Awal September, terminal Entrop beroperasi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Terminal tipe A Entrop yang terletak di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sudah selesai pembangunannya, namun belum juga diresmikan. Pemerintah Kota Jayapura mengaku sudah melakukan koordinasi dengan utusan dari Kepala Balai Perhubungan Darat Wilayah XXV Papua dan Papua Barat terkait percepatan pengoperasian terminal yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar ini. Dalam koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Jayapura menyampaikan beberapa informasi terkait pengoperasian terminal tipe A Entrop. Pertama, menuntaskan fasilitas pendukung terutama infrastruktur di halaman terminal. Selain itu, melakukan uji coba terhadap semua trayek yang akan masuk di termminal yang dibangun menggunanakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp30 miliar. Juga koordinasi dengan Organda dan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terutama terkait infrastruktur. “Kami juga minta kepada balai mengenai rencana peresmiannya. Inilah yang menjadi persoalan. Mudah-mudahan awal September ini sudah bisa diresmikan agar bisa digunakan,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/8/2020). Baca juga: Pemerintah diminta tuntaskan terminal di batas kota Rustan menambahkan setelah terminal yang berlokasi di Jalan Kelapa Dua Entrop sudah diresmikan, baik pedagang, sopir taksi, maupun pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban terminal agar terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, mengakau terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Indonesia melalui Balai Perhubungan Darat Wilayah XXV Papua dan Papua Barat supaya cepat diresmikan. “Dengan beroperasi terminal tipe A Entrop ini maka dapat menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum dan menumbuhkan ekonomi pedagang serta sopir taksi yang beroperasi diteminal ini ,” ujat Sitorus. Sitorus menambahkan terminal tipe A Entrop memiliki konsep seperti bandara karena ada parkiran antarnegara, kabupaten, kota, dan provinsi. Bahkan disiapkan bengkel untuk kendaraan yang rusak. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Renovasi PKM Jayapura Utara butuh anggaran Rp14 miliar
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Jayapura Utara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura merenovasi PKM yang terletak di Jalan Ahmad Yani ini. “Anggarannya Rp14 miliar menggunakan Dana Alokasi Khusus. Enam bulan renovasinya tapi kami berharap Desember 2020 sudah selesai,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, di Kantor Wali Kota Jayapura-Papua, Kamis (27/8/2020). Diakui Antari, renovasi PKM Jayapura Utara tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat. Bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan diarahkan ke PKM Ely Uyo di Polimak, PKM Hamadi di Hamadi, dan PKM Imbi di Dok VIII. “Pelayanan online tetap dilakukan melalui layanan wahtsapp, sms, dan telepon di nomor 085394562055. Tidak ada pelayanan sore dan malam, pelayanan hanya sampai jam 14.00 atau jam 2 siang karena keterbatasan tenaga kesehatan,” ujar Antari. Dikatakan Antari, PKM Jayapura Utara saat ini melakukan pelayanan sementara di ruko milik Puskopad Kodam XVII Cenderawasih atau samping toko Emas Benteng, yang berlokasi di depan PKM Jayapura Utara. “Sebenarnya kami sudah berencana merehabilitasi gedung puskesmas tersebut agar dapat digunakan secara optimal karena bangunanya sebagian ada yang rusak tapi karena pandemi Covid-19 ini makanya ditunda. Sekarang baru bisa direalisasikan,” ujar Antari. Antari menambahkan penutupan sementara PKM Jayapura Utara juga disebabkan 17 orang tenaga medis terpapar korona, dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif dan karantina sampai nanti dinyatakan negatif. Baca juga: Update 23 Agustus: PBM atap muka, utamakan keselamatan anak didik Pantauan Jubi di PKM Jayapura Utara, tidak ada aktivitas pelayanan kesehatan hanya terlihat beberapa orang pekerja sedang memindahkan barang, pagar tetap dibuka untuk akses kendaraan keluar masuk. Seorang warga yang ditemui di PKM Jayapura Utara, Ernawati, mengaku tidak tahu kalau PKM Jayapura dipindahkan sementara pelayanannya. “Saya mau datang periksa kesehatan, tapi kata orang yang di dalam puskesmas dipindahkan di ruko di samping toko Emas Benteng. Tadi saya cepat-cepat makanya saya tidak perhatikan kalau ada pemberitahuan di pasang di pagar,” ujar Ernawati. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Punya wisma mewah, atlet Papua tak akan susah Lagi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Atlet Papua patut berbangga karena telah memiliki sebuah wisma mewah berkelas bintang empat yang terletak di kompleks Stadion Mandala Jayapura. Wisma yang berada satu gedung dengan kantor anyar KONI Papua ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, Senin (24/8/20). Usai peresmian, Gubernur Enembe menuturkan kehadiran wisma tersebut bakal memudahkan aktivitas para atlet dalam menyiapkan diri menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 mendatang. “Pembangunan kantor KONI dan wisma atlet ini memakan waktu sembilan tahun, terhitung dari 2011. Mulai sekarang, atlet kita bisa tinggal di gedung bintang empat dan tidak setengah mati lagi,” ujar Gubernur Lukas Enembe. Gubernur Enembe menegaskan gedung KONI dan wisma atlet tersebut merupakan yang terlengkap di seluruh Indonesia. Gubernur pun meminta kepada para atlet untuk berbangga hati. “Wisma atlet ini adalah tonggak baru sejarah olahraga. Ini adalah wisma atlet dan kantor KONI terlengkap di Indonesia. Atlet kita harus bangga berada di tanah ini dan Anda harus berbangga karena menjadi orang Papua,” kata Gubernur Enembe. Sah, arena akuatik PON Papua mendapat pengakuan dunia Gubernur Enembe menambahkan dengan kehadiran gedung mewah tersebut dapat memotivasi para atlet dan pengurus cabang olahraga untuk lebih bekerja ekstra demi mewujudkan prestasi pada perhelatan PON XX. “Kita sudah mencanangkan tanah ini sebagai provinsi atlet dan sepak bola. Saya harap para atlet bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk menciptakan prestasi. Saya juga berpesan agar bangunan ini bisa dirawat dengan baik agar bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di Tanah Papua,” pungkas Gubernur Enembe. Proses pengerjaan gedung kantor KONI dan wisma atlet tujuh lantai ini memakan waktu selama sembilan tahun dengan total pembiayaan senilai Rp313 miliar yang bersumber dari APBD. Gedung ini dibangun di atas lahan seluas 2.944 meter persegi. [CR-4] Editor: Dewi Wulandari
Pemerintah diminta tuntaskan terminal di batas kota
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Seorang warga Waena, Kota Jayapura-Papua, Rudi Demetou, minta pemerintah segera menuntaskan pembangunan terminal di area perbatasan Kota dan Kabupaten Jayapura. Dampak tidak adanya terminal di wilayah itu adalah kemacetan luar biasa di sekitar Expo Waena, terutama pada jam sibuk. “Pemerintah telah berjanji untuk memindahkan ke terminal yang baru tetapi sampai kapan realisasinya ini belum jelas. Sehingga kalau ada kendala dalam pembangunan segera diatasi agar proses pembangunan bisa segera diselesaikan,” katanya, saat ditemui Jubi di Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua, Senin (24/8/2020). Lebih jauh Demetouw mengatakan apabila terminal sudah selesai dibangun, pemerintah juga harus membangun ruko pasar dalam terminal agar para masyarakat bisa datang belanja di dekat terminal. “Kalau pindahkan segelintir tidak bisa, karena lain ke dalam mereka akan berjualan lagi. Sebab semua itu paket. Tidak bisa hanya para sopir taksi saja yang dipindahkan lalu mama-mama penjual sayur berjualan di pasar yang ada saat ini,” katanya. Baca juga: Terminal Expo Waena siap beroperasi Sebelumnya, seoarang warga penjual pinang di ‘terminal’ Expo Waena, Zeth Asso, mengatakan Pemerintah Kota Jayapura diminta mengurai kemacetan di kawasan Expo Waena. “Keberadaan angkutan umum jurusan Waena-Sentani dan Waena-Abepura yang bertemu dalam satu titik itu dinilai menjadi penyebab kemacetan. Selain macet karena angkutan, juga penumpang menyeberang jalan. Orang dari Sentani datang mau bergantian taksi mereka menyeberang jalan dan bisa membahayakan nyawa,” katanya. Asso menyebutkan pada jam-jam tertentu, kemacetan akibat angkutan umum yang hendak memutar semakin membuat kondisi jalan semakin padat. “Ini tidak ada jalan lain selain jalan utama Sentani-Jayapura ini. Terminal juga di jalan dan hanya satu ini,” kata Asso menambahkan. (*) Editor: Dewi Wulandari
Satu rumah dihuni hingga 4 keluarga di Kiworo
Papua No.1 News Portal | Jubi Kimaam, Jubi – Banyak keluarga tidak mampu memiliki rumah pribadi di Kampung Kiworo, Distrik Kimaam, Merauke. Karena itu, sebuah rumah bisa dihuni hingga empat keluarga. “Karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak bisa membangun rumah (sendiri). Mereka sulit mendapat uang sebab tidak memiliki pendapatan (tetap) setiap bulan,” kata Kepala Kampung Kiworo Eliandar Emanuel Kanagku kepada Jubi, Jumat (21/8/2020). Untuk mengatasi kebutuhan rumah, Pemerintah Kampung Kiworo membangunkan sejumlah rumah layak huni bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Program tersebut dibiayai dari dana kampung. “Pada tahun ini, kami bangun sebanyak dua rumah karena masih banyak program lain yang juga mesti dilaksanakan (dengan menggunakan dana kampung). Karena itu, pembangunannya secara bertahap,” jelas Kanagku, yang baru setahun menjabat kepala kampung. Dia berkomitmen menggulirkan program pembangunan rumah untuk warga tersebut pada setiap tahun. Targetnya ialah minimal mengurangi jumlah rumah yang dihuni hingga lebih dari dua keluarga. Tokoh Agama Kimaam Pastor Silvester Tokio mengatakan pemerintah harus memerhatikan kondisi perumahan warga di Kimaam, yang beberapa di antaranya sudah mulai rusak. “Mereka ialah Orang Asli Papua sehingga pemerintah harus memerhatikan kondisi tersebut.” (*) Editor: Aries Munandar
Gedung Asrama Putra Kimaam mulai keropos
Papua No.1 News Portal | Jubi Kimaam, Jubi – Kondisi Asrama Putra Kimaam sangat memprihatinkan. Asrama tersebut selama ini menjadi hunian alternatif bagi para siswa yang bersekolah di SMP maupun SMA di Distrik Kimaam, Merauke. “Kondisi bangunannya mulai keropos. Atap seng dan plafon rusak, kaca jendela pecah, serta kabel listrik di sejumlah kamar putus. WC tersumbat, dan tempat tidur juga rusak,” kata Pembina Asrama Putra Kimaam Pastor Silvester Tokio kepada Jubi, Jumat (21/8/2020). Pengelola asrama belum merenovasi fasilitas tersebut karena ketiadaan dana. Anggaran sebesar Rp450 juta setahun dari Pemerintah Kabupaten Merauke hanya dialokasikan untuk membiaya kebutuhan hidup penghuni asrama. “Kalau dana itu dimanfaatkan untuk merenovasi asrama, sudah pasti mengganggu (pemenuhan terhadap) kebutuhan makan-minum anak-anak (penghuni asrama). Setiap hari mereka perlu makan agar bisa berkonsentrasi saat belajar di sekolah,” lanjut Silvester. Karena kondisi tersebut, pengelola saat ini membatasi jumlah penghuni asrama. Mereka hanya menerima 50 siswa atau separuh dari daya tampung asrama, yang sebanyak 100 orang. Tokoh Pemuda Kimaam Emanuel Buyuka mempertanyakan tanggung jawab pemerintah setempat terhadap kondisi Asrama Putra Kimaam. “Mereka yang tinggal di asrama tersebut ialah Orang Asli Papua. Jika kondisi bangunannya seperti demikian (tidak layak), mereka tentu tidak akan nyaman tinggal dan belajar di asrama.” (*) Editor: Aries Munandar
Pembangunan los sayur di Pasar Baru Youtefa butuh anggaran Rp2 miliar
