Evakuasi 3 jenazah awak Rimbun Air terkendala cuaca

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Proses evakuasi tiga jenazah awak pesawat Rimbun Air yang jatuh di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, terhalang cuaca buruk. Sepanjang Rabu siang hingga sore, kabut dan hujan deras mengguyur lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air yang ditemukan pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut itu. Hal itu dinyatakan Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada Kantor Berita Antara, Rabu (15/9/2021). “Proses evakuasi terhalang cuaca buruk, karena dari sore Tempat Kejadian Perkara masih hujan dan berkabut,” kata Kamal. Pesawat Rimbun Air dengan nomor registrasi PK-OTW dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan dari Kabupaten Nabire menuju Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Rabu. Sejumlah warga setempat melaporkan pesawat itu jatuh di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, pada Rabu sekitar pukul 11.00 WP. Baca juga: Suku Migani Intan Jaya berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Rimbun Air Sekitar pukul 12.30 WP, tim pencari yang terdiri dari tim gabungan TNI/Polri dan pemuda gereja setempat telah mendatangi lokasi jatuhnya pesawat. Mereka menemukan tiga awal pesawat Rimbun Air telah meninggal dunia. “Tiga kru yang meninggal dalam insiden tersebut yakni pilot Mirza, kopilot Fajar dan teknisi atau mekanik Iswahyudi, kata Kamal. Kamal menjelaskan jenazah Iswahyudi dapat langsung dipindahkan dari lokasi jatuhnya pesawat, karena posisi jenazah Iswahyudi berada di bagian ekor pesawat. Hingga Rabu malam tim pencari masih berupaya mengeluarkan jenazah pilot Mirza dan kopilot Fajar dari bagian depan pesawat. Jenazah ketiga awak pesawat Rimbun Air dijadwalkan akan dievakuasi menuju Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, pada Kamis (16/9/2021) pagi. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Cabang Dinas KLH Dogiyai dan Deiyai lakukan reboisasi

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Dalam rangka menjaga lingkungan hidup, Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Dogiyai dan Deiyai bekerja sama dengan Kelompok Tani (Poktan) Bedeida, melakukan penanaman pohon cemara embun sebanyak 1.123 bibit pohon. Penanaman dilakukan di Udadimi, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, pada akhir bulan lalu. Hal ini disampaikan Kepala Cabang Dinas KLH Kabupaten Dogiyai dan Deiyai, Melkias Iyowau, pada Rabu (15/9/2021). Menurut Iyowau, kegiatan penanaman pohon di hutan rakyat dananya bersumber dari Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh pihak ketiga bersama poktan masyarakat setempat. “Kami lakukan penanaman pohon ini sebagai salah satu wujud nyata mendukung visi misi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua,” katanya. Pihaknya melakukan beberapa kegiatan yang termuat dalam Rencana Anggaran Kegiatan DPA, yakni pengadaan ATK, monitoring lapangan, kunjungan kepada poktan yang ada (terutama untuk penanaman pohon cemara embun seluas 1 ha). Selaku PPTK teknis, dirinya mengaku telah mengontrak pihak ketiga yakni CV Wetuwe Jaya yang telah berkerja sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan. “Kami berkomitmen pada program tahun-tahun mendatang juga melibatkan kelompok tani masyarakat setempat, guna menghijaukan kembali daerah-daerah yang telah gundul akibat kebakaran maupun longsor,” kata dia. Kepala Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Lukas Doo mengatakan, pihaknya sangat mendukung program penghijauan tersebut pasalnya daerah yang ia pimpin hampir sebagian tempat sudah menjadi gundul hutannya. “Kami sangat membutuhkan penghijauan. Kami sangat apresiasi atas program ini. Lanjutkan saja, itu baik sekali,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Suku Migani Intan Jaya berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Rimbun Air

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Suku Migani Intan Jaya, Papua, turut berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Rimbun Air PK OTW milik PT Intan Angkasa di Ngagindoga, Distrik Sugapa, yang merupakan wilayah adat suku Migani. “Kami suku Migani merasa kehilangan H. Mirza sebagai pilot, Fajar sebagai copilot dan Iswahyudi sebagai engineering, dan pesawatnya yang mempunyai jasa besar bagi kami warga asli, pegawai negeri, pejabat daerah, kontraktor, TNI, Polri pihak gereja dan lainnya, dari Nabire ke Intan Jaya dan sebaliknya,” kata Diakon Yeskiel Belau, Pr kepada Jubi di balik telepon selulernya, Rabu (15/9/2021). Menurut Belau yang sedang persiapan menjadi Imam Katolik Keuskupan Timika ini, pihaknya mendoakan agar ketiga kru pesawat mendapatkan tempat yang layak di surga, serta diberikan ketabahan hati kepada keluarga yang ditinggalkan. “Kami sampaikan terima kasih atas pelayanan, dan kiranya doa kami menjamin kesejahteraan arwah ketiga kru pesawat serta memberi kekuatan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, juga memberi penghiburan bagi pihak perusahaan,” kata dia. Sebelumnya, Wadanyon Yonif Mekanis 521/DY dari Pos Intan Jaya Mayor Inf Edi Dipramono mengungkapkan koordinat jatuhnya pesawat sudah ditemukan oleh helikopter carteran Satgas Elang. “Titiknya hanya 3,4 km dari bandara dan dari Pos Bilogai Satgas Yonif 501 hanya berjarak 2,2 km,” kata Wadanyon Yonif 521/DY Mayor Inf Edi Dipramono, Rabu (15/9/2021) kepada media ini, Kamis (14/9/2021. “Pesawat ini tidak membawa penumpang, hanya membawa bahan bangunan dan bahan makanan,” katanya lagi. Sekitar pukul 07.22 WP pesawat ini terlihat hendak landing di Bandara Bilogai. Namun pendaratan batal karena cuaca berkabut. Pesawat kemudian terbang lagi. “Kemudian terdengar suara seperti pohon jatuh yang sangat keras oleh pihak bandara yang berada di landasan. Diindikasikan pesawat tersebut menabrak gunung,” terang Mayor Edi. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Pesawat Rimbun Air jatuh di Intan Jaya

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pesawat Rimbun Air PK 300 milik PT Intan Angkasa yang sedang mengangkut bahan bangunan dan bahan makanan untuk pasukan Yonif 521/BY di Intan Jaya dilaporkan jatuh dan terbakar di sekitar Sugapa, Intan Jaya. Pesawat ini terbang dari Nabire sekitar pukul 06.40 kemudian hilang kontak sejam kemudian. Wadanyon Yonif Mekanis 521/DY dari Pos Intan Jaya Mayor Inf Edi Dipramono kepada media ini mengungkapkan koordinat jatuhnya pesawat sudah ditemukan oleh helikopter carteran Satgas Elang. “Titiknya hanya 3,4 Km dari Bandara dan dari Pos Bilogai Satgas Yonif 501 hanya berjarak 2,2 Km,” kata Wadanyon Yonif 521/DY Mayor Inf Edi Dipramono, Rabu (15/9/2021) kepada wartawan. Pesawat ini tidak membawa penumpang, hanya membawa bahan bangunan dan bahan makanan. Sekitar pukul 07.22 pesawat ini terlihat hendak landing di Bandara Bilogai. Namun pendaratan batal karena cuaca berkabut. Pesawat kemudian terbang lagi. “Kemudian terdengar suara seperti pohon jatuh yang sangat keras oleh pihak bandara yang berada di landasan. Diindikasi pesawat tersebut menabrak gunung,”terang Mayor Edi. Sebelumnya Kepala UPBU Nabire, Muhammad Navik mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi terkait pesawat Rimbun Air yang dinyatakan hilang kontak. Ia mengatakan pesawat Rimbun Air ini hilang kontak di sekitar Sugapa. (*) Editor : Victor Mambor

Distrik Tigi Timur akan buat perdis kenyamanan warga

Papua No. 1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua bakal membuat peraturan distrik (perdis) tentang kenyamanan daerah agar terhindar dari berbagai hal negatif yang menimbulkan kekacauan, amarah, dan dendam. Hal itu terungkap ketika dilakukan pertemuan antara Kepala Distrik Tigi Timur, Lukas Doo, dan Kapolsek Tigi Timur, IPDA Andi Mote, bersama 10 kepala kampung, kepala suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat di Tigi Timur, Minggu (11/9/2021). “Kemarin kami melakukan pertemuan menyangkut kamtibmas di wilayah Distrik Tigi Timur. Ini untuk hidup sebagai kekeluargaan tanpa ada tindakan kekerasan. Banyak orang seperti mabuk-mabukan masuk sering kacaukan dan ada lain juga,” kata Lukas Doo kepada Jubi melalui selulernya, Senin (12/9/2021). Sepuluh kampung di Distrik Tigi Timur yakni Kampung Damabagata, Edagotadi, Watiyai, Kokobaya, Daakebo, Bagumoma, Dagokebo, Ipokeugida, Waitakotu, Pekepa,Udaugida, Idaiyodagi, Bagou I, dan Bagou II. Ia mengatakan sejak distrik hadir di Tigi Timur, distrik di wilayah pegunungan tengah Papua itu belum pernah melakukan pertemuan besar-besaran terkait kenyamanan daerah sehingga seluruh komponen menyambut baik atas rencana dibuatnya peraturan distrik tersebut. “Nanti kami akan buat peraturan kampung. Jadi 10 kampung di wilayah Tigi Timur buat peraturan kampung. Selanjutnya kami buat peraturan distrik. Pokoknya tentang larangan-larangan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, salah satu pelarangan minuman keras di wilayah Tigi Timur,” ungkapnya. Salah satu poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah jika seseorang mabuk di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai, maka tak perlu melakukan pembelaan lagi. “Kalau seseorang mabuk di Waghete lalu terjadi masalah di sana, maka dia wajib menyelesaikan sendiri di Waghete. Bukan bawa ke Tigi Timur, itu kami tegas tolak. Kami mau hidup aman dan nyaman,” kata dia. Selain itu, jika terjadi masalah di salah satu RT, maka RT lain tidak berhak mengambil alih. “RT tersebut yang menyelesaikan sendiri. Kalau sampai tidak mampu maka beralih ke kepala kampung atau kepala suku lalu ke distrik,” jelasnya. “Segala tindakan yang terjadi di wilayah Tigi Timur harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku,” katanya. Di hadapan 10 kepala kampung, ia mengatakan setelah pencairan dana desa kepala kampung harus bawa ke balai desa, bukan bagi-bagi di kota atau tempat lain. “Setelah tiba di balai desa itu barulah berurusan dengan masyarakat yang bersangkutan dan pembagian harus rata sesuai dengan rencana anggaran belanja,” katanya Baca juga: Bupati Deiyai percayakan anak muda 28 tahun jadi Camat Tigi Timur Tokoh perempuan Distrik Tigi Timur, Naomi Edowai, menyatakan sangat mendukung atas keinginan pemerintah distrik maupun 10 kampung untuk membuat peratiran distrik. Sebab hal itu salah satunya guna menyelamatkan generasi muda yang kebanyakan meninggal dunia karena mengkonsumsi minuman beralkohol. “Kami sangat mendukung. Peraturan ini harus segera dibua, jangan terlalu lalu. Kita lihat setiap hari ada mabuk-mabukan, bikin keonaran, sehingga harapan hidup makin menurun. Juga banyak permasalahan yang mestinya dibuatkan aturan lalu disosialisasi supaya ada perubahan,” ucapnya. (*) Editor: Dewi Wulandari

20 kabupaten dan kota akan ikut Pesparawi XIII se-Tanah Papua di Mimika

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Panitia Umum Pesparawi XIII memastikan sebanyak 20 kabupaten/kota akan hadir dan ikut di Pesparawi XIII se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika, yang bakal digelar pada 30 Oktober sampai 6 November 2021. Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, selaku Panitia Umum Pesparawi XIII mengatakan, berbagai hal penting berhubungan dengan pelaksanaan Pesparawi XIII se-Tanah Papua disampaikan dalam technical meeting V yang secara resmi ditutup, Selasa (7/9/2021). “Meskipun demikian, kami panitia masih membuka pendaftaran untuk kontingen dari kabupaten/kota lain yang belum didaftarkan untuk mengikuti Pesparawi XIII. Pendaftaran yang sebelumnya direncanakan oleh panitia akan ditutup pada 11 September 2021 diperpanjang hingga 14 September 2021,” ujar Johannes Rettob melalui keterangannya, Senin (14/9/2021). Ia menegaskan, setelah 14 September 2021 pihaknya tidak akan menerima pendaftaran lagi. “Nanti besok itu kita pastikan semua jumlah kabupaten kota yang hadir di Kabupaten Mimika untuk Pesparawi,” katanya. Kesimpulan dari technical meeting, lanjut dia, yaitu pihaknya akan memastikan kesiapan dari seluruh kabupaten/kota yang terlibat. “Terutama hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan seperti jumlah peserta, kategori lomba yang diikuti, berapa jumlah pelatih dan berapa jumlah resmi serta jumlah penyanyi. Ini semua kita pastikan,” kata dia. Dalam technical meeting juga dibahas beberapa perubahan kategori lomba yang diikuti peserta. “Tadinya hanya mendaftar dua ternyata berubah menjadi lima, tadi ada yang mendaftar sebelas berubah menjadi tiga. Banyak perubahan dalam technical meeting ini,” kata dia. Terpisah, Ketua LPPD Provinsi Papua, Elly Loupatty mengatakan, dari hasil pertemuan panitia sudah sangat siap. Namun selama ini Covid-19 mempengaruhi kesiapan panitia dan kontingen. “Sehingga berapa pun peserta yang hadir dinilainya sudah luar biasa,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya berani melaksanakan kegiatan ini karena diwajibkan mengikuti prokes secara ketat dan iman yang teguh. “Panitia luar biasa, kita sudah sangat siap,” ucapnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Penggunaan mahkota Cenderawasih tidak sembarangan

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Beberapa pekan terakhir sejumlah orang di Papua yang kebanyakan Orang Asli Papua (OAP) menyampaikan aspirasinya lewat media sosial, terkait rencana penggunaan mahkota Cenderawasih dalam pelaksanaan PON XX Papua nanti. Pada prinsipnya mereka memprotes dan tidak menyetujui jika mahkota Cenderawasih digunakan dalam pelaksanaan PON XX Papua nanti. Hal itu diungkapkan oleh Yakobus Odiyaipai Dumupa, salah satu Orang Asli Papua dari Suku Mee dan juga pecinta burung Cenderawasih. Menurutnya, pada umumnya ada dua alasan kenapa terjadi penolakan itu yakni pertama Cenderawasih merupakan satwa langka yang dilindungi, dan kedua Cenderawasih merupakan simbol kekhasan dan kohormatan OAP. “Menurut wasiat leluhur kami, penggunaan mahkota burung Cenderawasih wajib berpedomaan pada ketentuan adat. Penggunaan mahkota burung Cenderawasih tidak sembarangan, tidak bisa diberikan kepada siapa pun tanpa memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan adat,” katanya, Minggu (5/9/2021). Ia mengatakan, pemberian mahkota Cenderawasih berkaitan dengan ‘pemberian kehormatan’ yang dimiliki oleh OAP kepada orang lain. Orang Asli Papua sendiri dilarang menggunakan mahkota Cenderawasih secara sembarangan. “Hanya para pemimpin dan orang tertentu dengan alasan tertentu sajalah bisa menggunakan mahkota Cenderawasih. Mahkota Cenderawasih juga hanya bisa digunakan pada kesempatan tertentu, tidak bisa digunakan pada berbagai kesempatan,” katanya. Dumupa mengatakan, ia menyampaikan perasaan dan pikiran OAP terkait penggunaan mahkota Cenderawasih dalam pelaksanaan PON XX Papua, mewakili pula perasaan dan pikiran pribadinya. “Bukan dalam posisi sebagai pejabat negara atau Bupati Dogiyai. Saya hendak mewakili Orang Asli Papua, orang yang mendiami Tanah Papua dan pemilik burung Cenderawasih,” tegasnya. Ia menjelaskan burung Cenderawasih ini hanya bisa hidup dan berkembang biak di habitat aslinya. “Burung Surga ini hanya hidup di Papua, Papua Nugini, pulau-pulau Selat Tores, dan Australia Timur. Dari waktu ke waktu burung ini sedang mengalami kepunahan karena kerusakan habitat dan perburuan liar. Sebagai orang yang mencintai dan menghormati burung Cenderawasih, kondisi ini membuat kami, Orang Asli Papua, khawatir dan sedih.” Menurutnya, untuk mengobati kekhawatiran dan kesedihan OAP, pemerintah telah menetapkan burung Cenderawasih sebagai salah satu satwa yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Gubernur Papua melalui Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET tertanggal 5 Juni 2017 juga telah melarang penggunaan burung Cenderawasih sebagai aksesori, maupun cendera mata dalam setiap acara seremonial yang diadakan di Papua. “Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Bapak Gubernur yang mempunyai niat baik untuk melindungi dan menyelamatkan burung Cenderawasih ini, sebab secara adat kami mempunyai beban dan tanggung jawab untuk selalu melindungi dan menyelamatkan burung Cenderawasih,” ujar dia. Ia menyarankan, panitia PON harus menyediakan aksesori maupun cendera mata yang bisa mengganti burung Cenderawasih. “Yakni pertama dibuat mahkota burung Cenderawasih imitasi. Kedua, mahkota burung Cenderawasih diganti dengan kerajinan tangan khas Papua lainnya, misalnya noken, kalung, dan kerajinan tangan lainnya.” Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Deiyai, Naftali Magai, mengatakan penggunaan mahkota Cenderawasih dan noken anggrek ada nilai unik dari leluhur orang Papua. “Jadi soal penggunaan mahkota burung Cenderawasih itu jangan salah paham, dan jangan jual identitas Orang Asli Papua dengan sembarangan,” ucapnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Kemenkes tempatkan 53 tenaga kontrak Nusantara Sehat di Paniai

