Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Greg Fry
Komitmen Dame Meg Taylor sebagai Sekjen PIF memuncak dengan kegigihannya, memperjuangkan dengan penuh antusiasme, dan mengembangkan narasi Blue Pacific Narrative, yang diperkenalkan oleh Samoa saat negara itu memegang posisi sebagai Ketua PIF pada tahun 2017. Inti dari narasi ini adalah kemauan semua pihak untuk memastikan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik dapat dengan efektif mempertahankan kedaulatan dan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka. Ini adalah narasi yang telah memuaskan semua pihak di seluruh wilayah ini dan secara global. Ini adalah warisan yang besar dan dapat diwujudkan berkat kehebatan Dame Meg dalam memajukan isu ini dengan efektif ke Pasifik dan khalayak yang lebih luas, serta menata ulang Sekretariat PIF agar dapat mendukung para pemimpin dalam mengembangkan strateginya, 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.
Dengan melakukan hal itu ia lalu berhasil menempatkan kawasan Kepulauan Pasifik dalam posisi yang kuat untuk bisa tegas dalam membentuk narasi mereka sendiri mengenai keamanan, yang dibangun di atas prinsip-prinsip penentuan nasib politik sendiri dan konsep keamanan manusia yang lebih luas, ketika negara-negara Barat mulai mempromosikan strategi Indo-Pasifik termasuk berbagai upaya untuk memasukkan wilayah kepulauan Pasifik ke dalamnya.
Sejalan dengan komitmennya pada prinsip penentuan nasib sendiri di kawasan ini, Dame Meg memberikan kepemimpinan yang menempatkan Sekretariat PIF sebagai organisasi yang mendukung diplomasi kolektif negara-negara Kepulauan Pasifik. Perubahan ini, yang mengalihkan fokus dari kesibukan dengan perekonomian secara regional dan integarsi keamanan, menjadi peran untuk membantu pemimpin-pemimpin Pasifik dalam upaya diplomasi bersama dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi yang diakibatkan oleh konteks global yang berubah dengan cepat, merupakan warisan yang sangat penting dari masa jabatannya.
Terkait dengan prinsip Morauta yang kedua, yaitu tentang inklusif, Dame Meg telah menjadi pegiat dalam memastikan adanya partisipasi masyarakat sipil yang aktif dalam proses-proses PIF, termasuk dalam penetapan agenda, konsultasi selama KTT PIF, dan konsultasi terkait dengan inisiatif-inisiatif kebijakan penting seperti yang terjadi dalam pembentukan Pacific Resilience Facility dan penyusunan deklarasi Boe Security Declaration. Seperti yang dijabarkan dalam FPR, Dame Meg juga bertanggung jawab untuk memantau suatu proses kebijakan publik yang digunakan oleh masyarakat Pasifik, masyarakat umum, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan lainnya, ketika mereka diundang untuk mengumpulkan pengajuan tertulis tentang isu-isu regional yang menurut mereka memprihatinkan. Dalam diplomasi publiknya, Dame Meg sering menegaskan berulang kali pentingnya mengingat orang-orang Pasifik saat pertimbangan kebijakan-kebijakan regional.
Prinsip-prinsip ini juga dapat diamati dalam cara Dame Meg mengubah posisi Sekretariat PIF untuk mendukung sejumlah tantangan politik dan kebijakan yang berat selama masa jabatannya, termasuk diantaranya: di satu sisi ada perselisihan antara Australia dan Selandia Baru yang kian berkembang, dan antara negara-negara kepulauan Pasifik sendiri, mengenai kebijakan perubahan iklim Pasifik; kecemasan geopolitik negara-negara Barat dalam kaitannya dengan keterlibatan Tiongkok dan pembahasan tentang makna keamanan regional Pasifik; dan tentu saja, tantangan kesehatan Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian negara-negara Pasifik.
Misalnya, terkait isu keamanan kawasan Pasifik, Dame Meg bertugas untuk melakukan pemantauan konsultasi-konsultasi di tingkat regional yang sangat ekstensif, dan lalu mengusulkan sebuah rumusan perjanjian keamanan kawasan Kepulauan Pasifik, bukti tibanya era yang baru, berdasarkan prinsip-prinsip keamanan manusia dimana perubahan iklim disepakati sebagai prioritas nomor satu. Prestasi ini, yang ia capai bersama-sama dengan para pemimpin, tertuliskan dalam Deklarasi Boe atau Boe Security Declaration.
Penataan kembali lembaga regional ini menjadi paralel dengan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan inklusif, dan penerapannya dalam menyelesaikan tantangan kebijakan-kebijakan penting, telah berhasil mengatasi tantangan eksistensial PIF yang dihadapi organisasi itu pada awal masa jabatannya. Hal ini tidak hanya mengembalikan legitimasi PIF di mata para pemimpin dan masyarakat sipil Kepulauan Pasifik; itu juga merupakan akhir dari ancaman eksistensial dari regionalisme yang diusung oleh Fiji. Pada akhir masa jabatannya, Fiji telah kembali menjadi bagian dari keluarga PIF, kemungkinan besar karena PIF sekarang dipandang telah mewakili nilai-nilai yang telah diperjuangkan Fiji sebagai dasar untuk regionalisme alternatif sebelumnya, yaitu penentuan nasib sendiri dan inklusi.
Hal yang terakhir, dan sama pentingnya dengan yang lain, mengenai jabatan Sekretaris Jenderal PIF adalah bahwa Dame Meg adalah perempuan pertama yang pememegang jabatan ini. Ini, tidak diragukan lagi, merupakan warisan yang penting bagi kaum perempuan Pasifik dan prinsip kesetaraan gender dalam hal kepemimpinan regional. (The Diplomat)
Greg Fry adalah profesor madya di Departemen Urusan Pasifik, Australian National University.
Editor: Kristianto Galuwo