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura-Papua, Robert L. N. Awi, mengatakan dalam waktu dekat akan menambah fasilitas di Pasar Baru Youtefa di Kotaraja-Abepura untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan berbelanja. “Tahun ini kami akan bangun los sayur. Anggarannya Rp2 miliar,” ujar Awi di Kantor Wali Kota Jayapura-Papua, Rabu (19/8/2020). Dikatakan Awi, untuk merealisasikan rencana pembangunan los sayur tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura terus melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Perdagangan. “Mudah-mudahan tahun ini teralisir dan bisa dimanfaatkan. Awal bulan depan kami sudah mulai pembangunan fisik,” jelas Awi. Awi menambahkan,Pasar Baru Youtefa yang dibangun Pemerintah Kota Jayapura di atas lahan seluas lima hektar itu memiliki tiga blok, yaitu blok A untuk pedagang Mama-mama Papua, blok B untuk pedagang daging dan ikan termaksud tahu tempe dan telur, dan blok C untuk pasar pagi dari Koya dan Arso. “Pasar Baru Youtefa lokasinya sangat representatif, bebas banjir, tidak kepanasan, dan bersih. Saya berharap para pedagang yang berjualan di Pasar Youtefa lama bisa pindah di Pasar Baru Youtefa,” ujar Awi. Baca juga: Pasar Youtefa terbakar, pedagang disediakan pasar sementara Ketua Himpunan Pedagang Pasar Youtefa, Muh Thamrin Ruddin, menyambut baik rencana penambahan fasilitas di Pasar Baru Youtefa. Namun ia mengatakan proses pemindahan pedagang harus dilakukan serentak bukan secara bertahap. “Kalau kelayakan bangunan saya pikir sudah oke, hanya saya kalau untuk dilakukan pemindahan (pedagang), saya pikir belum siap terutama pada fasilitasnya yang belum memadai. Pedagang juga mempertanyakan dari segi keamanan, dan terminal juga belum ada,” ujar Thamrin. (*) Editor: Dewi Wulandari
Warga tempati rumah tidak layak huni di Woner
Papua No.1 News Portal | Jubi Kimaam, Jubi – Sekitar 42 rumah warga dikategorikan tidak layak huni di Kampung Woner, Distrik Kimaam, Merauke. Tingkat kerusakan pada rumah beratapkan seng dan berdinding papan itu semakin parah. “Kondisi rumah mereka sangat memperihatinkan karena semakin rusak. Warga (pemilik) tidak bisa memperbaikinya karena pendapatan mereka terbatas,” kata mantan Sekretaris Kampung Woner Kornelis Kaduka kepada Jubi, Selasa (18/8/2020). Kaduka mengaku program perbaikan rumah tersebut selalu diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kimaam, tetapi belum terealisasi. Pemerintah Kampung Woner juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi persoalan tersebut. “Ada banyak program yang mesti dibiayai dari dana kampung. (Karena itu,) perbaikan rumah bergantung kepada (anggaran) pemerintah (Kabupaten Merauke). Lambertus Kantei, warga Woner menambahkan Pemerintah Kabupaten Merauke harus segera memperbaiki kondisi rumah tersebut agar kerusakannya tidak semakin parah. “Kami tidak bisa memaksakan pemilik memperbaiki sendiri rumah karena keterbatasan ekonomi mereka.” (*) Editor: Aries Munandar
Diesel rusak, Kindiki gelap gulita
Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Warga harus bergelap gulita setiap malam di Kampung Kindiki, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Sudah sebulan ini mesin diesel milik pemerintah kampung setempat, yang memasok listrik ke permukiman warga mengalami kerusakan. “Mesin diesel itu dibeli dari dana kampung dan kerusakannya belum diperbaiki hingga sekarang. Ada beberapa warga memiliki genset, tetapi hanya digunakan pada pukul 18.00-21.00 Waktu Papua,” kata Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kindiki Kornelis Kaize kepada Jubi, pekan lalu. Walaupun menjadi Ketua Bamuskam Kindiki, Kaize mengaku tidak mengetahui persis jenis dan penyebab kerusakan mesin diesel. “Banyak warga mempertanyakan (perbaikan diesel) dan sejauh ini belum ada upaya memperbaikinya.” Kerusakan juga terjadi pada fasilitas penerangan umum di Kampung Kindiki. Lampu penerangan jalan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya mengalami kerusakan sejak tahun lalu. Jalan di sepanjang perkampung tersebut pun menjadi gelap gulita saban malam. Sophia Mahuze, warga Kindiki berharap pemerintah kampung segera memperbaiki mesin diesel. “Kami berharap kerusakannya segera diperbaiki sehingga warga tidak kegelapan setiap malam. (*) Editor: Aries Munandar
SD YPPK Kindiki kekurangan lokal belajar
Papua No.1 News Portal | Jubi Muting, Jubi – Siswa harus berbagi ruang kelas di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Antonius Mandum. Sekolah Dasar di Kampung Kindiki, Distrik Muting, Kabupaten Merauke tersebut hanya memiliki tiga lokal untuk kelas I hingga kelas VI. Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Antonius Mandum memiliki sekitar 100 siswa. Sebanyak tiga lokal di sekolah itu difungsikan sebagai ruang kelas tanpa sekat. “Tiga ruangan (lokal) itu dibagi (untuk enam kelas). Setiap lokal hanya dibatasi bangku karena tidak ada anggaran untuk menyekatnya,” kata Ketua Komite SD YPPK Santo Antonius Mandum, Kornelis Kaize, saat ditemui Jubi pada pekan lalu. Sejak pertama kali berdiri, SD YPPK di Kampung Kindiki itu memang hanya memiliki tiga lokal belajar. Pihak sekolah bersama komite telah berulang kali mengusulkan pembangunan lokal baru kepada pemerintah, tetapi belum juga terealisasi. “Anggaran untuk pembangunan tiga ruang belajar baru selalu kami usulkan pada setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Muting. Namun, tidak kunjung direspon,” jelas Kaize. Kaize melanjutkan ada enam guru bertugas di SD YPPK Kindiki, tetapi tidak semua aktif mengajar. Mereka lebih sering berada di kota ketimbang mengajar di kampung. Yulianus (35 tahun), warga Kindiki sangat berharap pemerintah turut tangan dalam mengatasi kekurangan lokal belajar di SD YPPK Kindiki. “Tiga ruangan (lokal) itu tak bisa menampung semua siswa. Minimal dibangun lagi tiga ruangan sehingga siswa kelas I dan kelas II tidak digabung sekaligus (dalam satu lokal).” (*) Editor: Aries Munandar
DPR Papua janji perjuangkan infrastruktur di Grimenawa
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Komisi IV DPR Papua berjanji memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Lembah Grimenawa, Kabupaten Jayapura. Wilayah tersebut kaya akan potensi sumber daya alam, tetapi belum digarap optimal lantaran terbatasanya akses jalan dan transportasi. “Kami akan menindaklanjuti aspirasi (masyarakat) kepada kepada pihak berkompeten. Tanggung jawab pembangunan (infrastruktur) itu ada yang kewenangan pemerintah kabupaten, dan ada pemerintah provinsi. Semua akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim, saat kunjungan kerja ke Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk Gresi, Selasa (4/8/2020). Pernyataan Monim tersebut menanggapi keluhan masyarakat yang diutarakan saat berdialog di aula Kantor Distrik Kemtuk Gresi. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah mereka. “Bupati dan DPR sudah berulang kali diganti, tetapi kondisi jalan dan jembatan di daerah kami ini tetap saja seperti ini. Sejak saya kecil hingga punya lima anak, tidak ada perubahan (perbaikan jalan dan jembatan),” kata Anike Yewi, warga Kampung Sawoi. Sebelum ke Sawoi, Komisi IV DPR Papua mengunjungi Kampung Repang Muaif di Distrik Nimbokrang. Setelah itu, rombongan komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur tersebut akan menyambangi wilayah Kabupaten Sarmi. “Pembangunan jalan dan jembatan sudah diusulkan pada musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kampung hingga kabupaten, tetapi belum juga terwujud. Kami berharap Komisi IV DPR Papua bisa mengawal dan merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut,” kata Kepala Distrik Kemtuk Gresi Sutrisman Basuki. (*) Editor: Aries Munandar
Pembangunan hanya diutamakan di perkotaan
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Distribusi pembangunan wilayah dinilai belum merata di Kabupaten Jayapura. Aktivitas pembangunan selama ini hanya terpusat di wilayah perkotaan. “Pembangunan pada wilayah perkotaan karena ada kepentingan (pelaksanaan) PON (Pekan Olahraga Nasional). Pembangunan di wilayah lain semestinya juga harus diperhatikan,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jayapura Rasino, Selasa (4/8/2020). Dia mengatakan warga di Kemtuk Gresi dan sejumlah distrik kerap mengeluhkan buruknya kondisi jalan dan infrastruktur dasar lain. Mereka kesulitan menjual hasil bumi dan memenuhi kebutuhan hidup karena kendala jalan dan akses transportasi. “Seperti di Kampung Swentab, jembatan mereka putus. Saat musim hujan, masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa (beraktivitas) karena banjir,” ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, tersebut. Rasino berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua saling bekerja sama dalam mengembangkan wilayah yang masih terisolasi. Mereka mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing. “Kalau hanya saling menuding (lempar tanggung jawab), kapan menjawab (mewujudkan) aspirasi masyarakat.” Ketua Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Kemtuk Gresi Jhon Anderi Yaru mengatakan masalah infrastruktur merupakan persoalan klasik di daerah mereka. Pengembangan wilayah kerap tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur memadai. “Semua jalan dan jembatan di Kemtuk Gresi, dan Gresi Selatan kondisinya memperihatinkan. Begitu pula Jalan ke Kampung Bengguin Progo, Mrem, hingga Puay, juga memprihatinkan,” kata Yaru. (*) Editor: Aries Munandar
Warga Skouw Yambe senang, jalan di kampung sudah bagus
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Jalan kampung yang semula berkonstruksi jalan tanah, kini sudah berubah menjadi jalan rabat beton. Tentu saja, saat ini warga tidak perlu lagi khawatir karena becek atau lumpur yang menggenangi jalan di saat hujan turun. Salah satunya Avelin Pattipeme, seorang warga di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, yang mengaku senang dengan jalan di kampungnya terlihat bagus. “Sudah mau hampir tiga tahun ini saya merasakan jalan yang begitu bagus, tidak ada becek, jalan tidak lagi berlubang sehingga aman saat menggunakan motor atau mobil,” ujar Pattipeme kepada Jubi di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (23/7/2020). Menurut Pattipeme, jalan di kampungnya yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, pembangunannya melalui program dana kampung dari Pemerintah Kota Jayapura. “Saya lihat pengerjaan jalannya sangat bagus dan kuat. Tentu saja kami sangat senang karena jalan ini bisa mermanfaat dan menghubungkan kampung kami dengan kampung lainnya. Saya berharap warga kampung tetap menjaga jalan yang sudah dibuat bagus ini,” ujar Pattipeme. Baca juga: Dinas PUPR akan bangun rumah warga di Distrik Muara Tami Warga lainnya, Lukas, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga di kampungnya. “Dulu kami sangat terhambat transportasi untuk membawa hasil kebun kami untuk dijual. Kini jalan sudah bagus untuk sampai ke pasar sangat cepat. Kalau bisa pemerintah menata tempat-tempat wisata seperti Kawasan Konservasi Penyu agar menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga,” ujar Lukas. Lukas yang merupakan warga Kampung Mosso mengaku sebelum jalan diperbaiki untuk menuju pasar di perbatasan membutuhkan waktu sampai tiga jam, karena harus berjalan kami dari dalam kampung ke jalan utama. “Kini hanya bisa kami tempuh dalam waktu satu jam saja. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jayapura yang sudah memperbaiki jalan menjadi bagus untuk kami lewati sehari-hari,” ujar Lukas. Lukas berharap kampungnya semakin ramai dikunjungi warga, dan terus dilakukan penataan, seperti listrik dan jaringan internet yang masih belum memadai. (*) Editor: Dewi Wulandari
PDAM siap alirkan air bersih ke eks lokasi banjir bandang