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kementerian Kesehatan RI mengirimkan 53 tenaga kontrak kesehatan program Nusantara Sehat untuk bertugas di Kabupaten Paniai, Papua. Selama dua tahun mendatang, 53 tenaga kontrak kesehatan itu akan bertugas di delapan puskesmas yang ada di Paniai. Bupati Paniai, Meki Nawipa datang ke Nabire untuk menyambut kedatangan 53 tenaga kontrak kesehatan itu. “Saya langsung terima mereka di Bandara Nabire. Kami ucapkan terima kepada saudara-saudari yang datang dari jauh untuk mengabdikan diri di Paniai menjadi tenaga medis,” ujar Nawipa kepada Jubi, Sabtu, (4/9/2021). Ia berharap semua kalangan mendukung upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan di Paniai, termasuk dengan program Nusantara Sehat. “Mari kita sama-sama bekerja sama di bidang kesehatan untuk masyarakat dan mendukung program pemerintah supaya Nusantara ini sehat dan Indonesia jaya,” katanya. Baca juga: Poliklinik RSUD Paniai dibuka kembali Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinas Kesehatan Paniai, Deki Ogetai mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. Menurutnya, tim Nusantara Sehat yang ditugaskan ke Paniai terdiri dari dokter, analis kesehatan, farmasi, ahli kesehatan lingkungan, dan ahli kesehatan masyarakat. Sejumlah 53 tenaga kesehatan itu akan ditugaskan di delapan puskesmas di Paniai. “Mereka ini akan kami tugaskan di Puskesmas Epouto, Uwaamani, Muyetadi, Bibida, Dei, Komopa, Biabomaida, dan Bogobaida,” kata Ogeitai. Baca juga: Covid-19 di Paniai mulai terkendali, bupati imbau warga patuhi prokes Ogeitai menyatakan tim itu didatangkan Kementerian Kesehatan RI, karena selama ini Kabupaten Paniai kekurangan dokter, analis, farmasi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. “Tapi itu tidak masalah, karena ini program misi kemanusiaan,” ucapnya. Menurutnya, Dinas Kesehatan Paniai sudah meminta tambahan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan sejak 2020. ”Tahun 2020, [kami] mengusulkan ke Kementerian Kesehatan, dan baru dikabulkan pada tahun 2021. Tenaga kontrak kesehatan [yang dikirimkan ke] Paniai lebih banyak dibanding seluruh kabupaten dan kota di Papua,” ungkapnya. Ia menambahkan, tim Nusantara Sehat diberangkatkan Kementerian Kesehatan pada Jumat (3/9/2021) melalui dua jalur penerbangan yang berbeda, yaitu melalui Timika dan Jayapura. “Tim akan ditampung di Guest House Paniai. Selanjutnya mereka akan mengabdi di Paniai selama dua tahun. Itu untuk memutuskan rantai kematian dan memperbaiki pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat,” ungkapnya. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Kepala Suku Besar Paniai sesalkan tindakan polisi mendorong John NR Gobai

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Kepala Suku Besar Kabupaten Paniai, Papua, Melianus Yumai mengaku menyesal dan mengutuk keras tindakan pendorongan terhadap anggota DPR Papua, John NR Gobai, pada Senin (30/8/2021), di pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. John NR Gobai didorong oleh anggota polisi ketika rakyat Papua mendatangi kantor Kejati Papua, hendak meminta kebebasan Victor Yeimo untuk melakukan pengobatan di rumah sakit, sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura belum lama ini. Menurut Melianus Yumai, John NR Gobai bukan orang biasa tetapi pejabat publik di Provinsi Papua yang mengawali karirnya dari Dewan Adat Daerah (DAD) di Paniai dan Dewan Adat Papua (DAD). “Kalau kita sebagai manusia yang berjiwa manusiawi, sebenarnya polisi tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kekerasan terhadap Pak John Gobai. Dia ini kan anggota perwakilan rakyat Papua, dia berhak tangani apalagi menggunakan hak interpelasi,” ujar Melianus Yumai kepada Jubi, Senin (30/8/2021). Yumai menegaskan, pihaknya sebagai orang adat tidak ingin mengintervensi proses hukum yang dijalankan oleh Kejati dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, namun perilaku atau tindakan anggota polisi tersebut sangat disayangkan. “Kami menyayangkan sikap anggota polisi itu. Dipersilakan masuk, namun didorong keluar secara paksa seolah tak bermoral. Dalam video itu kami tonton John diperlakukan seperti bukan manusia lagi,” ujarnya. Tokoh pemuda Meepago, Tinus Pigai, mengatakan wakil rakyat Papua saja tidak dihargai dan didorong. “Padahal hanya mau minta penjelasan tentang tujuan kedatangan masyarakat Papua yang peduli kesehatan dan keselamatan VY,” ujar Pigai. Kelakuan itu, kata dia, sebuah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat keamanan selama ini di Papua. “Dan bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi orang Papua seperti semakin menjauh bahkan menghilang dari Bumi Papua. Ternyata benar adanya, jika negara ini hanya ingin tanah dan kekayaan alam yang terkandung dalam Bumi Papua saja, bukan dengan manusianya,” tuturnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Humas Setda Paniai gelar pelatihan jurnalistik untuk tingkatkan SDM

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Setda Kabupaten Paniai, Priska You, menyampaikan kepada peserta pelatihan videografi dan jurnalistik di Aula Bagian Humas, Jumat (27/8/2021), agar mengikuti kegiatan dengan saksama. “Saya harap kita bisa ikut dengan baik, lebih baik kita harus mencuri ilmu daripada kita mencuri barang,” ujar Priska You. Menurutnya, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Paniai menggelar pelatihan jurnalistik yakni dasar-dasar jurnalistik dan videografi, untuk meningkatkan SDM agar mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menyajikan setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di era digital sekarang ini. Priska You mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sehari saja, untuk memberikan pemahaman kepada staf dan tenaga honorer, tentang videografi dan jurnalistik dalam menghadapi tugas-tugas kehumasan. “Pelatihan ini sangat penting agar staf mengetahui cara mengambil video berdurasi pendek, mengirim video melalui aplikasi WhatsApp dan memahami dasar-dasar jurnalistik, atau menulis berita yang benar sesuai dengan teori dan standar penulisan junalistik,” ujar Priska You saat memberikan sambutan. Asisten I bidang Pemerintahan, Tomas Yeimo saat membuka kegiatan mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kemampuan untuk mengerti dan memahami kaidah-kaidah dalam jurnalistik memang sangat diperlukan. “Untuk itu, segenap peserta pelatihan jurnalistik agar dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya,, agar nantinya peran dan fungsi masing-masing peserta pada bagian Humas di Sekretariat Daerah berjalan dengan lebih baik,” ujar Tomas Yeimo. Ia menambahkan, setelah ikut pelatihan ada ilmu yang terserap dan bermanfaat hendaknya tidak hanya bagi pribadi, tetapi juga bagi lingkungan kerja. “Terutama dalam menyalurkan informasi lewat tulisan-tulisan atau video-video yang memenuhi kaidah jurnalistik,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Humas Setda Paniai sebar luaskan informasi lewat media elektronik

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Guna mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai, Papua, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik yakni TV. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Paniai, Priska You mengatakan, selama ini pihaknya menayangkan hasil liputan melalui channel YouTube Kabar Pemda Paniai. Pihaknya merasa sangat terbatas sebab yang bisa mengakses hanya mereka yang memiliki smartphone yang terhubung dengan koneksi internet. “Dan itu hanya terbatas, yang bisa nonton mereka yang memiliki HP Android dan terhubung ke koneksi internet lalu bisa menonton. Maka kami mengangkat program pemerintah daerah melalui tayangan TV di kantor Bupati Paniai ini, untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang program kerja pemerintah daerah, melalui media elektronik yakni TV,” ujar Priska You kepada Jubi usai acara, Kamis (26/8/2021). Harapannya dengan adanya TV di kantor bupati maka pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, maupun tamu bisa menonton untuk mengetahui semua program kerja yang dilakukan oleh Bupati Paniai Meki Nawipa dan Wakil Bupati Oktopianus Gobai, serta sekda dan seluruh kepala OPD. “Ini program jangka pendek kami cuma membuat satu TV. Ada jangka menengah nanti di beberapa dinas akan ada TV. Dan jangka panjang bisa kita lakukan di masing-masing distrik supaya bisa diketahui oleh masyarakat setempat,” katanya. Ia mengharapkan kepada pemerintah agar bisa mengakomodir program jangka menengah dan jangka panjang demi kemajuan daerah tercinta ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paniai, Anwar H. Damanik, mengatakan pemasangan TV di kantor bupati merupakan salah satu agen perubahan dari Bagian Humas Setda Kabupaten Paniai, yang dihasilkan melalui program diklat kepemimpinan tingkat II dan III, yang diprogramkan oleh pihaknya pada 2021 ini. “Ini adalah sebuah gagasan tentang penyebarluasan informasi terkait program-program pembangunan, dan fokus pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Paniai periode 2018-2023. Banyak hal yang sudah dilakukan akan tetapi penyebarluasan informasi masih menjadi perhatian bersama,” kata Damanik. Sebagai Sekda Kabupaten Paniai, ia mengaku sangat mendukung bidang penyebarluasan informasi agar tidak ada ketinggalan informasi di era digitalisasi ini. “Kita tidak bisa ketinggalan di era digitalisasi ini. Artinya, banyak informasi tentu kebenarannya belum tentu benar, yang berkembang di tengah masyarakat. Maka dengan adanya TV ini, kita bisa melihat semua program-program yang diutamakan bupati dan wakil bupati,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

STK Touye Paapa Deiyai akan pindah ke gedung baru

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Sekolah Tinggi Katolik (STK) Touye Paapa Deiyai, akan segera menempati gedung baru yang berlokasi di Damaabagata, Distrik Tigi Timur, Deiyai. Rencana ini setelah pihak Gereja Katolik Keuskupan Timika, pihak sekolah, dan yayasan melakukan peresmian gedung baru, pada Selasa (24/8/2021), yang langsung disaksikan oleh seluruh umat Katolik dari Dekenat Kamuu – Mapia, Tigi, dan Paniai serta seluruh masyarakat lainnya. Peresmian gedung kampus yang baru bertepatan dengan HUT kampus ke-VII itu, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Distrik Tigi Timur, Lukas Doo, mewakili Bupati Deiyai Ateng Edowai, dilanjutkan dengan pemberkatan gedung kampus baru oleh enam imam Katolik dari Dekenat Kamuu – Mapia, Tigi, dan Paniai. Ketua STK Touye Paapa Deiyai, Marko Oktovianus Pekei, mengatakan selama tujuh tahun belakangan pihaknya menggunakan gedung milik SMP YPPK St. Fransiskus Xaverius Waghete, Deiyai, kemudian sesuai dengan peraturan Kepmendiknas No 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi pasal 12 ayat (1), maka harus didirikan gedung baru. “Kami baru resmikan gedung kampus yang baru, sebelumnya kami pakai gedung milik SMP YPPK Waghete hampir enam tahun. Tapi karena aturan tidak boleh kontrak-kontrak gedung maka kami dirikan gedung kampus di sini (Damaabagata),” ujar Marko Oktovianus Pekei kepada Jubi usai acara, Selasa, (24/8/2021). Ia mengatakan mulai besok, Rabu (25/8/2021) pihaknya akan mengangkut semua bahan yang ada di gedung kampus yang lama, sehingga tahun ajaran baru bisa dimulai di kampus baru. “Mulai besok semua barang akan kami drop dari Waghete ke sini. Dan tahun ajaran baru kami mulai dari sini,” ucapnya. Selain itu, pada September pihaknya bakal menggelar ujian skripsi bagi 27 mahasiswa yang sedang berada di penghujung studi. “Lalu Oktober kami akan yudisiumkan mereka dan November mereka wisuda,” ujarnya. “Kita tidak bisa tunggu gedung besar, tidak bisa tunggu uang banyak. Tapi kita akan memulai dari keterbatasan ini,” katanya. Ia menambahkan, terkadang mendengar kata pedalaman atau gunung, orang pikir daerah yang belum berubah, dan masih terisolir. Padahal banyak orang Mee menyebar ke wilayah-wilayah timur dan selatan serta utara sebagai guru, mantri, dan hamba Tuhan. Ketua Yayasan Emaawa Owaada, Yohanes You, mengatakan gedung kampus baru tersebut dibangun di atas tanah yang diberikan cuma-cuma oleh Keuskupan Timika kepada pihaknya, berukuran 120 x 120 meter. “Tanah ini aset dari Keuskupan Timika lalu diserahkan kepada kami. Itu karena STK lahir dari umat dan ditetapkan serta didukung oleh petinggi gereja Katolik, maka harus ada di tempat ini dan namanya Touye Paapa, tidak boleh nama lain,” ujar Yohanes You. Menurut mantan Wakil Bupati Paniai ini, pihaknya telah diberikan dua gedung oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Distrik Tigi Timur, ini sebagai gedung rumah tinggal dan asrama bagi mahasiswa yang datang dari jauh seperti Mimika, Intan Jaya dan Dogiyai. “Untuk asrama putra dan putri yang datang dari jauh kami sudah ada gedung, dikasih oleh Kepala Distrik Tigi Timur,” ucapnya. Ia mengatakan STK Touye Paapa baru tujuh tahun, jika diibaratkan sebagai seorang manusia maka baru kelas 1 SD, sehingga masih perlu dilakukan perawatan dari orang tua. Karena itulah, STK harus didirikan di Damaabagata untuk menggenapi impian leluhur dan Tuhan Allah. “Dalam Muspas di Paroki Diyai lahir STK ini di bawah Yayasan Emaawa Owaada. Kita ada untuk lahirkan generasi melalui pendidikan yang bermutu. Karena kita akan berubah kalau berpendidikan tinggi,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Mahasiswa STK Touye Paapa Deiyai diharap berani menggapai cita-cita

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik (STK) Touye Paapa Deiyai, Keuskupan Timika, diharapkan berani memulai untuk menggapai cita-citanya. Selain itu, mahasiswa juga diminta solid dan memiliki kontribusi nyata untuk perguruan tinggi, gereja, masyarakat, dan daerah sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai dari sang Touye Paapa (sang pemilik terang yakni Tuhan Allah pencipta alam semesta). “Jadilah mahasiswa yang menjadi harapan orang tua, bangsa dan agama. Jangan jadi mahasiswa palsu, jangan jadi mahasiswa copy paste. Teruslah belajar memperdalam pengetahuan dan kemampuan, tanamkan etos kerja yang tinggi,” ujar Pastor Dekan Dekenat Tigi, Keuskupan Timika, P. Damianus Yawina Adii, Pr ketika menggelar acara peresmian gedung STK Touye Paapa Deiyai yang baru di Damaabagata, Tigi Timur sekaligus HUT STK Touye Paapa ke VII, Selasa (24/8/2021). Pastor Yawina Adii meminta mahasiswa STK Touye Paapa Deiyai memiliki cita-cita atau menjadi visioner, sebagai generasi penerus bangsa. “Jangan jadi mahasiswa yang buat keonaran dan meresahkan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita harus menampilkan diri kita sebagai mahasiswa progresif. Yakni, mahasiswa yang peka terhadap lingkungan sekitar dan memiliki inisiatif untuk menjadi solusi atas masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kita,” katanya. Pastor Dekan Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, P. Sebast Maipaiwiyai Amamean, Pr mengatakan kehadiran STK Touye Paapa Deiyai merupakan kerinduan masyarakat, sehingga pihaknya merumuskan dalam Musyawarah Pastoral Mee (Muspasmee) di Paroki Segala Orang Kudus Diyai pada 2014 lalu, dengan tema utama pendidikan di Meuwo (tanah air suku Mee). “Maka, STK Touye Paapa sudah ada. Kini sudah tahun ketujuh. Angkatan pertama kita sudah wisudakan tahun 2020. Karena itu, kita entah tenaga pengajar maupun peserta didik harus punya Paapa (terang dari sang Ilahi),” katanya. Ia memohon doa dan restu agar dapat mengemban tugas pelayanan demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa keluarga besar Unika Soegijapranata, mulai dari para dosen, staf, karyawan, dan mahasiswa-mahasiswi seluruhnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Mahasiswa minta Asosiasi Bupati Meepago buka akses jalur laut

