Pulau baru muncul usai bencana siklon tropis seroja di NTT
Jakarta , Jubi – sebuah permukaan tanah baru muncul di laut di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, usai Siklon Tropis Seroja menerpa kawasan setempat. Fenomena alam itu dibenarkan wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi. “Kami informasikan memang ada satu daerah, yaitu di Kabupaten Rote Ndao, ada tanah yang muncul di atas permukaan laut. Namun, mesti diuji dulu apakah ini memang akibat bencana kemarin,” ujar Josef Nae Soi, Rabu (14/4/2021) kemarin. Baca juga : Daerah ini andalkan toa dan lonceng gereja untuk hadapi bencana Kamp pengungi di NTT akan ditutup diganti rumah kontrak Kondisi terkini banjir NTB dan NTT yang menewaskan 86 jiwa Info disampaikan Josef di antara paparan tanggap darurat bencana Siklon Tropis Seroja. Menurut dia, ada kemungkinan pulau baru yang muncul itu akibat air laut yang surut. Meski ia menyatakan harus dilakukan pengujian terkait kemunculan pulau kecil itu. Tercatat jumlah korban jiwa akibat bencana Siklon Tropis Seroja di NTT mencapai 181 orang per hari Rabu, kemarin. Jumlah korban belum termasuk mereka yang masih hilang sebanyak 47 orang. Selain itu, 250 orang didata mengalami luka-luka. Sedang total pengungsi akibat bencana siklon tropis yang terjadi pada Minggu 4 April 2021 itu mencapai 49.512 jiwa. “Yang luka-luka itu pada umumnya luka ringan, luka berat di rawat di rumah sakit dan sudah mendekati kesembuhan,” kata Josef menjelaskan. Sedangkan sejumlah desa yang semula dibuat terisolir oleh banjir dan banjir bandang dampak Siklon Tropis Seroja, kini hampir seluruhnya sudah bisa dijangkau. (*) Editor: Edi Faisol
Kamp pengungsi di NTT akan ditutup diganti rumah kontrak
Papua No. 1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Pengungsi korban bencana badai siklon tropis seroja diharapkan tidak menempati kamp pengungsian guna menghindari penularan Covid-19. Mereka akan ditempatkan di rumah warga lain yang tak terdampak bencana, dengan cara dikontrak. “Sebaiknya warga tidak dikumpulkan terpusat di kamp pengungsian karena bisa berpotensi adanya penularan Covid-19,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, Selasa (13/4/2021). Baca juga : Daerah ini andalkan toa dan lonceng gereja untuk hadapi bencana ‘Ebamukai’ untuk NTT, diserukan di penutupan CdM meeting II Presiden Jokowi : bantuan korban banjir bandang NTT terkendala cuaca Ia mengatakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di NTT maka warga yang terdampak bencana alam badai siklon tropis Seroja ini tidak dikumpulkan terpusat dalam kamp pengungsian namun disebarkan ke rumah-rumah penduduk yang tidak terdampak bencana. “Korban bencana ini sebaiknya disebar ke rumah-rumah warga yang bersedia menampung para korban yang tertimpa bencana,” kata Viktor menambahkan. Menurut Viktor, BNPB akan menyiapkan anggaran sewa rumah bagi para korban terdampak bencana alam badai seroja sebesar Rp500 ribu per bulan untuk biaya kontrakan. Biaya kontrakan rumah itu diberikan sambil menunggu proses relokasi dilakukan pemerintah. Ia mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Kupang yang melakukan upaya antisipasi secara dini terhadap penyebaran Covid-19 dengan melakukan rapid antigen terhadap para pengungsi di kamp-kamp pengungsian. (*) Editor : Edi Faisol
Kepala daerah jadi warga negara asing, Kemenkumham : Statusnya menunggu AS
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Amerika Serikat (AS) terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Edwar mengatakan Indonesia menganut kebijakan satu status kewarganegaraan. “Yang dikatakan pak menteri (Menkumham Yasonna H Laoly) itu benar, jadi kami enggak bisa memutuskan apa pun sebelum ada keputusan dari negara setempat (AS),” kata Edwar, Jumat (9/4/2021). Baca juga : Bupati terpilih berstatus WNA, ini pernyataan partai pengusung Bupati terpilih berkewarganegaraan AS, surat Bawaslu ke Kemenkumham tak direspon WNI gabung ISIS, kehilangan kewarganegaraan Indonesia Menurut Edwar, Bupati Orient tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi WNI status Orient sebagai warga negara Amerika harus dicabut terlebih dahulu. Orient juga harus berstatus WNI untuk dapat menduduki jabatan penyelenggara negara, dalam hal ini bupati. Tercatat Orient terpilih sebagai bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020. Namun, pelantikan Orient yang diusung PDIP dan Demokrat itu ditunda lantaran dirinya masih menyandang status kewarganegaraan AS. Di sisi lain, Orient mengaku telah mengajukan permohonan pelepasan status warga negara Paman Sam sejak 5 Agustus 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengungkapkan Orient Kore memiliki dua paspor AS dan Indonesia. Paspor AS milik Orient berlaku sampai 2027, sementara paspor Indonesia Orient berakhir pada 2024. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Pakar PBB sebut proyek Mandalika rampas tanah warga
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter, menemukan indikasi pengerjaan proyek Mandalika, Nusa Tenggara Barat, merampas tanah masyarakat setempat. Olivier De Schutter, mengatakan para petani dan nelayan tergusur dari tanah yang mereka tinggali. Selain itu, rumah serta ladang mereka rusak. “Petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya, serta situs religi mereka mengalami perusakan karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjadikan Mandalika sebagai Bali baru,” kata Olivier dikutip Koran Tempo Kamis, (8/4/2021). Baca juga : Ratusan hektare lahan ekonomi khusus di NTB ini untuk membangun hotel Konflik lahan di Besipae NTT, tetua adat : pemerintah memecah belah Konflik lahan Besipae NTT, emak-emak ditendang pria tegap Para ahli HAM PBB juga menyatakan masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi. Warga juga diusir paksa dari tanah mereka tanpa mendapat pengganti yang sepadan. Tercatat sirkuit Mandalika terletak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, direncanakan diubah menjadi kompleks pariwisata terintegrasi. Kawasan ini akan memiliki sirkuit balap motor Grand Prix, taman, hotel, dan resort mewah, termasuk Pullman, Paramount Resort, dan Club Med. Sebagian proyek ini dibiayai oleh AIIB dan telah menerima investasi lebih dari US$ 1 miliar dari pebisnis swasta. Grup asal Prancis, VINCI Construction Grands Projets, merupakan investor terbesar yang akan bertanggung jawab atas pembangunan Sirkuit Mandalika, hotel, rumah sakit, water park, dan fasilitas lainnya. Staf Khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan pendapat Pelapor Khusus PBB soal proyek Mandalika tendensius dan sama sekali tidak berdasar. “Jika ada (perampasan tanah), tentu sudah terjadi gejolak di sana. Masyarakat akan protes beramai-ramai,” kata Taufiqulhadi. Ia menyatakan bahwa tuduhan telah terjadinya perampasan tanah dan penggusuran itu tidak benar. (*) Editor : Edi Faisol
Daerah ini andalkan toa dan lonceng gereja untuk hadapi bencana
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Toa atau alat pengeras suara musala dan lonceng gereja menjadi alat komunikasi warga masyarakat di pesisir Laut Selor, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saat terjadi bencana. Alat itu menjadi andalan warga di bagian provinsi Nusa Tenggara Timur ketika teknologi komunikasi modern minim. “Kita tidak tahu yang namanya informasi prakiraan cuaca dari telepon genggam. Biasanya kalau yang Muslim ada pengumuman dari toa masjid. Kalau yang Nasrani membunyikan lonceng di gereja. Itu saja,” kata warga Desa Lamahala, Adonara Timur, Hamid Atapuka, Kamis (8/4/2021). Berita terkait : Presiden Jokowi : bantuan korban banjir bandang NTT terkendala cuaca Banjir Flores Timur tak hanya tewaskan 62 orang, berdampak pada daerah lain BMKG ingatkan potensi banjir bandang di sejumlah daerah Desa Lamahala memiliki pengeras suara di Masjid Jami Al Maruf serta 14 surau di lingkungan warga. Sementara lonceng dibunyikan dari Gereja Kristus Raja, Waiwerang Kota. Di sekitar Waiburak dan Waiwerang Kota tidak tampak adanya alat sirine mitigasi bencana. Hal itu dibuktikan pengumuman pada Kamis pagi, saat Imam Mushala Nur Hikmah Lamahala mengundang pemuda setempat bergotong royong untuk membersihkan Masjid Waiburak yang terendam banjir bandang pada Minggu (4/4/2021). Pengumuman disampaikan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia melalui pengeras suara. “Diberitahukan seluruh pemuda pemudi Desa Lamahala Jaya, mengundang untuk membersihkan Masjid Waiburak untuk persiapan Shalat Jumat,” kata Imam Mushola Nur Hikmah. Namun sebagian warga setempat ada pula yang mulai mempelajari informasi sistem peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) usai bencana alam yang terjadi. “Saya sudah menginstal (memasang program) aplikasi BMKG. Kalau dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak ada aplikasinya,” kata Kartini, bidan yang bekerja di kantor Desa Lamahala. Kartini mengatakan mayoritas warga pesisir memberi peringatan dini dari mulut ke mulut atau sambungan telepon. “Pada Rabu (7/4) sekitar jam 00.00 WITA, saya dapat laporan dari warga di sekitar dermaga Waiwerang katanya akan ada banjir susulan. Warga berlarian sampai ada yang jatuh. Tapi kan ternyata itu berita bohong,” katanya. Menurut Kartini, wrga setempat cenderung mudah terprovokasi sebab bencana datang dari orang-orang terdekat mereka tanpa konfirmasi kepada pihak terkait. Meski sejak Rabu dini hari seluruh telepon seluler warga di Flores Timur mengalami gangguan selama 16 jam. Situasi itu dibarengi dengan beredarnya informasi akan ada banjir susulan. “Masyarakat banyak lari ke gunung, tapi kan ternyata itu tidak benar,” katanya. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Kondisi terkini banjir NTB dan NTT yang menewaskan 86 jiwa
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Senin malam, (5/4/2021) menimbulkan puluhan orang meninggal dunia. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan korban meninggal mencapai 86 jiwa. Sejumlah catatan menunjukkan banjir dipengaruhi curah hujan dengan intensitas sedang hingga deras terjadi di Kabupaten Bima, NTB sejak Kamis, (1/4/2021) lalu. Hujan deras kemudian memicu terjadinya banjir di 29 desa di empat kecamatan yaitu kecamatan yaitu Madapangga 6 desa, Bolo 8 desa, Woha Desa Naru 8 desa, dan Monta 7 desa. Baca juga : Banjir Arso berdampak tanaman rusak, petani gagal panen Bantuan rumah tidak merata, korban banjir bandang siapkan gugatan hukum Pemkab Jayawijaya mulai salurkan bantuan bama bagi warga terdampak banjir Akibat banjir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima mencatat 2 korban meninggal dunia. Lalu, lebih dari 9.425 KK atau 27.808 jiwa terdampak. Banjir dan Longsor juga terjadi di Flores Timur, NTT. Sedangkan pada Minggu dini hari, (4/4/2021) Kabupaten Flores Timur, NTT, diterjang banjir bandang. Di hari yang sama, Wakil Bupati Flores Timur Agus Bolli menyatakan ada sejumlah warga di Pulau Adonara dilaporkan tewas akibat bencana longsor dan banjir. “Puluhan orang meninggal, baru belasan jenazah yang berhasil dievakuasi,” kata Agus Bolli. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sembilan desa yang tersebar di empat kecamatan terdampak peristiwa ini. Kedelapan desa tersebut yaitu Desa Nelemadike dan Nelemawangi (Kecamatan Ile Boleng), Desa Waiburak dan Kelurahan Waiwerang (Adonara Timur), Desa Oyang Barang dan Pandai (Wotan Ulu Mado), dan Desa Duwanur, Waiwadan dan Daniboa (Adonara Barat). Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah belum perlu menetapkan status banjir bandang yang terjadi di NTT sebagai bencana nasional. Status bencana nasional baru akan ditetapkan saat kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. “Sejauh ini kegiatan pemerintahan masih berjalan,” ujar Doni. Lembaga kebencanaan itu juga menyebut kendala ditemui dalam upaya penanganan bencana di sana Salah satunya karena akses utama melalui penyeberangan laut, sedangkan kondisi hujan, angin dan gelombang membahayakan pelayaran kapal. “Di sisi lain, evakuasi korban yang tertimbun lumpur masih terkendala alat berat,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati. Sedangkan krisis untuk para pengungsi banjir saat ii terjadi di daerah terdampak di Kabupaten Lembata. “Untuk saat ini bantuan belum ada sama sekali karena terhambat kondisi laut. Setahu saya belum ada kapal masuk dari luar,” ujar Salah satu relawan dari Yayasan Plan Indonesia, Noni. Menurut Noni, saat ini bantuan masih bertumpu pada uluran tangan masyarakat sekitar dan keluarga korban yang tak ikut terdampak bencana banjir. Para pengungsi, saat ini lebih banyak dipusatkan di Kantor Lurah di Lewoleba, dan Kantor Camat Ile Ape. Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengatakan sejumlah wilayah di tiga kabupaten masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor. Josef menyebut wilayah yang terisolasi itu ialah enam desa di Kabupaten Malaka karena jembatan terputus. Enam desa di Kabupaten Flores Timur terisolasi karena longsor dan jalan yang tak bisa dilewati. “Di Sabu Raijua ada enam kecamatan yang terisolasi karena jalan dan jembatan putus,” kata Josef. (*) Editor : Edi Faisol
Cuaca ekstrem sebabkan kapal penumpang di pelabuhan NTT ini tenggelam
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Cuaca ekstrem membuat kapal penumpang (KMP) Jatra 1 tenggelam di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapal yang tengelam pada Senin (5/4/2021) itu juga sempat terguling saat bersandar. “Betul (ada kapal tenggelam) Jatra 1,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTT Josef Nae Soi, Senin (5/4/2021). Baca juga : Kapal berpenumpang 25 orang karam di perairan Ketapang Gelombang tinggi hambat evakuasi korban kapal tenggelam Nelayan daerah ini nekat melaut saat cuaca buruk Josef mengatakan kapal nahas tersebut masih tersandar di dermaga Pelabuhan Bolok. Kapal tersebut belum bisa dievakuasi lantaran ombak masih tinggi. “Kapalnya masih ada itu, karena ombak tinggi jadi masih tersandar di pinggir dermaga,” ujar Josef menambahkan. Meski belum bisa memastikan adanya korban jiwa, namun sebuah video yang diunggah akun Instagram @kupang.now, kapal berwarna putih itu terbalik di dekat dermaga Pelabuhan Bolok, Kupang, NTT. Kapal itu miring ke sisi kiri ingga akhirnya tenggelam. Sedangkan hujan turun dengan intensitas deras dan angin bertiup cukup kencang. Dalam video lainnya. Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini Cuaca ekstrem ini memicu hujan deras, angin kencang, hingga gelombang tinggi di perairan NTT. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Bandara di Kupang ini kembali dibuka setelah badai siklon tropis seroja