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura siap membangun jaringan air bersih ke lokasi terdampak banjir bandang Sentani 2019. Sebanyak 175 dari 300 rumah telah dibangun pemerintah di lokasi terdampak bencana tersebut. “PDAM Jayapura siap memasang jaringan air bersih ke setiap rumah (yang dibangun pemerintah untuk warga korban banjir bandang) dalam waktu dekat ini. Kami akan memanfaatkan jaringan distribusi yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura Entis Sutisna, Rabu (8/7/2020). PDAM mengalokasikan sekitar Rp495 juta untuk membangun instalasi air bersih tersebut. Alokasi itu termasuk untuk penyediaan sarana penampungan air. “Bak penampung untuk mengantisipasi (menyaring) sedimen (endapan) dan material-material lain (yang masuk bersama air) ke pipa. Pemasangan jaringan maupun pembangunan bak akan segera kami kerjakan,” lanjut Entis. Air bersih yang akan dialirkan ke setiap pelanggan berdebit 5 liter per detik. Pemasangan instalasinya digratiskan. “Jaringan distribusi sudah disiapkan BNPB. Kami tinggal menatanya, dan memasang pipa ke bak distribusi, serta mengalirkan air ke pelanggan,” ujar Entis. Bupati Mathius Awoitauw mengatakan pembangunan pemukiman baru bagi warga korban banjir bandang masih berlanjut di sejumlah lokasi. Dia berharap masyarakat turut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. “Di Kemiri, sudah ada (selesai dibangun sebanyak) 175 rumah, sedangkan daerah lain masih dikerjakan. (*) Editor: Aries Munandar
Melongok kemewahan Wisma Atlet Mandala
Papua No.1 News Portal | Jubi Wisma Atlet Mandala dikerjakan selama sembilan tahun dan menghabiskan Rp260 miliar. Fasilitas untuk para atlet ini disebut sebagai salah satu yang termegah di Nusantara. PEMERINTAH Provinsi Papua tetap fokus dan berkomitmen dalam menyiapkan sejumlah fasilitas walaupun penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ditunda hingga tahun depan. Salah satu fasilitas yang disiapkan tersebut ialah Wisma Atlet Mandala. Gedung Wisma Atlet Mandala berdampingan dengan Stadion Mandala, stadion legendaris sekaligus markas Persipura, tim sepak bola kebanggaan Rakyat Papua. Dibutuhkan waktu hingga sembilan tahun untuk mewujudkan pembangunan wisma tersebut. “(Total anggaran pembangunannya) kurang lebih Rp260 miliar. Kontraktornya ialah PT Sri Rejeki Pramesti. Kebetulan mereka yang dapat terus (pengerjaan proyek pembangunan Wisma Atlet Mandala),” kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Mohamad Ramli kepada Jubi, Sabtu, 27 Juni 2020. Anggaran sekitar Rp10,66 miliar mengawali pembangunan Wisma Atlet Mandala pada 2011. Alokasi dana pembangunan tersebut melesat hampir tiga kali lipat sehingga menjadi sekitar Rp29,10 miliar pada tahun berikutnya. Pada 2013 pemerintah kembali mengelontorkan dana untuk merampungkan pembangunan Wisma Atlet Mandala. Nilainya jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp14,52 miliar. Setelah itu, kucuran dana kembali dilipatgandakan selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2014 dialokasikan sekitar Rp18,73 miliar, dan pada 2015 bertambah menjadi hampir Rp22 miliar. Keran pendanaan semakin mengucur deras dengan dialokasikannya anggaran sekitar Rp48,21 miliar pada tahun berikutnya. Anggaran pembangunan Wisma Atlet Mandala kembali melonjak sehingga mendekati Rp84 miliar pada 2018, setelah sempat menyusut menjadi sekitar Rp37,27 miliar pada 2017. Kucuran dana besar-besaran pada 2018 tersebut berkaitan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Pengerjaaannya pun dikebutkan karena ditargetkan rampung pada jauh hari, sebelum pembukaan PON XX. Anggaran pembangunannya juga ditambah lagi sekitar Rp49,41 miliar pada tahun lalu. Fasilitas serbalengkap Wisma Atlet Mandala dibangun sebanyak tujuh lantai. Fasilitas itu disebut-sebut sebagai lokasi pemondokan atlet terlengkap dan termodern di Indonesia, setelah Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta. “Wisma Atlet Mandala berdiri di lahan seluas 25.865 meter persegi. Lantai dasarnya yang seluas 2.432 meter persegi memiliki delapan kamar untuk 80 orang, dan areal latihan seluas 768 meter persegi,” jelas Ramli. Sementara itu, lantai satu hingga lantai tiga difungsikan sebagai areal parkir kendaraan bermotor. Areal parkir seluas 2.432 meter persegi di lantai satu bisa menampung sekitar 60 kendaraan roda empat. Adapun area parkir di lantai dua dan tiga, yang masing seluas 2.944 meter persegi bisa menampung hingga 168 kendaraan roda empat. Kemudian, lantai empat difungsikan untuk menunjang kegiatan administrasi keolahragaan. Ruang seluas 3.640 meter persegi itu dijadikan sebagai Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua dan sekretariat pengurus cabang olah raga tingkat provinsi. “Di lantai empat juga tersedia areal parkir untuk menampung 36 mobil. (Selanjutnya), lantai lima yang seluas 4.193 meter persegi diperuntukkan sebagai ruang kerja Ketua Umum dan Sekretaris serta para Wakil Ketua KONI Papua,” kata Ramli. Ruang serbaguna berkapasitas 300 orang pun tersedia di lantai lima Wisma Atlet Mandala. Di lokasi ini juga terdapat dapur beserta ruang makan berkapasitas 150 orang. Tersedia pula pasar swalayan dan kafetaria, yang menempati areal seluas 459 meter persegi di lantai lima. Lantai lima juga menjadi kantor bagi pengelola Wisma Atlet Papua. Mereka menempati ruangan seluas 323 meter persegi. Penampungan atlet secara khusus disediakan di areal lantai enam dan tujuh, yang luasnya masing-masing 3.640 meter persegi. Ada 32 kamar berdaya tampung 320 orang di lantai enam, dan 20 kamar dengan kapasitas 192 orang di lantai tujuh. Secara keseluruhan terdapat 524 fasilitas tempat tidur di kedua lantai tersebut. Di lantai tujuh juga tersedia pusat kebugaran (fitness center) seluas 1.190 meter persegi. Untuk memastikan pasokan air bersih di Wisma Atlet Mandala, disiapkan sebanyak dua bak raksasa untuk menampung cadangan air bersih. Sebuah bak dibangun di sisi gedung, sedangkan satu lagi di dalam gedung. “Bak di luar berkapasitas 200 meter kubik atau setara 200 ribu liter air, sedangkan yang di dalam berkapasitas 48 meter kubik atau setara 48 ribu liter air. Wisma Atlet Mandala juga dilengkapi dua genset berkekuatan masing-masing 600 megawatt,” jelas Ramli. Setara bintang tiga Pembangunan Wisma Atlet Mandala telah sepenuhnya rampung dikerjakan. Kepastian itu ditandai penyerahan secara simbolis kunci wisma dari pihak kontraktor kepada Dinas PUPR Papua, pertengahan bulan lalu. “Pekerjaan fisiknya telah 100% rampung. (Penggunaannya) tinggal menunggu diresmikan Bapak Gubernur dalam waktu dekat,” kata Kepala Dinas PUPR Papua Girius One Yoman. Yoman dapat memastikan proyek tersebut berjalan tanpa cela. Keseluruhan pengerjaannya sesuai perencanaan dan aturan. “Inspektorat sudah menurunkan tim dan hasil pemeriksaan mereka sudah selesai. Semua pekerjaan (dinilai) sesuai kontrak kerja.” Yoman menyebut fasilitas Wisma Atlet Mandala setara dengan hotel kelas bintang tiga. Dia pun berharap fasilitas tersebut dikelola secara profesional sehingga dapat mendatangkan pemasukan bagi keuangan daerah. Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya membandingkan kondisi Wisma Atlet Mandala dengan fasilitas serupa di daerah lain. Baginya, Wisma Atlet Mandala jauh lebih megah dan mewah. “Ini lebih megah dan mahal (mewah) jika dibandingkan dengan Wisma Atlet Jaka Baring di Palembang, dan Wisma Atlet Century, Jakarta. Wisma Atlet Mandala termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia bahkan di (negara kawasan) Pasifik,” klaimnya. (*) Editor: Aries Munandar
Jalan dan pagar Pasar Youtefa longsor
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Longsor sepanjang tujuh meter dengan kedalaman dua meter terjadi di jalan otonom tepatnya di depan Pasar Youtefa Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Longsor ini mengakibatkan pagar pasar sepanjang lima meter ikut amblas. Pantauan Jubi, Rabu (30/6/2020), setengah jalan tampak amblas sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan saat melintas di jalan tersebut agar tidak terperosok jatuh. Menurut pengakuan seorang pengendara sepeda motor, Amran, longsor tersebut disebabkan jalan tak bisa menahan beban kendaraan yang melintas, terlebih lagi kedua sisi jalan sudah dibuat selokan. “Minggu lalu saya lewat belum longsor, mungkin dalam minggu ini baru longsor. Saya sempat kaget tadi,” ujar Amran. Amran menambahkan bila jalan tidak segera diperbaiki, longsor tersebut akan semakin meluas bahkan kemungkinan bisa memutus akses jalan dari dan ke Pasar Youtefa Baru. Pengendara lainnya, Abigail, mengatakan meski saat ini jalan tersebut bukan sebagai jalan utama, namun menjadi jalan alternatif bagi warga yang akan ke Pasar Youtefa. “Jalan ini sebagian hanya timbunan saja, kalau tidak secepatnya diperbaiki maka longsornya nanti semakin meluas. Apalagi sekarang sudah mau musim hujan, saya yakin pasti longsornya semakin luas,” ujar Abigail. Untuk menanggulangi longsor yang berdampak pada pagar Pasar Youtefa baru, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura, Robert L.N Awi, mengatakan segera menyurati Balai Wilayah Sungai Papua. “Saya berharap segera diperbaiki karena pagar pasar kena dampaknya. Anggaran pengerjaan pagar keliling untuk Pasar Youtefa Baru Rp1,7 miliar, ” ujar Awi. (*) Editor: Dewi Wulandari
Asrama Mahasiswa Nabire dianggap sudah tidak layak huni
Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua menyambangi Asrama Mahasiswa Nabire di Kamkey, Jayapura. Asrama tersebut mengalami kebakaran sekitar setahun lalu. “Kami ingin mengetahui kondisi anak-anak (penghuni) Asrama Mahasiswa Nabire. Ternyata, asrama hanya sekali direnovasi sejak 1999. Sampai saat ini tidak ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Minggus Madai, Rabu (24/6/2020) Madai perihatin terhadap kondisi Asrama Mahasiswa Nabire di Jayapura. Nasib serupa juga dialami Asrama Mahasiswa Dogiyai, dan Deiyai. “Otsus (program otonomi khusus Papua) sudah tujuh tahun (berjalan), tetapi mahasiswa sampai hari ini tidak punya (menempati) asrama yang layak. Banyak dari mereka akhirnya indekos dan tinggal di gubuk,” ungkap anggota MRP dari wilayah adat Meepago, itu. Kondisi tersebut sangat kontras dengan asrama mahasiswa dari daerah lain di Papua. Bangunan asrama mereka mentereng dan layak huni. “Asrama mahasiswa wilayah Lapago, Saireri, dan Mamta sudah memenuhi standar (layak huni). Ada yang dibangun 2-3 lantai bahkan ada yang kayak istana (megah),” lanjut Madai. Dia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Deiyai maupun Dogoyai lebih serius memperhatikan kondisi mahasiswa yang berkuliah di luar daerah. Mereka bisa memanfaatkan dana Otsus Papua untuk membantu para mahasiswa tersebut. “Biaya pendidikan, kebutuhan mahasiswa, dan asrama saja tidak diperhatikan. Alokasi 30% dana otsus untuk pendidikan ternyata tidak ada dampaknya (manfaatnya) sampai hari ini,” kata Madai. Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire (IPMN) Jayapura Olifer Yeimo mengaku telah mengusulkan perbaikan asrama kepada pemkab setempat. Usul tersebut bahkan disertai proposal resmi, tetapi belum ditanggapi sampai kini. “Kami bertemu dengan bupati dan kepala dinas pendidikan pada Oktober 2018. Bupati (Nabire) sendiri yang menerima proposal kami,” kata Yeimo. (*) Editor: Aries Munandar
Investor tawarkan pembiayaan proyek perkeretaapian di Papua Barat