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Pelajar, mahasiswa dan mahasiswi asal wilayah adat Meepago atau dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya mendesak kepada pemerintah setempat agar segera membuka akses jalur laut yang ditutup pada akhir Juli 2021 oleh Asosiasi Bupati Meepago, lantaran Covid-19 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire. Untuk itu, ratusan pelajar dan mahasiswa melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Nabire pada Senin (23/8/2021). Arnoldus Kotouki, salah satu pengurus Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mee (IPPMMEE) di Jayapura meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago jangan mempersulit mahasiswa sebagai pemegang tongkat estafet masa depan. “Kami ini pengganti bapak-bapak yang sekarang tutup jalur laut. Kenapa siksa kami, kami mau kembali ke Jayapura, tempat kami berstudi. Kami sudah selesai liburan bersama orang tua. Kami desak Asosiasi Bupati Meepago segera buka jalur laut tujuan Nabire ke Jayapura,” ujar Arnoldus Kotouki kepada Jubi di balik telepon selulernya. Ia mengaku, pada dua pekan lalu dua kali kapal sandar di Pelabuhan Samabusa Nabire. Pihaknya memiliki semua persyaratan lengkap untuk berangkat, namun tidak diizinkan sehingga dua hal yang muncul yakni rugi di perkuliahan dan kecewa atas sikap pemerintah. “Kami banyak rugi, dua minggu yang lalu ada dua kapal masuk tapi kami ditolak. Semua persyaratan mulai dari tiket, rapid tes, surat vaksin dan lainnya sudah aman. Tapi kami tidak diizinkan. Ya kami rugi uang urus syarat-syarat itu, kami juga rugi perkuliahan. Tentunya kami kecewa sikap Asosiasi Bupati Meepago ini,” ujarnya. Koordinator lapangan aksi pelajar dan mahasiswa, Fransiskus Yobee mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat kepada DPRD Nabire untuk mendesak kepada Asosiasi Bupati Meepago agar mengeluarkan surat resmi kepada pihak PT Pelni. “Kami mahasiswa mendesak kepada bupati dan DPRD Meepago untuk fasilitasi kapal laut atau pesawat terbang. Jika tidak respons berarti semua kerugian akan kami tuntut ganti rugi kepada pihak Pemda Nabire dan pihak Pelni. Pada tahun ini juga ada mahasiswa yang akan wisuda, mereka harus urus itu,” kata Yobee. Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Nabire, La Halim menjelaskan, kapal milik PT Pelni yang masuk belum bisa menerima penumpang. Kapal hanya dibolehkan masuk karena mambawa barang atau bahan makanan seperti beras, mi instan atau kebutuhan lainnya. Kalau mahasiswa ingin ke kota studi di Jayapura, maka hendaknya bersabar hingga penerapan PPKM yang diberlakukan oleh Pemprov Papua berakhir pada 31 Agustus nanti. “Kalau PPKM sudah dicabut maka kapal Pelni bisa melayani penumpang seperti semua,” kata La Halim. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Dinsos Paniai salurkan beras, BST, dan BSP

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang diakibatkan pandemi, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah menyalurkan berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paniai, Agustinus Yagekouyo Kudiay, mengatakan dinasnya telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 142 ton bersumber dari pagu PPKM tahun 2021 Kemensos RI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). “Untuk beras, sesuai dengan daftar yang ada kami langsung bagikan ke masing-masing distrik. Setelah dari Nabire angkut ke Paniai, kasih turun ke Kantor Dinas Sosial, besoknya para kepala distrik dan kepala kampung datang dikawal oleh petugas PKH. Dan sudah aman semuanya,” ujar Agustinus Yagekouyo Kudiay, kepada Jubi di ruang kerjanya, Senin (23/8/2021). Ia bahkan mengapresiasi PKH atas kerja kerasnya sehingga penyaluran tepat sasaran. “Saya ucapkan terima kasih banyak kepada PKH di bawah pimpinan Alo Yeimo,” ucapnya. Sementara BST dan Bantuan Sosial Papua (BSP), kata dia, Kemensos telah mentransfer sebesar Rp 5,6 miliar kepada pihaknya melalui PT Kantor Pos setempat. Penyalurannya, lanjut dia, dari Kantor Pos diserahkan kepada Asisten II Setda Paniai, Soleman Boma mewakili Bupati Paniai Meki Nawipa, lalu diserahkan kepada Kadinsos selanjutnya kepada kepala distrik lalu ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSP), kemudian sampai di tangan masyarakat. “BTS dan BSP ini sebesar Rp 5,6 miliar lebih. Jadi uang ini Kementerian Sosial kirim melalui PT Kantor Pos selanjutnya pihak Kantor Pos bawa ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di depan Bupati Paniai melalui Asisten II, pihak Kepolisian, dan di depan para kepala distrik kami serahkan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” katanya. Ia menegaskan, pihaknya sudah sampaikan kepada para kepala distrik dan TKSP, bahwa uang tersebut diperuntukan bagi masyarakat, sehingga harus sampai kepada penerima manfaat yakni masyarakat. “Kalau ada yang sentuh, saya bilang hati-hati. Uang ini masyarakat punya. Kami di Dinas Sosial saja tidak ambil, apalagi yang bawahan mau ambil, itu tidak bisa. Maka TKSK harus berperan utama tangani urusan keuangan ini, saya harap tepat sasaran,” ujarnya. BST ini, kata dia, adalah program Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat di masa pandemi Corona, sekaligus bantuan untuk masyarakat yang berekonomi lemah. “Di sini kami melakukan pembayaran sesuai kearifan lokal, tidak berpatokan pada KTP. Hal itu setelah kami lakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Jadi menteri setujui itu. Jadi kami lakukan pembagian secara kearifan lokal. Tapi sesuai prosedur ada kepala distrik, TKSK, dan dikawal oleh aparat,” ujar dia. Koordinator Kabupaten Pendamping Keluarga Harapan (Korkab PKH) Paniai, Allo Vanki Yeimo, mengatakan bantuan beras diangkut dua tahap, yakni tahap pertama sebanyak 84,950 ton dan tahap kedua 57 ton. “Beras ini berjumlah hampir 142 ton. Diangkut dua tahap. Penyaluran kali ini berjalan aman, sudah di tangan penerima manfaat,” kata Yeimo. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI, pemerintah daerah dan aparat keamanan maupun lebih khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paniai. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Kasat Pol PP Paniai sebut pernah ditawari 30 juta per bulan oleh pebisnis togel

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Paniai, Yavet Adii, mengungkapkan ia pernah ditawari uang Rp 30 juta per bulan, oleh pebisnis toto gelap (togel) yang berbasis di Enarotali, Kabupaten Paniai. Penawaran tersebut terjadi ketika Yavet Adii dan personel Satpol PP, meminta pebisnis togel tersebut segera menutup usahanya, sebab kehadiran togel membuat masyarakat lupa berkebun, beternak, dan sebagainya karena uang didapat dengan cara instan. “Ada raja togel di Enarotali tawarkan saya mau kasih uang per bulan Rp 30 juta. Itu supaya kami tidak larang mereka berbisnis togel itu. Tapi saya tolak langsung, saya punya gaji,” ungkap Yavet Adii kepada Jubi di ruang kerjanya, Rabu (18/8/2021). Menurut dia, setelah melakukan pendataan pihaknya mendapati lima orang pebisnis togel terbesar di Paniai. Kelimanya memiliki agen hingga ratusan tempat di seluruh distrik dan kampung. “Tapi yang tawar saya uang ini dia punya agen ada 100 tempat. Ini sampai di kampung-kampung. Saya saja ditawarkan begitu, tidak tahu kalau pihak lain ditawarkan begitu lalu terima atau seperti apa. Tapi pada intinya saya tolak tawaran itu,” katanya. Lanjutnya, ada empat pebisnis togel di Paniai memiliki puluhan agen. Ia memastikan hampir tiap hari para pebisnis ini mendapatkan uang ratusan juta rupiah. “Kami tetap melakukan patroli secara rutin namun tidak pernah minta jatah,” ucapnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Sem Nawipa, mengatakan sebagai upaya pencegahan atas menjamurnya perjudian togel, pihaknya belum lama ini melakukan kampanye pelarangan minuman keras, judi dadu, dan togel. “Pelarangan itu kami lakukan dalam bentuk aksi dan kampanye yang dimulai dari Madi, sampai Kota Enarotali dengan menggunakan tiga mobil, dan empat Kijang blakos (pick up),” kata Sem Nawipa. Ia mengatakan, pihaknya masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterjemahkan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua. “Tapi kami juga sedang mencari jalan untuk membuat Perda soal pelarangan minuman keras, perjudian togel dan penyakit sosial lainnya. Harap bisa selesai tahun ini,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Lantik pengurus Sektor Pudugu Madou, KNPB wilayah Deiyai perlebar sayap

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Deiyai, Papua, terus melebarkan sayapnya. Kali ini, Rabu (18/8/2021), Sekretaris KNPB Deiyai, Melky Pekey, melantik badan pengurus Sektor Pudugu Madou. “Hari ini saya secara resmi melantik badan pengurus Sektor Pudugu Madou. Ini sebagai perluasan pergerakan menuju kemerdekaan bangsa Papua Barat,” ujar Melky Pekey kepada Jubi di balik telepon selulernya, Rabu (18/8/2021). Saat melantik, kata Pekey, pihaknya menegaskan kepada pengurus maupun anggota sektor, agar tidak terpengaruh dengan apa pun dan siapa pun. “Tugas kita jelas, menjadi medianya rakyat Papua Barat. Dan memperluas wawasan soal ideologi bangsa West Papua,” katanya. Menurutnya, pengurus Sektor Pudugu Madou yang dilantik di antaranya Feri Mote sebagai ketua, Denison Dou sebagai wakil ketua, Soa Soa Pekey sebagai sekretaris umum, dan Elimer Tekege sebagai bendahara, serta Putri Maga Mote sebagai bendahara II. “Sementara untuk bidang-bidang, Leander Tekege dipilih sebagai ketua militan dan Ruman Mote sebagai ketua militan II.” Ketua pengurus wilayah KNPB Deiyai, Step Pigai, menegaskan pengurus dan anggota sektor wajib tunduk di bawah prinsip-prinsip organisasi KNPB, dan bekerja sesuai keputusan bersama organisasi. “Agenda kerja kita jelas, rekrut massa melalui organisasi, sesuai tema pelatikan bahwa kita bangkit untuk melawan sistem kolonial Indonesia,” ujarnya. Pigai menyerukan dan mengampanyekan Mogok Sipil Nasional (MSN), sebagai cara untuk menciptakan hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. “KNPB sebagai media (gerakan] nasional rakyat Papua, akan terus melakukan kampanye dan mobilisasi guna melakukan Mogok Sipil Nasional sesuai keputusan bersama KNPB Pusat,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Dukung program pemerintah, Satpol PP Paniai bertekad basmi penyakit sosial termasuk minol

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paniai, berkomitmen mendukung penuh semua program dan kebijakan pemerintah daerah setempat, di bawah pemerintahan Bupati Meki Nawipa dan Wakil Bupati Oktopianus Gobai. Dukungan tersebut yakni dengan bertekad akan membasmi semua jenis penyakit sosial, termasuk pendistribusian minuman beralkohol (minol) oleh oknum tertentu. Hal itu diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Paniai, Yavet Adii, ketika ditemui Jubi di ruang kerjanya, Rabu (18/8/2021). Menurutnya, sebagai langkah awal, pihaknya telah merazia dan menyita makanan siap saji dan minuman kemasan yang telah kedaluwarsa dari para pedagang. “Kami juga sudah tahu penjual miras di Paniai. Ada lima orang asli Paniai yang jual, pemasoknya tinggal di kompleks Koramil, dia ini ‘raja’ lalu bagi-bagi ke agennya. Ada juga yang jual di jalan Toputo dan juga kompleks Brimob Iyaitaka. Nama-namanya juga ada ini,” ujarnya. Sedangkan penjual minol dari para pendatang, kata dia, ada di jalan tengah Iyaibutu. Namun pemasok terbesarnya telah diusir keluar dari Paniai. “Yang kaum migran ini rajanya sudah keluar dari Paniai. Katanya sekarang ada di Deiyai. Secara lisan kami sudah melakukan teguran kepada yang bersangkutan, maksudnya yang masih jual-jual itu,” ujarnya. Namun untuk menguatkan pihaknya melakukan eksekusi bongkar barang dagangan tersebut, lanjutnya, eksekutif dan legislatif wajib membuat sebuah produk hukum agar bisa menghentikan penjualan minol. “Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, antara eksekutif dan legislatif segera mengkaji dan menetapkan sebuah peraturan daerah soal pelarangan penjualan minuman keras di Paniai,” katanya. Ketua KNPI Paniai, Yus Idris Gobai, meminta pemerintah setempat agar memperhatikan kepunahan generasi penerus akibat minol. Ia meminta pemerintah segera menetapkan perda pelarangan minol, pelarangan prostitusi, dan penyakit sosial lainnya. “Sebenarnya kami ingin sekali untuk tindak tegas oknum penjual miras, cuma aturan belum ada. Biar kami tindak sesuai aturan saja. Paling tidak itu cara kami peduli dengan generasi penerus yang kita lihat tiap hari miras hingga seks bebas,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Pemerintah Distrik Mapia Utara hadir setelah 49 tahun pindah ke Bomomani

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Distrik Mapia semula berkedudukan di Kampung Timeepa, Mapia Utara. Namun karena sejumlah alasan, pada 1972 distrik ini dipindahkan ke Bomomani. Sejak saat itu, warga Mapia Utara merindukan hadirnya pemerintah tingkat distrik, yang langsung bersentuhan dengan kalangan bawah terutama soal pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa pernah melantik sejumlah kepala distrik lama maupun kepala distrik yang baru (pemekaran), salah satunya yakni Distrik Mapia Utara yang beribu kota di Timeepa, dipimpin Kepala Distrik Agustinus Tebai. Ketua tim pemekaran Distrik Mapia Tengah, Stefanus Petege, mengatakan pada 15 Agustus 2021 masyarakat Kampung Timeepa dan Kampung Gabaikunu menjemput Kepala Distrik Mapia Utara, berserta dua kepala kampung terpilih yang dilantik oleh Bupati Dogiyai. Kedua kepala kampung ini di antaranya Kepala Kampung Timeepa, Yohanes Madoo Kotouki dan Kepala Kampung Gabaikunu, Vitalis Aida Tebai. “Cukup lama sekali menunggu kehadiran pemerintah tingkat distrik, karena sejak tahun 1972 ibu kota Distrik Mapia dipindahkan dari Timeepa ke Bomomani, sejak itu sampai dengan tahun 2021 ini, maka masyarakat dengan senang hati menerima Kepala Distrik Mapia Utara dan dua kepala kampung yang baru,” ujar Stefanus Petege, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Selasa (17/8/2021). Ia berharap kepada kepala distrik dan kepada kedua kepala kampung yang baru, untuk membangun kampung agar sejahtera dan mandiri berdasarkan visi dan misi. “Harus bangun dari kampung, supaya keinginan kita bersama untuk hadirkan kembali distrik lama itu terwujud,” ucapnya. Kepala Distrik Mapia Utara, Agustinus Tebai, mengatakan sesampainya di Timeepa ia melakukan kunjungan kerja pertama ke SD YPPK Timeepa, sebagai alumni puluhan tahun silam dan juga ke SMP Negeri 1 Mapia Tengah. “Kunjungan pertama pada 16 Agustus 2021 pagi, saya menyempatkan diri berkunjung ke SD YPPK Timeepa dan SMP Negeri 1 Mapia Tengah di Timeepa. Itu karena rasa kepedulian, rasa cinta dan bangga karena saya alumni SD YPPK Timeepa, dan juga memperkenalkan diri serta mengajak siswa SD dan siswa SMP, untuk besok paginya bisa ambil bagian dalam upacara 17 Agustus 2021,” katanya. Ia juga mengaku bahwa untuk pertama kalinya mengikuti perayaan HUT RI ke-76, di halaman SD YPPK Timeepa. “Tadi untuk pertama kali saya pimpin upacara bendera di Timeepa, setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama hasil sumbangan warga,” ucapnya. “Masyarakat sumbang babi cuma-cuma kepada kami (pemerintah Distrik Mapia Utara), bukan kepada saya, dan mereka sumbang sekaligus berdoa. Harapannya agar pemerintahan bisa berjalan baik sesuai keinginan masyarakat,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Peringati kemerdekaan Indonesia, Pemkab Paniai luncurkan tiga program unggulan