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Bandara El Tari Kupang kembali dibuka dan melayani penerbangan usai ditutup sementara pada Senin pagi, (5/4/2021), akibat badai siklon tropis seroja. Penutupan Bandara hingga pukul 10.00 WITA merujuk pada Notam Nomor B0510/21 NOTAMN. “Badai akibat Siklon Tropis Seroja yang terjadi sejak Jumat lalu mengakibatkan beberapa kerusakan pada fasilitas Bandara El Tari Kupang,” ujar Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan. Tercatat 14 penerbangan mengalami pembatalan jadwal akibat penutupan bandara tersebut. Sebanyak tujuh jadwal merupakan penerbangan jadwal keberangkatan dan tujuh jadwal merupakan penerbangan kedatangan. Adapun pesawat yang terimbas penutupan bandara adalah Citilink, Wings Air, Batik Air, dan Lion Air dibatalkan. Baca juga : Pembangunan Bandara Antariksa jangan hilangkan hak masyarakat adat Biak Layanan GeNose C19 segera ada di Bandara Sentani Hari raya Nyepi, Bandara Bali ditutup 24 jam sejak Minggu Badai siklon tropis seroja telah menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas bandara dan mengganggu penerbangan. Angkasa Pura I mencatat, kerusakan terjadi pada plafon terminal penumpang di area selasar keberangkatan dan kedatangan domestik, ruang tunggu, serta area kedatangan internasional. Kebocoran akibat rusaknya plafon telah mengenai mesin conveyor belt. Selain itu, sumber daya listrik Bandara El Tari dioperasikan menggunakan genset lantaran aliran listrik PLN padam sejak Minggu, (4/4/2021) pukul 13.30 WITA. Handy memastikan kerusakan di terminal penumpang dan gangguan di area sisi udara dapat segera ditangani sehingga bandara dapat beroperasi dengan normal. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat badai, perseroan menyiapkan rencana operasi terbatas di terminal dan alur pelayanan penumpang, bagasi, serta kargo, baik di sisi keberangkatan maupun kedatangan. Angkasa Pura I juga memeriksakan instalasi listrik dan air sebelum pengoperasian untuk menghindari terjadinya arus pendek, memberbaiki plafon yang rusak, memeriksa ulang kondisi seluruh saluran air, dan membersihkan area landasan pacu, taxiway, hingga apron dari objek asing. Perusahaan itu telah berkoordinasi dengan Airnav dan maskapai untuk memutuskan status operasional bandara. “Kami berkoordinasi dengan bandara yang hari ini terdapat rute penerbangan baik yang ke atau dari Kupang agar penumpang dapat ditangani sesuai prosedur,” katanya. (*) Editor : Edi Faisol
Banjir Flores Timur tak hanya tewaskan 62 orang, berdampak pada daerah lain
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Banjir andang yang melanda Flores Timur, NTT pada Minggu (5/4/2021) dini hari menimbulkan korban 62 orang meninggal. Bencana alam itu juga menimbulkan daerah sekitar ikut terkena dampak. “Total desa Nelelalamadike kecamatan Ile Boleng 56 orang, Adonara Timur 6 orang,” kata Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, Senin (5/4/2021). Menurut Agustinus, angka tersebut merupakan data terbaru per pukul 08.00 WIT, Senin (5/4/2021). korban meninggal itu berasal dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ile Boleng dan Adonara Timur. Baca juga : Bantuan rumah tidak merata, korban banjir bandang siapkan gugatan hukum Tempat pemakaman massal korban banjir bandang tidak terurus BMKG ingatkan potensi banjir bandang di sejumlah daerah Selain korban meninggal, ia juga masih menerima sejumlah laporan terkait warga yang menghilang dan belum ditemukan. “Saat ini pencarian masih dilakukan terhadap empat orang warga yang dilaporkan menghilang dalam insiden banjir bandang tersebut,” kata Agustinus menambahkan. Empat orang itu satu orang merupakan warga Waewerang, dan tiga orang lainnya berasal dari Kecamatan Wotanumulado. Sedangkan saat ini banjir juga masih menggenang di beberapa wilayah Flores Timur, apalagi intensitas hujan di wilayah ini juga masih tergolong tinggi karena hujan dan angin maish terjadi. Agustinus menyebut beberapa akses ke desa-desa yang terdampak banjir juga rusak. Salah satunya yakni beberapa jembatan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain putus akibat tergerus banjir. Meski begitu saat ini kata dia, alat berat untuk mengevakuasi reruntuhan telah bisa masuk ke beberapa wilayah terdampak. “Jalan jembatan putus, tapi alat berat sudah bisa masuk,” kata Agustinus menjelaskan. Selain Flores Timur, sejumlah wilayah lain di Nusa Tenggara Timur juga terkena bencana akibat cuaca ekstrem sejak Minggu kemarin. Di Kabupaten Lembata misalnya, total dilaporkan 18 warga dari 14 desa terdampak meninggal dunia. Sementara yang dilaporkan hilang di Lembata mencapai 64 orang dari 14 desa tersebut. Selain Kabupaten Lembata dan Florest Timur, Kota Kupang juga dilanda bencana. Tercatat banjir bandang, longsor dan banjir rob itu akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh dua bibit siklon tropis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 99 S yang mulai terbentuk di sekitar Laut Sawu, NTT sejak 2 April lalu. Wilayah pertama yang terkena imbas adalah Kabupaten Flores Timur. Wilayah ini diterjang banjir bandang pada Minggu (4/4/2021) dini hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada delapan desa yang tersebar di empat kecamatan terdampak akibat banjir bandang. Kedelapan desa tersebut yaitu Desa Nelemadike dan Nelemawangi (Kecamatan Ile Boleng). (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Warga Bali diusir staf hotel saat bermain di pantai Sanur
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Seorang warga di kawasan Sanur, Bali diusir saat bermain pasir di pantai dekat Hotel Puri Santiran. Warga lokal bernama Mirah Sigandhi mengaku diusir oleh staf hotel. “Pantai ini kan milik publik. Ini pantai luas banget. Aku baru tahu kalo hotel bisa punya pantai. Aku masih syok dan kenapa aku diusir,” kata Mirah di akun Instagramnya, Rabu (24/3/2021). Baca juga : Hari raya Nyepi, Bandara Bali ditutup 24 jam sejak Minggu Banyak objek wisata di Kota Jayapura belum dikelola baik Larang wisatawan dari luar daerah, Pemda ini siap hadang bus wisata Saat itu, Mirrah dan anaknya sedang bermain pasir di pinggir pantai. Tiba-tiba didatangi satpam yang langsung bertanya apakah dia tamu di hotel atau bukan. Mirah mengaku hanya warga lokal yang tengah bermain. Bukan tamu hotel yang kebetulan lokasinya persis berada dekat pantai tersebut. “Terus gini dia bilang, jangan duduk di sini ya, kawasan hotel ini. Di pantai sebelah aja duduknya, pokoknya jangan di sini,” kata Mirah menirukan seseorang yang mengusirnya. Mirrah mengaku heran karena sama sekali tak menyentuh fasilitas hotel yang ada di dekat pantai. Pihak Hotel Puri Santiran, Bali mengaku belum mengetahui secara lengkap kronologi satpam mengusir warga lokal yang tengah bermain di pinggir pantai dekat hotel tersebut. Resepsionis Hotel Puri Santiran mengatakan manajemen bakal memberikan keterangan lebih rinci ihwal pengusiran satpam terhadap warga lokal yang viral di media sosial. “Kami juga belum tahu kronologi lengkapnya, nanti pihak HRD yang akan menjelaskan. Namun saat ini yang bersangkutan belum ada di lokasi,” kata resepsionis melalui sambungan telepon, Rabu, (24/3/2021). (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Gempa guncang Bima dua kali pada tengah malam, pusatnya darat dan laut
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat dua kali gempa yang masing-masing berkekuatan 4,8 dan 4,6 Magnitudo yang menggetarkan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (19/2021) jelang malam . BMKG mencatat gempa-gempa itu terjadi pada pukul 23.10 dan 23.33 WIB, atau sudah lepas tengah malam berdasarkan waktu setempat. Masing-masing memiliki sumber di darat dan di laut. Baca juga : Gempa tektonik magitudo 3,6 guncang Jayapura Gempa tektonik magnitudo 5,3 guncang Wamena Gempa susulan kembali getarkan Majene, ini keterangan BMKG Gempa yang pertama disebutkan memiliki episentrum di darat, 60 kilometer arah barat laut Dompu dengan kedalaman 10 kilometer. Yang kedua, dari laut, berasal dari 68 kilometer timur laut Bima, kedalaman 26 kilometer. Intensitas keduanya sama, terukur hingga skala III MMI di Bima. Sedangkan gempa kedua, yang bersumber dari laut, intensitas gempa skala yang sama juga disebut dirasakan pula di Dompu dan Sumbawa Besar. Intensitas gempa pada skala itu diilustrasikan dengan gempa yang getarannya dirasakan nyata di dalam rumah, seakan ada truk yang melintas. (*) Editor : Edi Faisol
Catatan sejarah, ribuan orang meninggal akibat letusan Gunung Agung tahun 1963
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Tepat 58 tahun yang lalu Gunung Agung, di kabupaten Karangasem, Bali meletus hebat hingga memakan ribuan jiwa dan mengakibatkan kerusakan parah. Erupsi Gunung Agung yang terjadi pertengahan Maret 1963 lalu juga mengakibatkan kelapran bagi pengungsi. Gunung juga menjadi lokasi sakral bagi masyarakat Bali, terdapat tempat ibadah sakral umat Hindu yakni, Pura Besakih. Mereka mempercayai gunung berapi tertinggi di Bali ini merupakan tempat abadi para dewa. Alasan mendirikan Pura Besakih di sekitar gunung tersebut adalah sebagai tempat perantara para dewa menuju puncak Gunung Agung, yang dipercaya sebagai istana para dewa. Bagi orang Bali, Gunung Agung dipercaya sebagai asal-muasal masyarakat Bali. Itu sebabnya banyak dilakukan upacara adat di sekitar Gunung Agung, salah satunya adalah Eka Dasa Ruda. Upacara adat ini dilakukan sekali dalam seabad. Upacara ini diikuti pendeta hingga ribuan umat Hindu dengan naik gunung tersebut menuju Pura Besakih. Baca juga : Ini dampak erupsi gunung Raung terhadap penerbangan di Bandara Banyuwangi Wisatawan masih kunjungi gunung Merapi meski statusnya siaga Gunung Sinabung kembali erupsi dengan kolom 2 ribu meter Ketika Gunung Agung meletus pada 1963 itu, umat Hindu di kawasan gunung tersebut tengah melangsungkan upacara tersebut. Gunung Agung yang sedang “batuk” dan mengeluarkan material vulkaniknya, masyarakat masih melakukan upacara. Sebelumnya pemerintah sudah memberi peringatan agar warga mengungsi dari Pura Besakih dan permukiman sekitar. Letusan hebat tersebut ditandai awan gelap di langit Pulau Dewata, suara gemuruh yang menggelegar. Bahkan terdengear pula desas-desus akan terjadinya kiamat. Akibat letusan ini 1.148 orang meninggal dan tak kurang dari 296 orang luka-luka. Letusan Gunung Agung kala itu juga mengakibatkan bencana kelaparan bagi masyarakat Bali yang terdampak dari letusannya. Gubernur Bali saat itu, Anak Agung Bagus Sutedja mengatakan terdapat 85 ribu pengungsi dan Bali ketika itu tidak memiliki stok makanan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berdasarkan catatan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) letusan Gunung Agung dimulai sejak 1800. Track Records letusan Gunung Agung dimulai dari 1802, 1821, 1843, dan 1963. Tercatat letusan gunung itu terjadi pada sejumlah tahun, meliputi tahun 1808 yang membuat gunung itu melontarkan batu apung dan abu vulkanik dalam jumlah yang besar. Sedangkan pada 1821, erupsi kembali terjadi namun tidak sebesar letusan sebelumnya. Untuk tahun 1843, sebelum Gunung Agung meletus terjadi gempa bumi terlebih dahulu. Sehingga dalam letusannya menegeluarkan pasir, batu apung, dan abu vulkanik. (*) Editor : Edi Faisol
Gunung Ili Lewotolok meletus, dua kali erupsi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Gunung Ili Lewotolok, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali meletus sebanyak dua kali. Hal itu memicu semburan abu vulkanik setinggi 500 hingga 1.000 meter pada Senin (15/3/2021) dini hari hingga pagi. “Mengingat aktivitas gunung Ili Lewotolok masih fluktuatif, minimnya rekaman gempa-gempa permukaan, kami imbau masyarakat mengantisipasi terjadinya lontaran material pijar yang bisa saja ke segala arah,” kata Kepala Pos Pemantau Gunung Ili Lewotolok, Stanis Ara Kian, Senin (15/3/2021). Baca juga : Erupsi gunung Ili Lewotolok, 2.782 warga terdampak dievakuasi Gunung Merapi kembali erupsi, sembilan guguran lava dimuntahkan sejak Kamis dini hari Aplikasi live seismogram gunung Merapi gagal update Menurut Stanis aktivitas Gunung Ili Lewotolok yang hingga saat ini masih terus mengeluarkan bunyi gemuruh disertai dengan keluarnya abu-abu vulkanik dapat membahayakan kesehatan masyarakat. “Kami mengingatkan warga di sekitar kaki gunung menjauhi zona merah dan terus memantau pergerakan magma sehingga tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan bersama,” kata Stanis menambahkan. Pos pemantau juga ujar dia selama ini tetap siaga dan memantau untuk memastikan bahwa tak ada semburan abu yang lebih besar dan tinggi yang dapat membahayakan warga di sekitar gunung itu. “Dari pengamatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di pos pemantau tercatat sejak pukul 00-00 WITA hingga 06.00 WITA jumlah letusan mencapai 2 kali dengan amplitudo 4-31 mili meter, dengan durasi 22-30 detik,” kata Satanis menjelaskan. Dua kali letusan itu mengakibatkan gunung itu menyemburkan material abu vulkanik setinggi 500-1000 meter dengan warna asap kelabu. Letusan juga disertai dengan gemuruh sedang hingga kuat serta lontaran lava sejauh 500 meter dari kawah ke arah tenggara. Ia minta masyarakat Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya longsoran material lapuk yang dapat disertai oleh awan panas dari bagian tenggara puncak atau kawah gunung Ili Lewotolok. Pihaknya juga mengingatkan soal potensi bahaya abu vulkanik yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan (ISPA) maupun gangguan kesehatan lainnya. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Hari raya Nyepi, Bandara Bali ditutup 24 jam sejak Minggu