Papua No. 1 News Portal | Jubi Manokwari, Jubi – Sejumlah investor di Indonesia menawarkan pembiayaan untuk pembangunan proyek perkeretaapian di wilayah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, dan beberapa kelapa dinas terkait telah menggelar pertemuan bersama salah satu perwakilan investor di Manokwari pada Jumat (19/6/20). Bisnis Development PT Sari Nur Surya Utama, Rio Chandranegara, usai pertemuan itu mengutarakan bahwa dalam kerja sama ini investor siap membiayai pembangunan tersebut tanpa menggunakan dana pemerintah baik APBN maupun APBD. “Semua dibiayai swasta dengan menggunakan konsep yayasan dan dananya sudah ada di Indonesia. Pembangunan ini akan dilaksanakan dengan konsep BOT (Build Operate dan Transfer). Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setelah pembangunan, aset akan diserahkan kepada pemerintah,” ucap Rio. Ia mengutarakan bahwa investor yang terlibat dalam pembiayaan ini semua berasal dari dalam negeri. Pembangunan akan melibatkan perusahaan negara serta melibatkan perusahaan lokal. Proyek perkeretaapian di Papua Barat ini akan dimulai di Kota Sorong hingga Manokwari dengan panjang sekitar 500 kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp38 triliun, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan stasiun kereta api. “Yang belum masuk ide kami tentang pembuatan TOD (Transit Oriented Development), di mana proyek ini harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni dampak positif pada perekonomian, seperti pembangunan sentra-sentra ekonomi di stasiun yang dilewati,” katanya. Pihaknya berharap kerja sama ini bisa segera dimulai. Setidaknya dalam 2-3 pekan ke depan sudah ada penandatanganan perjanjian atau pembentukan sebuah konsorsium. Gubernur Dominggus Mandacan pada kesempatan yang sama mengutarakan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan antara lain terkait dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) dan rekomendasi para kepala daerah. “Jalur kereta api ini akan melewati beberapa kabupaten dan kawasan lindung. Jadi semua ini harus kita selesaikan. Untuk rekomendasi kepala daerah tinggal Kabupaten Sorong yang belum,” ucap Dominggus. Ia berharap pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Pemerintah pusat, lanjut dia, harus berperan sesuai kewenangan masing-masing. “Contoh, ada kawasan lindung yang dilalui jalur kereta api. Ini perlu alih fungsi lahan. Harapan kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa membantu agar kegiatan ini berjalan lancar,” katanya. Untuk rekomendasi Bupati Sorong dalam waktu dekat, ia akan melayangkan surat untuk mendorong agar rekomendasi segera dikeluarkan. “Dari 13 kabupaten dan kota, tinggal Bupati Sorong yang belum. Kota Sorong dan daerah lain sudah siap,” katanya. (*) Editor: Dewi Wulandari
Pandemi COVID-19, anggaran renovasi terminal Pelabuhan Pomako ditarik kembali
| Papua No.1 News Portal | Jubi Timika, Jubi – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut menarik kembali anggaran yang diperuntukkan bagi renovasi terminal penumpang Pelabuhan Pomako Timika, Papua. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pomako Timika Papua, Husni Anwar Tinota, di Timika, Minggu (14/6/2020), mengatakan sedianya pekerjaan renovasi terminal penumpang Pelabuhan Pomako dikerjakan tahun 2020. Bahkan anggarannya pun sudah dialokasikan. Namun lantaran adanya pandemi COVID-19 saat ini, katanya, anggaran tersebut ditarik kembali oleh Kemenhub untuk tujuan penghematan. “Terkait pembangunan terminal penumpang di Pelabuhan Pomako Timika itu sebenarnya sudah ada anggarannya. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini maka terjadi penghematan anggaran sehingga anggaran pembangunan gedung terminal penumpang dipotong atau ditarik kembali,” kata Husni. Dengan ditarik kembalinya anggaran pembangunan dan renovasi gedung terminal Pelabuhan Pomako tersebut, katanya, fasilitas untuk tempat tunggu penumpang yang hendak naik ke kapal maupun yang akan turun dari kapal tidak bisa dilakukan perbaikan. Padahal kondisi terminal penumpang Pelabuhan Pomako di Timika Papua berkonstruksi papan yang dibangun awal tahun 2000-an itu sudah sangat tidak layak, dimana beberapa kayu penyangganya sudah keropos dan rusak serta kapasitasnya sangat kecil. “Kenyataannya seperti itu, kita menunggu saja situasi wabah ini cepat selesai sehingga ke depan pemerintah kembali menganggarkan dana untuk pembangunan gedung terminal penumpang Pelabuhan Pomako,” harap Husni. https://arsip.jubi.id/papua-pelayaran-kapal-pelni-kembali-beroperasi/ Usulan pembangunan gedung baru sebagai Kantor UPP Kelas III Pomako Timika Papua juga tidak direalisasikan seluruhnya. Kemenhub hanya mengalokasikan anggaran untuk rehab ringan Kantor UPP Kelas III Pomako yang sudah mulai rusak dan miring. “Untuk kantor, tahun ini kami upayakan untuk rehab yang rusak-rusak. Bagaimanapun kantor itu harus tetap ada untuk bisa maksimal melayani masyarakat,” kata Husni. Tahun ini UPP Kelas III Pomako mendapatkan alokasi anggaran Rp23 miliar untuk perbaikan dermaga lama yang mengalami penurunan lebih dari dua meter pada salah satu sisinya. Pekerjaan perbaikan dermaga yang mengalami penurunan itu diharapkan bisa rampung pada Oktober mendatang. “Pekerjaan perbaikan dermaga yang turun itu tetap dilakukan. Mudah-mudahan saja tidak ada kendala sehingga pekerjaan itu bisa selesai secepatnya,” kata Husni. Fasilitas dermaga lama yang dibangun pada akhir era 1990-an itu mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Tidak semua fasilitas dermaga itu mengalami penurunan, hanya sekitar 10 meter dari total panjang sekitar 87 meter. “Bagian yang turun itu di sisi kanan dermaga lama selama ini kami tutup atau sekat sehingga tidak ada aktivitas apapun di situ. Yang masih kami gunakan yaitu di sisi kirinya untuk bisa disandari kapal-kapal kecil termasuk kapal perintis. Kalau sudah diperbaiki tentu akan dipergunakan kembali untuk bongkar muat barang maupun penumpangl,” jelas Husni. Saat ini sebagian besar aktivitas bongkar muat barang maupun penumpang di Pelabuhan Pomako Timika Papua, baik dari kapal-kapal ekspedisi maupun kapal penumpang Pelni, dilakukan pada lokasi dermaga baru dengan panjang 100 meter yang dibangun sekitar 2013 hingga 2014. (*) Editor: Dewi Wulandari
Dihantui malaria, 100 warga asal Garut minta dievakuasi Jokowi dari Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Asep Kuswara, warga asal Garut Jawa Barat yang saat ini berada di Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura mengaku tak bisa pulang kampung karena kebijakan pembatasan sosial dalam upaya penanganan Covid-19 yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Papua. Ia hendak pulang kampung bersama empat rekannya karena pekerjaan yang diborongnya selama dua bulan sudah selesai. Selain itu, salah satu rekannya terserang malaria. “Mau bagaimana lagi? Pekerjaan kami sudah selesai. Bekal kami sudah habis. Dan kami tidak mendapatkan bantuan sosial seperti warga lainnya karena kami pendatang di sini,” jelas Asep kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (29/5/2020) malam. Asep mengatakan ia datang ke Jayapura pada tanggal 2 Maret lalu bersama empat rekannya, Iwan Ridwansyah, Tatang Sukendar, Mohammad Yusuf, dan Zaki. untuk mengerjakan proyek borongan kandang ayam milik warga setempat. Menurutnya, ada sekitar seratus orang asal Garut yang bernasib sama dengannya. Mereka ini diantaranya bekerja sebagai tukang gordyn dan tukang cukur. “Kegiatan usaha dan kerjaan semua terhenti dan kami pun tidak punya penghasilan lain. Menggunakan dana yang ada untuk menutupi beban hidup di sini. Bantuan pun tidak ada yang kami terima baik dari Pemprov Papua ataupun Jawa Barat,” jelasnya. Namun yang mengkhawatirkan dirinya dan warga Garut lainnya yang merantau di Kota Jayapura adalah serangan malaria yang baru saja menimpa Iwan, Ia bersama rekan-rekannya sama sekali tidak tahu soal penyakit malaria ini. Bahkan saat Iwan diserang malaria, ia dan tiga rekannya sangat panik. “Dua hari sebelum lebaran, dia tidur sore hari sambil nunggu berbuka puasa. Malamnya mulai tersana panas dingin. Kami kira masuk angin. Dua hari berikutnya tambah parah, tidak mau makan. Minum pun tidak, bahkan muntah-muntah. Menggigilnya sampai kencang, makanya kami bawa berobat,” ungkap Asep. Lanjutnya, pemilik pondok tempat mereka tinggal saat ini yang memberitahu mereka bahwa Tatang mungkin terserang malaria. Dan malaria sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian orang juga. “Kami dipinjamkan kendaraan oleh warga setempat untuk membawa Iwan ke Puskesmas Muara Tami, Sekarang kondisi Iwan lumayan baik tapi belum bisa beraktifitas. Kami jadi sangat khawatir jika ada lagi di antara kami yang kena malaria,” tambah Asep. Kondisi yang mereka alami ini benar-benar membuat mereka ingin pulang ke kampung halaman. Namun keinginan ini tak bisa terlaksana karena kebijakan menutup akses transportasi darat, laut dan udara yang diberlakukan pemerintah Provinsi Papua. Asep mengaku pernah mengadukan kondisi mereka ini ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lewat akun media sosial. Tapi tidak ada respon. tapi hingga kini tak ada respons. Sementara Tatang mengatakan mereka membangun kandang ayam petelur selama 50 hari. Setelah pekerjaan selesai mereka berharap bisa pulang. Namun ternyata, pemerintah Provinsi Papua sudah menutup akses transportasi dari dan keluar Papua. “Uang hasil kerja kami sudah kami sisihkan untuk membeli tiket pulang. Tapi karena kami tidak bisa pulang, uang tersebut akhirnya kami gunakan untuk bertahan hidup karena sudah mendapatkan pekerjaan lain, bahkan pekerjaan serabutan sekalipun,: ujar Tatang. Seperti halnya Asep, Tatang juga sangat khawatir jika ia terserang sakit malaria seperti Iwan. Tiap malam, kata Tatang mereka berlima tidur dalam satu kelambu berukuran 2×2 meter agar tidak digigit nyamuk. Saat ini, kelima warga Garut ini hanya bisa membantu pemilik pondok tempat mereka tinggal mengurus kolam pemancingan. Kolam pemancingan ini memang dimiliki oleh pemilik pondok. “Pondok itu pun dipinjamkan kepada kami. Kami juga diizinkan menggunakan sarana MCK pemilik pondok, orang Semarang,” kata Asep tentang tempat tinggal mereka yang jauh dari pemukiman warga di Koya Timur. Asep dan Tatang berharap mereka beserta tiga rekannya bisa segera pulang ke Garut. Semakin lama mereka berada di Jayapura, kondisi mereka akan sangat memprihatinkan. Sementara di kampung halaman mereka, ada anak istri yang harus mereka nafkahi. Meskipun Asep dan keempat rekannya telah dihubungi oleh komunitas Paguyuban Sunda di Kota Jayapura setelah Iwan dibawa berobat ke Puskesmas untuk tinggal di padepokan paguyuban, mereka tetap ingin secepatnya pulang ke kampung halaman mereka. “Kami semua atas nama warga Garut dan Jawab Barat disini memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mengevakuasi kami dari Papua, karena sudah tidak sanggup lagi bertahan. Kepada TNI/Polri juga tolong bantu kami bisa dipulangkan ke Garut,” harap Asep. (*)
Kementerian PUPR rehabilitasi dan rekonstruksi 7 fasilitas umum di Jayapura dan Wamena