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai, Papua, meluncurkan tiga program demi kepentingan masyarakat setempat. Program itu di antaranya listrik PLN dari 18 ke 20 jam menyala yang saat ini menjadi 24 jam menyala, penggunaan jaringan seluler internet generasi keempat (4G) dan penempatan 150 guru kontrak pada satuan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta penyerahan sertifikat tanah. Peluncuran ini bertepatan dengan hari jadi Republik Indonesia ke 76 tahun di halaman kantor Bupati Paniai, Selasa, (17/8/2021). Bupati Paniai Meki Nawipa mengatakan, pada bulan Maret 2021 dirinya menemui General Manager PT PLN Cabang UP3 Nabire, selanjutnya menemui DPR Republik Indonesia demi pelayanan lampu dinikmati oleh masyarakat. “Dari 18 jam nyala, kami tingkatkan lagi ke 20 jam nyala. Nah, sekarang kami bersama PLN UP3 Nabire bekerjasama naikkan menjadi 24 jam nyala,” ujar Bupati Paniai Meki Nawipa usai upacara bendera 17 Agustus 2021. Sementara untuk penyediaan sarana jaringan internet 4G, pihaknya menepati janji. Belum lama ini warga Paniai terutama di sekitar Enarotali dan Madi menikmati jaringan 4G. “Mulai tadi malam sudah dipasang, warga sudah mulai menggunakan jaringan 4G itu,” ucapnya. Ke depan, kata dia bakal ada Indihome sehingga warga bisa melakukan internetan dari rumah. Bupati juga meluncurkan penempatan terhadap tenaga guru honorer sebanyak 150 orang. Menurut dia, tenaga guru tersebut akan ditempatkan di tujuh tempat yang dipusatkan sebagai daerah pendidikan unggulan diantaranya Distrik Paniai Timur, Distrik Yatamo, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Ekadide, Distrik Aradide dan Distrik Bogobaida. “Mereka akan mengajar di sana, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan bersama. Saya minta masyarakat menerima mereka, karena hanya guru saja yang bisa menyelamatkan generasi dan mendidik anak-anak. Anak-anak yang akan mereka didik akan menjadi pemimpin di negeri ini,” ujarnya. Selain itu, Nawipa juga memberikan sertifikat tanah kepada warga terutama di sekitar wilayah Enarotali dan Madi. Ia mengatakan, jika memilliki sertifikat tanah maka segalanya aman, bahkan sertifikat tersebut akan digunakan oleh anak cucu kedepan. “Jaga dan gunakan sertifikat itu baik, karena sertifikat tanah itu amat penting dan bermanfaat bahkan bagi anak-anak kita kedepan,” katanya. Sementara, Manager PT. PLN UP3 Nabire, Manihar Hutajulu mengatakan, pengoperasian listrik di Meepago terutama tiga Kabupaten yakni Dogiyai, Deiyai dan Paniai dipusatkan di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai sehingga memudahkan untuk melakukan pelayanan. “Kami juga sampaikan terima kasih kepada masyarakat karena tak ada halangan dalam pemasangan jaringan listrik ini. Juga kepada Pemerintah, terutama Bupati Paniai, karena permohonan beliau kami laksanakan tugas dan akhirnya masyarakat silakan nikmati listrik 24 jam nyala,” ujar Manihar. Ia mengaku mesin pembangkit telah diangkut ke Deiyai sehingga tak akan ada gangguan pemadaman listrik bergilir. “Kami yakin dan jamin tidak akan ada pemadaman lagi,” ucapnya. (*) Editor: Edho Sinaga

Ketua DAP Meepago sebut Victor Yeimo adalah korban rasisme

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (Jubir KNPB), Victor Yeimo, dianggap sebagai warga sipil Papua yang menjadi korban penangkapan secara paksa oleh aparat keamanan. Pasalnya, alasan yang mendasari penangkapan dan penahanannya tidak kuat. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah VII Meepago, Marko Okto Pekei. Menurutnya, kalau alasan penangkapan dan penahanan Victor Yeimo dikaitkan dengan aksi protes rasisme, maka Victor Yeimo ialah salah satu warga Papua yang menjadi korban ucapan rasis yang terjadi di Surabaya. “Yeimo sebagai orang Papua, ras Melanesia yang menjadi sasaran ucapan rasial di Surabaya tersebut. Dengan demikian, Victor Yeimo sebagai bagian dari korban, semestinya tidak dijadikan sebagai sasaran penangkapan aparat keamanan, sebab dia bukan pelaku rasisme. Apabila penangkapan dan penahanan Victor Yeimo didasarkan atas terjadinya pengrusakan fasilitas umum, korban terluka dan bahkan korban nyawa pascaaksi protes rasisme, maka tindakan tersebut sepenuhnya ialah tanggung jawab yang bersangkutan. Di sinilah semestinya para penegak hukum harus membedakan antara perbuatan kolektif dan perbuatan oknum,” ungkap Marko Okto Pekei kepada Jubi, Senin (16/8/2021). Perbuatan kolektif saat itu, kata dia, ialah aksi protes secara damai, karena ucapan rasis di Surabaya yang ditujukan kepada Orang Asli Papua (OAP). “Sebaliknya, jikalau ucapan rasial di Surabaya tidak muncul, maka tentu tidak muncul pula aksi protes secara kolektif oleh Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua,” ujarnya. Ia mengatakan, pada situasi ini menunjukkan bahwa Victor Yeimo bukanlah penghasut, melainkan orang yang melakukan aksi protes terkait kasus rasisme. “Aksi protes pun dijamin undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sejauh itu dilakukan sambil menjaga ketertiban umum dan secara damai,” katanya. Pekei menegaskan, Victor Yeimo ialah warga sipil Papua yang menjadi korban ketika mencari ruang menyampaikan pendapat di muka umum, akibat tersumbatnya semua saluran penyampaian aspirasi rakyat. “Victor Yeimo ialah bagian dari Orang Asli Papua yang menjadi korban rasisme. Ia bukan pelaku rasisme. Ia bukan pelaku pengrusakan fasilitas umum dan bukan pula pelaku kekerasan fisik pascaaksi protes rasisme,” tegasnya. Menurut dia, kegagalan Otonomi Khusus dan penerapan kebijakan tidak prosedural, yang berakibat munculnya aksi protes rakyat. Maka hal itu tidak bisa disebut sebagai kesalahan Victor Yeimo. “Menahan dan memenjarakan Victor Yeimo ialah gaya konflik, bukan resolusi konflik, maka tentu upaya tersebut bukan berarti persoalan di Papua akan selesai. Langkah penahanan dan pemenjaraan terhadap Victor Yeimo justru akan menimbulkan pertanyaan publik, tentang sejauh mana pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum,” tuturnya. Ia menegaskan, apabila penangkapan dan penahanan Victor Yeimo dengan dalil tindakan makar, maka kasus Victor Yeimo bergeser menjadi persoalan politik dan statusnya pun menjadi tahanan politik, sebagai tanda adanya persoalan politik di Papua yang belum tuntas. Pihaknya meminta Kapolda Papua dan Kepala Kejaksanaan Tinggi Provinsi Papua untuk mengevaluasi penangkapan dan menghentikan proses hukum bagi Victor Yeimo, dan membebaskannya tanpa syarat, sebab ia bukan pelaku rasisme dan pelaku tindakan kriminal. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua sekaligus kuasa hukumnya Victor Yeimo, Emanuel Gobay SH MH, mengatakan semua upaya hukum yang dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa yang dilindungi Pasal 50 sampai dengan Pasal 74, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Maka kami menegaskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua melalui Kejaksaan Negeri Jayapura, segera menjawab permintaan pemindahan tahanan dari rutan Mako Brimob ke rutan Lapas Abepura demi memenuhi hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa,” ujar Gobay. Ia juga meminta Kepala Kantor Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua, untuk segera melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali berupaya tanamkan nasionalisme kepada siswa SD

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Dalam rangka HUT RI ke-76, Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali melaksanakan berbagai macam perlombaan di Lapangan Karel Gobai Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Kamis (12/8/2021). Danramil 1703-01/Enarotali Mayor cba (k) Marina Rumawak mengatakan, pihaknya menyelenggarakan lomba tingkat siswa SD meliputi lomba makan kerupuk, lomba memasukan pensil ke dalam botol, dan lomba balap kelereng. Selain itu, kata dia, ada lomba memasukkan bendera dalam botol, lomba pembacaan UUD 45, dan lomba menghapal Pancasila yang diikuti kurang lebih 150 siswa SD se-Distrik Paniai Timur. “Sejumlah lomba ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini kepada siswa-siswi SD yang ada di wilayah Koramil 1703-01, serta untuk memupuk rasa nasionalismenya sebagai generasi penerus bangsa,” kata Danramil 1703-01/Enarotali Mayor cba (k) Marina Rumawak kepada Jubi melalui telepon selulernya, Jumat (13/8/2021). Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali, Sertu Mambobo mengatakan perlombaan yang diselenggarakan tentunya sebagai langkah pihaknya menyadarkan generasi penerus untuk mengisi hari kemerdekaan. “Dan masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang bisa kita petik, antara lain untuk memeriahkan dan membangkitkan kembali rasa semangat dalam rangka menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia,” katanya. Menurutnya, peserta sengaja diambil dari Distrik Paniai Timur karena ini menjadi tempat paling banyak anak usia sekolah. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Damianus Magay Yogi dikukuhkan sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Pemimpin TPN-PB OPM Meepago, Damianus Magay Yogi akhirnya terpilih sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Paniai yang berlangsung selama empat hari, sejak Senin (9/8/2021) sampai Kamis (12/8/2021). Selanjutnya pada Jumat (13/8/2021), ia dikukuhkan sekaligus memimpin upacara militer perdana di markasnya. KTT tersebut dihadiri seluruh pimpinan dan ratusan prajurit TPN-PB OPM, Dewan Militer TPN-PB dan TNPB Sorong sampai Merauke. Pelaksanaan KTT merupakan instruksi dari Badan Pertahanan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Panglima tertinggi TPN-PB OPM West Papua, Damianus Magay Yogi, menegaskan pihaknya bakal meneruskan sisa perjuangan para orang tua bahkan pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. “Kita melanjutkan dan memperjuangkan sisa perjuangan para orang tua untuk merebut kemerdekaan yang hakiki dan membentuk negara Republik Papua Barat yang permanen,” kata Damianus Magay Yogi kepada Jubi usai pengukuhan, Jumat (13/8/2021). Ia meminta kepada semua pihak agar mendukung kemerdekaan bangsa West Papua, dan prajurit TPN-PB OPM yang masih bergerilya di hutan tetap sehati sejiwa menuju revolusi total. “Dengan kunci persatuan, militer West Papua akan menjawab visi besar rakyat Papua, dan saya sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua siap bertanggung jawab dan mengeluarkan surat perintah operasi gerilya dan revolusi total,” tegasnya. Ketua Panitia KTT TPN-PB OPM, Dewan Militer TPN-PB dan TNPB I, Anton Gobai mengatakan pihaknya menggelar konfrensi tersebut guna melahirkan pimpinan militer yang muda, handal, terampil, revolusioner dan berpatriotik untuk memenuhi kebutuhan revolusi serta administrasi. “Kami mengkonsolidasikan gerakan militer untuk memilih pucuk pimpinan militer Papua Barat, untuk mengindentifikasi permasalahan yang menimpa rakyat, dalam kemajuan politik perlawanan untuk kemerdekaan Papua Barat,” ujar Anton Gobai. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Tingkatkan kualitas kerja, Disnakertrans Deiyai gelar pelatihan keterampilan

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Deiyai kembali menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja untuk masyarakat Deiyai secara gratis. Kali ini Disnakertrans melatih 17 pemuda dengan keahlian las listrik. Kepala Dinas Disnakertrans Deiyai, Fabianus Mote, mengatakan pelatihan mengelas selama sepekan difokuskan pada dua bengkel las, yakni Tigidoo dan Yomeni, Distrik Tigi. “Lewat pelatihan ini kami membantu mereka terutama generasi muda yang sedang menganggur untuk mengembangkan kompetensi di bidang pengelasan,” ujar Fabianus Mote kepada Jubi, Jumat (13/8/2021). Kegiatan ini, kata Mote, merupakan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Negeri Tigi. Pihaknya bahkan menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahun untuk para pemuda, secara gratis. “Kami lakukan pelatihan ini untuk peningkatkan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan usaha dan perlindungan ketenagakerjaan,” katanya. Menurut dia, pelatihan diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 17 peserta. Masing-masing distrik direkrut tiga orang, terkecuali Distrik Tigi diambil lima orang peserta. “Jadi kami memang sangat berharap ke depan banyak anak muda yang terjun ke dunia usaha perbengkelan khusus pengelasan besi. Memang pentingnya kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja putra daerah Deiyai, sehingga dapat kami jadikan ini sebagai aset untuk bersaing dengan tenaga kerja lainnya ke depan,” katanya. Salah satu peserta pelatihan, Doni Takimai, mengaku bangga karena mereka langsung direkrut oleh instruktur untuk bekerja di bengkel las Tigidoo dan Yomeni. “Berkat pelatihan ini saya dan kawanku Marius Badii langsung diterima sebagai karyawan di bengkel las Tigidoo dan Yomeni oleh instruktur pengelasan,” kata Badii. Sekretaris Daerah (Sekda) Deiyai, Yan Giyai, mengapresiasi kontribusi Disnakertrans yang sudah melatih generasi muda, yang sedang mencari lapangan kerja. Ia berharap setiap tahun kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan. “Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, serta staf Disnakertrans karena sudah melatih putra daerah Deiyai di bidang pengelasan. Semoga bermanfaat bagi peserta untuk menciptakan lapangan kerja baru di negerinya sendiri,” kata Giyai. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Mahasiswa sebut Mimika menderita di tengah SDA melimpah

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Semenjak perusahan raksasa milik Amerika Serikat, PT Freeport-McMoRan beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua, dan Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, wilayah adat suku Amungme mulai hancur. PT Freeport-McMoRan selaku investor pemilik modal dan Pemerintah Indonesia, tidak melibatkan suku Amungme sebagai pemilik tanah, pemilik hutan, pemilik gunung dan suku Kamoro sebagai pemilik Bumi Amungsa. Hal itu dikatakan Koordinator Umum Mahasiswa Mimika se-dunia, Jhoni Kelyonek Jangkup, pada momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia, 9 Agustus 2021. Menurutnya, berangkat dari hal itu, maka masyarakat pemilik hak ulayat mulai melakukan perlawanan terhadap Freeport maupun Pemerintah Indonesia, yang secara sepihak melakukan penandatanganan kontrak karya tersebut. “Akibatnya masyarakat adat menangis dan menderita di bawah tekanan mereka. Mimika dan masyarakatnya menderita di tengah melimpahnya sumber daya alam. Lembaga adat kami yang berbicara hak-hak dasar dibungkam selama puluhan tahun hingga saat ini,” katanya, kepada Jubi, Selasa (10/8/2021). Menurut dia, terkait hal itu telah berulang kali dilakukan audiensi dengan Bupati Mimika. “Bahkan pada 9 Agustus 2021 juga dilakukan zoom meeting.” Lanjutnya, dari pengalaman konflik dengan Freeport, militer dan pemerintah selama puluhan tahun, membuat masyarakat lokal mulai merasakan perlunya suatu lembaga yang mewakili dan berbicara untuk kepentingan mereka. “Yayasan Lorentz sempat didirikan oleh kaum terdidik Amungme, yang berdiri pada sekitar 1990-an khusus untuk isu-isu lingkungan hidup.” Mahasiswa Mimika lainnya, Bartol Beanal mengatakan, menyusul kemudian didirikan Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) tahun 1994, yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat adat. Namun lembaga yang diharap bisa menyuarakan hak masyarakat itu, ambruk pelan-pelan. “Pada masa itu masyarakat adat Lokal mencoba mengingatkan para tokoh muda Amungme untuk segera membuat Musdat (musyawarah adat) untuk mengatasi hal ini (ambruknya Lemasa), tetapi tidak ada tindak lanjut sampai saat ini bahkan kapitalis dan kolonialis melalui para komprador berbagai kesatuan selalu menghambat dan menghalanginya,” ujar Bartol Beanal. Beanala menegaskan, dengan adanya PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, semua kegiatan fisik maupun nonfisik dirancang oleh Freeport dan Pemerintah Indonesia melalui pemberian dana miliran rupiah, kepada para pihak yang mengikuti kehendak mereka. Pihaknya menegaskan, PT Freeport Indonesia sebagai kapitalis dan pemerintah Indonesia sebagai kolonialis. “Pemerintah Kabupaten Mimika, Gubernur Provinsi, para elite Amungme dan Kamoro yang saat ini menjabat sebagai direktur lembaga adat buatan kapitalis dan kolonialis, serta petinggi para militer Indonesia sebagai komprador. Kamu memberi selamat untuk Hari Masyarakat Adat Sedunia tanpa memahami apa sebenarnya adat itu,” tegasnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