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mulai ditutup pada Minggu, (14/3/2021), sejak pukul 06.00 WITA hingga Senin, sehari berikutnya. Kebijakan itu diberlakukan sebagai perayaan ritual Nyepi. “Pada rentang waktu ini Bandara tidak melayani penerbangan berjadwal domestik maupun carter,” kata Corporate Communication Angkasa Pura I, Denoan Rinaldi, Selasa, (9/3/2021). Rinaldi mengatakan, penutupan Bandara merupakan bentuk penghormatan terhadap umat Hindu di Bali yang akan menjalani ibadah. Meski operasional dihentikan sementara, Angkasa Pura I tetap akan menyiagakan bandara untuk melayani penerbangan darurat. Angkasa Pura I telah melakukan sosialisasi kepada para penumpang. Selain itu kebijakan penghentian layanan penerbangan selama Nyepi telah diketahui oleh pelaku penerbangan dunia. Baca juga : Hari Raya Nyepi Bandara Juanda tak operasikan pesawat tujuan Bali Satgas Kuta tangkap dua warga saat nyepi Nyepi, Tol di bali bakal tutup 32 jam “Biasanya mereka sudah otomatis menyesuaikan dan mengatur jadwalnya dengan periode penutupan bandara saat Hari Raya Nyepi,” katat Rinaldi menambahkan. Tercatat pergerakan penumpang di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19. Data perseroan menunjukkan jumlah penumpang yang lepas landas maupun tiba di Bandara Bali sepanjang Januari hingga Februari 2021 anjlok 89 persen secara year on year. Dalam dua bulan tersebut, Bandara Bali hanya melayani 369.569 penumpang. Sedangkan pada Januari-Februari 2020, Bandara Bali melayani 3,6 juta penumpang. Penurunan pergerakan penumpang mempengaruhi trafik penerbangan. Denoan merinci, pergerakan pesawat di bandara yang berlokasi di Pulau Dewata hanya mencapai 5.915 kali atau turun hingga 76 persen. “Pada periode yang sama tahun sebelumnya, (Bandara Internasional Ngurah Rai) melayani 25.366 pergerakan pesawat,” ujar Rinaldi menjelaskan. Selain Bandara Bali, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyatakan pada perayaan Nyepi Tahun 1943 Saka atau pada 14-15 Maret 2021, kawasan Bromo akan ditutup total dari kegiatan wisata. Plt Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Agus Budi Santosa mengatakan penutupan kegiatan wisata pada perayaan Nyepi tersebut akan dilakukan mulai 14 Maret pukul 00.00 WIB hingga 15 Maret 2021 pukul 06.00 WIB. (*) Editor : Edi Faisol
Ratusan hektare lahan ekonomi khusus di NTB ini untuk membangun hotel
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Hampir 200 hektare dari 1.175 hektare Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat digunakan keperluan properti, seperti hotel bintang, pompa bensin, dan area komersial lain. Pengembangan KEK Mandalika diperkirakan bakal menyerap hampir 5 ribu tenaga kerja lokal secara bertahap dalam lima tahun ke depan. “KEK Mandalika juga akan mampu menaikkan Produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata NTB,” kata Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), M Abdulbar M Mansoer, Minggu (7/3/2021). Baca juga : Penggusuran lahan proyek sirkuit Mandalika, ini temuan Komnas HAM Penanganan kawasan perbatasan prioritas pemerintah pusat Papua Barat susun naskah akademi pencadangan kawasan lindung Pada 2045 diperkirakan pengembangan KEK Mandalika mampu mencatat pendapatan PDRB Rp18,8 triliun. Sedangkan tanpa pembangunan, PDRB Mandalika sekitar Rp 11,4 triliun. “Ditambah lagi rencana perhelatan internasional yang akan berlangsung di sana, di antaranya MotoGP Mandalika dan L’Etape pada Oktober 2021,” kata Abdulbar menambahkan. Abdulbar mengatakan pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika terus dikebut untuk menyambut agenda pariwisata dunia. Mulai dari pembangunan street circuit sampai amenitas, seperti hotel dan beach club. Dia optimistis kegiatan pariwisata akan bergerak lebih baik setelah proses vaksinasi Covid-19 rampung. Sejumlah infrastruktur di kawasan KEK Mandlika dan sekitarnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan itu meliputi jalan bypass Bandara Internasional Lombok – The Mandalika sepanjang 17,4 kilometer, lebar 50 meter yang terdiri dari empat lajur, lengkap dengan trotoar dan median jalan senilai Rp 814 miliar; pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 kilometer dengan anggaran Rp 75 miliar; 750 homestay di Kabupaten Lombok Tengah; program rumah swadaya sebanyak 2.300 unit. Kementerian PUPR akan membangun Promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dan membangun rumah susun dengan 80 kamar dan rumah khusus sebanyak 48 unit. Rumah susun dan rumah khusus itu akan ditempati oleh pekerja pariwisata di sekitar kawasan KEK Mandalika. (*) Editor : Edi Faisol
Informasi hoaks membuat warga dusun ini kabur ke hutan hindari vaksin
Papua No.1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Puluhan warga Dusun II Batu Putih, Desa Alila, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa tenggara timur pada Kamis siang, (18/2/2021) kemarin, lari ke hutan menghindari vaksin. Peristiwa yang disebut dipicu konsumsi hoaks di media sosial. “Mereka kabur karena panik dan takut setelah membaca informasi sesat seputar vaksin Covid-19 yang beredar luas di media sosial,” kata Kapolres Alor Ajun Komisaris Besar Agustinus Christmas, dikutip tempo.co, sabtu, (20/2/2021). Baca juga : Ketua FKUB Nabire minta umat tak tanggapi hoaks soal vaksin covid-19 Penjualan pulau di situs online, polisi : itu hoaks Pajak dan Retribusi Nabire naik, Kepala Bapenda: Hoaks Agustinus mengatakan warga kabur ke hutan karena takut divaksin sinovac oleh petugas kesehatan di daerah tersebut. Informasi kaburnya warga satu dusun itu ke hutan didapatinya dalam kunjungan ke dusun, Jumat (19/2/2021). Laporan diberikan oleh Bhabinkamtibmas Aipda Dominggus Bole Dede. Menurut Agustinus, Aipda Dominggus langsung berangkat ke hutan untuk mencari puluhan warga tersebut. Dia mengajak serta kepala desa dan tokoh masyarakat setempat untuk memberi pemahaman kepada sebagian warga yang ditemui untuk tidak percaya dengan berita bohong di media sosial. “Hasilnya, diakui kalau beberapa warga akhirnya kembali ke dusun pada hari itu juga,” kata Agustinus menjelaskan. Meski ia mengakui sebagian lagi bertahan di hutan dan pegunungan dengan alasan masih menunggu musim panen jagung. “Kami berharap warga menyaring lagi informasi yang masuk, jangan ditangkap begitu saja tanpa disaring, karena banyak hoax yang menyebar di media sosial,” kata Agustinus yang juga meminta bantuan dari petugas dinas kesehatan untuk sosialisasi berita yang benar. (*) Editor : Edi Faisol
Jual beli tanah Labuan Bajo, Kejaksaan NTT tangkap dua tersangka
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menangkap dua orang dalam kasus jual beli aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Kedua tersangka yang ditangkap itu berinisial ZD dan HF yang dinilai memberikan keterangan palsu kepada penyidik Kejaksaan NTT saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo. “Ada pemalsuan keterangan yang dilakukan kedua tersangka ini,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Halim, Kamis (11/2/2021). Baca juga Karantina Labuan gagalkan pengiriman kepiting ilegal Menteri Sandiaga siapkan 200-an desa wisata di Manggarai Barat MRP: Masyarakat adat jangan jual tanah, kontrakkan saja Menurut Abdul, keterangan yang diberikan kedua saksi saat sidang praperadilan yang diajukan tersangka Bupati Agustinus Ch Dulla berbeda dengan keterangan yang diberikan ketika keduanya diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sebagai saksi. Kedua tersangka merupakan saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo. Salah satu dari dua tersangka merupakan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang ditangkap di salah satu rumah pengacara di Kota Kupang. Sementara salah satu tersangka yang diringkus itu merupakan anak dari salah satu tersangka dalam kasus penjualan aset tanah di Labuan Bajo yang telah meninggal dunia. “Keduanya masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan NTT,” kata Abdul Hakim. (*) Editor : Edi Faisol
Bupati terpilih kewarganegaan AS, ini kebijakan Menteri Yasonna
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan menerbitkan surat keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan kepada Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. Menurut Yasonna aturan undang-undang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata Yasonna, dia telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. “Secara formal, kita akan mengeluarkan SK kehilangan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan,” kata Yasonna, Senin, (8/2/2021). Berita terkait : Bupati terpilih berkewarganegaraan AS, surat Bawaslu ke Kemenkumham tak direspon Bupati terpilih berstatus WNA, ini pernyataan partai pengusung Untuk memproses SK Kehilangan Kewarganegaraan, Yasonna menjelaskan perwakilan kedutaan besar atau konsulat jenderal menyampaikan pada Kemenkumhan bahwa ada WNI yang menjadi warga negara asing di negara tersebut. “Kita proses pencabutan kewarganegaraannya,” kata Yasonna menambahkan. Bawaslu Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sebelumnya menyatakan bupati terpilih Orient P Riwu Kore masih berstatus warga Amerika Serikat (AS). Ini dipastikan setelah pihaknya menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sementara itu, dari database kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Orient masih tercatat sebagai WNI. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa Orient Riwu Kore pernah memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. (*) Editor : Edi Faisol
Bupati terpilih berkewarganegaraan AS, surat Bawaslu ke Kemenkumham tak direspon
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, mengaku telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk minta data kewarganegaraan calon bupati terpilih Orient Riwu Kore. Namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan tanggapan atas surat yang dikirimkan, meski telah disurati enam kali. “Kami sudah melakukan upaya jauh hari, sebelum penetapan pasangan calon. Jadi sudah dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Sabu Raijua dengan bersurat dan sebagainya. Namun, sampai hari ini juga belum ada jawaban,” Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, Abhan Kamis (4/2/2021). Berita terkait : Bupati terpilih berstatus WNA, ini pernyataan partai pengusung Abhan mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran Riwu Kore sejak sebelum masa penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua, yakni pada 23 September 2020. Menurut Abhan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua juga mengirimkan surat resmi kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT, Kantor Imigrasi Kupang, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM soal kewarganegaraan Riwu Kore itu. Surat itu mengacu pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada menegaskan bahwa calon kepala daerah haruslah seorang penyandang kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pada pasal 23 huruf h UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. “Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda kecuali anak hasil perkawinan campur hingga anak itu berusia 18 tahun, saat anak itu harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya,” kata Abhan menambahkan. Baca juga : Pilkada 2020. Paslon pemenang Pilwakot Bandar Lampung didiskualifikasi Ratusan Paslon Pilkada 2020 ajukan gugatan, Papua dan Sumut terbanyak Dinasti politik Pilkada 2020 meningkat, peneliti : membahayakan demokrasi Abhan menjelaskan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat pertama kali pada 5 September 2020 kepada kepala Kantor Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Surat No.118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan data kewarganegaraan Riwu Kore. Surat itu dijawab kepala Kantor Imigrasi Kupang pada 10 September 2020 melalui Surat No.W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 pada 10 September 2020, yang menjelaskan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua merupakan WNI. “Namun surat itu kemudian ditarik Kanim Kelas I TPI Kupang pada 15 September 2020, dengan alasan yakni Kanim Kelas I TPI Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka mendalami status kewarganegaraan calon bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore,”kata Abhan menambahkan. Hingga kini, Badan Pengawas Pemilu belum mendapatkan kembali surat balasan terkait status kewarganegaraan Riwu Kore itu. Selanjutnya, pada 10 September 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM perihal permintaan data kewarganegaraan. Surat tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada 16 September 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua kembali mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM; kali ini surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan Nomor 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. Surat itu pun juga tidak kunjung mendapat balasan. Pada 19 Oktober 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat lagi ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dengan Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan bantuan memeriksa serta keterangan terkait status kewarganegaraan dari Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. Hingga saat ini, Kementerian Hukum dan HAM juga belum menanggapi surat itu. Pada 21 Oktober 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan lagi surat ke Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Surat 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan kerja sama untuk membantu Bawaslu mengecek status kewarganegaraan Riwu Kore. Surat itu juga tidak ditanggapi Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke Direktur Sistem dan Teknologi Informasi, Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada 18 November 2020 soal status Orient Riwu Kore, dengan Nomor Surat 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020; dan surat tersebut juga tidak direspon sampai saat ini. (*) Editor : Edi Faisol
Bupati terpilih berstatus WNA, ini pernyataan partai pengusung
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Partai pengusung Orient P Riwu Kore dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kecolongan jika yang disusung ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Orient menyatakan yang bersangkutan baru mendaftar sebagai kader PDIP ketika mau maju dalam Pilkada 2020. “Kalau info tersebut benar, partai jelas kecolongan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Rabu, (3/2/2021). Baca juga : Pilkada 2020, Ratusan Paslon tak patuh laporkan dana kampanye Pilkada 2020. Paslon pemenang Pilwakot Bandar Lampung didiskualifikasi Ratusan Paslon Pilkada 2020 ajukan gugatan, Papua dan Sumut terbanyak Menurut Djarot, Orient baru mendaftar sebagai kader PDIP ketika mau maju dalam Pilkada 2020, sedangkan untuk penerbitan kartu tanda anggota, syarat utamanya adalah WNI yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan e-KTP dan kartu keluarga. Djarot meminta agar dokumen pencalonan Orient ditelusuri secara cermat. “Apabila ada pelanggaran atau pemalsuan dokumen maka harus diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang,” kata Djarot menambahkan. Ia mengatakan keanggotaan Orient sebagai kader PDIP juga otomatis gugur bila benar statusnya sebagai warga negara asing. Dengan begitu ia mengatakan harus ada evaluasi penyelenggara Pilkada. Hal itu terkait waktu verifikasi pencalonan harusnya cermat dan teliti sebelum diputuskan sebagai calon. Bawaslu Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sebelumnya menyatakan bupati terpilih Orient masih berstatus warga Amerika Serikat (AS). Ini dipastikan setelah menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sementara itu, dari database kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Orient masih tercatat sebagai WNI. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa Orient pernah memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore juga memiliki paspor Indonesia yang diterbitkan 1 April 2019. Saat ini, status kewarganegaraan Orient sedang dikaji Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan apakah dia masih WNI atau sudah menjadi WNA. (*) Editor : Edi Faisol