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tetap berkomitmen mendukung percepatan pemulihan kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jayapura dan Wamena pasca aksi massa yang terjadi pada 29 Agustus 2019 lalu. Walaupun di tengah Pandemi Covid-19, perbaikan fasilitas umum yang meliputi gedung pemerintahan, pasar serta fasilitas pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR. “Selain menunjuk salah satu BUMN Karya, dalam pelaksanaan rehabilitasi ini Kementerian PUPR melibatkan kontraktor lokal di bawah Gapensi Jayawijaya dan masyarakat setempat, berupaya bersama-sama agar penanganannya berjalan cepat dan memiliki kualitas yang baik,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman Kementerian PUPR. Lokasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani Kementerian PUPR di Jayapura meliputi Aula Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung BLK Kelas II Abepura dan Gedung KPU. Sementera di Wamena, Kabupaten Jayawijaya meliputi Pasar Wouma, rehabilitasi 403 unit ruko, STISIP Amal Ilmiah Yapis dan Gedung KUA Kabupaten Jayawijaya. Progres pengerjaan Aula MRP Jayapura yang dilaksanakan pada 13 September 2019 – 8 April 2020 telah mencapai 100 persen dengan anggaran rehabilitasi sebesar Rp7,075 miliar. Progres Gedung BLK Kelas II Abepura juga telah mencapai 100 persen. Gedung ini dikerjakan pada 13 September 2019 – 17 Maret 2020 dengan anggaran Rp1,46 miliar. Sementara Gedung KPU Jayapura progresnya saat ini mencapai 65,42 persen dengan anggaran Rp11,178 miliar. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, kabupaten Jayawijaya telah selesai 100 persen dengan anggaran Rp2,181 miliar. Rehabilitasi Pasar Wouma dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 – 11 November 2019, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk dapat selesai dalam waktu 2 minggu. Rehabilitasi 403 unit ruko di Wamena telah selesai sebanyak 352 unit dan sisanya sebanyak 51 unit tengah dalam masa pengerjaan. Rehabilitasi STISIP Amal Ilmiah Yapis WAmena yang dilaksanakan sejak 13 Desember 2019 progresnya telah mencapai 89,63 persen dengan perkiraan biaya Rp 51,65 miliar. Sementara rehabilitasi Gedung KUA Kabupaten Jayawijaya yang juga dimulai pada 13 Desember 2019 baru saja diselesaikan pada 22 Mei 2020 dengan biaya Rp1,139 miliar. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum di Wamena, Kabupaten Jayapura tidak terdampak kebijakan refocusing anggaran. Menteri Basuki berpesan agar jangan sampai ada pekerja konstruksi Kementerian PUPR yang sedang bertugas terpapar Covid-19. Untuk itu rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum di Jayapura dan Wamena dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, pembagian masker kepada pekerja, pengecekan suhu, penyemprotan desinfektan, penyediaan ruang isolasi, penyediaan hand sanitizer dan fasilitas cuci tangan serta Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. “Rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilaksanakan sebagai bagian upaya pemulihan pasca kerusuhan sekaligus upaya mendukung situasi kondusif menjelang PON XX Papua,” kata Iwan Suprijanto, Kepala Pusat Pengembangan Sarpras Pendidikan, Olahraga dan Pasar selaku penanggung jawab kegiatan. (*) Editor: Jean Bisay
RSUD Yowari bangun ruang isolasi untuk pasien covid-19
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pemerintah menganggarkan sekitar Rp8 miliar untuk pembangunan jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Kabupaten Jayapura. Pembangunan tersebut meliputi pengaspalan sepanjang 2 kilometer, perbaikan talut, drainase, hingga sarana sanitasi. “Saat ini (proyeknya) sedang dikerjakan. Target pekerjaannya, (rampung) dalam dua pekan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jayapura Alpius Toam, Selasa (31/3/2020). Dia mengatakan penyiapan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari. Proyek tersebut juga mengerjakan bangunan baru untuk ruang isolasi guna menangani pasien covid-19. “Ada ruang isolasi yang dibangun di belakang ruang Unit Gawat Darurat (UGD). Fungsinya masih bersifat sementara, dan jalan masuknya sedang dikerjakan,” jelas Toam. Dia berharap semua pekerjaan tersebut selesai tepat waktu sehingga tidak menghambat mobilisasi penanganan pasien. “Jalan masuk terdiri atas dua jalur, yang masing-masing sepanjang 200 meter dari jalan utama. Kondisi jalan masuk saat ini perlu diperbaiki.” Direktur RSUD Yowari Petronela Risamasu mengapresiasi tindakan cepat pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung lain. “Bangunan di bagian belakang (gedung utama) sudah siap digunakan, hanya jalannya perlu diperbaiki untuk memudahkan mobilisasi petugas (paramedis).” (*)
Sumpah maya cincin Palapa
Papua No. 1 News Portal | Jubi Diresmikan Presiden Joko Widodo lima bulan lalu, Palapa Ring tak kunjung menjamin adanya akses internet di seluruh daerah yang dilalui jaringan kabel serat optik ini. Di sebagian wilayah Papua dan Papua Barat, infrastrukur Palapa Ring Timur masih kopong, tanpa koneksi internet. Masyarakat di sana masih kelimpungan ketika harus mendaftar secara online dalam seleksi CPNS. Pemerintah daerah kerepotan menyiapkan sarana telekomunikasi agar sekolah-sekolah di pelosok bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer. Janji terbukanya akses Internet cepat dan murah di pelosok lewat Palapa Ring belum tunai. Terganjal skema menyambungkan Internet ke jaringan kabel serat optik. Simak laporan panjang Tempo bekerja sama dengan Jubi dalam dua edisi: UJIAN Nasional Berbasis Komputer baru akan digelar pada Maret dan April mendatang. Tapi, bagi Ferry A. Pelupessy, pekerjaan untuk memastikan ujian bisa diikuti siswa di semua sekolah di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, telah dimulai. Jumat, 14 Februari lalu, Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Tambrauw itu datang ke lima distrik tanpa sinyal. Perlu waktu sepekan bagi Ferry dan rombongannya untuk memasang very small aperture terminal, perangkat penerima dan pengirim data ke satelit. “Telkom belum masuk, operator lain juga masih menunggu,” kata Ferry, Jumat, 28 Februari lalu. Tambrauw adalah satu dari sembilan kabupaten di kepala burung Pulau Papua. Sejak terbentuk 12 tahun lalu, daerah hasil pemekaran Kabupaten Sorong tersebut hanya mengandalkan asupan Internet dari satelit. Itu pun hanya sebagian kecil dari 29 distrik yang terlayani. Maka, kesulitan akibat tak adanya jaringan Internet menjadi makanan sehari-hari pemerintah daerah dan warga Tambrauw. Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi 2018 yang digelar Pemerintah Kabupaten Tambrauw, misalnya, hingga kini tak menentu hasilnya. Komposisi 80 persen kursi untuk orang asli Papua, lahir dan besar di Papua tak terpenuhi sejak pendaftaran dibuka. Lebih dari separuh pendaftar justru berasal dari luar Papua. Susahnya warga Tambrauw mendaftar secara online berulang akhir tahun lalu. Marshal David Laurens, tenaga ahli teknologi informasi yang membantu Ferry, masih ingat pemandangan pada November-Desember 2019, saat pemerintah pusat membuka lagi pendaftaran CPNS. Ratusan warga dari berbagai distrik berkelompok menyewa mobil menuju Sorong. Kota terbesar di Papua Barat, berjarak empat jam perjalanan ke arah barat dari Tambrauw ini, satu-satunya harapan untuk bisa mengakses Internet. “Itu sebabnya banyak profesional di Tambrauw yang hampir setiap minggu ke Sorong untuk mengecek e-mail dan pesan online,” ucap Marshal. Ferry dan Marshal sempat berharap banyak ketika Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 meresmikan operasi jaringan tulang punggung Internet berkecepatan tinggi, Palapa Ring. Maklum, Palapa Ring Timur, satu dari tiga paket proyek ini, melintas di Tambrauw. Satu unit pusat operasi jaringan (network operations center/NOC), fasilitas pemantau dan penghubung kabel serat optik Palapa Ring Timur, dibangun di Fef, ibu kota Tambrauw. Namun, sayangnya, harapan mereka terlalu tinggi. Jaringan kabel dan NOC itu tak kunjung berfungsi. Belum ada koneksi Internet di dalamnya. Kondisi serupa dialami sejumlah kabupaten lain di Papua yang juga telah disinggahi kabel Palapa Ring. *** PALAPA Ring adalah proyek ambisius pemerintah yang hendak menyambungkan satu negeri dengan Internet. Pemerintah membangun 12.148 kilometer kabel fiber optic dan 55 antena pemancar gelombang mikro (radio microwave) yang terbagi dalam tiga paket: Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Dengan jaringan ini, paling tidak 5,8 juta penduduk di 57 kabupaten dan kota diharapkan bisa menikmati koneksi Internet yang cepat dan murah seperti warga lain di kota-kota besar. Digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta, proyek itu menelan biaya Rp7,7 triliun. Konsorsium badan usaha pemenang tender yang membiayai pekerjaan. Pemerintah akan menggantinya, ditambah biaya operasi dan keuntungan yang telah disepakati, secara berangsur selama masa konsesi. Palapa Ring Timur, paket terbesar dalam proyek ini, menjadi pekerjaan terakhir yang kelar dibangun pada September 2019. Tiga Palapa itu melengkapi jaringan kabel serat optik yang telah lama dibangun dan dioperasikan operator tulang punggung telekomunikasi, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Di barat, Palapa Ring melintang dari Dumai di Riau menuju Kuala Tungkal di Jambi, lalu ke Lingga di Kepulauan Riau melewati Batam, Natuna, hingga Singkawang di Kalimantan Barat. Kabel itu tersambung dan melengkapi jaringan existing, seperti Jawa-Sumatera-Kalimantan milik Telkom dan Jawa-Kalimantan-Batam-Singapura kepunyaan Indosat. Di tengah, kabel Palapa Ring dan antena-antena microwave menyambungkan Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur; Manado, Sulawesi Utara; sampai Sofifi dan Pulau Taliabu di Maluku Utara. Kabel ini melengkapi Luwuk Tutuyan Cable System dan Sulawesi Maluku Papua Cable System Packet 1 milik Telkom serta jaringan kabel XL Axiata yang membentang di daratan dari Makassar hingga Manado yang tersambung ke Jawa. Sementara itu, di timur, tempat warga Tambrauw belum tersentuh internet, Palapa Ring Timur membentang dari Waingapu ke Kupang hingga tersambung di Alor, Nusa Tenggara Timur, menuju Papua lewat Merauke, Timika, Sorong, Manokwari, sampai Jayapura. Palapa Ring Timur juga menembus wilayah pelosok di pegunungan tengah Papua menggunakan antena microwave. Palapa Ring Timur melengkapi jaringan kabel bawah laut Telkom yang sudah ada, yaitu Sulawesi Maluku Papua Cable System Packet 2, yang membentuk setengah lingkaran dari Jayapura di utara hingga Merauke di selatan. “Kami hanya membangun di jalur yang belum ada kabelnya,” ujar Benyamin Sura, Direktur Kepatuhan PT Palapa Timur Telematika—konsorsium penyelenggara Palapa Ring Timur—di Jakarta, Rabu, 26 Februari lalu. Ketika mengumumkan sekaligus meresmikan rampungnya seluruh pekerjaan Palapa Ring, 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen menuntaskan proyek ini lantaran kerap menerima keluhan tentang lambatnya layanan Internet di pelosok negeri, termasuk di Papua. “Kalau ada tol jalan tol darat, ini ada tol langit,” ucapnya. “Inilah nanti yang akan menyatukan negara kita, Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung.” Pada hari itu, dalam acara yang sama, Jokowi menggelar video conference dengan jajaran pemimpin daerah di lima kota. Dua di antaranya di Sorong, Papua Barat; dan Merauke, Papua. Dia bertanya apakah koneksi Internet sudah kencang di kedua provinsi tersebut. Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan Bupati Merauke Frederikus Gebze menjawab serupa: layanan Internet di Sorong dan Merauke sudah tersedia dan jauh lebih kencang. “Tapi, untuk beberapa daerah lain, kita masih perlu mengeceknya,” ucap Lakotani. *** SORONG dan Merauke
Warga sesalkan jembatan Kali Ular tidak ditinggikan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Kondisi jembatan Kali Ular sejak terjadi hujan deras yang mengakibatkan banjir pada 11 Februari 2020, tidak ada pelebaran saluran pembuangan di jembatan ini. Pantauan Jubi, Senin (2/3/2020), kondisi jembatan masih tetap seperti yang telah dibuat dan tidak ada perubahan dalam pengerjaan jembatan. Pengaspalan pun dilakukan dengan kondisi lubang pembuangan yang kecil. Sier Pangkatana, salah seorang korban meluapnya air Kali Ular, mengatakan pengelolaan proyek harusnya merundingkan segala sesuatunya dengan warga sekitar. “Yang kami mau jembatan itu dibikin lebih tinggi. Kali ini kecil tapi kalau sudah banjir itu bukan air kecil yang turun,” ucapnya. Kata Sier, sejak jembatan belum diperbaiki, banjir sampai seakan kali yang besar. “Seharusnya itu jembatan dibuat tinggi, dari warung itu diangkat sampai di ujung perumahan dekat Kompi D, supaya air itu bebas mengalir ke bawah,” jelasnya. Tambah Sier, dengan banjir yang terjadi pada 11 Februari 2020 lalu, dapat menjadi pelajaran dimana dalam pengerjaan jembatan Kali Ular ini. “Mereka sendiri sudah lihat to bagaimana air Kali Ular ini turun, jadi kalau bisa itu diubah pembuangan airnya,” ujarnya. Seorang warga setempat yang juga dosen Sekolah Tinggi Kristen Protestan (STKPN) Burure Sentani, Sien, mengatakan seharusnya pengerahan ini tidak hanya sekedar pasang bronjong dan aspal. “Kondisi jembatan seperti itu akan tetap banjir, coba ditinggikan supaya air itu bebas di bawahnya,” jelasnya. (*) Editor: Dewi Wulandari