SMAK Aweidabi Deiyai gelar pameran hasil kreasi siswa

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Aweidabii Deiyai yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Wookebedabii Tigi menggelar pameran hasil kreasi unik dari siswa yang baru berusia sembilan tahun. Pameran ini bertema “The Paradise of SMAK Aweidabi” dan dilaksanakan pada Senin (9/8/2021). Hasil karya pameran tersebut kebanyakan berasal dari sampah di sejumlah kali yang berada di Distrik Tigi, Pasar Waghete, dan lapangan sepak bola Tomas Adii yang kerap dijadikan sebagai terminal kendaraan. Menurut ketua panitia pameran, Yanuarius Tatogo, awalnya muncul ide dari pengalaman bersama semua rekan guru yang pernah menimba ilmu di berbeda kota dan berbeda jurusan. “Kami mencoba bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan anak didik kami, bagaimana bisa mengolah kembali sampah menjadi barang yang bisa berfungsi. Seperti terlihat ada tempat foto yang indah ini terbuat dari bekas botol Aqua, kami pungut-pungut di beberapa kali dan pasar,” ujar Yanuarius Tatogo. Kepala SMAK Aweidabii Deiyai, Anton Badii mengatakan digelarnya kegiatan itu atas permintaan siswa, agar sampah-sampah yang biasa dibuang di mana-mana bisa bermanfaat. “Seperti hiasan yang dibuat oleh siswa di sini, bikin taman dan lainnya,” ujar Anton Badii. Menurut dia, sekolah tersebut baru berkembang sehingga diharapkan semua pihak yang peduli dengan pendidikan bekerja sama demi generasi penerus bangsa. “Kita pakai apa yang Tuhan ciptakan di negeri ini, karena semua yang diciptakan ini ada manfaatnya bagi kita,” kata dia. Ia mengatakan, tahun 2016 pihaknya memperoleh akreditasi B, bahkan kini sedang ancang-ancang mendapatkan akreditasi A. “Bulan depan BAN-PT akan datang untuk akreditasi A sekaligus untuk negerikan sekolah. Ini semua kerja sama antara kita,” ungkapnya. Ia menambahkan pihaknya tengah membutuhkan sarana prasarana guna menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. “Kami harap kepada pemerintah agar adanya dukungan, saat ini kami butuh sarana prasarana. Kami mau bangun gedung lagi,” ucapnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Pemkab Deiyai apresiasi kreativitas siswa SMAK Aweidabi Deiyai

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai, Papua mengapresiasi siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Aweidabi Deiyai atas kreativitas seperti mendaur ulang sampah menjadi pot bunga, hiasan dinding, hiasan taman halaman sekolah dan lainnya. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deiyai, Yan Giyai ketika membuka acara The Paradise SMAK Aweidabi pada Senin (9/8/2021). “Saya melihat di kompleks sekolah ini luar biasa, siswa bisa buat tong sampah, dinding taman dari botol Aqua bekas, menyulam noken, menjahit baju dari benang wol dan banyak macam lagi yang mereka lakukan. Ini tentunya Pemerintah Kabupaten Deiyai apresiasi, sudah menunjukkan bakat yang ada,” ujar Yan Giyai. Ia berharap kreativitas siswa tak hanya sampai di sini, namun terus menerus dikembangkan agar kelak bukan hanya memiliki ilmu yang diperoleh dari jurusan di sekolah, namun juga memiliki keterampilan yang hebat. “Saya harap ini jangan patah di sini. Harus terus-menerus dalami dan kembangkan, saya salut sekali,” ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Deiyai, Nataniel Pekei mengatakan, pihaknya menjadi payung di semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Deiyai. Namun menurut dia, kebijakan pemerintah berubah, kini telah dua tahun berkaitan dengan SMA dan SMK sudah dialihkan ke Provinsi Papua. “Walaupun kebijakan ada di provinsi namun gedung atau bangunan sekolah ada di Deiyai dan milik orang Deiyai. Ya itu aset Deiyai, tempat untuk membina, mendidik anak-anak Deiyai. Karena itu pimpinan daerah bisa pikirkan ke depan,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Marselus Tekege terpilih menjadi Ketua PSSI Deiyai

Papua No.1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Deiyai menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II dalam rangka memilih Ketua Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk periode 2021-2026. Kegiatan tersebut digelar di aula kantor Bappeda Kabupaten Deiyai, Senin (9/8/2021). Ketua Panitia Musda II PSSI Deiyai, Domininggus Badii, mengatakan yang layak pilih ada 23 klub ditambah 1 dari Asprov dan 1 suara dari Persidei. Sementara untuk keempat orang calon yakni Marselus Tekege, Lafri Pakage, Obeth Kotouki, dan Verminus Kotouki. “Dari 25 suara itu saudara Marselus Tekege memperoleh 19 suara, sedangkan Lafri Pakage dapat 1 suara, Obeth Kotouki 2 suara dan Verminus Kotouki 2 suara,” ujar Dominggus Kotouki kepada Jubi usai Musda. Dalam perhitungan suara, kata Badii, satu suara dinyatakan tidak sah karena didapati tak sesuai dengan kesepakatan pihaknya sebelum Musda digelar. “Ada satu suara yang tidak sah. Dan usai dari pemilihan itu kami langsung tetapkan saudara Marselus Tekege sebagai Ketua PSSI Deiyai periode 2021-2026,” ujarnya. Ketua KONI Deiyai Otias Edowai, menyampaikan terima kasih kepada semua klub dan pimpinan sidang karena telah mematuhi rambu-rambu organisasi hingga berjalan dengan baik. “Kita sama-sama bekerjas ama. KONI hanya mewadahi 18 cabor yang ada di Deiyai termasuk PSSI Deiyai. Memang selama ini PSSI vakum, tapi hasilnya sudah luar biasa,” kata Otias Edowai. Ia harap kepada pengurus yang baru terpilih, bisa melibatkan semua dalam proses ini agar mereka juga bisa merasakan kekerabatan dalam tubuh PSSI ini. “Saya minta panitia Musda bersama ketua terpilih susun struktur. Setelah itu saya keluarkan rekomendasi nanti ke Jayapura urus SK di KONI Provinsi Papua,” ujar Edowai. Ketua terpilih PSSI Deiyai, Marselus Tekege mengatakan, untuk menyusun struktur secara langsung ia serahkan kepada 19 klub. “Sebagai penghargaan saya minta kontribusi pikiran dari klub yang memilih saya untuk menyusun struktur,” kata Tekege. Selanjutnya, ia akan memanfaatkan pemain-pemain lokal asli Deiyai jika ada pertandingan-pertandingan resmi. “Saya janji, kita tidak akan ambil pemain-pemain dari kabupaten tetangga,” ucapnya. “Itu karena Deiyai ini memiliki gudang pemain bola. Ya kita manfaatkan produk lokal saja,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Pemkab Paniai kirim lima pelajar studi ke Amerika

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai mengirim lima pelajar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Oregon State University, Amerika Serikat. Nantinya, mereka akan belajar di masing-masing jurusan yang berbeda. Bupati Paniai Meki Nawipa mengatakan kelima mahasiswa tersebut awalnya diasuh Yayasan Pelayanan Antarbudaya (YPA-Papua) melalui program yang ia canangkan yakni Paniai Intensive Training (PAINTING) sejak 2019 lalu. “Hari ini saya lepaskan lima siswa angkatan pertama yang diasuh oleh YPA-Papua. Kelima siswa ini akan kuliah di Oregon State University Amerika Serikat,” ujar Bupati Paniai Meki Nawipa, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Jumat (6/8/2021). Kelima calon mahasiswa itu di antaranya Melkias Gobay mengambil jurusan Plantation (Perkebunan), Irneka Kudiai jurusan Internasional Business (Bisnis Internasional), Jackline A Gobai jurusan Pharmacy (Farmasi), Seatiel Gobai (bisnis administrasi) dan Michael Bunai jurusan Agriculture (Pertanian). Menurut Bupati Meki, Pemda Paniai akan berkomitmen memproduksi sumber daya manusia (SDM) yang andal demi masa depan daerah tercinta. “Pemda Paniai bayar penuh empat tahun. Kita mau mereka sekolah bagus di Amerika. Pemda Paniai di pemerintahan saya berkomitmen akan membiayai penuh,” ujar Nawipa. Ia menargetkan tahun 2022 dan 2023 pihaknya menuntaskan semua biaya kuliah, biaya hidup dan lainnya. “Pokoknya biaya kuliah, biayai hidup dan lainnya selama empat tahun di Amerika kami tanggung jawab penuh,” ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Paniai Andreas Degei, mengatakan dalam program ini pihaknya mulai berupaya untuk membangun SDM asli Papua asal Paniai. Hal ini diwujudkan dengan memfasilitasi pelajar-pelajar terbaiknya untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri di Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. “Mereka juga dibina untuk membangun karakter. Kita harapkan dengan pembinaan ini, para pelajar OAP bisa beradaptasi di Amerika dengan budaya di sana, serta mampu menyelesaikan studi tepat waktu sehingga bisa kembali ke tanah air untuk membangun daerah,” kata Degei. Ia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan YPA-Papua guna menyiapkan SDM untuk kuliah di mana saja, sehingga diharapkan memiliki potensi yang luar biasa dan mengambil program studi yang sangat dibutuhkan. “Terima kasih kepada YPA -apua sudah siapkan anak-kami kami. Hari ini kita lepaskan,” katanya. Ketua YPA Papua, Ayub N. Fouw, mengatakan sesuai perjanjian dengan Pemkab Paniai maka diwujudkanlah dalam setahun menyiapkan lima orang siswa yang segera kuliah di Amerika. “Kami sudah siapkan, dan terima kasih Pemda Paniai sudah percayakan YPA untuk membina dan menyiapkan anak-anak Paniai,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Danramil 1703-01/Enarotali sosialisasi pemasangan bendera Merah Putih

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Dalam rangka menyongsong HUT RI ke-76, Danramil 1703-01/Enarotali beserta Pabung Kodim Persiapan Paniai dan Danramil Bibida beserta 13 anggota melakukan sosialisasi pemasangan bendera Merah Putih di depan rumah warga sipil setempat. Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa, (3/8/2021) di seputaran Kota Enarotali, Paniai, Papua. Danramil 1703-01/Enarotali Mayor cba (k) Marina Rumawak kepada Jubi mengatakan, pemasangan bendera untuk membangun jiwa patriotisme dan jiwa yang cinta dengan tanah air. “Karena dalam pelaksanaan sosialisasi kami masih banyak menemukan atau melihat di setiap rumah-rumah masyarakat banyak yang belum memasang bendera Merah Putih,” kata Mayor cba (k) Marina Rumawak, Rabu (4/8/2021). Kata Rumawak, pihaknya menyiapkan bendera sebanyak 550 helai untuk dibagikan kepada warga sipil. “550 helai bendera Merah Putih kami bagikan ke masyarakat di sekitar Pasar Enarotali, jalan menuju Bbndara, Madi, dan Distrik Bibida,” katanya. Rumawak menyampaikan mengibarkan bendera Merah Putih dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-76 adalah suatu wujud mencintai tanah air, dan mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang demi membela tanah air dan Sang Merah Putih dari penjajah-penjajah terdahulu. “Maka dengan adanya kegiatan ini kami juga membangun dan membangkitkan kembali semangat masyarakat dalam berbangsa dan bertanah air,” katanya. Salah satu warga Enarotali, Mulyadi mengatakan dirinya telah melakukan pemasangan bendera Merah Putih di depan rumahnya atas perintah Danramil 1703-01/Enarotali. “Memang benar awalnya saya tidak pasang itu (bendera) tetapi TNI datang ke sini sosialisasi pemasangan bendera Merah Putih. Sekarang saya sudah pasang,” kata dia. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Wabup Deiyai: Saya tak pernah bicara soal otsus lanjut atau tidak!

Papua No. 1 News Portal | Jubi Deiyai, Jubi – Wakil Bupati (Wabup) Deiyai, Hengky Pigai, menegaskan sepanjang dirinya menjabat sebagai orang nomor dua di Kabupaten Deiyai tak pernah bicara soal otonomi khusus [otsus] Papua apalagi sejumlah dampak-dampaknya, entah positif ataupun negatif. Pernyataan ini disampaikan Wabup Hengky Pigai lantaran beredarnya foto maupun berita dari media online yang menunjukkan seolah ia mendukung lanjutan Otsus Papua tersebut. “Sepanjang ini saya tidak pernah bicara soal otsus. Saya juga tidak pernah diwawancarai oleh wartawan siapapun soal otsus itu. Jadi saya tegaskan tidak pernah saya bicara tentang otsus,” ungkap Hengky Pigai, Selasa (3/8/2021). Soal otsus, menurut Pigai, kedaulatan rakyat menjadi penentu apakah otsus di Provinsi Papua akan dilanjutkan atau tidak. Namun beberapa waktu lalu RUU Otsus telah disahkan oleh DPR Republik Indonesia menjadi UU Otsus Papua. “Kalau otsus lanjut atau tidak itu menurut saya kembali ke rakyat. Bukan kami pimpinan daerah yang arahkan,” katanya. Dalam postingan foto wajah Wabup Deiyai di Facebook akun bernama Aisake Molasi menulis “Otsus adalah salah satu roh untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Papua untuk meningkatkan perekonomian di Deiyai”. Atas postingan foto dan berita itu, Pigai menegaskan ada permainan dari pihak tertentu yang hendak mengacaukan kondisi daerah di mana Deiyai sedang berada dalam keadaan aman. “Saya duga ada lawan politik ataupun dari pihak intelijen yang kerjanya hancur senggol sana senggol sini yang buat supaya di antara kita saling mengadu domba. Jadi sekali lagi saya tegaskan hal itu saya tidak pernah bicara atau diwawancarai,” tegasnya. Baca juga: DPRD Deiyai desak para bupati di Meepago satukan persepsi tetapkan tapal batas Sementara, Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa, juga turut mendukung pernyataan bantahan Wabup Deiyai itu. Menurut dia, pihaknya telah mengetahui siapa sebenarnya yang menyebarkan informasi bohong itu. “Itu hoax. Pak Wakil Bupati tak pernah bicara. Tapi sesungguhnya kami sudah tahu. Itu kerjaan kelompok cacing kepanasan,” katanya tegas. Ia berharap semua pihak agar tak boleh terprovokasi dengan informasi yang disebarkan oleh pengacau keamanan itu. “Saya harap masyarakat, terutama para pemuda, tetap tenang saja,” ucapnya. (*) Editor: Dewi Wulandari

Poliklinik RSUD Paniai dibuka kembali

Papua No. 1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Direktur RSUD Paniai, dr. Agus, mengatakan pihaknya telah membuka kembali pelayanan kesehatan di Poliklinik Umum RSUD Paniai sejak Senin (2/8/2021) setelah pelayanan ditutup sementara dan dialihkan ke Puskesmas Enarotali. “Kami sudah buka kembali poliklinik RSUD Paniai. Itu berdasarkan surat edaran Bupati Paniai Nomor 440/009/Satgas-C19/2021 bahwa penyebaran Covid-19 di Paniai mulai terkendali,” ujar dr. Agus kepada Jubi melalui selulernya, Selasa (3/8/2011). Menurut dia, waktu operasional melalui loket RSUD Paniai selama jam kerja yakni mulali pukul 08.00 hingga 12.00 Waktu Papua, setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu. “Ya tapi pelayanan di poliklinik ini sementara kami layani hanya pasien yang keluhan sedang-berat seperti kasus emergency atau gawat darurat serta pengambilan obat program TB dan HIV saja,” ujarnya. Bagi pasien rawat jalan dengan keluhan ringan, ia menyarankan agar bisa melakukan pengobatan di Puskesmas Enarotali. Ia menyarankan setiap pasien yang datang berobat wajib mematuhi protokol kesehatan, terlebih memakai masker. “Kemungkinan kami akan evaluasi lagi setelah melihat perkembangan Covid-19 ini di sini (Paniai),” ucapnya. Baca juga: Covid-19 di Paniai mulai terkendali, bupati imbau warga patuhi prokes Pada tanggal 1 Agustus 2021, Bupati Paniai, Meki Nawipa, kepada Jubi mengatakan terkendalinya Covid-19 di kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua itu, sehingga ia telah membuka akses penerbangan, transportasi darat, sekolah, perekonomian, dan lainnya namun tetap melakukan protokol kesehatan yang ekstra ketat. Terkait pelayanan kesehatan, menurut orang nomor satu di Kabupaten Paniai ini, pelayanan vaksinasi tetap dilakukan di kantor Dinas Kesehatan setiap hari pada jam kerja. “Bagi masyarakat yang mau periksa swab antigen dilakukan di RSUD Paniai dan Puskesmas Enarotali,” ucapnya. “Pemeriksaan swab antigen bagi masyarakat yang memiliki e-KTP Paniai tidak dikenakan biaya, namun bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP Paniai dikenakan biaya Rp150 ribu,” kata Bupati Paniai,Meki Nawipa. (*) Editor: Dewi Wulandari