Bupati terpilih ini ternyata warga negara AS
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwukore disebut masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat (AS). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua mengetahui status kewarganegaraan Orient usai ia dan pasangannya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020. “Iya benar,” kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma, Selasa (2/1/2021) kemarin. Baca juga : Pilkada 2020, Ratusan Paslon tak patuh laporkan dana kampanye Ratusan Paslon Pilkada 2020 ajukan gugatan, Papua dan Sumut terbanyak Pilkada 2020, polisi usut 34 pelanggaran Prokes Yudi membenarkan status kewarganegaraan AS Orient setelah mengkonfirmasi Kedutaan Besar Amerika Serikat. Menurut Yudi, Bawaslu Sabu Raijua awalnya curiga terhadap status kewarganegaraan Orient sejak awal. “Sebab Orient sudah puluhan tahun tidak tinggal di Indonesia,” kata Yudi menambahkan. Sebenarnya Bawaslu sudah curiga mengenai status kewarganegaraan Orient saat Pilkada berjalan. Lembaga pengawas Pemilu Sabu Raijua berupaya mencari tahu kebenaran tersebut dengan mencoba minta kejelasan ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. “Sampai dengan terakhir di Bulan Januari, kami tidak mendapatkan,” kata Yudi menambahkan. Yudi dan jajarannya mencoba bertanya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak Januari 2021. Namun, Kedubes AS baru menjawab lewat surat resmi awal Februari 2021. “Dari hasil jawaban itu, kami tidak bisa berbuat banyak karena proses telah berlangsung, penetapan sudah berlalu,” kata Yudi menjelaskan. Bawaslu Sabu Raijua mengirim laporan ke Bawaslu NTT dan Bawaslu RI. Mereka menyerahkan kelanjutan kasus ini ke tingkat nasional. Tercatat Orient P. Riwukore mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020. Ia mencalonkan diri bersama Thobias Uly. Pasangan Orient-Tobias diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP. Orient-Uly meraih 48,3 persen suara sah berdasarkan Sirekap KPU. Mereka mengalahkan dua paslon lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus NRihiHeke-YohanisYly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja. Sedangkan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT bungkam soal status kewarganegaraan Orient Riwukore. Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur (NTT), Emi Nomleni mengatakan belum mendapat informasi tentang status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwukore. “Artinya saya belum mendapatkan informasi ya, karena saya masih kondisi (kurang sehat), jadi saya belum bisa memberikan informasi dulu,” kata Emi. Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefirtson Riwu Kore belum merespons saat diminta konfirmasi terkait status kewarganegaraan Orient. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Daerah ini diterjang banjir disertai lumpur, akses jembatan tak bisa dilalui
Papua No.1 News Portal | Jubi Lombok, Jubi – Banjir disertai lumpur turun dari perbukitan menerjang Desa Kuta dan Mertak, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar pukul 20.00 Wita, Sabtu, (30/1/2021). Banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari juga menyebabkan jembatan yang menghubungkan Kuta-Mataram tidak bisa dilewati “Sebab arus air deras turun dari atas perbukitan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat, Zainal Arifin, Sabtu malam, (30/1/2021). Baca juga : Pemuda Nabire telah mendistribusikan bantuan untuk korban banjir Paniai Kemensos tinjau lokasi banjir bandang Madi Kabupaten Paniai Menteri Muhadjir akui banjir Kalsel terkait eksploitasi alam setempat Menurut Zainal, ketinggian banjir sudah mencapai sepinggang orang dewasa. Sedangkan wilayah yang terdampak banji, 12 dusun di Desa Kuta, yakni Dusun Emate, Mong 1, Merendeng, Engalung, Kuta 1, Kuta 2, Kuta 3, Rangkap 1, Rangkap 2, Ujung Lauk, Relokasi HPL 94, Ketapang, Baturiti, dan Bunut yang menjadi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. “Desa Mertak sebanyak delapan dusun, yakni Dusun Montong Denong, Serenang, Pako, Mertak, Bumbang, Batu Goleng, Takar-Akar, dan Awang,” kata Zainal menambahkan. Belum ada laporan korban jiwa maupun jumlah warga terdampak banjir. Tim BPBD Kabupaten Lombok Tengah sudah turun ke lokasi untuk mendata sekaligus membantu warga yang rumahnya tergenang air bercampur lumpur. (*) Editor : Edi Faisol
Ini alasan pemerintah perpanjang PPKM Jawa Bali
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Kasus Covid-19 nasional sampai hari ini masih terus meningkat secara signifikan pasca-PPKM ditetapkan. Hal itu menjadi alasan pemerintah membuka peluang memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali. “Semua opsi dipertimbangkan,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Kamis, (21/1/2021). Menurut Jodi, lonjakan kasus Covid-19 terjadi karena mobilisasi masyarakat belum juga mereda. Sedangkan kebijakan PPKM Jawa Bali sebelumnya ditetapkan selama dua pekan dengan batas waktu hingga 25 Januari 2021. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, selama 10 hari diberlakukan, PPKM hanya mampu menurunkan mobilisasi masyarakat sebesar 15-25 persen di provinsi-provinsi yang terdampak kebijakan. Padahal, kata Jodi, untuk dapat menurunkan angka kasus baru penyebaran virus corona, pemerintah membutuhkan penekanan angka mobilisasi sebesar 30 hingga 40 persen. Ia menjelaskan relaksasi pengetatan bakal dilakukan secara gradual dengan memperhatikan berbagai indikator dari sisi epidemologi, kapasitas sistem kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi. Baca juga : PSBB, Pemkot Jayapura akan bahas dengan Satgas Covid-19 Begini aktivis lembaga ekstra kampus berkegiatan di tengah Covid-19 Pembatasan sosial hambat penegakan hukum terhadap LNG Tangguh di Teluk Bintuni Sejalan dengan itu, pemerintah masih terus memperketat pengawasan di lapangan untuk menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. “Operasi perubahan perilaku yang dilakukan TNI/Polri akan terus digencarkan,” kata Jodi menjelaskan. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan PPKM Jawa-Bali di kuartal pertama akan memberikan efek ganda bagi pelaku usaha pariwisata. “Daerah-daerah seperti Bali diperkirakan akan mengalami kerugian karena kunjungan wisatawan menurun drastis,” kata Hariyadi. Kebijakan ini pun berbarengan dengan masa sepi kunjungan atau low season. “Kuartal I enggak usaha ada pandemi saja sudah pasti rendah kunjungannya karena low season. Ditambah kayak gini, pasti rugi,” kata Hariyadi menambahkan. Ia memperkirakan okupansi hotel, seperti di Jakarta, akan kembali terpuruk dengan tingkat kunjungan kurang dari 20 persen, bahkan single digit. Prediksi ini mengacu pada okupansi masa normal yang saat low season tak menyentuh angka 60 persen. Meski ia mengaku PHRI akan mendukung pemerintah menekan pandemi Covid-19 melalui PPKM Jawa Bali sebagai bagian ikut bertanggung jawab terhadap penanganan pandemi. (*) Editor : Edi Faisol
Menteri Sandiaga siapkan 200-an desa wisata di Manggarai Barat
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sedang mempersiapkan 200-an desa wisata di Manggarai Barat. Langkah itu sebagai kebijakan mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DSP) di Labuan Bajo. “Tadi saat tiba di desa pasir panjang di Pulau Rinca saya sempat melihat langsung salah satu tarian animal pop Komodo yang menjadi ikon bagi desa di sini yang dapat mendukung potensi desa wisata di sini,” kata Sandiaga Uno di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (8/1/2021). Baca juga :Tugu virus Corona ini jadi daya tarik wisata baru Wisatawan masih kunjungi gunung Merapi meski statusnya siaga Ketua adat desa Komodo pertanyakan proyek ‘Jurassic Park’ NTT Menurut Sandiaga , kemajuan desa pariwisata harus melibatkan masyarakat dan tentu saja membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa pariwisata itu sendiri. “Sedangkan destinasi super prioritas di Labuan Bajo juga harus mampu hadir untuk memberdayakan masyarakat dan desa wisata,” kata Sandiaga menjelaskan. Ia mengakui diperlukan ada penambahan pembangunan di desa yang dikunjungi dalam mendukung desa wisata, mulai dari tarian animal pop hingga kearifan lokalnya. (*) Editor : Edi Faisol
Kepolisian sebut wisatawan Bali turun 90 persen
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Jumlah wisatawan yang melintasi Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Pulau Bali dibandingkan periode libur natal pada 2019 silam turun 90 persen. Catatan kepolisian menunjukkan ada sedikit peningkatan arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali, melalui Pelabuhan Ketapang dibandingkan hari sebelumnya. “Hari ini kami melakukan pemantauan di kedatangan Bandara Ngurah Rai, Bali. Kedatangan di sana terpantau hari ini seribu lebih, tapi kalau dibandingkan tahun lalu ini 21 ribu, jadi penurunannya sekitar 90 persen,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Indonesia (Kakorlantas Polri), Inspektur Jenderal Istiono, Minggu (27/12/2020) kemarin. Baca juga : Wisatawan kembali positif Covid-19, kali ini di Borobudur Jawa Tengah Demi perputaran sektor wisata, Kepri tak terapkan rapid test antigen untuk wisatawan Wisatawan masih kunjungi gunung Merapi meski statusnya siaga Istiono usai meninjau pos pemantauan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, serta Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hasil tinjauannya menunjukkan ada sedikit peningkatan arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali, melalui Pelabuhan Ketapang dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun demikian, jajaran Polres Banyuwangi, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali dinilai sudah mengelola arus kendaraan dengan baik sehingga tidak terjadi kemacetan. “Telah dikelola dan dinformasikan jalur serta arus puncaknya. Di jalan, kondisinya cukup dapat dikelola dan cukup bagus, tidak terjadi penumpukan,” ujar Istiono menjelaskan. Ia juga sempat mengecek kesiapan pengamanan di Terminal Sri Tanjung, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil pengecekan, diketahui seluruh sopir angkutan di terminal tersebut telah dinyatakan bebas dari Covid-19 usai mereka menguji cepat antigen yang wajib dilakukan sebelum mengemudi. Polisi juga mengecek kendaraan muatan beban yang masuk di Bali dan angkutan umum di terminal Sri Tanjung. Setiap sopir dicek bahwa dia sudah memenuhi persyaratan rapid antigen apa belum. “Jadi dicek dan dilakukan gratis. Dari kemarin sudah dilakukan pengecekan kurang lebih 1.400 sopir. Yang reaktif sebanyak 19 orang dan direkomendasikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut,” kata Istiono menjelaskan. Terkait pengamanan Operasi Lilin 2020 secara nasional, dia memastikan polisi bersama jajaran TNI dan pemangku kepentingan terkait akan mengamankan secara maksimal dan berkala. Hal itu menyusul imbauan pemerintah untuk meniadakan perayaan Natal dan Tahun Baru yang mengumpulkan banyak orang demi mencegah penyebaran Covid-19. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Pilkada 2020, tujuh daerah di NTT kekurangan surat suara
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Sebanyak tujuh dari sembilan kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengalami kekurangan surat suara. Sedangkan ada dua kabupaten yang kelebihan surat suara yakni Kabupaten Ngada sebanyak 533 lembar dan TTU sebanyak 1.311 lembar surat suara. “Ketujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Belu, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Manggarai, Sumba Barat dan Sabu Raijua,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Thomas Dohu, Kamis, (3/12/2020). Kekurangan surat suara tersebut telah dikomunikasikan dengan penyedia untuk selanjutnya dipenuhi dalam beberapa hari ke depan. “Kami harapkan paling lambat tanggal 7 Desember atau H-2, kekurangan surat suara ini sudah tiba di daerah, untuk disortir dan didistribusikan ke desa-desa,” kata Thomas menambahkan. Baca juga : Belasan daerah yang ikut Pilkada 2020 masuk zona merah Covid-19 Pilkada 2020, KPU daerah ini libatkan mahasiswa untuk lipat surat suara Pilkada 2020, Kades ini akui tak netral Tercatat Pilkada tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten. Sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 di NTT adalah Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara (TTU), Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. (*) Editor : Edi Faisol
BNPB kembangkan aplikasi cek posisi bahaya hadapi gunung Ili Lewotolok kembali meletus
Papua No.1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan telah mengembangkan aplikasi cek posisi untuk Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Aplikasi yang sudah berbasis Android maupun iOS itu akan menampilkan informasi real-time Kawasan Rawan Bencana (KRB), pos pengungsian, fasilitas kesehatan dan sekolah yang berada dalam zona bahaya. “Masyarakat nanti dapat mengakses informasi tersebut melalui tautan https://s.id/cekposisiLewitolo,” kata Raditya Jati, Selasa, (1/12/2020). Baca juga : Rumah sakit ini gunakan layanan aplikasi android Papua Barat luncurkan tiga aplikasi kesamsatan pertama di Indonesia Aplikasi Noken Panic Button sudah digunakan 15.345 member Ia menjelaskan melalui cek posisi itu masyarakat dapat melihat wilayah-wilayah pada KRB I, II dan III yang ditampilkan dalam peta dari cek posisi. “Wilayah itu ditunjukkan dengan lingkaran warna yang berbeda, seperti merah dan kuning. Sedangkan informasi lain, pos pengungsian ditunjukkan dengan simbol rumah dengan lingkaran biru,” kata Raditya menambahkan. Menurut dia, aplikasi itu dapat diakses masyarakat di Lembata, setelah terhubung melalui Google Maps dengan smartphone atau komputer. “Kami harap akan membantu masyarakat yang berada di KRB Gunungapi Ili Lewotolok untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan gunung yang bisa terjadi setiap saat,” kata Raditya menjelaskan. Tercatat letusan gunung setinggi 2.123 meter di atas permukaan laut itu yang kembali terjadi pada Senin malam pukul 23.20 waktu setempat (22.20 WIB). Kolom abu membubung setinggi kurang lebih 700 meter dari atas puncak. Erupsi tersebut terekam oleh seismogram dengan amplitudo maksimum 24 milimeter dengan durasi kurang lebih 2 menit 25 detik. Pos Pengamatan Gunung Api Ili Lewotolok juga melaporkan adanya suara gemuruh saat terjadi erupsi. Sebelumnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan kenaikan status Gunung Ili Lewotolok menjadi Level III atau ‘Siaga’ setelah terjadi erupsi dan adanya peningkatan aktivitas gunung api per Minggu 29 November 2020. Dengan penetapan status gunung tersebut, maka PVMBG merekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok dan pengunjung/pendaki/wisatawan agar tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer dari puncak. Sedang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata mengevakuasi para warga yang tinggal dalam Kawasan KRB Gunung Ili Lewotolok. Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur dihubungi dari Kupang mengatakan aplikasi itu sangat membantu masyarakat di Lembata, khususnya warga di daerah yang telah ditetapkan statusnya sebagai darurat bencana dampak letusan gunung itu. Dia berjanji akan sosialisasi penggunaannya. (*) Editor : Edi Faisol
