri ekonomi Pasifik telah mengadakan pertemuan virtual pekan ini, berupaya mencari jalan keluar dari krisis Covid-19; tetapi di tengah-tengah rapat itu, keadaan tegang akibat pemilihan siapa yang akan memimpin Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF) berikutnya.
Ada perlombaan lima arah untuk menggantikan Dame Meg Taylor sebagai Sekretaris Jenderal PIF ketika masa jabatannya selesai pada Januari mendatang, dan ada tantangan berat menanti pemenangnya, dimana ia harus memandu kawasan Pasifik melalui periode pemulihan ekonomi pasca-Covid dan melanjutkan advokasi tentang perubahan iklim.
Kontes kepemimpinan ini menghasilkan banyak friksi karena adanya kesepakatan tidak mengikat yang sudah lama dipegang oleh negara-negara anggota PIF.
Salah satu prinsip dari Sekretariat PIF adalah untuk melakukan rotasi pemegang posisi Sekretaris Jenderal di antara seluruh sub wilayah Pasifik, dan Mikronesia bersikeras bahwa berikutnya adalah giliran mereka, setelah Dame Meg dari PNG yang merupakan negara Melanesia, menyelesaikan masa jabatannya.
Para pemimpin negara-negara Mikronesia (Kepulauan Marshall, Nauru, Kiribati, Federasi Mikronesia, dan Palau) telah semakin vokal dalam beberapa pekan terakhir, mengingatkan negara-negara PIF lainnya bahwa mereka sudah sepakat tahun lalu kalau saat ini adalah giliran Mikronesia untuk mengajukan kandidat sekjen PIF mereka.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, kandidat lainnya diajukan dari Tonga, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Cook telah diajukan.
Calon sekjen PIF yang terdaftar sejauh ini adalah; Henry Puna, Perdana Menteri Kepulauan Cook yang akan mundur; Inoke Kubuabola mantan Menteri Luar Negeri Fiji; Amelia Kinahoi Siamomua kepala Divisi Gender Persemakmuran; Dr. Jimmie Rodgers, mantan Direktur Jenderal Komunitas Pasifik (SPC); dan Gerald Zackios, Duta Besar Kepulauan Marshall untuk AS.
Sandra Tarte, Direktur Politik dan Hubungan Internasional di University of the South Pacific berkata kepada Pacific Beat bahwa meskipun pelanggaran kesepakatan merotasi kepemimpinan sub wilayah ini signifikan, ini bukan pertama kalinya konvensi PIF tidak ditaati.
“Ini signifikan, tetapi menurut saya pada saat yang sama, ini bukan hal yang baru,” tutur Tarte. (Pacific Beat)
Editor: Kristianto Galuwo