Bupati Paniai sekolahkan anak yatim piatu ke Jayapura

Papua No. 1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua di masa mendatang, Bupati Paniai, Meki Nawipa, mengirimkan enam orang anak yatim piatu untuk bersekolah di Jayapura. Enam anak tersebut diterbangkan dari Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai, menuju Sentani, Jayapura, Kamis (29/7/2021). Bupati Meki Nawipa mengatakan keenam anak itu berasal dari daerah terluar kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua tersebut, yakni Degewo, Siriwo, dan Youtadi. Sebelumnya ia juga telah mengirimkan sejumlah anak Paniai untuk bersekolah di Sekolah Harapan Papua, Sentani, Kabupaten Jayapura. “Mereka ini tidak punya bapak dan tidak punya mama (ibu). Saya lakukan ini demi sumberdaya manusia Paniai kendepan,” kata Bupati Meki Nawipa, kepada Jubi, Senin (2/8/2021). Selain itu, menurut Nawipa, juga mewujudkan apa yang pernah ia janjikan di bidang pendidikan pada masa kampanye tahun 2018 lalu. “Saya pertaruhkan semua ini sebagai pimpinan negeri ini untuk melihat anak negeri Paniai yang berdomisi di balik gunung supaya menjadi tuan di tanah sendiri pada 20 tahun yang akan datang,” katanya. Ia mengatakan meski saat berangkat keenam anak itu naik pesawat tanpa alas kaki (sepatu dan sandal) ia yakin mereka akan menjadi pemimpin daerah pada suatu ketika. “Hari ini kalian naik pesawat dengan kaki kosong. Saya tunggu kamu enam untuk kembali sebagai pemimpin di Paniai pada 20 tahun mendatang,” ungkpanya. Meki Nawipa menambahkan sebagai pemimpin negeri ia pertaruhkan semua, untuk menata Paniai sesuai motto Paniai. Ia mengatakan semua warga negara wajib mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak sehingga dalam proses pembelajaran tak boleh memilih dan memilah orang. “Keenam anak ini akan pendidikan layak sekolah internasional di Sentani,” katanya. Baca juga: Covid-19 di Paniai mulai terkendali, bupati imbau warga patuhi prokes Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Paniai, Andreas Degei, mengatakan membangun SDM tak kalah penting dengan membangun infrastruktur, namun SDM perlu berbudi pekerti. “Pendidikan itu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab Paniai adalah bekal untuk masa depan bagi mereka yang tekun,” kata Degei. (*) Editor: Dewi Wulandari

Covid-19 di Paniai mulai terkendali, bupati imbau warga patuhi prokes

Papua No.1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Paniai dikabarkan mulai terkendali, namun aktivitas pemerintahan dan masyarakat tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal itu dikatakan Bupati Paniai, Meki Nawipa kepada Jubi, bahwa pihaknya telah membuka akses penerbangan yang akan masuk atau keluar Enarotali, tetapi wajib memperhatikan aturan bagi pelaku perjalanan domestik yakni telah melakukan swab antigen negatif dan mengantongi kartu vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. “Sementara transportasi darat entah pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang kembali berjalan normal,” ujar Bupati Paniai Meki Nawipa, Minggu (1/8/2021). Terkait pelayanan kesehatan, menurut orang nomor satu di Kabupaten Paniai ini, pelayanan vaksinasi tetap dilakukan di kantor Dinas Kesehatan setiap hari jam kerja. “Bagi masyarakat yang mau periksa swab antigen dilakukan di RSUD Paniai dan Puskesmas Enarotali,” ucapnya. “Pemeriksaan swab antigen bagi masyarakat yang memiliki e-KTP Paniai tidak dikenakan biaya, namun bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP Paniai dikenakan biaya Rp 150 ribu,” katanya. Aktivitas perekonomian di pasar, kios, dan rumah makan dapat beroperasi secara normal namun patuh pada prokes, sementara aktivitas ibadah di tempat wajib perhatikan protokol kesehatan. “Proses belajar mengajar di sekolah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan ketentuan 50 persen dari kapasitas ruang kelas. Teknisinya diatur oleh masing-masing guru,” katanya. Nawipa juga meminta agar semua pegawai ASN dan honorer, segera kembali melaksanakan aktivitas kerja di kantor dengan mematuhi prokes. Juru bicara Covid-19 Paniai, dr. Laswan Siallagan mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap aktivitas masyarakat. “Kami dari Satgas Covid-19 Paniai meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah, mengantisipasi, dan mengatasi aktivitas masyarakat yang berpotensi terhadap peningkatan penyebaran Covid-19 di Paniai tercinta,” katanya. Ia mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat agar tetap mematuhi prokes 5M yakni memakai masker, mencuci kampung, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Pemkab Puncak diminta bangun gedung permanen asrama mahasiswa di Nabire

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Tokoh pemuda asal Kabupaten Puncak, Penehas Wandagau meminta Pemerintah Kabupaten Puncak membangun gedung permanen asrama bagi para mahasiswa asli Suku Damal yang berasal dari Kabupaten Puncak dan berkuliah di Kabupaten Nabire, Papua. Permintaan itu disampaikan karena bangunan berbahan kayu yang dibangun pertama kali pada 1999 sering kebanjiran. Saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Senin (26/7/2021), Penehas Wandagau menjelaskan bangunan asrama mahasiswa Damal saat ini adalah bangunan berbahan kayu dan berlantai semen yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat Damal yang berada di Nabire pada 1999. Bangunan itu dibangun di tanah dari Pemerintah Kabupaten Nabire kepada para mahasiswa Damal di sana. Bangunan tahun 1999 telah rusak, sehingga sejak tahun 2018 sejumlah mahasiswa Damal di Nabire telah meminta Pemerintah Kabupaten Puncak membangun gedung asrama baru yang permanen. Para mahasiswa itu bahkan pernah berjalan kaki dari Paniai ke Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak. Baca juga: DPRD minta rencana vaksinasi COVID-19 di Puncak dibahas bersama dulu “Setelah mereka berdemonstrasi, Bupati [Puncak] sempat berjanji untuk meletakkan batu pertama untuk pembangunan asrama. Akan tetapi, sampai sudah dua tahun, [Bupati] belum merealisasikan janjinya terhadap mahasiswa Damal di Nabire,”kata Wandagau. Wandagau menjelaskan para mahasiswa Damal akhirnya memperbaiki sendiri asrama mereka pada Mei 2021. Perbaikan asrama itu dilakukan secara swadaya oleh mahasiswa Damal di Nabire, dengan bantuan sejumlah warga Nabire. Wandagau mengatakan saat itu para mahasiswa Damal dibantu berbagai komunitas yang ada di Nabire. “Seharusnya Pemerintah Kabupaten Puncak sebagai pemilik aset merasa malu dengan cara seperti itu. Karena itu sejarah baru di Kabupaten Puncak, mahasiswa bangun asrama dari uang hasil penggalangan dana mereka sendiri,” ujarnya. Baca juga: Pemkab Puncak belum punya mekanisme pulangkan pengungsi Wandagau mengatakan Pemerintah Kabupaten Puncak harus segera membangun asrama permanen, karena jumlah mahasiswa Damal di Nabire semakin banyak. Apalagi, asrama yang saat ini ada kerap terkena banjir. Salah satu alumni Universitas Satya Wiyata Mandala, Denius Murib mengatakan jumlah mahasiswa asal Kabupaten Puncak di Nabire semakin banyak, dan berasal dari berbagai daerah di Puncak. Karena tidak tertampung di asrama mahasiswa Damal, mereka tinggal di kos-kosan atau tinggal bersama kerabatnya. “Kami sudah pernah melakukan demonstrasi di Ilaga, tetapi tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Puncak,” katanya. Murib mengatakan Pemerintah Kabupaten Puncak jangan mengumbar janji kepada mahasiswa, dan meminta pemerintah segera membangun gedung permanen asrama mahasiswa asal Kabupaten Puncak. “Kami ini aset Pemerintah Kabupaten Puncak. Jangan menelantarkan kami dengan cara yang tidak manusiawi. Tidak hanya asrama Damal, kami [yang berasal] dari Sinak, Agandugume, dan Pogoma juga tinggal tercecer [di Nabire],” katanya. Editor: Aryo Wisanggeni G

DPMK Dogiyai diminta siapkan pelantikan kepala kampung terpilih

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kabupaten Dogiyai diminta agar segera menyiapkan proses pelantikan terhadap 76 kepala kampung yang terpilih secara pada 7 Juli 2021. Hal itu dikatakan Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa melalui keterangan persnya pada Sabtu (24/7/2021). Dumupa meminta panitia pemilihan dan DPMK segera menyiapkan pelantikan itu. “Saya sudah perintahkan panitia pemilihan dan DPMK untuk menyiapkan proses pelantikan, agar segera dilakukan pelantikan,” ujar Dumupa. Dumupa menyatakan 76 kepala kampung telah terpilih secara demokratis dalam Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) yang dilaksanakan pada 7 Juli 2021. Mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat di masing-masing kampung, tanpa intervensi, dan hasil pemilihan itu tidak menimbulkan sengketa. Baca juga: Tidak ada sengketa dalam pemilihan 76 kepala kampung di Dogiyai “Masyarakat telah memilih kepala kampungnya di masing-masing kampung, dan itu sesuai dengan hati nurani. Para kepala kampung telah terpilih. Semua masalah sejak persiapan hingga pelaksanaan telah diselesaikan dengan baik oleh panitia pemilihan dan DPMK,” ujarnya. Ia mengapresiasi warga Kabupaten Dogiyai yang sukses memilih pemimpinnya pada Pilkakam. “Jadi hasil Pilkakam sudah final. Selanjutnya kita siapkan proses pelantikan diikuti pembekalan para kepala kampung yang terpilih,” ucapnya. Kepala Bidang Kelembagaan DPMK Dogiyai Ferdinant Pakage mengatakan pihaknya tengah mengurus surat keputusan masing-masing kepala kampung terpilih, agar mereka segera dilakukan pelantikan. “Memang kami diperintah Bupati supaya mempercepat proses pelantikan. Jadi kami sedang siapkan semua berkas, terutama SK dari 76 Kepala Kampung yang kemarin terpilih,” ujar Pakage. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Warga Paniai segera nikmati layanan 4G

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Warga Kabupaten Paniai, terutama wilayah perkotaan seperti Madi dan Enarotali, akan segera menikmati layanan jaringan telekomunikasi selular 4G dari Telkomsel. Layanan sambungan internet yang lebih cepat itu diperkirakan sudah dapat digunakan warga Paniai sebelum 17 Agustus 2021. Saat ini, pemancar jaringan 4G tengah dipasang di Base Transceiver Station atau BTS yang ada di Madi dan Enarotali. Bupati Paniai, Meki Nawipa menyatakan pihaknya membangun BTS atas rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui koordinasi dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas. “Saya pastikan, sebelum tanggal 17 Agustus, [warga] sudah bisa nikmati jaringan internet 4G di Paniai. Pemerintah Kabupaten Paniai dan warga Paniai berterima kasih kepada Yan Mandenas, anggota DPR RI dari Papua, atas kerja kerasnya sehingga jaringan internet 4G akan tersedia di Paniai,” ujar Nawipa saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Sabtu, (24/7/2021). Baca juga: IGD RSUD Paniai dikhususkan layani emergency pasien program TB dan HIV Menurut Nawipa, ada sekitar 200 BTS di Paniai yang sedang dipasangi perangkat jaringan 4G. “[Pemancar jaringan] 4G sudah mulai dipasang tiang dan tarik kabelnya dari Madi ke Enarotali. Setelah itu akan diaktifkan [layanan] 4G. Nanti sampai di Enarotali baru diaktifkan,” katanya. General Manager Telkom Wilayah Papua Barat, Djoni menyatakan jaringan Telkomsel 4G di Paniai akan kuat, karena menggunakan dua jalur. “Ada fiber optic yang terkoneksi dari Timika dan juga Nabire. Kalau ada halangan di [jaringan] fiber optic utara Papua, Paniai tidak akan ada kendala, karena jaringan dari Timika masih bisa [digunakan sebagai] back up. Begitu juga sebaliknya,” katanya. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mengatakan ia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kebutuhan warga di Papua. “Saya sebagai anggota DPR RI dari Papua. Tugas utama saya wajib laksanakan. Kami sudah kerja untuk tiga Kabupaten di Meepago, yaitu Paniai, Deiyai dan Dogiyai,” ujar Mandenas. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

IGD RSUD Paniai dikhususkan layani emergency pasien program TB dan HIV

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pelayanan di Poliklinik Umum RSUD Paniai, mulai Kamis (22/7/2021), ditutup dan dialihkan ke Puskesmas Enarotali. Langkah ini diambil karena 48 tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas itu positif Covid-19. Direktur RSUD Paniai, dr. Agus ketika dikonfirmasi Jubi, Kamis (22/7/2021), mengatakan walaupun pelayanan Poli Umum dialihkan namun pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap dibuka 24 jam, hanya saja terbatas bagi pasien tertentu. “Poliklinik umum RSUD tutup dan dialihkan ke Puskesmas Enarotali, tetapi pelayanan IGD tetap 24 jam. Namun itu hanya melayani kasus emergency pasien program TB dan HIV,” ujar dr. Agus. Menurut dia, dialihkannya Poliklinik Umum ke Puskesmas Enarotali sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Bupati Paniai Meki Nawipa, mengatakan sebanyak 48 tenaga medis dan nonmedis yang bertugas di RSUD Paniai Papua dinyatakan positif Covid-19, setelah menjalani pemeriksaan tes cepat antigen kemudian dilanjutkam dengan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM). “Tenaga medis itu terdiri dari tujuh orang dokter umum, satu orang spesialis kandungan, satu orang dokter gigi, lima orang analis laboratorium, 18 orang perawat, empat orang bidan dan sisanya nonmedis sebanyak 12 orang staf administrasi,” ujar Bupati Meki Nawipa, kepada Jubi, Rabu (21/7/2021). (*) Editor: Kristianto Galuwo