Pewarnaan kain tenun Bali gunakan abu vulkanik
Papua No. 1 News Portal | Jubi Singaraja, Jubi – Tim akademisi Undiksha Singaraja, Bali, mengembangkan teknologi pewarnaan kain endek Buleleng menggunakan fiksator nanopasta. Teknologi fiksator nanopasta anorganik berwujud pasta dengan ukuran partikel nanometer yang terbuat dari campuran silika abu sekam padi, abu vulkanik Gunung Agung, serta tambahan bubuk terusi dan bubuk tunjung. Teknologi itu diklaim berperan meningkatkan kekuatan ikatan antara molekul zat warna dengan molekul serat dari benang baik katun maupun sutra saat proses pencelupan. Hasilnya, warna yang terikat pada benang menjadi tidak mudah luntur. “Nanopasta ini telah berhasil dikembangkan sejak 2019 meniru komposisi kimia dari lumpur Nunleu yang digunakan masyarakat NTT, lalu tahun ini dikembangkan dari lumpur abu vulkanik Gunung Agung ditambahkan nanosilika sekam padi untuk memperkuat serat sehingga tidak mudah putus saat benang ditenun nantinya,” kata Ketua Tim Undiksha, I Wayan Karyasa, Jumat (27/11/2020) pekan lalu. Baca juga : Kain tenun buatan masyarakat adat Badui diminati pasar Khawatir dijiplak, Dekranasda Bali minta motif songket dipatenkan Pengrajin karawo dibekai ilmu desain Pengembangan dan aplikasi teknologi itu terangkum dalam program berjudul ‘Membangkitkan Kerajinan Tenun Khas Buleleng Melalui Revitalisasi Teknologi Pewarnaan Menggunakan Fiksator Nanopasta Anorganik dan Penguatan Branding Industri Kreatif Ramah Lingkungan. Program itu terpilih di antara program pemberdayaan masyarakat UKM Indonesia Bangkit Tahun 2020 di Kementerian Ristek Badan Riset dan Inovasi Nasional. “Program ini dibuat setelah menemukan sejumlah persoalan yang membelit industri tenun endek di Buleleng,” kata Iwayan menambahkan. Menurut Wayan, industri kreatif berupa tenun masih menjadi sektor unggulan Kabupaten Buleleng, namun akibat pandemi Covid-19, saat ini terbelit sejumlah masalah. Ia mencontohkan usaha pertenunan Artha Dharma di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, yang disebutnya terkendala bahan baku benang. “Terutama benang sutera alam semakin mahal dan sulit diperoleh, namun di pasaran banyak beredar sutera sintetik dengan kualitas hasil tenunan yang kurang baik,” kata I Wayan menjelaskan. Selain itu pewarnaan masih bergantung dengan warna sintetik. Selain harga warna sintetik dan bahan-bahan kimia pendukungnya semakin mahal. Belum lagi limbah pencelupan yang dihasilkan industri ini juga belum mampu terolah secara maksimal, “Sehingga berpotensi mencemari lingkungan,” katanya. Tim Undiksha juga melakukan pendampingan dalam upaya membangun sistem manajemen usaha terpadu dengan manajemen pemasaran berbasis data digital, mengintensifkan promosi daring dan menguatkan branding produk tenun yang kembali ke alam dan ramah lingkungan. (*) Editor : Edi Faisol
Erupsi gunung Ili Lewotolok, 2.782 warga terdampak dievakuasi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Sebanyak 2.782 jiwa warga berhasil dievakuasi dari bawah kaki Gunung Ili Lewotolok di Lembata akibat erupsi gunung tersbut sejak pagi pukul 09.00 Wita, Minggu, (29/11/2020) kemarin. Ribuan pengungsi itu berasal dari 17 desa di Kecamatan Ile Ape dan 9 desa di Kecamatan Ile Ape Timur. “Ada enam titik yang menjadi lokasi pengungsian, yakni tersebar di Kantor Bupati lama sebanyak 2.139 jiwa, Aula Ankara 32 jiwa, Kelurahan Lewoleba Tengah 140 jiwa, Tapolangu 228 jiwa, Desa Baopana 15 jiwa dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 228 jiwa,” kata Kepala BPBD Lembata, Kanis Making, Minggu, (29/11/2020) kemarin. Baca juga : Gejala erupsi eksplosif menguat, status gunung Merapi siaga Erupsi gunung Sinabung, warga belum mengungsi Satu kecamatan ini gelap gulita saat erupsi Gunung Sinabung Laporan sementara BPBD menyebutkan, pola pengungsian Gunung Ili Lewotolok disesuaikan seperti pola pengungsian Gunung Merapi yang mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Kanis juga mengatakan hingga saat ini belum ada laporan soal munculnya korban jiwa dalam bencana itu. “Kita bersyukur karena dapat bantuan dari Polri dan TNI dan masyarakat yang terdampak juga kooperatif sehingga proses evakuasi tak terlalu menemui kendala,” kata Kanis menambahkan. Tercatat Gunung Ili Lewotolok kembali erupsi dan mengeluarkan kolom abu setinggi kurang lebih 4 ribu meter di atas puncak atau diperkirakan mencapai 5.423 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi kurang lebih 10 menit. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga. Peningkatan status itu ditetapkan pada Minggu (29/11/2020), pukul 13.00 waktu setempat. (*) Editor : Edi Faisol
Ini kritik komika terhadap pembangunan kawasan habibat Komodo
Papua No.1 News Portal Jakarta, Jubi – Komika, Abdurrahim Arsyad mengkritik pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca yang selama ini menjadi salah satu alam hunian komodo. Arsyad yang juga berasal dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur itu menyampaikan kritiknya dan diunggah di akun Instagramnya, Sabtu, (21/11/2020). “Komodo dengan semen memang berteman dengan lama. Contohnya semen Kupang. Museum Kota Kupang dan di Straat A. Tapi kalau kalian mau bikin pembangunan yang tidak memperhatikan habitat komodo, ini yang tidak bisa,” kata Arsyad dalam videonya . Baca juga : Video ini tampilkan kondisi komodo nyasar ke bangunan PLTD Pembangunan ‘Jurassic Park’, Walhi : membahayakan ekosistem Komodo Taman Komodo ditutup selama pembangunan ‘Jurassic Park’ Ia mempertanyakan maksud pemerintah melakukan pembangunan di Pulau Komodo. “Kalian mau bikin apa, mau bikin Straat A di sana? Kalau gitu sekalian bawa ama-ama di Pasar Oeba dan Bemo Lampu di sana,” ujar Arsyad menambahkan. Bintang film Susah Sinyal ini mengatakan semua tahu satwa komodo masuk dalam tujuh keajaiban dunia karena menjadi salah satu binatang purba yang bisa bertahan hingga kini. Dia bisa bertahan karena konservasi bukan investasi. Dia bertahan karena alam bukan saham. Menurut Arsyad masyarakat peduli Komodo selama ini punya tujuan saat memprotes pembangunan di Timur. Bukan semata memprotes pembangunan di Pulau Rinca yang mengganggu kelangsungan hidup komodo. “Kami stand up protes pembangunan di Timur itu biar kalian bikin rumah sakit dan sekolah di pelosok,” katanya. Arsyad menyindir para investor yang getol hendak membuat wisata premium di Kawasan Taman Nasional Komodo yang tujuannya meraup untung banyak bukan demi pelestarian satwa langka itu. Menurut pemilik gelar magister pendidikan ini, komodo tak perlu yang aneh-aneh untuk hidup. (*) Editor : Edi Faisol
Ribuan KPPS Pilkada Kota Denpasar reaktif Covid-19
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Hasil rapid test 10.818 petugas yang akan bertugas di 1.202 TPS di Kota Denpasar, Rabu (18/11/2020) kemarin menunjukkan 1.106 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas ketertiban TPS dinyatakan reaktif Covid-19. sedangkan petugas yang belum atau tidak mau menjalani rapid test akan tetap difasilitasi dan wajib mengikuti tes cepat tersebut di RSUD Wangaya. “Sementara bagi petugas yang hasil pemeriksaannya reaktif, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat mengganti yang bersangkutan,” kata Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya, di Denpasar, dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2020). Baca juga : Tata cara memilih pada Pilkada Serentak saat Pandemi Covid-19 Pilkada Serentak 2020, ajang adu gagasan calon tentang penanganan Covid-19 Dua provinsi ini risiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada Meski demikian, PPS juga dapat tak mengganti petugas yang reaktif covid-19 dengan berpedoman pada hasil konsultasi bersama Satgas Covid-19. Dari hasil itu akan dilengkapi dengan surat keterangan “telah menjalani isolasi dan tidak ada gejala” sampai dengan waktu dimulainya masa kerja KPPS pada 24 November hingga 5 Desember 2020. Berdasarkan koordinasi KPU Kota Denpasar dengan Satgas covid-19, kata dia, penanganan bagi mereka yang statusnya reaktif menjadi kewenangan Satgas covid-19 melalui satgas atau puskesmas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan RSUD Wangaya. “Status reaktif, tidak serta merta berstatus positif covid-19. Penjelasan atas status dan tindak lanjut reaktif adalah domain Satgas COVID-19,” ujar Arsa menambahkan. Menurut Arsa Jaya , rapid test dilaksanakan agar KPU memiliki kepastian landasan perekrutan penyelenggara yang bebas covid-19. Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali dilaksanakan di enam kabupaten/kota, selain di Kota Denpasar, lima kabupaten lainnya yang melaksanakan pilkada yakni Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Jembrana. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Video ini tampilkan kondisi komodo nyasar ke bangunan PLTD
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Sebuah video menunjuukan gamar Komodo nyasar ke bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Video itu diunggah akun twitternya @KawanBaikKomodo, Minggu (31/10/2020) berdurasi 30 detik dan telah ditonton 8.700 kali di twitter. Dalam keterangannya, @KawanBaikKomodo menuliskan “Tragis! PLTD di Habitat Komodo. Video ini diambil warga di instaasi PLN P Komodo, sumber listrik u fasilitas2 negara & u warga desa Komodl (2000 jiwa, 500 KK). Memang sudah lama warga Komodo mendambakan listrik dan mau bayar, tp mengapa PLN & KLHK tdk bangun Energi Terbarukan?” Keterangan di Twitter, tertulis bahwa akun @KawanBaikKomodo dibuat pada Agustus 2020. Akun tersebut diikuti 6.324 pengikut. Dalam keterangannya juga disebutkan bahwa akun tersebut KOLEKTIF. Ikut menjaga alam Indonesia dgn fokus menjaga #TamanNasionalKomodo dan alam NTT. Ikut mengupayakan pembangunan berkeadilan dan selaras alam. Baca juga : Ketua adat desa Komodo pertanyakan proyek ‘Jurassic Park’ NTT Pembangunan ‘Jurassic Park’, Walhi : membahayakan ekosistem Komodo Taman Komodo ditutup selama pembangunan ‘Jurassic Park’ Video yang diunggah akun tersebut memperlihatkan komodo berjalan di sekitar area PLTD. Komodo terlihat berjalan di luar area gedung PLTD dan bahkan sempat terlihat seperti melongok di depan gerbang gedung tersebut. Lewat cuitannya, Kawan Baik Komodo mengkritik pejabat negara yang berpikir bahwa penyediaan energi listrik bersih itu mahal sehingga memilih diesel. “Untuk beberapa pejabat negara & sebagian netizen yang masih berpikir bahwa energi listrik bersih bagi Komodo itu mahal sehingga biar pakai diesel saja. Tidak sadarkah Anda bahwa di Komodo negara ini panen Rupiah tiap hari? Bahwa puluhan ribu bisnis wisata hidup berkat Ora/Komodo & tanah Orang Komodo?,” demikian cuitan itu. Komunitas itu bahwa mengibaratkan bahwa TN Komodo seperti ayam yang menghasilkan telur emas bagi Indonesia. Semestinya pemerintah benar-benar menjaga kesejahteraannya. Infografis Fakta Komodo, Naga Terakhir di BumiInfografis Fakta Komodo, Naga Terakhir di Bumi. Sebelum video itu beredar, foto seekor komodo yang berhadap-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi juga viral di media sosial. Lokasi foto itu diduga berada di Pulau Rinca, NTT, yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan taman nasional ini sendiri telah menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO sebagai habitat hewan endemik, Komodo. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang Nistyantara belum bisa komentar terkait video yang diunggah @KawanBaikKomodo tersebut, ia tak merespons ketika dimintai komentar. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Ketua adat desa Komodo pertanyakan proyek ‘Jurassic Park’ NTT
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Ketua Adat Desa Komodo, Pulau Padar, Habsi bin Muhammad Ali mempertanyakan proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain Pulau Rinca, proyek ‘Jurassic Park’ juga akan dibangun di Pular Padar, tempat tinggal Habsi. “Kalau dari saya, akan pertanyakan kembali dari taman nasional, kenapa kali ini bisa ada pembangunan di dalam Taman Nasional,” kata Habsi, Selasa (27/10/2020) kemarin. Habsi mengatakan sebagian masyarakat di Desa Komodo menolak proyek pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya disebut mendukung rencana pemerintah karena dinilai akan membantu ekonomi masyarakat setempat. “Masalahnya, masyarakat boleh terima masuk di dalam kawasan itu yang berkaitan dengan usaha masyarakat, contoh keinginan masyarakat itu, bagi karyawan semua, sarjana nganggur yang ada di Pulau Komodo,” ujar Habsi menambahkan. Baca juga : Pembangunan ‘Jurassic Park’, Walhi : membahayakan ekosistem Komodo Masyarakat Pariwisata menolak proyek Jurassic Park di Pulau Rinca Penduduk pulau Komodo menolak relokasi Menurut Habsi, suara penolakan diungkapkan masyarakat yang mempertanyakan status kawasan Taman Nasional yang mestinya bebas dari proyek pembangunan. Habsi sendiri mengaku belum memutuskan apakah menerima atau menolak rencana proyek pemugaran di kawasan tempat tinggalnya. Dalam waktu dekat sejumlah perwakilan masyarakat bakal menggelar pertemuan dengan pemerintah, meski belum memastikan waktu pertemuan tersebut. Rencana pemugaran kawasan wisata TNK sebelumnya banyak menuai penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat setempat. Mereka menilai proyek yang berada dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan mengancam habitat asli Komodo sebagai hewan purba yang dilindungi. Pada September lalu sejumlah organisasi seperti Garda Pemuda Komodo, Sunspirit, dan Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) melayangkan surat ke Organisasi Kebudayaan Dunia atau UNESCO agar segera turun tangan mengkaji rencana proyek tersebut. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman menyebut tak memiliki wewenang untuk ikut campur urusan pemerintah. UNESCO, katanya, hanya dapat mengingatkan dan mengevaluasi soal kebijakan itu. Namun, ia meminta pemerintah agar tetap memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ komodo di Pulau Rinca, NTT itu. “UNESCO adakan evaluasi, dan evaluasi itu bisa ingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan,” kata Arief. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Pengawasan hutan taman nasional ini jajaki pengunaan kecerdasan buatan