26 Km jalan Trans Papua belum dibuka
Papua No. 1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Balai Besar Jalan dan Jembatan Provinsi Papua mengatakan sekitar 26 kilometer jalan Trans Papua belum dibuka dan sekitar 4.000 jembatan perlu dibangun di provinsi tersebut. Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Provinsi Papua, Osman Marbun, dalam pemaparan kepada Anggota DPR RI Komisi V di Jayawijaya, Senin (2/3/2020), mengatakan khusus jalan Trans Papua sebagian besar sudah terbuka atau terhubung. “Ada lebih kurang 26 kilometer lagi jalan Trans Papua yang belum terbuka secara keseluruhan. Namun lebih banyak jembatan-jembatan yang harus kita bangun. Lebih kurang ada 4.000 titik jembatan,” katanya. Khusus untuk jalan Trans Papua Wamena-Jayapura yang diminta DPR-RI agar kendaraan umum bisa melintas, ia mengatakan untuk itu perlu dilakukan perbaikan satu jembatan penghubung yang terputus dan kini perbaikannya sudah mencapai 80 persen. “Jalan (Wamena-Jayapura) berhenti fungsinya karena jembatan sementara di kilometer 364 hanyut (jembatan Yahuli). Sementara ditangani untuk permanen, mudah-mudahan bisa selesai Maret. Paling lambat bulan empat. Harapan kita bisa terselesaikan,” katanya. Sebelum jembatan itu terputus, jalan Wamena-Jayapura sempat dibuka bagi umum dan masyarakat sehingga mereka bisa menikmati kebutuhan pokok dengan harga yang cukup murah dibandingkan sebelum adanya jalan Trans Papua. Namun untuk sementara ini jalan itu ditutup. “Untuk fungsi jalan Trans Papua Jayapura-Wamena, kalau Jembatan Yahuli diselesaikan Maret berarti sudah bisa kita buka lagi,” katanya. Dengan adanya jalan Trans Papua, menurut dia, masyarakat mulai berinvestasi untuk membeli kendaraan agar bisa memanfaatkan jalan tersebut. “Dengan terbukanya Jalan Jayapura-Wamena, akan terlayani delapan kabupaten di wilayah pegunungan misalnya Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya” katanya. (*) Editor: Dewi Wulandari
DPR Papua tinjau jalan rusak di Jagebob
Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Komisi IV DPR Papua dijadwalkan bertolak ke Distrik Jagebob, besok. Mereka akan meninjau kondisi kerusakan jalan di distrik tersebut dan sejumlah lokasi lain, setelah sebelumnya memantau pembangunan Stadion Katalpal dan Sirkut Grass Track Merauke. “Kerusakan jalan telah berlangsung selama beberapa tahun. (Pembangunan dan pemeliharaan) jalan (di Jagebob) merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga mereka (DPR Papua) harus memperjuangkan (perbaikannya),” kata Ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina, Jumat (28/2/2020). Benjamin mengatakan jalan di Jagebob merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Kota Merauke. Karena itu, keberadaan jalan sangat vital bagi masyarakat setempat, termasuk dalam pemasaran hasil bumi . “Komisi IV membidangi infrastruktur. Kami berharap mereka menyuarakannya (perbaikan jalan) kepada pemerintah provinsi,” ujarnya. Kerusakan jalan di Jagebob kerap dikeluhkan warga setempat. Selain berlubang, kondisi jalan berlumpur, terutama sewaktu musim penghujan. “Kendaraan roda dua maupun empat tidak dapat melintas saat musim penghujan. Kami berharap pemerintah segera mengaspal jalan,” kata Warga Jagebob, Eyang (45 tahun). (*) Editor: Aries Munandar
Dua Distrik di Yahukimo bisa akses jaringan 4G
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengaktifkan jaringan 4G di dua kampung distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tahun ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Yahukimo, Yahik Yehezkiel Suhuniap, mengatakan untuk mengaktifkan jaringan 4G ini dibutuhkan waktu tiga tahun sejak 2017 hingga 2020. Dua distrik yang bisa menikmati jaringan 4G adalah Kampung Moroku dan Kampung Tomon Dua. “Kami di Dinas komunikasi dan Informatika tidak diam saja dengan kondisi (Jaringan Internet lelet/sulit) yang terjadi di distrik Dekai, Ibu kota Kabupaten Yahukimo, tetapi kami upayakan bangun tower. Akhirnya Kominfo membantu kami untuk mengaktifkan jaringan 4G di beberapa lokasi yang ada di distrik Dekai diantaranya di desa Tomon Dua dan desa Moruku, pada tahun 2020 ini,” kata Kadis Kominfo, Yahik Suhuniap kepada Jubi, (27/02/2020). Saat ini layanan jaringan data (4G) di dua lokasi tersebut telah di aktifkan. Masyarakat yang selama ini di sekitar kota Dekai dan di dua lokasi tersebut sering mengeluh untuk komunikasi dan informasi, sudah bosa menikmati akses dengan baik. “Dengan demikian diaktifkannya jaringan 4G ini, penduduk yang ada di kota Dekai bisa mengakses dengan mengisi paket data di hp atau modem lalu bisa online di HP dan juga bisa bagi hotspot ke laptop atau komputer dari handphone,” kata Suhuniap Sementara itu, warga jasa pengguna warung Internet (Warnet), Okbed Lokon mengatakan, sebelum hadirnya jaringan internet 4G Yahukimo, ia selalu menggunakan jasa Warnet yang membutuhkan biaya yang besar. Ia berharap masuknya jaringan 4G bisa semakin memudahkan masyarakat. “Selama ini saya online di Warnet harga mahal perjam Rp 20 ribu dan kalau 3 jam Rp50 ribu, 7 jam Rp 100 ribu. Tapi Terima kasih kepada pemerintah, karena telah menghadirkan jaringan 4G di 3 lokasi dari sebelumnya kebanyakan bergantung pada Warnet dan 1 Tower 4G di kantor bupati tapi dengan adanya 2 lokasi tersebut tidak lagi ke warnet,” tutur Okbed Lokon.(*) Editor: Edho Sinaga
Kerusakan Jalan Worambaim-Demta berlangsung abadi
Papua No.1 News Portal | Jubi Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Jalan di Kampung Worambaim menuju Distrik Demta tidak pernah tersentuh pembangunan, setidaknya dalam 30 tahun terakhir. Perbaikan dan perawatan terhadap infrastruktur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua. Sejumlah tokoh masyarakat pun menyayangkan lambannya respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam memperbaiki jalan sepanjang 30 kilometer tersebut. Masyarakat juga telah berulang kali menuntut perbaikan jalan, termasuk kepada pihak DPR Papua, tetapi tidak tidak pernah ditindaklanjuti. “Sekda (Sekretaris Daerah) Papua waktu itu, menyuruh kami menyurati bupati untuk diteruskan kepada Gubernur, dengan melampirkan surat aspirasi masyarakat. Itu sudah dilakukan, tetapi hanya sampai di situ saja (tidak ada kelanjutan),” kata tokoh masyarakat Distrik Demta Piet Hariyanto Soyan, Selasa (25/2/2020). Soyan mengatakan kondisi kerusakan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat karena jalan tersebut akses darat satu-satunya di Distrik Demta. Banyak barang dagangan mereka menjadi tidak laku saat dijual di pasar akibat buruknya kondisi jalan. “Ikan yang dibawa dari Demta bisa rusak (menurun kualitasnya). Mereka yang membawa 500 buah mangga, 200 di antaranya rusak setelah sampai di pasar,” kata Soyan, yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura. Kerusakan jalan juga menghambat aktivitas pendidikan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Soyan menyebut sudah banyak pasien yang meninggal dunia dalam perjalanan berobat ke rumah sakit akibat kerusakan jalan di Demta. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Demta, Soyan berharap Pemprov Papua segera memperbaiki jalan tersebut. “Jalan itu juga berfungsi sebagai jalan produksi untuk menjual hasil bumi ke pasar.” Kepala Distrik Demta Edison Yapsenang mengaku perbaikan jalan tersebut selalu diusulkan dalam setiap musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) distrik. “Perbaikan jalan juga seharusnya diusulkan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam musrenbang provinsi supaya bisa segera direalisasikan.” (*) Editor: Aries Munandar
Pembangunan jalan buka peluang bisnis bagi masyarakat
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Mathius Awoitauw mengklaim proyek pembangunan jalan di sekitar dusun sagu tidak memiliki masalah. Sudah ada kesepakatan bersama dengan para pemilik ulayat dan tetua adat setempat sebelum proyek itu mulai dikerjakan. “Dari Telaga Ria sampai Yabaso, pemerintah sudah membayar ganti rugi tanaman (masyarakat setempat). Memang ada (kawasan) yang dikorbankan (untuk pembangunan jalan), tetapi tidak terlalu besar nilainya (dampaknya bagi lingkungan dan sosial),” kata Awoitauw, Senin ( 24/2/2020). Menurutnya, pemerintah selalu berupaya meminimalisasi dampak lingkungan akibat pembangunan jalan maupun infrastruktur lain. Salah satunya ialah penanaman kembali sagu di lokasi cadangan atau pengganti. “Sesuai Perda Perlindungan Hutan Sagu, pemerintah akan menanami kembali sagu (pengganti di lokasi lain).” Bupati Awoitauw mengatakan pemerintah sebetulnya sedang mengajak masyarakat untuk berorientasi bisnis. Nilai aset mereka dipastikan meningkat setelah dibangunnya jalan alternatif sebagai pendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, tersebut. “Ketika ada jalan di pinggiran danau atau di dekat dusun sagu, nilai (harga) tanah di sana sangat tinggi. Masyarakat dapat memanfaatkan (tanah tersebut) untuk berbisnis, tetapi jangan sampai dijual,” jelasnya. Sejumlah kalangan, terutama pegiat lingkungan sebelumnya mengecam pembangunan jalan yang mengusur hutan sagu di Kabupaten Jayapura. Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua Ais Rumbekwan adalah salah satu aktivis yang menentang pembangunan tersebut. Rumbekwan menilai pengusuran hutan sagu untuk kepentingan PON 2020 merupakan kebijakan yang keliru. Pendapat Rumbekwan senada dengan Legislator Papua Edoardus Kaize. (*) Editor: Aries Munandar
Pemkab Jayawijaya usul normalisasi Kali Uwe kepada Kemen PUPR
Papua No. 1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, mengusulkan normalisasi Kali Uwe kepada Kementerian PUPR melalui Balai Sungai, agar ratusan masyarakat di kawasan itu terhindar dari banjir. Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengaku telah memerintahkan Dinas PU Jayawijaya untuk membuat proposal. “Kami masih melakukan koordinasi dengan provinsi maupun dari PUPR untuk bagaimana bisa meluruskan aliran air Kali Uwe,” katanya, di Wamena, Sabtu (15/2/2020). Banua mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang memasang bronjong atau talud di beberapa ruas, namun masih ada sejumlah titik yang perlu dibuat tanggul atau talud lagi. “Dari pemprov sudah turun untuk melakukan perbaikan-perbaikan di jalan yang terputus,” katanya. Akibat abrasi Kali Uwe, jalan penghubung antara Distrik Welesi dan Distrik Wouma terputus dan mengancam sejumlah warga yang tinggal di pinggiran kali tersebut. Pascaabrasi yang mengikis pinggiran Kali Uwe tiga tahun lalu, akses jalan menuju Distrik Welesi yang merupakan pusat pagelaran FBLB sempat tidak bisa dilalui kendaraannya. Sebelumnya Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, mengatakan penggalian material yang setiap saat dilakukan di Kali Uwe juga berdampak terhadap putusnya jembatan, serta mengancam Bandara Wamena. “Sudah ada surat bupati kepada mereka yang punya hak ulayat, untuk tidak melakukan penggalian karena kita lihat potensi bencana sangat besar sekali untuk Bandara Wamena,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Renovasi empat SD di Tambrauw tuntas