83 tenaga kesehatan RSUD Nabire positif COVID-19

Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nabire, Dr Toto Suprapto MM mengatakan 83 orang tenaga kesehatan di rumah sakit itu terkonfirmasi positif COVID-19. Peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 yang ditangani RSUD Nabire membuat tenaga kesehatan rumah sakit itu kewalahan. Toto menjelaskan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu berasal dari berbagai ruang pelayanan di rumah sakit, termasuk Intensive Care Unit atau ICU (2 orang), ruang isolasi (4 orang), poliklinik (17 orang), Istalasi Gawat Darurat (14 orang). Di antara 83 tenaga kesehatan yang positif COVID-19 itu juga ada dua orang tenaga kesehatan non medis yang bekerja sebagai staf kantor RSUD Nabire. Menurut Toto, tenaga kesehatan yang positif COVID-19 itu mengalami gejala ringan dan tengah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Itu baru tenaga kesehatan di RSUD Nabire. Kami belum tahu [ada tidaknya kasus positif COVID-19 yang dialami] tenaga kesehatan di luar, misalnya di puskesmas. Kalau masyarakat umum yang sedang dirawat inap ada 42 orang, dengan gejala sedang sampai berat,” kata Toto saat dihubungi Jubi di Nabire, Papua, pada Rabu (21/7/2021). Baca juga: 48 tenaga kesehatan positif COVID-19, RSUD Paniai akan tutup poli umum Toto mengakui lonjakan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Nabire, Papua, semakin membebani tenaga kesehatan di RSUD Nabire. “Kami kewalahan, apalagi kasus terus bertambah saban hari. Tahun lalu tidak seberat ini,” kata Toto. Perawatan pasien COVID-19 di RSUD Nabire juga terkendala oleh rusaknya sejumlah ventilator, sehingga sebagian besar pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan dirawat dengan pemberian oksigen medis produksi RSUD Nabire. Mesin produksi oksigen medis RSUD Nabire berkapasitas 60 tabung per hari, namun kebutuhan tabung oksigen saat ini sudah mencapai 80 – 90 tabung per hari. Di Nabire ada dua perusahaan produksi oksigen medis, namun kedua perusahaan itu telah berhenti berproduksi karena alat produksi oksigen medis mereka rusak. Toto menyatakan pihaknya telah melaporkan masalah ketersediaan oksigen itu kepada Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nabire, dan meminta bantuan pengadaan oksigen. Baca juga: Semua ruang VIP dan Kelas RSUD Jayapura habis terpakai pasien COVID-19 “Kami khawatir hangan sampai mesin [produksi oksigen RSUD Nabire] terus dipaksakan [berproduksi, dan malah] berakibat rusak. Kami harap ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengadakan oksigen, tolong sekali,” kata Toto. RSUD Nabire juga mengalami kesulitan untuk membiayai perawatan pasien COVID-19, karena tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rumah sakit itu belum dibayar. Apalagi, sebagian pasien di rumah sakit itu menggunakan Kartu Papua Sehat, sehingga hanya membayar 50 persen dari tarif layanan rumah sakit. “Apalagi RSUD Nabire bukan hanya melayani pasien dari Nabire, tetapi [juga menjadi] rumah sakit rujukan di Wilayah [Adat] Meepago. Pasiennya berasal dari beberapa kabupaten, seperti Paniai, Deyai, dan Dogiyai,” kata Toto. Ia mengimbau warga Nabire untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, demi menurunkan tingkat penularan COVID-19 di sana. “Protokol kesehatan itu utama selain vaksin, tolong masyarakat ikut aturan” harap Toto. Baca juga: Realokasi anggaran seharusnya jamin ketersediaan oksigen di RSUD Yowari Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nabire, Marcy Kegou menyatakan telah bertemu dengan Direktur RSUD Nabire. Ia menyatakan telah membahas keterbatasan peralatan, termasuk oksigen di RSUD Nabire. “Saya beberapa hari lalu ketemu Direktur RSUD Nabire di ruangan saya. [Kami] bahas beberapa hal tentang penanganan COVID-19 di sana,” ungkap Kegou. Komisi A DPRD Nabire berencana Pemerintah Kabupaten Nabire dan Dinas Kesehatan Nabire untuk membahas jalan keluar untuk membantu RSUD Nabire melayani pasien. Kegou juga berencana untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai untuk bersama-sama membantu RSUD Nabire. “Nanti setelah kunjungan kerja, kami undang Bupati dan Dinas Kesehatan Nabire, termasuk RSUD Nabire, untuk bersama-sama mencari solusi. Termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Deyai dan Dogiyai,” pungkasnya. (*) Ralat: Berita ini diralat pada 22 Juni 2021 pukul 12.48 WP. Dalam pemberitaan awal tertulis “Menurut Toto, sebagian tenaga kesehatan yang positif COVID-19 itu mengalami gejala ringan dan tengah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Akan tetapi, ada 42 tenaga kesehatan yang mengalami gejala sakit sedang dan berat dan harus dirawat inap di rumah sakit. “Itu baru tenaga kesehatan di RSUD Nabire. Kami belum tahu [ada tidaknya kasus positif COVID-19 yang dialami] tenaga kesehatan di luar, misalnya di puskesmas. Tenaga kesehatan RSUD Nabire yang sedang dirawat inap ada 42 orang, dengan gejala sedang sampai berat,” kata Toto saat dihubungi Jubi di Nabire, Papua, pada Rabu (21/7/2021).” Informasi itu diperbaiki menjadi “Menurut Toto, tenaga kesehatan yang positif COVID-19 itu mengalami gejala ringan dan tengah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Itu baru tenaga kesehatan di RSUD Nabire. Kami belum tahu [ada tidaknya kasus positif COVID-19 yang dialami] tenaga kesehatan di luar, misalnya di puskesmas. Kalau asyarakat umum yang sedang dirawat inap ada 42 orang, dengan gejala sedang sampai berat,” kata Toto saat dihubungi Jubi di Nabire, Papua, pada Rabu (21/7/2021).” Kami memohon maaf atas kesalahan tersebut. Editor: Aryo Wisanggeni G

48 tenaga kesehatan positif COVID-19, RSUD Paniai akan tutup poli umum

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Paniai, Papua, berencana akan menutup sementara pelayanan di poliklinik umum rumah sakit itu. Langkah itu diambil karena 48 tenaga kesehatan medis dan non medis RSUD Paniai positif COVID-19, sehingga rumah sakit itu kekurangan dokter. Hal itu dikatakan Bupati Paniai, Meki Nawipa kepada Jubi, Rabu (21/7/2021). Menurutnya, 48 tenaga medis itu terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes usap antigen yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tes cepat molekuler (TCM). Nawipa menjelaskan 48 tenaga kesehatan itu terdiri dari tujuh orang dokter umum, seorang dokter spesialis kandungan, seorang dokter gigi, lima orang analis laboratorium, 18 orang perawat, empat orang bidan dan 12 staf administrasi. Menurut Nawipa, hal itu terjadi bersamaan dengan peningkatan jumlah kasus baru positif COVID-19 di Paniai. Baca juga: Kasus Covid-19 melonjak, Pemkab Paniai akan gelar vaksinasi massal Sejak 26 Juni sampai 20 Juli 2021, sudah ada 144 orang yang dinyatakan positif COVID-19. “Iya orang asli Papua sebanyak 16 orang, dan tujuh orang asli suku Mee dari Kabupaten Deiyai,” kata Nawipa, Rabu. RSUD Paniai adalah rumah sakit rujukan di sub regional Wilayah Adat Meepago. RSUD Paniai menjadi rumah sakit rujukan yang melayani pasien dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk mengisi kekosongan dokter di RSUD Paniai, dua dokter yang bertugas di Puskesmas Enarotali akan dipindahtugasnya sementara waktu di RSUD Paniai. Nawipa menyatakan pihaknya juga telah melayangkan surat permintaan bantuan tenaga dokter kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, melalui Rumah Sakit Umum Pratama Deiyai. “Jadi RSUD Paniai akan dibantu dua tenaga dokter dari Puskesmas Enarotali. Kami juga minta tenaga dokter dari Deiyai. Kami masih menunggu jawaban dari Deiyai. Itu karena hanya ada tiga dokter di sana [Deiyai],” kata Nawipa. Nawipa menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pelayanan umum di Puskesmas Enarotali yang saat ini beroperasi 24 jam. “Sambil kami mengevaluasi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Paniai, ke depan seperti apa,” ucapnya. Nawipa menambahkan, setiap warga diwajibkan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ia menekankan setiap warga yang berobat ke rumah sakit harus memakai maskter agar tidak banyak berkontak dengan dokter, perawat, atau pasien lainnya. Baca juga: Positif Covid-19 di Paniai menjadi 65 kasus Saat dikonfirmasi secara terpisah, Direktur RSUD Paniai, Dokter Agus membenarkan puluhan tenaga kesehatan medis dan non medis rumah sakit itu positif COVID-19. Menurutnya, kebanyakan tenaga kesehatan itu tidak mengalami gejala sakit, atau hanya bergejala ringan. “Sementara ini tengah menjalani perawatan dan isolasi mandiri di rumah, dipantau dan diawasi langsung oleh Tim Satgas Covid-19 RSUD,” ujar Agus. Ia menyatakan pelayanan di RSUD Paniai masih tetap berjalan, namun pihaknya menunggu tambahan tenaga dokter untuk RSUD Paniai. “Semua pelayanan umum sementara kami arahkan dulu ke Puskesmas Enarotali,” ujarnya. Menurutnya, RSUD Paniai akan membuat layanan konsultasi pasien COVID-19 secara jarak jauh, dengan menggunakan panggilan video, layanan pesan Whatsapp, dan layanan pesan singkat (SMS). “Obat akan kami antarkan, sehingga tidak banyak berkontak dengan dokter, perawat, dan pasien lain yang juga sedang menunggu di RS,” katanya. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Asosiasi Bupati Meepago sepakat tutup jalur laut dan darat terkecuali udara

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Guna mengantisipasi penyebaran virus Corona terutama varian Delta di wilayah adat Meepago, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya maka Asosiasi Bupati Meepago melakukan pertemuan yang dihadiri Pj Bupati Nabire dr. Anton Tonny Mote, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Sekda Deiyai Yan Giyai, Sekda Intan Jaya Aser Mirip dan pejabat lainnya, di Aula Sekretariat Daerah Nabire, Rabu (14/7/2021). Selain itu, mereka juga membahas soal antisipasi mobilisasi massa dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Nabire pada 28 Juli 2021 mendatang, dari beberapa kabupaten tetangga yakni Kepulauan Yapen Waropen, Biak Numfor, Supiori, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya. “Tanggal 18 sampai 31 Juli 2021 akan dilakukan pembatasan terhadap mobilisasi masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” kata Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa, Jumat (16/7/2021). Bupati Dogiyai ini mengatakan pelabuhan Nabire akan ditutup terhitung sejak Rabu (14/7/2021) sampai Sabtu (31/7/2021), terkecuali armada yang membawa logistik. “Untuk memasuki Kabupaten Nabire melalui jalur udara harus melewati satu pintu yaitu dari Bandara Jayapura – Bandara Nabire, perkecualian untuk Kabupaten Intan Jaya, pesawat masuk harus yang mengangkut logistik,” katanya. Menurut dia, apabila ada yang memasuki melalui jalur udara atau laut tetapi bukan mengangkut logistik, harus mendapatkan surat izin dari setiap Tim Gugus Covid-19. Pj Bupati Nabire, dr. Anton Tonny Mote, mengatakan masyarakat yang keluar masuk Kabupaten Nabire atau di wilayah Meepago, diwajibkan pula memiliki surat tes rapid antigen dan surat vaksinasi Covid-19. “Untuk jalur darat tidak bisa memasuki wilayah lain kecuali yang mengangkut logistik, disertai sopir harus memiliki surat tes rapid antigen dan surat vaksinasi Covid-19,” ujarnya. Selain itu pihaknya juga menyepakati pembatasan untuk menutup jalur mobilisasi massa dari wilayah Meepago menjelang pelaksanaan PSU Kabupaten Nabire. “Pembatasan jalan Trans Nabire – Paniai dilakukan di kilometer 162 perbatasan mulai 18-31 Juli 2021. Dan kami akan tempatkan 50 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP,” ujarnya. Sementara itu, pembatasan jalur udara di Nabire hanya untuk Jayapura menuju Nabire dan sebaliknya, namun dengan persyaratan wajib PCR dan sudah pernah divaksin. “Selanjutnya untuk jalur laut tetap ditutup selama 14 hari bagi akses penumpang, sedangkan untuk logistik tetap beroperasi,” ujarnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Kasus Covid-19 melonjak, Pemkab Paniai akan gelar vaksinasi massal

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Penyebaran virus Covid-19 mengalami lonjakan drastis di Kabupaten Paniai, bahkan per 15 Juli 2021 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai melaporkan total pasien positif Corona berjumlah 68 orang. Bupati Paniai, Meki Nawipa, mengatakan total akumulasi kasus sejak 26 Juli 2021 dari Deiyai sebanyak 13 orang, Dogiyai satu orang, dan Paniai sebanyak 78 orang. “Covid naik tinggi di Paniai. Orang Mee sudah ada 7 orang. Kalau orang asli Papua sebanyak 16 orang. Kalau umum 92 orang, itu dari 26 Juni sampai 15 Juli 2021 ini,” ujarnya, Jumat (16/7/2021). Sementara tingkat kesembuhan, menurut Nawipa, cukup signifikan yakni dari Paniai sebanyak 7 orang sedangkan dari Deiyai ada 6 orang. “Kasus yang masih aktif di antaranya Paniai 69 orang, Deiyai 7 orang dan Dogiyai 1 orang. Lalu yang meninggal dunia ada 2 orang dari Paniai. Jadi ada yang dirawat di RSUD Paniai, dan ada yang isolasi mandiri,” katanya. Atas situasi ini tentunya membawa keprihatinan bersama, sehingga Bupati Paniai Meki Nawipa bersama seluruh jajarannya kini berupaya sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran virus Corona tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan penutupan jalur perhubungan udara entah dari Nabire maupun Timika, dan perhubungan darat yakni dari Kabupaten Nabire dan dua kabupaten tetangga, Dogiyai dan Deiyai. “Kita akan mulai vaksinasi dan rapid antigen. Ya antigen besar-besaran di Paniai. Dan Paniai akan mulai tutup semua jalur pada 19 sampai 31 Juli, entah udara maupun darat,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya akan mengecualikan angkutan logistik kesehatan yang bersifat darurat, sementara mobil angkutan penumpang akan diberhentikan semuanya. “Truk yang membawa sembako atau BBM hanya tiga kali seminggu yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sopirnya akan dirapid antigen di Paniai serta vaksinasi di Paniai. Kami tidak akan percaya surat antigen di luar dari Kabupaten Paniai,” tegasnya. Ia mengatakan, pihaknya telah membentuk tiga tim besar untuk melakukan antigen dan juga vaksinasi. Sedangkan vaksinasi akan dilaksanakan dahulu di Kota Enarotali dan Madi. “Masyarakat dari kampung-kampung yang selama ini berkeliaran di Enarotali kalau tidak mau diantigen dan vaksin, ya silakan pulang ke kampung masing-masing,” ujarnya. Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Paniai, dr. Laswan Siallagan, mengatakan tak henti-hentinya Pemkab Paniai mengimbau masyarakat agar patuh terhadap prokes dengan menerapkan 5 M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. “Jadi yang sakit kita obati, yang sehat divaksin. Lebih dari itu, yang paling penting adalah saya minta prokes terus diterapkan. Karena faktor terbesar dari penularan virus ini adalah ketidakdisiplinan kita terhadap protokol kesehatan. Ketika kita sudah abai dengan prokes, di situlah virus akan bersarang di mana-mana,” tegasnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Asosiasi Bupati Meepago akan gelar pertemuan bahas pencegahan Covid-19

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Guna mencegah penyebaran kasus Covid-19 varian baru di wilayah adat Meepago yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Mimika maka Asosiasai Bupati Meepago bakal duduk bersama guna membicarakan langkah strategis pencegahan dan penanganannya. “Dalam waktu dekat kami para bupati wilayah Meepago yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago akan bertemu di Nabire. Itu untuk membicarakan langkah-langkah strategis seperti pencegahan dan penanganan secara kolektif di wilayah Meepago, maupun penanganan di internal masing-masing kabupaten agar penyebaran virus ini tidak meluas,” ujar Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa, melalui keterangannya, Selasa (13/7/2021). Menurut Bupati Dogiyai ini, di Kabupaten Nabire terdapat puluhan orang yang positif terpapar Covid-19. Beberapa di antaranya telah meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Paniai. “Ada juga informasi meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Paniai yang disampaikan Bupati Paniai, Meki Nawipa, pada Sabtu (10/7/2021) dan Senin (12/7/2021) kemarin. Bupati Paniai menyampaikan dalam dua minggu terakhir kasus positif Covid-19 di Kabupaten Paniai meningkat tajam,” katanya. Bupati Dumupa berharap, masyarakat Meepago agar jangan mempercayai berbagai berita bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai keahlian terkait Covid-19. “Warga di wilayah ini tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat, dan sambil berdoa memohon pertolongan Tuhan,” ucapnya. Sementara itu, Bupati Paniai, Meki Nawipa mengatakan pada Selasa (13/7/2021), dari 65 kasus positif Covid-19 di Paniai berdasarkan hasil tes PCR, 2 orang telah dinyatakan embuh. “Dari 65 pasien hari ini, ada 2 yang sembuh. Dan total positif Covid-19 di RSUD Paniai sisa 63 orang. Kami harap bisa segera pulih,” ucapnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Positif Covid-19 di Paniai menjadi 65 kasus

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai resmi mengumumkan penambahan kasus positif Covid-19, pada Senin (12/7/2021). Kasus positif ini mengalami lonjakan cukup tinggi. Menurut Bupati Paniai Meki Nawipa, pada Sabtu (10/7/2021) tercacat baru 53 kasus, kemudian naik menjadi 65 kasus positif Covid-19. “Kasus Covid-19 per Minggu (11/7/2021) naik menjadi 65 orang. Dalam kasus ini ada 11 orang asli Papua dan 3 orang asli Paniai,” ujar Bupati Paniai, via telepon selulernya. Pihaknya bakal menggencarkan pemeriksaan dengan menggunakan tes PCR maupun antigen untuk mendiagnosis kasus baru. “Kami di Pemkab Paniai mengimbau seluruh warga agar meningkatkan kewaspadaan dan semakin taat protokol kesehatan,” ucapnya. Ia menegaskan, mulai Senin (12/7/2021), segera dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberlakuan PPKM. Salah satu poinnya yakni aktivitas warga dibatasi hingga pukul 18.00 WP. Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Paniai, dr. Laswan, Senin (12/7/2021), mengaku pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang PPKM berbasis mikro. Salah satu poinnya yakni berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak, maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, dan TNI. “Sudah ada Keputusan Bupati sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Paniai. Dan sejumlah poin kami masukkan dalam surat itu, seperti aktivitas di luar rumah harus pakai masker, wajib cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas,” ucapnya. Ia mengatakan, hampir sebagian besar pasien dirawat di ruang isolasi RSUD, sedangkan lainnya di masing-masing rumah sambil mengisolasi mandiri. “Ada yang dirawat di RSUD dan lain isolasi mandiri,” katanya. Ia menambahkan, ada pula sebanyak tujuh pasien berasal dari Pemkab Deiyai yang tengah ditangani pihaknya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