Papua No.1 News Portal Singaraja, Jubi – Taman Nasional Bali Barat (TNBB) di Provinsi Bali sedang penjajakan proyek percontohan dalam program “Smart Forest Guardian” atau pengawasan hutan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI). Program kerja sama antara perusahaan Huawei dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu bagian dari melek tekhnologi sektor lingkungan. “Objek pertama yang dijajaki adalah TNBB. Dalam rangka kerja sama itulah TNBB dijajaki untuk mengetahui lokasi dan kondisi di TNBB,” kata Kepala TNBB, Agus Ngurah Kresna Kepakisan, Minggu, (25/10/2020). Baca juga : Fasilitas PON Papua menghantam hutan lindung Teluk Youtefa UU Omnibus Law hapus kewajiban 30 persen kawasan hutan Ini denda bagi penebang pohon hutan adat tanpa izin Ia mengatakan TNBB sudah dikunjungi oleh tim lintas kementerian yang terdiri atas perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Syber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), KLHK bersama tim teknis Huawei. “Setelah penjajakan lokasi, nanti pihak Huawei secara resmi menyusun kerja sama kepada Menteri KLHK, dan keputusan berada di tangan menteri,” kata Agus menambahkan. Ia menjelaskan penjajakan tim lintas kementerian ke TNBB ini merupakan tidak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves bersama dengan Kemenkominfo, KLHK, BPPT, BIN, BSSN, serta Huawei pada Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kawasan Hutan secara virtual pada 6 Oktober lalu. TNBB menyambut baik kehadiran teknologi kecerdasan buatan yang akan dikembangkan bersama Huawei itu karena akan membantu dalam pengawasan hutan di kawasan TNBB. “Apalagi TNBB memiliki dengan satwa endemik jalak Bali yang juga merupakan satwa dilindungi karena tergolong langka,” katanya. Teknologi pengawasan dengan kecerdasan buatan itu, kata dia, adalah alat untuk mendeteksi suara di kawasan hutan. Teknologi itu mampu membedakan suara satwa, burung, dan satwa lainnya, termasuk juga mampu mendeteksi suara gergaji, suara senso, atau suara-suara lain yang mencurigakan. “Jadi, selain untuk mengawasi hutan dari tindak kriminal ‘illegal logging’ juga sekaligus sebagai alat untuk memonitor keberadaan satwa di kawasan hutan,” kata Agus menjelaskan. Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kawasan Hutan secara virtual itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang memimpin rakor mengatakan peningkatan kawasan hutan menjadi hal yang utama. Pemanfaatan teknologi dapat langsung memantau perekaman data secara gambar maupun suara, untuk dapat membuat data yang lengkap mengenai aktivitas hutan kita di Indonesia. Termasuk pantauan aktivitas ilegal yang terjadi di hutan. CEO Huawei Indonesia, Jacky Chen, mengatakan sebagai penyedia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lembaganya berkomitmen terus mendukung Indonesia dalam mengantisipasi tantangan dan peluang melalui pemanfaatan teknologi. “Selama masa pandemi, kami juga telah mengontribusikan teknologi kecerdasan buatan dan ‘cloud’ bagi dunia kesehatan dan pendidikan,” kata Jacky. (*) Editor : Edi Faisol
Pembangunan ‘Jurassic Park’, Walhi : membahayakan ekosistem Komodo
Papua No.1 News Portal Jakarta, Jubi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan menghentikan proses pembangunan ‘Jurassic Park’ di daerah konservasi komodo Pulau Rinca, Porvinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan ‘Jurassic Park’ dinilai telah mengganggu dan mengancam ekosistem Komodo sebagai salah satu satwa langka yang dilindungi. “Meminta KLHK untuk segera turun ke para pihak untuk mengatakan ini dihentikan dulu segala proses pembangunan di Pulau Rinca dan kembali ke fungsi pulau Rinca sebagai kawasan konservasi Komodo,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang, Senin (26/10/2020). Baca juga : Masyarakat Pariwisata menolak proyek Jurassic Park di Pulau Rinca Perdagangan komodo diduga melibatkan jaringan internasional Penduduk pulau Komodo menolak relokasi Umbu menilai Pulau Rinca tak memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang dipikirkan pemerintah. “Sedangkan pembangunan ini justru akan membahayakan ekosistem Komodo sebagai satwa yang dilindungi,” kata Umbu menambahkan. Ia menuding langkah pemerintah membangun telah membuktikan konservasi Pulau Rinca akan lebih didominasi kepentingan pariwisata. “Kalau kami melihatnya fenomena itu membuktikan kekhawatiran kita di awal, soal bahwa proses menjadikan kawasan konservasi Pulau Rinca di dalamnya juga masuk urusan-urusan wisata yang berbasis pada infrastruktur skala besar,” kata Umbu menjelaskan. Menurut dia, pemerintah saat ini justru lebih nyaring mempromosikan Pulau Rinca sebagai wisata premium ketimbang menjaga wilayah itu demi kelangsungan hidup satwa Komodo. Hal ini terbukti dengan sejumlah video kampanye yang lebih banyak menampilkan proses pembangunan wisata seperti hotel daripada pusat penelitian di wilayah itu. Selain itu, Umbu turut heran, rencana pemerintah untuk membangun pusat penelitian di Pulau Rinca justru bersamaan dengan pengembangan pusat wisata di pulau itu. Seharusnya pemerintah mestinya fokus untuk mengerjakan salah satu saja, alih-alih melakukan dua hal secara bersamaan. “Kita agak skeptis kalau mengatakan itu dibangun pusat penelitian. Karena bagaimana mungkin, satu ekosistem langka itu digabungkan konsepnya, penelitian dan wisata,” katanya . Selain meminta KLHK turun tangan, Walhi secara tegas juga mendesak pemerintah sementara menghentikan secara total proses pembangunan di Pulau Rinca. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Taman Komodo ditutup selama pembangunan ‘Jurassic Park’
Papua No.1 News Portal Jakarta, Jubi – Taman nasional Komodo ditutup selama pembangunan ‘Jurassic Park’ secara resmi lewat Surat Pengumuman yang dikeluarkan Balai Taman Nasional Komodo, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Minggu (25/10/2020) kemarin. Dalam pengumuman itu penutupan berlaku di Resort Loh Buaya, SPTN wilayah I Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, selain itu akan dievaluasi setiap dua Minggu sekali. “Penutupan dilakukan per hari ini, Senin (26/10/2020) hingga 30 Juni tahun depan,” tulis kutipan surat yang telah diteken Kepala Balai, Lukita Awang Nistyantara. Lukita membantah penutupan tersebut merupakan buntut dari ramai di media sosial foto komodo dan truk yang berhadap-hadapan. Dia menyebut bahwa penutupan dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah proses pembangunan wisata di Pulau Rinca. Sejumlah fasilitas yang saat ini dibangun di pulau itu meliputi dermaga, pusat informasi wisatawan, jalan komodo, hingga penginapan. “Sedang penataan kawasan. Untuk memaksimalkan penjagaan itu untuk wisatawan nanti bisa datang Loh Liang,” kata Lukita menambahkan. Baca juga :Perdagangan komodo diduga melibatkan jaringan internasional Rencana penutupan pulau Komodo harus mengacu regulasi Sampah Taman Nasional Komodo 650 Kg perhari Ia memastikan bahwa proses pembangunan itu tetap memperhatikan keselamatan komodo di Pulau Rinca. Dia menyebut setidaknya ada 15 dari total 60 satwa komodo di Pulau Rinca yang saat ini masih kerap terlihat. Untuk memastikan hal itu, Lukita mengatakan pihaknya akan melakukan briefing harian. Briefing akan dilakukan oleh petugas, pekerja, maupun pengawas pembangunan untuk mencegah kecelakaan kerja yang berpotensi mencelakakan eksistensi Komodo. “Penutupan sementara ini akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan pembangunan sarpras wisata alam Resort Loh Buaya, STPN Wilayah I Pulau Rinca,” ujar Lukita dalam suratnya. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Konflik lahan Besipae NTT, emak-emak ditendang pria tegap
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Konflik perebutan Hutan Adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Provinsi NTT kembali memanas sejak bentrok terakhir pecah pada 18 Agustus lalu. Sebuah video yang ramai beredar di media sosial Twitter beberapa hari lalu menayangkan cuplikan konflik tersebut melibatkan beberapa perempuan oleh seorang laki-laki berbadan tegap, ada pula ibu-ibu yang dipukul hingga pingsan. “Peristiwa itu terjadi saat Satpol PP bersama preman kembali membongkar rumah warga,” kata Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, Jumat (16/10/2020). Baca juga : Sengketa lahan dikhawatirkan picu konflik horizontal Warga adat di Papua menolak perluasan lahan tambang PT Freeport Akibat sengketa lahan, PLN tanggung tunggakan Rp1,4 Miliar Menurut Arman, video itu diambil pada Rabu (14/10/2020) lalu. Sedangkan pembongkaran itu lanjutan proses pembongkaran yang sebelumnya sempat terjadi pada 18 Agustus. “Kala itu aparat gabungan dari polisi dan Satpol PP membongkar paksa tenda dan rumah warga yang tersisa di lokasi sengketa,” kara Arman menambahkan. Bentrok kembali terjadi sehari setelahnya, pada Kamis (15/10/2020) lalu. Masyarakat Adat Besipae, kata Arman, diserang oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal dari luar wilayah adat Pubabu-Besipae. “Jadi menurut kawan-kawan di lapangan, situasi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah ‘dipetakonflikkan’ antar masyarakat,” katanya. Arman menuturkan, konflik perebutan lahan adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Pemprov NTT telah dimulai sejak 1982, seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu. Proyek itu bekerja sama dengan pemerintah Australia. Untuk merealisasikan proyek, kata dia, Bupati Timor Tengah Selatan kemudian meminta masyarakat di tiga desa, Oe Kam, Mio, Polo, dan Linamnutu untuk menyediakan lahan. Permintaan itu disetujui para tetua adat setempat. Namun, sebagai syarat, para tetua adat meminta agar rumah-rumah, kebun, dan tanaman milik masyarakat yang berada di sekitar area proyek tetap dikelola masyarakat. Kontrak, ujar Arman, kemudian disetujui dan berjalan selama lima tahun sejak 1982-1987. Belakangan, saat Pemprov NTT melalui Dinas Peternakan ingin kontrak kembali dilanjutkan, masyarakat adat tegas menolak kontrak peminjaman hutan adat Pubabu itu. Menurut Arman, mereka yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITAPKK), membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae. Pada 2013, lanjutnya, penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi. Konflik mulai memanas memasuki penghujung Oktober 2017. Dinas Peternakan didampingi Satpol PP dan polisi membawa surat perintah pengosongan lahan untuk masyarakat Adat Besipae. Hutan Adat Pubabu diklaim sebagai tanah milik pemerintah provinsi. “David Manisa dan Fans Sae, dua tokoh masyarakat adat Pubabu dipaksa menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Di bawah ancaman, keduanya tetap menolak,” kata Arman menjelaskan. Sempat mereda, konflik kembali memanas tiga tahun kemudian atau Mei 2020 lalu. Kedatangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan disambut aksi protes oleh warga. Usai kedatangan Laiskodat, yang didampingi Bupati Timor Tengah Selatan, Epy Tahun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai berkantor di Pubabu. Sejumlah OPD itu antara lain, Badan Aset daerah, Dinas Pertanian, Peternakan, BPBD, hingga aparat Satpol PP dan kepolisian. Tak lama, pemerintah mulai menghancurkan dan membongkar rumah warga. Kata Arman, setidaknya 30 rumah warga adat Besipae dibongkar selama proses itu. Mereka yang kehilangan rumah, tetap bertahan di lokasi dengan mendirikan tenda di bawah pohon dan mengandalkan sumbangan warga sekitar untuk makan. “Terjadi intimidasi terhadap warga Masyarakat Adat Besipae yang menolak rumah dibongkar secara paksa. Intimidasi dilakukan oleh oknum polisi pamong praja,” kata Arman menegaskan. Dalam insiden itu, polisi juga menangkan dua warga adat Besipae. Mereka yakni, Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley 64 tahun. Sedangkan aparat dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bersiaga setelah konflik perebutan lahan antara masyarakat adat Besipae dan pemerintah setempat kembali memanas dua hari berturut-turut, 14 dan 15 Oktober lalu, di area Hutan Desa Pubabu. “Sejak kemarin ada sekitar 20-an personel dari polres dan polsek untuk mengantisipasi jangan sampai ada bentrok susulan,” kata Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Aria Sandy. Ia menyebut telah menyiagakan setidaknya 20 personel dari polsek dan polres mencegah bentrok susulan tak kembali terjadi. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Konflik lahan di Besipae NTT, tetua adat : pemerintah memecah belah
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Salah satu Tetua Adat (amaf) Besipae di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Niko Demos Manaoh mengatakan pemerintah daerah ingin memecah belah hubungan antar masyarakat. Pernyataan Niko terkait dengan bentrok akibat penolakan masyarakat terhadap alih fungsi Hutan Adat Pubabu. “Kami sama-sama orang dari situ, yang datang adalah keluarga kami. Yang menyerang itu jangan melihat itu saja bahwa ini indikasi kami ini ditunggangi, ini kalau menurut saya ini belum pastikan, tapi untuk memecah belah,” kata Niko Jumat (16/10/2020) malam. Baca juga : Penggusuran lahan proyek sirkuit Mandalika, ini temuan Komnas HAM Revisi Otsus tidak boleh hilangkan pasal masyarakat adat dan HAM Masyarakat Adat Aisnak adukan LNG Tangguh dan Pemkab Teluk Bintuni ke Gakkum KLHK Niko menyebut, sejak bentrok kembali memanas pada 14 dan 15 Oktober lalu, hingga kini setidaknya ada 47 rumah warga yang digusur dan dibongkar. Bentrok pertama kali terjadi pada 18 Agustus lalu yang mengakibatkan 29 rumah warga dibongkar. Teranyar, 18 rumah kembali dibongkar pada bentrok yang terjadi beberapa hari lalu. Niko berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT segera mengambil upaya menyelesaikan masalah tersebut. “Masyarakat adat Besipae hanya ingin pengakuan terhadap keberadaan Hutan Adat Pubabu agar dikembalikan ke masyarakat setempat,” kata Niko menambahkan. Ia meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dilakukan pemetaan ulang terhadap Hutan Adat Pubabu. Pemerintah juga harus menghentikan sementara upaya penggunaan lahan dan dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. “Pemerintah ini bahwa masyarakat di situ ingin ada pengakuan terhadap hutan adat kami. Kedua, masyarakat minta supaya Pemerintah Provinsi [NTT] betul jangan ada pembiaran terhadap kasus ini karena ini sejak 2008, karena kami melihat ada unsur pembiaran,” kata Niko menjelaskan. Konflik yang terjadi di Hutan Adat Pubabu adalah konflik panjang yang bermula sejak 1982 seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu. Usai kontrak pinjam lahan itu habis setelah lima tahun, keinginan pemerintah untuk kembali memperpanjang kontrak untuk memanfaatkan lahan di sana mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi. Kepala Biro dan Protokol Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu menyebut sejumlah warga yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah adalah masyarakat pendatang di area hutan adat Pubabu. Sementara, masyarakat adat justru menerima dan mendukung rencana pemerintah yang kembali ingin memanfaatkan lahan tersebut. “Jadi pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan itu,” ujar Marius. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Penggusuran lahan proyek sirkuit Mandalika, ini temuan Komnas HAM
Papua No.1 News Portal | Jubi, Jakarta, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan sejumlah lahan warga yang dipakai untuk pembangunan sirkuit belum dibayar oleh kontraktor. Lembaga itu meminta Presiden Joko Widodo memberikan solusi terhadap polemik lahan proyek sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. “Komnas HAM RI telah meminta Presiden RI memberikan atensi dan memberikan solusi alternatif terhadap persoalan ini, mengingat pembangunan harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kamis, (15/10/2020). Baca juga : Komnas HAM Papua menduga ada kekeliruan Protap dalam penembakan di Timika Komnas HAM Papua: TNI berjanji tuntaskan kasus penembakan dua pemuda di Mimika PAHAM Papua tolak TGPF dan desak Komnas HAM bentuk KPP HAM Beka mengatakan Komnas HAM menerima aduan dari 15 warga yang menuntut pembayaran atas 17 bidang lahan di Desa Sengkol,dan Desa Kuta dari PT Indonesian Tourism Development selaku pihak pengembang. Menurut Beka, PT ITDC menggusur masyarakat. Padahal warga merasa tidak pernah menjual lahan mereka. Sedangkan PT ITDC menggunakan hak pengelolaan sebagai legalitas untuk menggusur. “Hingga saat ini telah ada 3 bidang lahan yang digusur, 14 bidang lainnya dalam penjadwalan,” ujar Beka menambahkan. Beka mengatakan Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan selama 28 September-1 Oktober 2020 dan 12-15 Oktober 2020. Dari pemantauan itu, Komnas merekomendasikan agar PT ITDC segera membayar 3 bidang lahan yang mereka gusur. Komnas HAM juga meminta Gubernur NTB dan PT ITDC memberikan pemulihan dan rehabilitasi psikososial kepada 3 warga tersebut. Selain itu meminta agar PT ITDC dan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah di Kawasan Ekonomi Ekslusif Mandalika segera klarifikasi, identifikasi dan verifikasi data, serta dokumen terhadap sisa lahan yang akan digusur agar dapat segera menentukan mekanisme penanganan dan penyelesaian. “kami juga meminta Gubernur NTB memberikan perlindungan hak-hak warga yang terdampak pembangunan sirkuit Mandalika dan meminta Direktur Utama PT ITDC membuka dialog dengan warga dan memastikan adanya solusi alternative kepada warga yang kehilangan lahannya,” kata bek menegaskan. (*) Editor : Edi Faisol
Nekat Gelar Expo, Bupati ini siap mundur jika ada warganya meninggal akibat Covid-19
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo siap mempertaruhkan jabatanya demi kegiatan Expo dan Karnaval untuk memberdayakan ekonomi masyarakat daerahnya, meski sedang pandemi Covid-19. “Ya, saya pastikan jika ada 3-4 orang yang terkena Covid-19 kemudian kristis dan meninggal dan itu terpapar dari area Expo maka saya akan berhenti dari jabatan saya,” kata Amon, Rabu (30/9/2020) kemarin. Baca juga : Wakil ketua DPRD ini nekat gelar pentas dangdut di tengah pandemi Covid-19 Mahasiswa ini nekat mudik meski terindikasi Covid-19 Wali Kota Bekasi nekat buka tempat hiburan Ia menegaskan kegiatan tersebut sudah dipikirkam semua aspek. Ia berdalih expo dan karnaval itu digelar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Lewat Expo itu Pemkab Alor berusaha untuk mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan,” kata Amon menambahkan. Amon menilai gelaran Expo Alor dan Alor Karnaval itu memberikan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM, penjual makanan ringan dan makanan lokal di daerah itu. “Saya dapat pesan dari beberapa orang melalui SMS. Mereka menyatakan bahwa setiap bulan dapat BLT Rp600 ribu per bulan, tetapi selama Expo dalam satu hari para penjual itu mengaku dapat keuntungan sebesar Rp1 juta,” kata Amon menambahkan. Ia meminta agar beberapa pihak yang mengelar aksi demonstrasi menolak adanya expo tersebut lebih baik tak perlu melakukannya untuk kepentingan politik beberapa pihak demi tahun 2024 nanti. “Kegiatan ini untuk menyejahterakan masyarakat bukan untuk mencelakai masyarakat. Lagi pula ini hajatannya pemerintah dan masyarakat hanya terlibat di dalamnya saja,” kata Amon menegaskan. Tercatat expo yang semula akan berakhir pada Sabtu (3/10/2020) pekan depan diperpendek jangka waktunya menjadi hari ini, Kamis (1/10/2020). Kebijakan itu dilakukan untuk mempersiapkan para petani yang juga terlibat dalam expo itu guna masa tanam. “Ini bukan karena masalah Covid-19 tetapi kita mempersiapkan masyarakat kita untuk masa tanam, karena nanti kan mereka harus kembali lagi ke kampung-kampung,” katanya. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 27 September 2020, hanya ada 16 kabupaten dan kota zona hijau atau tak terdampak penyebaran Covid-19. Sebelumnya, pada 31 Mei, pemerintah pusat mencatat zona hijau itu mencapai 102 daerah kabupaten dan kota. Dari 16 daerah yang tersisa tersebut, di Nusa Tenggara Timur ada empat yakni Ngada, Sabu Raijua, Manggarai Timur, dan Belu. CNN Indonesia Editor :
Masyarakat Pariwisata menolak proyek Jurassic Park di Pulau Rinca
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta Jubi – Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat menolak pembangunan ala Jurassic Park di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mereka tak setuju proyek itu karena dikhawatirkan bakal mengancam habitat komodo. “Kami yang tergabung dari berbagai elemen pelaku wisata dan pegiat konservasi menolak tegas pembangunan geopark di kawasan Loh Buaya (Pulau Rinca),” kata anggota Formapp, Venan Haryanto, Senin, (14/9/2020). Baca juga : Penduduk pulau Komodo menolak relokasi Rencana penutupan pulau Komodo harus mengacu regulasi Perdagangan komodo diduga melibatkan jaringan internasional Menurut Venan pembangunan sarana-prasarana yang ditengarai bakal berbasis beton bertentangan dengan habitat Komodo yang ditetapkan sebagai area konservasi nasional. “Sedangkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306 Tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan alami,” atta Venan menambahkan. Ia menilai pembangunan geopark akan menghancurkan bentang alam kawasan Pulau Rinca. Hal ini diyakini tak sesuai dengan klausul pembangunan kawasan konservasi seperti yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutuanan. Selain itu, pembangunan sumur bor sebagai bagian dari sarana dan prasarana Pulau Rinca akan berdampak buruk bagi lingkungan. Keberadaan sumur bor justru akan mematikan sumber-sumber air di kawasan Pulau Rinca, yang selama ini menjadi tempat hidup satwa liar. “Pembangunan seperti itu sangat mencederai desain besar pembangunan pariwisata serta sangat merugikan kami sebagai para pelaku wisata dan masyarakat Manggarai Barat,” kata Venan menjelaskan. Pembangunan Pulau Rinca akan berpotensi mengancam sektor pariwisata berbasis alam sebagai produk utama Labuan Bajo. Lebih lanjut, pembangunan Pulau Rinca diduga hanya melayani kepentingan investor. Kepala Dinas Pariwisata NTT, Wayan Darmawa, mengatakan pembangunan Pulau Rinca mempertimbangkan keamanan bagi pengunjung wisata. “Sarana dan prasarana itu kan memisahkan area komodo dan pengunjung sehingga tidak ada kemungkinan yang membahayakan,” kata Darmawa. Menurut Darmawa pembangunan tidak menyeluruh, melainkan hanya dipusatkan di salah satu kompleks. “Di kompleks gedung yang dulu orang liar orang pegang komodo, nah pembangunan hanya dilakukan di sana,” kata Wayan menambahkan. Tercatat pada Juli lalu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (LHK) di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta. Kerja sama ini terkait rencana pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo. Melalui perjanjian tersebut, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur seperti jalan gertak elevated seluas 3.055 meter persegi; penginapan petugas ranger, peneliti, dan pemandu wisata seluas 1.510 meter persegi. Kemudian, pusat informasi seluas 3.895 meter persegi; pos istirahat seluas 318 meter persegi, pos jaga seluas 126 meter persegi; Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) melalui pemasangan perpipaan sepanjang 550 meter dan reservoir seluas 144 m eter persegi; pengaman pantai sepanjang 100 meter; dan pembangunan dermaga seluas 400 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter. (*) Editor : Edi Faisol
Sempat perpanjangan pendaftaran calon, 25 daerah tetap diisi calon tunggal
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan masa perpanjangan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah usai. Namun masih ada 25 kabupaten dan kota yang berpotensi memiliki calon pasangan tunggal. “Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten dan kota,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Senin (14/9/2020). Baca juga : Pasca 3 kasus pembunuhan, KPU Papua minta tahapan Pilkada Yahukimo tetap jalan Jika kandidat Pilkada Keerom bukan OAP, Herman Yoku akan palang Kantor KPU Warga akhirnya buka segel di KPUD, Indouw: Kami jamin Pilkada Pegaf aman Tercatat total bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada tahun 2020 sebanyak 738 pasangan. Mereka terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 612 pasangan calon bupati dan wakil bupati. “Kemudian jumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 101,” ujar Ilham menambahkan. Menurut Ilham, total pasangan yang mendaftar selama masa perpanjangan pendaftaran sebanyak 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Setelah masa pendaftaran, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya. Ilham mengingatkan agar pasangan calon tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dalam setiap rangkaian acara. “Bakal pasangan calon dan pemilih agar mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” katanya. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Pulau Bali sebagai daerah dengan zona merah Covid-19 terbanyak
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Pulau Bali menjadi provinsi dengan wilayah zona merah Covid-19 terbanyak dengan jumlah kawasan delapan daerah. Hasil analisis per 6 September 2020 zonasi merah corona atau wilayah dengan risiko penularan tinggi di Indonesia bertambah dari 65 daerah menjadi 70 wilayah. “Dan kenaikan kasus ini, tertinggi pertama adalah di Bali naik lebih dari 100 persen,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis, (10/9/2020). Menurut Wiku, Provinsi Bali sebelumnya mencacatkan sebagai wilayah dengan penambahan kasus paling tinggi di antara 34 Provinsi di Indonesia. “Bahkan, kenaikan Bali melebihi jumlah seratus persen, yakni dari 565 kasus menjadi 1.134 kasus positif,” kata Wiku menambahkan. Baca juga : Penularan Covid-19 di Kaltim tembus 5 ribu kasus Covid-19 meningkat, Provinsi ini berlakukan PSBB total Kematian akibat Covid-19 di lima provinsi naik 100 persen Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat ada lima daerah di Bali yang berpindah dari zona oranye menjadi zona merah yakni Jembrana, Badung, Gianyar, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sementara daerah lainnya di Provinsi Bali seperti Bangli, Karangasem, dan Tabanan telah lebih dulu menjadi zona merah dan tetap bertahan pada status tersebut hingga pekan ini. Perubahan zonasi dari oranye ke merah juga banyak terjadi di Provinsi Riau. Menurut data yang sama empat daerah di Riau yakni Kampar, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai juga berpindah menjadi zona merah. Sehingga tercatat ada enam zona merah di Riau. Di Jawa Timur, terjadi pengurangan zona merah dari pekan sebelumnya berjumlah sembilan daerah. Kota Batu, Tuban, dan Kota Blitar di Jawa Timur yang pekan lalu berada pada zona merah berpindah menjadi zona oranye pada pekan ini. Total zona merah di Jatim berjumlah 6 daerah. Sementara di Jawa Barat, Kota Bogor yang sebelumnya tercatat dalam zona merah berubah menjadi zona oranye. Pekan ini zona merah di Jawa Barat tersisa tiga daerah. Lihat juga: Umumkan Pasien Covid-19, Bupati Muna Dilaporkan ke Polisi “Daerah Jakarta Selatan berada di zona merah bersama dengan Kepulauan Seribu, menyisakan 4 kota administratif di DKI Jakarta pada zona merah,” kata Wiku menjelaskan. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 145.200 dinyatakan sembuh dan 8.336 meninggal dunia. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Bekas kepala BPN Denpasar bunuh diri saat hadapi kasus korupsi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Denpasar, Tri Nugraha bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri saat hendak dibawa ke Lapas Kerobokan pada Senin (31/8/2020) kemarin. Tri merupakan tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia rencananya ditahan di Lapas Kerobokan, Denpasar karena sebelumnya mencoba melarikan diri saat sedang pemeriksaan. “Ada insiden bunuh diri atas nama tersangka Tri Nugraha yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Bali terkait dengan penanganan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, Senin (31/8/2020) kemarin. Baca juga : WN Prancis pelaku pencabulan ratuan anak bunuh diri di sel Tahanan Polres Biak bunuh diri, Komnas HAM nilai Polisi lalai Densus dalami pelaku bom bunuh diri dengan ‘sel tidur’ Bunuh diri dilakukan Tri Nugraha terjadi sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu tersangka sedang digiring menuju lapas dari ruang penyidikan. Ia meminta izin untuk pergi ke toilet dan mendapat pengawalan ketat dari anggota Polda Bali. Tri kemudian meminta pengacaranya untuk mengambil sebuah tas kecil yang disimpan di loker. Setelah itu, tersangka memasuki toilet dengan membawa tas kecil tersebut. “Namun sekitar dua menit berlalu dari dalam toilet terdengar bunyi ledakan sebanyak satu kali dan setelah dilakukan pendobrakan pada pintu toilet diketahui Tersangka terluka,” kata Hari menjelaskan. Saat ditemukan penyidik, tersangka terluka di bagian dada sebelah kiri dan ditemukan senjata api di dekat tubuhnya. Dia pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit terdekat. “Namun jiwanya tidak tertolong dan meninggal dunia,” katanya. Hari menjelaskan sebelum nekat bunuh diri, Tri menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi Bali. Pemeriksaan itu berjalan sejak pagi tadi sekitar pukul 10.00 WITA. Hanya saja, saat itu penyidik belum memutuskan untuk menahan Tri. Berselang dua jam kemudian, Tri mencoba melarikan diri dengan berdalih hendak melakukan kegiatan sholat, namun tidak kembali. “Tersangka tidak ditemukan, maka Tim Penyidik melakukan konsolidasi dan sepakat untuk dilakukan penangkapan dengan menyiapkan surat perintah penangkapan,” katanya. Sekitar pukul 16.00 WIB, tersangka pun ditemukan oleh penyidik sedang berada di rumahnya. Dia pun langsung dibawa ke Kantor Kejati Bali untuk ditahan. Setelah itu, penyidik mengelar tes kesehatan untuk memasukkan Tri ke balik jeruji besi. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Bali baru menerima turis asing pada tahun depan