DPMK Dogiyai pantau langsung Pilkakam di Distrik Mapia Tengah

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Dogiyai, turun langsung memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) di Kampung Putaapa, Distrik Mapia Tengah. Pilkakam se-Kabupaten Dogiyai ini, dilaksanakan pada 7 Juli 2021. Kepala Bidang Kelembagaan DPMK Dogiyai, Ferdinant Pakage, usai Pilkakam mengatakan secara keseluruhan di 76 kampung se-Dogiyai, dianggap berhasil dan sukses memilih kepala kampung (kakam). “Pak Bupati Dogiyai (Yakobus Dumupa) telah berhasil melaksanakan Pilkakam dengan aman, dan terkendali di seluruh 76 kampung yang ada di Kabupaten Dogiyai,” ujarnya, kepada Jubi di balik telepon selulernya, Senin (12/7/2021). Di Kampung Putaapa sendiri, kata Pakage, pemilihan berlangsung di halaman Kantor Kampung setempat, dengan lima calon kakam di antaranya Yopy Degei, Paulus Degei, Daniel Degei, dan Vincent Dadua. Hasilnya, Yopy Degei meraih 60 suara, Paulus Degei memperoleh 95 suara, Daniel Degei mendapatkan 84 suara, dan Vincent Dadua meraih 17 suara. “Sehingga perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Paulus Degei dengan jumlah 95 suara,” katanya. Pakage mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi dalam pemilihan tersebut. “Langsung disaksikan oleh kita semua,” katanya. Ia berharap, roda pemerintahan Kampung Putaapa bisa merangkul masyarakat dan membangun kampung, sesuai dengan potensi daerah dan dana desa yang akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Pemkab Dogiyai. Pelaksana tugas (Plt) Kakam Putaapa, Andreas Kotouki, mengapresiasi Pemkab Dogiyai melalui DPMK, masyarakat Putaapa, serta panitia pemilihan tingkat kampung, karena Pilkakam bisa terlaksana dengan aman, lancar, dan terkendali. “Pemerintah luar biasa, bisa memberikan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi murni kepada 76 kampung se-Kabupaten Dogiyai, tanpa intervensi oleh bupati dan wakil bupati serta DPMK Kabupaten Dogiyai,” katanya. Sementara itu, di Kampung Adauwo, Mapia Tengah, sebanyak lima orang mencalonkan diri sebagai kakam. Kelimanya adalah David Magai nol suara, Mesak Mote meraih 71 suara, Alfons Mote nol suara, Sesilius Boma mendapatkan 82 suara, dan Petrus Mote meraih 17 suara. “Perolehan suara terbanyak adalah Sesilius Boma, ia menjadi Kepala Kampung Adauwo dengan jumlah 82 suara sah,” kata Panitia Pilkakam Adauwo, Martinus Boma. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Paniai PPKM, penerbangan reguler ke Enarotali akan ditutup sementara

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Paniai, Papua, akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mulai Senin (12/7/2021). Dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Paniai mencapai 55 kasus, dan dua diantaranya meninggal dunia. Selama PPKM, penerbangan reguler dari dan ke Paniai ditutup sementara. Bupati Paniai, Meki Nawipa menyampaikan sejak 26 Juni sampai 10 Juli 2021 ada 55 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Paniai. “Artinya dalam waktu dua minggu saja naik signifikan,” ujar Nawipa saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Sabtu (10/7/2021). Nawipa menjelaskan 55 orang yang positif COVID-19 itu memiliki riwayat perjalanan dari Jawa, Bali, Sulawesi, serta Timika dan Jayapura. Ia mengatakan dua pasien COVID-19 telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paniai. Baca juga: Garuda tetap layani rute penerbangan Nabire, Wings Air tutup sementara Menurut Nawipa, selama PPKM, masyarakat di Paniai hanya diizinkan beraktivitas di tempat umum hingga pukul 20.00 WP. “Pemda Paniai mulai besok Minggu sudah melakukan PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi hingga pukul 20.00 WP,” katanya. Ia menyatakan setiap warga yang ingin melakukan perjalanan dari dan menuju Paniai harus menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan cepat antigen negatif. “Bandar Udara Enarotali akan ditutup untuk pesawat reguler.Kami hanya buka untuk carter, agar mempermudah kami hentikan penyebaran,” katanya. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Paniai, dr Laswan menyatakan Surat Keputusan Bupati Paniai tentang PPKM akan diterbitkan pada Senin (12/7/2021). PPKM itu akan berlangsung selama 20 hari. “Hari Senin besok sudah akan keluar Keputusan Bupati Paniai,” ucapnya. Laswan menyatakan saat ini sebagian pasien COVID-19 dirawat di ruang isolasi RSUD Paniai. Sebagian lainnya menjadi isolasi mandiri di rumah masing-masing. Laswan menyatakan RSUD Paniai juga tengah merawat tujuh pasien COVID-19 dari Kabupaten Deiyai. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Tidak ada sengketa dalam pemilihan 76 kepala kampung di Dogiyai

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemilihan Kepala Kampung yang berlangsung di 76 kampung di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada Rabu (7/7/2021) berlangsung lancar, dan diperkirakan tidak akan menimbulkan sengketa. Hingga Sabtu (10/7/2021), tidak ada calon yang mengadu atau mengajukan keberatan atas hasil pemilihan 76 kepala kampung itu. Hal itu dikatakan Assisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai, Nason Pigai saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Sabtu. “Sejauh ini belum ada pengaduan dari calon kepala kampung yang kalah. Sehingga kami boleh bilang Pemilihan Kepala Kampung di seluruh Dogiyai berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Pigai. Pigai menyatakan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) di Dogiyai berjalan lancar karena tidak menimbulkan sengketa. Hasilnya juga telah dihitung secara langsung, dan telah diketahui oleh para pemilih maupun kandidat, alam, dan Tuhan. “Pemungutan dan perhitungan serta penetapan suara Pilkakam dilaksanakan tanpa masalah,” ujarnya. Baca juga: Eksekutif dan legislatif Dogiyai diharap segera buat Perda perlindungan tempat keramat Menurut Pigai, dalam prosesnya Pilkakam di Dogiyai sempat diwarnai sejumlah polemik dan perdebatan. Akan teatpi, ia menilai hal itu wajar dalam pelaksanaan demokrasi. “Memang sempat ada persoalan sedikit, tapi kami memandang itu hal yang lumrah dalam proses demokrasi, bukan hal yang luar biasa,” ujarnya. Pigai berharap proses Pilkakam Dogiyai itu bisa menjadi pembelajaran politik yang berharga bagi warga untuk berpolitik secara dewasa dalam kontestasi politik yang lain, termasuk Pemilihan Kepada Daerah atau Pemilihan Umum. Pilkakam itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi politisi yang menjadi kandidat maupun penyelenggara pemilihan umum. “[Kami] berharapan kepala kampung terpilih setelah dilantik Bupati Dogiyai dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara baik. [Mereka harus memenuhi] harapan rakyat, alam dan Tuhan,” ungkapnya. Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dogiyai, Ferdinant Pakage yang turut menyaksikan proses pemungutan suara Pilkakam pada Rabu juga menyatakan Pilkakam itu sukses. “[Pelaksanaan] Pilkakam aman, dan terkendali di seluruh 76 kampung yang ada di Kabupaten Dogiyai,” ujar Pakage. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Kepala Suku Besar Paniai deklarasikan Asosiasi Masyarakat Adat

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Guna melindungi hak-hak dasar masyarakat adat di Kabupaten Paniai, maka Kepala Suku Besar Paniai, Melianus Yumai mendeklarasikan sebuah organisasi bernama Asosiasi Masyarakat Adat (AMA), pada Sabtu (3/7/2021) di Kampung Uwibutu, Distrik Paniai Timur, Paniai. Melianus Yumai mengatakan, deklarasi itu berdasarkan musyawarah adat (musda) yang digelar belum lama ini, dan telah disepakati 15 poin draf peraturan adat. “Poin pertama adalah Asosiasai Masyarakat Adat (AMA) terbentuk di Paniai berdasarkan hukum adat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bab XI Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, Bab XII Hak Asasi Manusia, Bab IV Peradilan Adat, dan Bab XXII Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan,” ujar Melianus Yumai kepada Jubi, Selasa (6/7/2021). Poin kedua, kata dia, AMA akan menetapkan dasar hukum larangan menjual tanah sesuai dengan 15 peraturan adat yang ditetapkan oleh Kepala Suku Umum Kabupaten Paniai. “Yang ketiga adalah AMA akan tetap memperjuangkan hak-hak tanah dan manusia masyarakat adat, sedangkan keempat AMA akan mendorong Odaa Owaada melalui kerja kolektif organisasi,” ujarnya. Kelima, lanjut dia, AMA akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah daerah setempat yang menghilangkan hak-hak dasar di antaranya budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan serta berusaha memberikan rekomendasi untuk mengawal dan mengontrol hak-hak dasar masyarakat adat. “Keenam AMA akan tetap membangun dan mendorong pendidikan muatan adat, kesadaran masyarakat dan berusaha untuk membangun pemahaman kritis sesuai dengan 15 peraturan adat yang dibuat oleh Kepala Suku Umum. Ketujuh, asosiasai ini akan menjadi media bagi masyarakat adat guna mengadvokasi perampasan ruang hidup dan tanah secara ilegal di Paniai. Dan yang terakhir, asosiasai ini akan mendorong pemerintah untuk membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Kabupaten Paniai,” ujarnya. Menurutnya, hasil kesepakatan tersebut akan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari, dibahas, dan ditetapkan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda). “Khususnya konteks organisasi yang kami buat ini, tidak jadi masalah yang penting jalankan kegiatan perlindungan tanah dan manusia dari transformasi sosial modernisasi ini,” katanya. Menurut dia, ketika membuat program wajib dikerjakan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat secara baik dan benar. “Seorang sarjana harus menjadi garam dan obor dalam perubahan masyarakat,” ucapnya. Di kalangan agama Katolik di Dekenat Paniai, Keuskupan Timika sudah mensosialisasikan program Odaa Owaada untuk mempertahankan nilai-nilai budaya suku Mee. Tokoh pemuda dari agama Katolik Dekenat Paniai, Aruben Bunai mengatakan, Asosiasi Masyarakat Adat bisa menjadi panutan untuk membangun masyarakat, dan untuk kaderisasi yang baik dalam organisasi maupun daerah ini. “Organisasi ini sangat penting untuk tempat belajar, mengembangkan nilai-nilai buday, dan berusaha untuk mengubah masyarakat,” ujar Bunai. Lanjutnya, semakin adanya perubahan sosial masyarakat dengan hadirnya agama, pemerintah, dan transformasi sosial baru lewat transmigrasi ini, juga ikut membuat perubahan dalam masyarakat dan hilangnya nilai-nilai hidup kebudayaan Mee. “Maka hadirnya Asosiasi Masyarakat Adat ini untuk membawa perubahan atau angin segar dalam masyarakat, atas makin hilangnya dasar-dasar kebudayaan tradisional dan berdasarkan hukum adat, serta pengakuan atas Undang-Undang 12 tahun 2001, ini dideklarasikan dan (kami) siap mengawal, mengontrol, mengadvokasi hak-hak dasar masyarakat adat baik itu budaya, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya,” ujarnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

FK-PMLHK canangkan penghijauan di Dogiyai

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Lembah Hijau Kamuu (FK-PMLHK) Kabupaten Dogiyai yang sedang mengenyam pendidikan di Jayapura, turun ke kampung dengan misi peduli lingkungan hidup. FK-PMLHK juga mencanangkan penghijauan di Mowanemani, ibu kota Kabupaten Dogiyai, pada Senin (5/7/2021). Mengawali pencanangan itu FK-PMLHK juga menyampaikan materi pemberantasan penyakit sosial dan lingkungan hidup, dan kegiatan dibuka oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Agustinus Tebai, di Aula Koteka Moge Mowanemani. Agustinus Tebai sendiri mengapreasi langkah para mahasiswa, karena hal itu merupakan bagian dalam pembangunan Kabupaten Dogiyai. “Saya apresiasi, karena ini bagian dari kepedulian untuk Kabupaten Dogiyai. Di mana nanti akan ditanam pohon cemara di Kabupaten Dogiyai. Untuk membangun Dogiyai harus bekerja sama baik dengan pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa, dan masyarakat,” kata Tebai kepada Jubi melalui telepon selulernya, Selasa (6/7/2021). Tebai juga menyinggung persoalan penyakit sosial terutama minuman beralkohol (minol), yang telah ditertibkan pemerintah dengan adanya larangan mengonsumsi atau menjualnya. “Hari ini di Dogiyai rakyat sudah sadar dengan minuman keras. Sehingga kita semua harus bertanggung jawab dan membasmi minol di Dogiyai,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan ke Pemda untuk segera membentuk tim berantas di wilayah Dogiyai. “Nanti kami DPRD terus mendorong pemerintah segera bentuk tim agar kita sama-sama menangani persoalan ini,” katanya. Usai pembukaan pencanangan penghijauan, kegiatan dimulai dengan membersihkan lingkungan Kota Mowanemani oleh para mahasiswa. Ketua FK-PMLHK Jayapura, Fransiskus Yobee mengatakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama sepekan. “Dengan dilakukannya penghijauan ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar bandara. Penghijauan ini juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan,” jelasnya. Selain itu, kata dia, pembangunan di Dogiyai perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan panorama alam. “Itu menjadi prioritas kecintaan kita kepada Dogiyai untuk menjaga keindahan alam dengan kearifan lokal.” (*) Editor: Kristianto Galuwo

Anggota DPR Papua sebut ada nepotisme dalam program perumahan dari dana Otsus

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pengadaan atau pendistribusian perumahan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) di kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dinilai kadang tidak dilakukan dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR Papua jalur pengangkatan dari Meepago, John NR Gobai, ketika menggelar reses di Kabupaten Paniai, Kamis (1/7/2021). Menurut dia, pendistribusian diduga dilakukan dengan nepotisme, maka diberikan kepada orang yang berpenghasilan tetap seperti pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga hari ini, kata dia, pihaknya sebagai anggota DPR Papua melalui jalur Otsus tidak pernah mendapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) pengaturan pembagian perumahan yang dibiayai oleh dana Otsus. “Saya juga mengapresiasi program perumahan dari Lukmen (Lukas – Klemen) ini. Saya ingin mengingatkan pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas PUPR, bahwa perlu ada pengaturan yang jelas tentang peruntukan. Artinya harus jelas siapa yang berhak mendapatkan perumahan yang dibiayai oleh dana Otsus, agar terpenuhi salah satu kebutuhan mendasar manusia yaitu rumah, sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” ujar Gobai kepada Jubi, Senin (5/7/2021). Misalnya kata Gobai, hal itu diatur tiap tahun dengan peruntukan yang berbeda-beda, seperti ada tahun khusus peruntukan para kepala suku, ada tahun untuk Gembala (hamba Tuhan) dari Protestan dan pewarta Katolik, ada tahun untuk mama-mama janda yang tinggal di rumah tidak layak, dan seterusnya. “Ini dibuat dalam juklak tiap tahun. Nah, kemudian pada akhir tahun harus dilakukan pengecekan untuk memastikan pelaksanaannya,” ucapnya. Juklaknya lanjut dia, berisi tahapan pendataan, tahapan verifikasi, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. “Dengan demikian akan menyentuh program dan niat mulia Bapak Gubernur dan Wagub Papua ini,” ujarnya. Menurut salah satu tokoh masyarakat Paniai, Yosep Zonggonau, dalam reses itu disampaikan hal-hal sesuai visi Gubernur Papua Lukas Enembe, yakni program perumahan ini ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat miskin yang rumahnya sudah tidak layak bahkan tidak mempunyai rumah.. “Namun, dalam kenyataannya pembagian rumah dari program dana Otsus di daerah itu dilakukan tidak sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ini,” ujarnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Category: Meepago

PT Media Jubi Papua

Networks

Lainnya