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Pemerintah Provinsi Bali akan membuka turis asal negara asing pada tahun 2021 nanti. Hal itu tak sesuai dengan perkiraan penerimaan kunjungan wisatawan pada 11 September. “Situasi di Indonesia tidak kondusif untuk memungkinkan wisatawan internasional mengunjungi Bali,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam keterangan resmi. Baca juga : Pandemi Covid-19, Raja Ampat hanya membuka destinasi penyelam Ini sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Jayapura yang kembali buka Tak semua tempat wisata di daerah ini kembali dibuka Menurut Wayan, pemerintah provinsi Bali memutuskan menunda pembukaan kunjungan wisatawan asing akibat belum meredanya pandemi Covid-19 di Pulau Dewata itu. Sebaliknya, untuk sisa tahun 2020, Bali fokus pada pertumbuhan pariwisata domestik yang aman. Menurut Travel and Leisure, selain itu, turis-turis Australia juga dilarang melakukan perjalanan oleh pemerintahnya, hingga tahun 2021. “Bali tidak boleh gagal karena bisa berdampak buruk bagi citra Indonesia termasuk Bali di mata dunia, yang bisa menjadi kontra produktif bagi pemulihan perjalanan,” kata Koster menambahkan. Tercatat pariwisata internasional ditangguhkan pada bulan April ketika Bali mulai melaporkan meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, Bali mengizinkan turis lokal kembali ke pulau itu pada 31 Juli. Dalam dua minggu pertama pembukaannya, diperkirakan 2.500 wisatawan tiba di Bali setiap hari dan diharuskan memakai masker wajah di depan umum dan menjaga jarak sosial. Sejak dibuka kembali untuk wisatawan lokal, Bali belum melihat kasus utama Covid-19, dengan tidak lebih dari 75 kasus baru per hari. Banyak tempat wisata di pulau itu berada di luar ruangan dan banyak akomodasi hotel berupa vila pribadi, membantu untuk menjaga jarak. Saat berita ini dibuat, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan total 4.576 kasus positif Covid-19 dan 53 orang meninggal dunia. Sementara yang sembuh mencapai 4.007 orang dan dirawat 516 orang. (*) Editor : Edi Faisol
Pungli anggota polisi di Bali ini viral di Medsos
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Dua anggota polisi di Bali diduga melakukan pungutan liar terhadap turis asal Jepang dengan dalih menilang. Turis itu diketahui menggunakan sepeda motor yang lampu kendaraannya tak menyala . Video aksi pungli itu dianggah akun Youtube, @style kenji. Dua anggota Polri tersebut diketahui berasal dari Polsek Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan diibenarkan Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar I Ketut Gede Adi Wibawa. “Itu memang betul anggota kami, anggota Polsek Pekutatan dua orang,” kata I Ketut Gede Adi Wibawa, Kamis (20/8/2020) kemarin. Baca juga : Seorang anggota polisi terluka akibat serangan OTK di Poso Kapolres Mimika : Anggota polisi tak tidak boleh jalan sendiri Pesan Kapolda baru kepada anggota polisi di Papua Ketut, mengaku langsung menindaklanjuti dengan mencari dua anggota yang ada di video tersebut. Langah itu dilakukan setelah mendapat informasi video tersebut. “Anggota yang bersangkutan langsung kami ambil keterangan dan periksa,” kata Ketut menambahkan. Menurut dia, kejadian itu terjadi pada pertengahan 2019 lalu, namun baru viral belakangan ini. Video tersebut pun diunggah pada 29 Desember 2019 lalu. Saat kejadian berlangsung, dua polisi itu sedang bertugas razia lalu lintas di wilayah Polres Jembrana sebagai salah satu pintu masuk Bali melalui jalur darat. “Saya perintahkan anggota untuk melaksanakan razia sepanjang jalan Denpasar-Gilimanuk. Mengantisipasi orang atau barang yang masuk,” katanya. Saat ini kedua anggota itu sudah diamankan di Polres Jembrana untuk menunggu proses selanjutnya. “Kami komitmen apabila anggota salah, ditindak. Sanksi melalui mekanisme sidang,” kata Ketut menjelaskan. Tercatat video memperlihatkan seorang turis asal Jepang diduga diperas anggota polisi viral di media sosial. Video berdurasi 3 menit 16 detik itu diunggah akun Youtube Style Kenji pada 30 Desember 2019 lalu. Dalam video itu, tampak sepeda motor bernomor polisi DK 3762 FO yang dikendarai pemotor dari Jepang diberhentikan anggota polisi. Anggota polisi tersebut lalu memeriksa kelengkapan surat motor turis tersebut. Dalam video itu, juga tampak seorang anggota polisi lainnya yang mengamati proses tilang itu. Anggota polisi yang menghentikan pemotor itu lalu memastikan surat kendaraan sudah lengkap, namun lampu bagian depan sepeda motor mati. Karena lampu mati, anggota polisi itu meminta turis jepang itu untuk membayar denda sebesar Rp1 juta. Turis asal Jepang itu kemudian hanya memberikan uang Rp900 ribu namun tetap diterima oleh oknum polisi tersebut. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Anggota TNI jadi bandar Narkoba, ini modus yang dilakukan
Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Seorang anggota TNI berinisial A 32 tahun bersama rekannya M 28 tahun, ditangkap Polresta Denpasar, Bali, karena menjadi bandar narkoba jenis ganja dengan barang bukti seberat 427,51 gram ” Oknum TNI tersebut saat ini masih dalam proses pemecatan karena sejak Januari 2020 desersi dari kesatuannya,” kata Kapolresta Denpasar Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Jumat (17/7/2020) kemarin. Baca juga : Istri posting di Medos, anggota TNI AD ini dikenai hukuman Anggota TNI ini diadili dengan tuduhan asusila Empat Keret lepas 10 Ha lahan , DAP Keerom minta OAP diprioritaskan jadi anggota TNI Jansen menjelaskan peran dari kedua tersangka ini adalah sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika. “Yang bersangkutan masih ditahan di Denpom Denpasar sampai menunggu keputusan tetap terhadap yang bersangkutan,” kata Jansen menambahkan. Menurut Jansen sebanyak 427,51 gram ganja dari anggota TNI itu dibawa dari Jember, Jawa Timur, dengan tujuan ke Bali melalui jalur darat. Para tersangka bisa lolos masuk ke Bali dengan modus memasukan narkoba ke dalam bola seolah-olah membawa bola mainan. Sehingga lolos pemeriksaan karena bola tersebut tidak terdeteksi. Awal penangkapan oknum TNI itu dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Moyo, Denpasar Selatan.sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Pada Senin awal pekan lalu, pukul 16.40 Wita, petugas menangkap para tersangka di Pulau Moyo Densel. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti satu paket klip berisi ganja dan penggeledahan berlanjut di Jalan Taman Pancing Densel dengan menemukan 18 plastik klip dalam kresek hitam. “Di kos tersangka Jalan Raya Pemogan Densel juga ditemukan barang bukti berupa dua plastik klip berisi ganja. Dari pengakuan tersangka barang tersebut adalah miliknya yang disuruh oleh seseorang laki-laki bernama Bonek yang tidak diketahui keberadaannya, dengan cara mengambil tempelan,” kata Jansen menjelaskan. Para tersangka diminta Bonek untuk memecah ganja menjadi beberapa klip dengan upah Rp500 ribu. Kedua tersangka dikenakan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun. Dengan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol
Kapal penangkap ikan untuk penumpang ini tenggelam di perairan Pukuafu
Papua No.1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyebutkan kapal ‘Kasih 25’ yang mengalami musibah di perairan Pukuafu merupakan kapal nelayan untuk penangkapan ikan. “Kapal yang mengalami musibah di perairan Pukuafu merupakan jenis kapal nelayan untuk penangkapan ikan,” kata Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang, Azwar, Minggu, (6/7/2020) kemarin. Baca juga : Kapal tenggelam di Nias Selatan hilangkan empat awak Lima nelayan yang tenggelam dengan kapal semang ditemukan selamat Kapal pengangkut garam tenggelam di Manggarai Barat Ia mengatakan KSOP Kupang belum mengetahui secara persis mengapa kapal menangkap ikan itu digunakan untuk mengangkut penumpang. Saat ini KSOP Kupang telah menurunkan tim penyelamat guna membantu Basarnas dalam mencari para korban yang belum ditemukan dalam musibah itu. “Jumlah penumpang di atas kapal itu juga masih belum jelas. Namun diperkirakan lebih dari 20 orang. Tim kami masih mengumpulkan data di lapangan,” kata Azhar menambahkan. Tercatat ada dua orang yang ikut dalam pelayaran bersama Kapal “Kasih 25” telah ditemukan dalam kondisi selamat. Dua penumpang itu berhasil diselamatkan saat Kapal Cepat Baharari sedang dalam perjalanan menuju Kupang. Menurut dia, dua korban yang berhasil diselamatkan saat ini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly karena kondisi kedua korban sangat lemah. Selain dua korban selamat, juga terdapat dua korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. “Kami mendapat informasi dari Basarnas ada dua orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal,” kata Azhar menjelaskan Dua korban yang berhasil diselamatkan itu yaitu Domi Doro dari Tablolong dan Nimrot dari Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kapal ‘Kasih 25’ yang berangkat dari Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, tenggelam di Perairan Pukuafu diduga akibat diterjang gelombang tinggi ketika sedang dalam pelayaran menuju Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Pada Minggu (5/7/2020) sekitar 14.00 Wita. (*) Editor : Edi Faisol
Daerah ini kirim petani belajar tanam padi di lahan kering
Papua No. 1 News Portal | Jubi Kupang, Jubi – Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengirim petani Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan belajar cara menanam padi gogo rancah di Pulau Rote, guna mengoptimalkan lahan tidur yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. “Sebagai upaya dalam mengoptimalkan lahan kosong guna meningkatkan kesejahteraan para petani sendiri,” kata Bupati Kupang, Korinus Masneo, awal pekan ini. Baca juga : Puluhan ribu hektare lahan pertanian di Sumba Timur terendam banjir Sejumlah petani di Sikka gelar ritual adat minta hujan Panen jagung di Flores Timur turun akibat ulat grayak Masneo mengatakan di daerahnya terdapat ribuan haktare lahan tidur yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akibat ketiadaan air sebagai sumber air irigasi. “Lahan tidur di Kabupaten Kupang sangat luas dan belum dimanfaatkan para petani sebagai lahan pertanian karena terkendala air yang terbatas,” kata Masneno menambahkan. Sedangkan rencana belajar menanam padi jenis gogo oleh petani sebagai studi banding belajar tentang bagaimana cara mengolah pertanian lahan tidur untuk usaha padi gogo rancah. Ia menjelaskan ribuan haktare lahan tidur di Kabupaten Kupang dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan tadah hujan seperti dilakukan petani di pulau Rote yang mampu mendapatkan hasil panen padi yang melimpah pada musim penghujan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Pandapotan Sialagan, mengatakan pengiriman petani ke Pulau Rote dilakukan pada akhir 2020. “Kami sudah memiliki agenda untuk mengirim petani ke Pulau Rote belajar bagimana mengembangkan usaha pertanian gogoranca dengan menanam padi pada lahan kering,” kata Sialagan. Ia berharap lahan pertanian di daerahnya yang belum diolah bisa dioptimalkan pada musim hujan dengan sistem padi gogo rancah. (*) Editor : Edi Faisol
Pedagang engan dites corona, ini saran pengamat
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, jubi – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo menyarankan pemerintah menutup pasar tradisional jika pedagangnya engan tes cepat dan tes usap guna mencegah penyebaran Covid-19. Ia menilai langkah tegas perlu dilakukan pemerintah terutama saat tenaga kesehatan ingin memeriksa para pedagang di pasar tradisional. “Kalau tidak mau dicek atau diperiksa lebih baik pasarnya ditutup saja,” kata Roy, Rabu, (1/7/2020). Baca juga : Pemkot Jayapura diimbau terapkan pelayanan daring di pasar tradisional Disperindagkop perketat protokol kesehatan di pasar tradisional saat normal baru Daerah ini tegaskan rapid test di pasar tradisional gratis Menurut Roy, jika tidak ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah maka dikhawatirkan pasar tradisional bisa menjadi sarang penularan baru. “Kalau tidak mau dites tinggal menunggu waktu saja sudah pasti jadi sarang penularan,” ujar Roy menambahkan. Ia menilai adanya penolakan dari masyarakat terutama para pedagang untuk tes Covid-19 bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sosialisasi tentang bahaya atau ancaman penyakit tersebut belum begitu tersentuh ke masyarakat. Meski bisa juga karena pemerintah dianggap terlalu kompromi dengan masyarakat dalam mengatasi Covid-19 sehingga kurang tegas. “Pemerintah memang kasihan sama rakyatnya tapi harus ada juga sebuah prosedur aman yang harus dijalankan,” kata Roy menjelaskan. Roy mengingatkan sejumlah pihak terkait perlu melakukan sosialisasi dengan cara persuasif kepada masyarakat sehingga dapat diterima. Langkah itu perlu dilakukan sebelum melakukan tindakan yang tegas. (*) Editor : Edi Faisol