Papua No. 1 News Portal | Jubi Tambrauw, Jubi – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat sudah menuntaskan pengerjaan renovasi empat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tambrauw. Penuntasan renovasi bangunan SD Inpres 82 Bamus Nama, SD Inpres 32 Arfu, SD Negeri Baun, dan SD Negeri Bikar ditandai dengan upacara serah terima dari Kepala BPPW Papua Barat, Marsudi, kepada Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, disaksikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jhon Wempi Wetipo, di Bamus Bama, Rabu (12/2/2020). Marsudi mengatakan keempat sekolah tersebut direnovasi tahun 2019 dengan biaya Rp15,4 miliar. Ia menjelaskan renovasi SD Negeri 82 Bamus mencakup pembangunan enam ruang kelas, lapangan upacara, toilet, gerbang kawasan, dan pagar. Sementara perbaikan SD Negeri Inpres 32 Arfu meliputi pembangunan tujuh ruang kelas serta ruang guru, toilet, menara air, pagar, gapura, dan lapangan upacara. Pekerjaan renovasi SD Negeri Bikar, ia melanjutkan, mencakup pembangunan enam ruang kelas, jamban, menara air, lapangan upacara, dan pagar. “SD Negeri Baun yang direnovasi yakni enam ruang kelas, jamban, menara air, lapangan upacara, dan pagar,” katanya. John Wempi Wetipo mengatakan renovasi empat sekolah dasar berharap setelah direnovasi keempat sekolah tersebut bisa menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kabupaten Tambrauw. (*) Editor: Dewi Wulandari
PON semakin dekat, Jalan Sentani-Depapre belum juga rampung
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pembangunan jalan ruas Sentani-Depapre belum juga rampung padahal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 tinggal menghitung bulan. Depapre merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Jayapura. “Kita butuh percepatan pembangunan (infrastruktur PON). Pembangunan Jalan Sentani-Depapre merupakan kewenangan Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan (Papua),” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Rabu (12/2/2020). Bupati Awoitauw mengatakan penyelenggaraan PON XX berbasis pariwisata sehingga diharapkan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan masyarakat umum. Karena itu, infrastruktur jalan menjadi sarana vital pendukung kesuksesan PON. “Saat ini yang terlihat (jalan yang rampung) baru sampai di Daerah Doyo Lama (Distrik Waibhu). Infrastruktur jalan juga penting. Bagaimana mau menggerakan masyarakat untuk terlibat aktif (mendukung PON), sementara fasilitas pendukungnya belum siap,” jelasnya. Awoitauw mengaku sudah berkoordinasi mengenai pembangunan Jalan Sentani-Depapre. Berdasarkan koordinasi tersebut, ruas jalan itu mulai dibangun pada tahun ini. “Kami hanya sebatas berkoordinasi dan mengusulkan (pembangunan jalan). Urusan selanjutnya (pengerjaannya) merupakan kewenangan pemerintah provinsi (Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua).” Tokoh Masyarakat Pesisir Kabupaten Jayapura Patrinus Sorontouw mengungkapkan rencana pembangunan Jalan Sentani-Depapre berasal dari usulan masyarakat. Mereka menyampaikannya melalui pemerintah kampung, distrik, hingga DPR Papua. “Kondisinya (jalan) tidak berubah sejak tiga tahun lalu.” (*) Editor: Aries Munandar
Wilayah Distrik Ravenirara masih terisolasi
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Sarana transportasi dan infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Ravenirara, satu dari 18 distrik di Kabupaten Jayapura. Selain kondisi jalan yang rusak parah, layanan telekomunikasi juga belum terhubung. “Masyarakat menggunakan akses (jalur) laut untuk membawa (menjual) hasil kebun. Akses darat hanya (dapat digunakan) dalam kondisi tertentu, yakni ketika tidak (bukan musim) hujan,” kata Kepala Distrik Ravenirara Yan Nari, Senin (10/2/2020). Kesulitan juga dihadapi masyarakat saat ingin berkomunikasi dengan warga atau pihak di luar wilayah distrik. Mereka harus ke Gunung Merah untuk mendapat sinyal telepon seluler. Perjalanannya ditempuh lewat laut dan dilanjutkan dengan kendaraan bermotor dari Distrik Depapre. “Berbagai upaya dan koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah (kabupaten) agar jalan dari Distrik Depapre menuju Distrik Rafenirara diperbaiki. Jalan itu bisa dikatakan jalan produksi karena digunakan masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian,” jelas Nari yang baru enam bulan menjabat kepala distrik. Yongsu Desoyo menjadi kampung terjauh yang diakses melalui jalur laut dari pusat Pemerintahan Distrik Revenirara. Nari berharap pemerintah kabupaten memperhatikan nasib masyarakat di distriknya. “Proposal (permohonan pembangunan jalan) sudah diajukan bahkan sebelum saya menjadi kepala distrik, tetapi belum ada jawaban (ditindaklanjuti pemerintah kabupaten).” Tokoh Masyarakat Yongsu Spari, Yosafat mengungkapkan jalan utama di kampung mereka kerap berubah menjadi kubangan saat musim penghujan. Jalan juga sering tertimbun longsoran batu dari gunung. “Memang ada kendaraan yang masuk ke sini, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu, saat tidak hujan. Jadi, satu-satunya (alternatif transportasi) ialah (melalui) jalur laut,” kata Yosafat. (*) Editor: Aries Munandar
Jadi pemimpin tidak boleh pendendam
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pemimpin yang dihasilkan dari sebuah proses demokrasi harus bersiap menghadapi dua kemungkinan risiko dalam menjalankan tugas. Risiko itu ialah tuntutan balas budi, dan balas dendam. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro saat melantik Wilson Serondannya sebagai Kepala Kampung Yongsu Spari, Distrik Ravenirara, Senin (10/2/2020). Dia juga menegaskan tugas utama seorang pemimpin ialah menyejahterakan masyarakat. “Seorang pemimpin harus mampu menyejahterakan masyarakat. Jadi, harus kreatif dan punya jiwa (semangat) membangun serta tidak boleh mendendam,” tegas Giri. Yongso Spari dikenal sebagai kampung berbatu karena banyak bebatuan besar di sekitar permukiman warga. Kampung ini juga kaya akan potensi buah-buahan, seperti mangga, durian, duku, dan rambutan yang menjadi sumber pendapatan warga. Giri mengatakan tanggung jawab untuk membangun Kampung Yongsu Spari selama enam tahun ke depan telah dimandatkan masyarakat setempat kepada Serondannya. “Ada potensi alam yang dapat dikelola menjadi sumber pendapatan masyarakat. Kepala kampung yang baru harus jeli melihat potensi unggulan ini.” katanya. Serondannya mengatakan pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat memang menjadi program prioritas dalam kepemimpinannya. Dia menilai alokasi dana kampung (ADK) selama ini cukup membantu dalam membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Namun, pengembangan perekonomian masyarakat masih terkendala oleh kondisi infrastruktur. Masyarakat sulit memasarkan hasil kebun mereka lantaran terbatasnya akses transportasi dan kondisi jalan yang memperihatinkan. “Akses transportasinya yang masih cukup sulit karena infrastruktur jalan tidak mendukung. Jadi, yang dibutuhkan (masyarakat saat ini) ialah jalan berkualitas baik,” kata Serondannya. (*) Editor: Aries Munandar
Pembangunan infrastruktur PON harus perhatikan lingkungan
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pembangunan infrastruktur penunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 harus tetap memerhatikan dampak lingkungan. Keduanya sama-sama penting. “Pembangunan jalan sangat penting (untuk mengatasi kemacetan). Namun, dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan (diperhatikan),” kata tokoh masyarakat Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur Pendeta Tony Wally, Senin (3/2/2020). Salah satu jalan yang sedang dibangun untuk mendukung pelaksanaan PON 2020 di Kabupaten Jayapura ialah ruas Yabaso-Telaga Ria. Jalan tersebut berada di tepian Danau Sentani. Pembangunan jalan dikhawatirkan semakin menekan keseimbangan ekosistem kawasan. Menurut Wally, saat ini saja terdapat sejumlah usaha yang diduga membuang limbah ke Danau Sentani. “Perusahaan (yang berada di pinggiran Danau Sentani) pasti membuang limbahnya ke Danau Sentani.” Dia menekankan masyarakat pada prinsipnya tidak bermaksud menghalangi aktivitas pembangunan daerah. Mereka hanya ingin pemerintah mengantisipasi dampak pembangunan terhadap kelestarian lingkungan. “Hutan sagu jadi hilang ketika jalan sudah ada (dibangun). Otomatis, lahan pekerjaan (bagi masyarakat) semakin sempit, dan pencemaran lingkungan semakin meningkat,” jelasnya. Ketua Komisi B DPR Kabupaten Jayapura Eymus Weya mengakui banyak masyarakat mengeluhkan aktivitas pembangunan infrastruktur PON 2020. Lahan ulayat dan hutan sagu banyak digusur untuk proyek pembangunan jalan alternatif. “Pemerintah daerah (memang) sudah membayar (ganti rugi). Namun, dampak lingkungan dan ketersediaan (kelestarian) sagu (tetap) harus diperhatikan serius,” kata Weya. (*) Editor: Aries Munandar
Polda Papua segera punya laboratorium forensik
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah (Polda) Papua bakal memiliki laboratorium forensik untuk mengungkap atau mendukung penyidikan dan penyelidikan berbagai kasus yang terjadi di daerah itu. Tim Mabes Puslabor Bareskrim Polri telah meninjau studi kelayakan Bidlabfor Polda Papua, Jayapura, Kamis, (30/1/220) kemarin. “Kami sudah hampir 3 bulan berada di Polda Papua ini, kita ini direkrut dari berbagai Bidlabfor Polda yang ada di Indonesia. Kami sudah sprintkan untuk persiapan operasional Bidlabfor Polda Papua,” kata Kabid Puslabfor Polda Papua, AKB Maruli Simanjuntak, saat kunjungan di Jayapura kemarin. Baca juga : 17 terdakwa kasus rasisme dikeluarkan dari tahanan Polda Papua Kapolda Papua instruksikan penyelesaian kasus dugaan korupsi Kasatker Polda Papua dibekali pemahaman laporan keuangan Ia menyebutkan uji kelayakan Bidlabfor Polda Papua perlu dilakukan, sehingga dapat mempunyai wujud dan ujung atau mendapat suatu kesimpulan. Wakapolda Papua Brigjen Yakobus Marjuki mengatakan labfor itu bagian penguatan penyidikan. “Kami harus perkuat penyidikan, selain labfor ini berkaitan dengan polsek. Penguatan personel kita baru 45 persen,” kata Marjuki. Tercatat saat ini baru peresmian 5 polres baru, Polda Papua minta 1.000 personel ke Kapolri termasuk lulusan SPN untuk penguatan ke dalam. “Saya berharap penguatan dalam penyidikan ini tidak terlepas dari kelemahan kita, pemahaman internal dan eksternal agar semua mendorong untuk penegakan hukum di Papua ini,” ujar Marjuki menambahkan. Upaya Labfor itu untuk penguatan personelnya termasuk sarana prasarana yang diperlukan dan dukungan anggarannya. Kapuslabfor Mabes Polri Brigjen Ahmad Haydar menyampaikan, anggaran pembangunan Bidlabfor Papua senilai 12 juta dolar AS, dibagi dua bersama Polda Riau. “Kemarin kita sudah tengok Riau, sekarang kita tengok Papua, apabila memenuhi syarat untuk dioperasionalkan, kami akan buat surat dan turun SKEP dari Kapolri berarti siap dioperasionalkan,” kata Ahmad. (*) Editor : Edi Faisol
Jalan longsor ancam keselamatan penggendara
Papua No.1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Longsor menggerus jalan di Kampung Nifasi, Distrik Makimi. Kondisi tersebut meresahkan warga karena jalan itu menjadi akses satu-satunya yang menghubungkan wilayah perkampungan. “Jalan yang longsor pas di tengah kampung. Itu satu-satunya jalan di kampung ini,” kata Warga Kampung Nifasi Markus Rumawi (40 tahun) melalui telepon, Rabu (29/1/2019). Longsor akibat hujan deras terus-menerus beberapa waktu lalu tersebut menggerus jalan sedalam kurang lebih 2 meter. Longsor juga memakan hingga hampir 1,5 meter badan jalan. Warga yang melintas pun menjadi was-was karena jalan menjadi rawan kecelakaan. “Itu sudah mau (terjadi) selama sepekan. Sudah apa petugas memeriksanya (kondisi jalan), tetapi belum ada penanganannya,” kata Azer Money, warga lainnya. Rumawi maupun Money berharap pemerintah setempat segera memperbaiki kondisi jalan di kampung mereka. Itu agar warga merasa nyaman dan aman saat menggunakan jalan tersebut. (*) Editor: Aries Munandar
Kelola kawasan rumah semut menjadi lokasi wisata
Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Pemerintah Kampung Salor Dua di Distrik Kurik mengalokasikan sekitar Rp245 juta dari dana desa untuk penataan kawasan rumah semut (musamus). Kawasan tersebut selama ini ramai dikunjungi warga dari luar kampung, terutama pada hari libur dan akhir pekan. “Luasan kawasan rumah semut mencapai 29 hektare. Untuk sementara, baru 6-8 hektare yang difokuskan pengelolaannya sebagai lokasi wisata,” kata Kepala Kampung Salor Dua Tohaman, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (29/1/2020) Musamus saat ini menjadi ikon bagi Kampung Salor Dua. Diperkirakan lebih dari 1.000 musamus di kampung tersebut. “Saya pernah meminta Mahasiswa Unmus (Universitas Musamus, Merauke) saat KKN (kuliah kerja nyata), menghitung jumlah rumah semut. Jumlahnya sebanyak 800 rumah semut, tetapi itu belum semuanya. Perkiraan kami, ada lebih 1.000 rumah semut,” jelas Tohaman. Dia mengaku jumlah pengunjung terus meningkat ke kawasan musamus di Kampung Salor Dua. Itu sebabnya mereka mulai menata kawasan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang bagi wisatawan. “Banyak pengunjung datang berekreasi atau sekadar berfoto-foto (di kawasan musamus).” Selain musamus, Pemerintah Kampung Salor Dua menata Wawan, sebuah kawasan batu milik pemilik ulayat. Kawasan tersebut juga menjadi ikon kampung. “Kami mengalokasikan sekitar Rp80 juta untuk penataan dan penambahan fasilitas.” Anggota DPRD Merauke Moses Kaibu mendukung langkah Pemerintah Kampung Salor Dua dalam menata musamus sebagai kawasan wisata . “Saya kira perlu perhatian dari dinas terkait, dengan mendukung gebrakan masyarakat di Kampung Salor Dua.” (*) Editor: Aries Munandar
PLTMH beroperasi, warga Ilaga nikmati listrik 24 jam
Papua No. 1 News Portal | Jubi Timika, Jubi – Pemerintah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua menjajaki kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ilaga berkapasitas 700 KW yang beberapa waktu lalu diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. “Nanti arahnya ke sana, kami akan melakukan kerja sama dengan PLN untuk mengoperasikan PLTMH Ilaga. Saat ini untuk sementara waktu masih ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak,” kata Willem, di Timika, Senin (27/1/2020). Willem mengaku bersyukur dengan telah beroperasinya PLTMH Ilaga tersebut. Sebab saat ini masyarakat di Kota Ilaga dan sekitarnya sudah bisa menikmati penerangan listrik sepanjang hari dan malam (1×24 jam). Tahun-tahun sebelumnya, kata Willem, Pemkab Puncak menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk penyediaan sarana penerangan listrik di Ilaga lantaran masih mengandalkan PLTD yang mengonsumsi bahan bakar solar dan pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell. Sementara untuk mengangkut BBM dari Timika ke Ilaga, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mencarter pesawat terbang. “Selama ini kami menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mendukung pengoperasian sarana penerangan di Ilaga. Tahun 2013 kami anggarkan Rp15 miliar, kemudian tahun-tahun berikutnya turun sampai sekitar Rp12 miliar. Sekarang kami hanya siapkan Rp2 miliar untuk kepentingan perawatan PLTMH dan pembangunan jaringan listrik ke kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah masyarakat,” jelas Willem. Fasilitas PLTMH Ilaga yang berlokasi di samping Sungai Jila, Ilaga itu diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada 20 Desember 2019. Fasilitas tersebut dibangun sejak 2016 bekerja sama dengan Kementerian ESDM sebagai bagian dari program ‘Indonesia Terang’, dimana pengerjaannya ditangani oleh PT Wijaya Karya. Turbin untuk menggerakan PLTMH Ilaga diketahui didatangkan langsung dari India, serta pengoperasiannya dilakukan secara digital terkomputerisasi. Pembangunan PLTMH Ilaga menghabiskan biaya sekitar Rp100 miliar dari dana APBN melalui Kementerian ESDM. PLTMH tersebut berkapasitas 700 KW dan kini telah melistriki 600 kepala keluarga pada dua distrik, yakni Ilaga dan Gome. Kementerian ESDM juga telah membangun 300 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Sejak 2016 sampai 2019 telah dibangun 725 unit di Kabupaten Puncak. (*) Editor: Dewi Wulandari
Landasan pacu Bandara Ilaga akan diperpanjang
Papua No. 1 News Portal | Jubi Timika, Jubi – Pemerintah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua mendukung penuh pengembangan dan perpanjangan landas pacu Bandara Aminggaru Ilaga agar dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar jenis ATR. Bupati Puncak, Willem Wandik, di Timika, Senin (27/1/2020), mengatakan pekerjaan perluasan dan perpanjangan landas pacu Bandara Aminggaru Ilaga terus dikebut dan sejauh progresnya berjalan bagus. Pekerjaan perluasan dan perpanjangan landas pacu Bandara Aminggaru Ilaga itu ditangani oleh Kementerian Perhubungan, sementara Pemkab Puncak mengurus pembebasan lahan dan pembuatan akses jalan masuk menuju terminal Bandara Ilaga. “Progresnya luar biasa, itu berjalan terus hingga sekarang. Mudah-mudahan pada 2022 sudah bisa beroperasi penuh. Diharapkan nantinya pesawat sejenis ATR bisa masuk di Ilaga dan Sinak,” kata Willem. Willem mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Kabupaten Puncak, mengingat untuk membangun di daerah yang terletak di kawasan pegunungan tengah Papua dengan kondisi geografis dan topografis yang sulit itu membutuhkan ongkos yang sangat mahal. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Presiden Joko Widodo yang terus memberikan perhatian untuk pembangunan Kabupaten Puncak yang lebih baik. Tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, kami sulit untuk membangun di sana karena ongkos sangat mahal, semua barang kebutuhan pokok dan material bangunan diangkut ke Ilaga dengan pesawat terbang,” jelas Willem. Hingga kini landas pacu Bandara Aminggaru Ilaga hanya berukuran panjang 600 meter dan lebar 23 meter, hanya bisa didarati pesawat jenis caravan dan twin otter dengan kapasitas penumpang dan kargo barang yang sangat terbatas. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU Ilaga, Herman Sujito, beberapa waktu lalu mengatakan jajarannya masih fokus menyiapkan lahan untuk perpanjangan landas pacu Bandara Ilaga, sebab di ujung bandara itu terdapat jurang sehingga harus dilakukan penimbunan. “Perpanjangan landasan Bandara Ilaga untuk tujuan meningkatkan faktor keselamatan penerbangan mengingat selama ini sering terjadi kecelakaan pesawat di Bandara Ilaga karena landasannya pendek,” jelas Herman. Ia mengatakan pada 2018 telah dilakukan pelebaran landasan Bandara Ilaga dari semula 18 meter menjadi 23 meter. Selain itu juga dilakukan perluasan tempat parkir pesawat (apron) menjadi 60 meter x 80 meter sehingga tadinya hanya bisa menampung empat pesawat berbadan kecil sekarang sudah bisa menampung hingga tujuh pesawat berbadan kecil. Herman mengatakan landasan Bandara Ilaga nantinya akan diperpanjang hingga 750 meter dan seterusnya akan diperpanjang lagi hingga 1.000 meter agar nantinya bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis ATR. “Sesuai master plan Bandara Ilaga nantinya bisa didarati pesawat jenis ATR. Kalau sekarang hanya bisa didarati pesawat jenis Pilatus Porter, Grand Caravan, dan Twin Otter,” ujarnya. Menurut dia, tidak ada perubahan arah landas pacu terkait pengerjaan penimbunan di ujung Bandara Ilaga itu. Akses masuk menuju Bandara Ilaga nantinya akan diubah, yang semula dari sisi kiri landasan kemudian nantinya akan diubah ke sisi kanan. “Pembangunan dari sisi udara semuanya didanai dari sumber APBN melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Sementara pembangunan akses darat dikerjakan oleh Pemkab Puncak,” ujarnya. Saat ini pergerakan pesawat yang turun dan terbang dari dan menuju Bandara Aminggaru Ilaga setiap harinya rata-rata sekitar 50 kali dimulai pukul 07.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT. Penerbangan menuju Ilaga, kota yang terletak di kawasan pegunungan Papua itu terbanyak dilakukan dari Timika untuk kepentingan pelayanan kargo penumpang dan kargo barang. Selain itu juga ada penerbangan dari Sinak dan Nabire serta penerbangan subsidi perintis dari Wamena sebanyak tiga kali sepekan. (*) Editor: Dewi Wulandari
Pemasaran hasil bumi diadang jembatan rusak
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Warga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan di Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Nimboran. Kerusakan tersebut menghambat mereka dalam memasarkan hasil bumi. “Pemerintah daerah harus turun ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat. Kalau itu (perbaikan jalan dan jembatan) merupakan kewenangan provinsi, mereka harus aktif bersuara (memperjuangkan perbaikannya),” kata Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura Rasino, Kamis (23/1/2020). Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Nimboran termasuk Wilayah Pembangunan III Kabupaten Jayapura. Rasino mengunjungi sejumlah kampung di sana semasa agenda reses, beberapa waktu lalu. “Masyarakat Kampung Skori juga kesulitan saat mau keluar (bepergian) ke Sabron. Jembatan hasil swadaya masyarakat putus,” ujarnya. Ketua Fraksi Nasdem tersebut juga menerima keluhan masyarakat tentang aktivitas pendidikan di Distrik Nimbron. Banyak guru mangkir mengajar. “Orangtua dan wali murid mengeluhkan (tingkat) kehadiran guru di SMP Negeri 2 Nimboran. Kepala sekolahnya bahkan jarang (berada) di tempat,” ungkap Rasino. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Ted Mokai mengaku akan menegur para kepala sekolah yang dilaporkan mangkir atau sering meninggalkan tugas. Namun, Mokai tidak menjelaskan kapan dia akan menegur bawahannya tersebut. (*) Editor: Aries Munandar
Fasilitas umum rusak akibat banjir bandang belum diperbaiki
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang pada tahun lalu belum diperbaiki di Kabupaten Jayapura. Salah satunya ialah sarana air bersih dan pos pelayanan kesehatan terpadu. Kondisi itu terungkap dalam kunjungan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Wagus Hidayat semasa agenda reses, beberapa waktu lalu. Legislator dari Daerah Pemilihan I Sentani tersebut juga menerima berbagai keluhan dari masyarakat terdampak banjir bandang. “Masyarakat mengeluhkan (kerusakan) sarana air bersih di Kampung Toladan, dan posyandu (pos pelayanan kesehatan terpadu) di (Perumahan) BTN Sosial. Pascabanjir (masa darurat) sudah lewat (berakhir) berapa lama, tetapi (kondisi warga terdampak banjir) tidak diperhatikan pemerintah daerah,” kata Wagus yang juga Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika, Kamis (23/1/2020). Dia menegaskan sarana air bersih dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan warga terdampak banjir. Mereka selama ini harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari. Adapun warga yang membutuh penanganan medis harus berjalan jauh ke puskesmas. “Sebenarnya masih banyak fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang, dan belum diperbaiki.” Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan perbaikan fasilitas umum masih terus dilaksanakan di sejumlah lokasi terdampak banjir bandang Sentani. Fasilitas umum tersebut termasuk sarana air bersih, dan kesehatan. “Pembangunan (kembali) perumahan warga dan fasilitas umum masih sedang (terus) dikerjakan.” Keluhan warga mengenai sarana air bersih juga terungkap dari laporan Jurnalis Jubi, Yance Wenda. Korban banjir yang masih mendiami sejumlah lokasi pengungsian juga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pasokan air bersih tersendat bahkan macet sejak lama. (*) Editor: Aries Munandar
GOR Toware direnovasi untuk PON 2020
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Mathius Awoitauw memastikan Gedung Olah Raga Kampung Toware di Distrik Waibhu bakal direnovasi kembali dalam waktu dekat. Fasilitas tersebut akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. “Sudah ada koordinasi dengan pihak ketiga (kontraktor) yang akan mengerjakan renovasinya. Masyarakat juga telah sepakat,” kata Awoitauw, Rabu (22/1/2020). Berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, pengelolaan Gedung Olah Raga (GOR) Toware juga bakal melibatkan masyarakat setempat. Kesepakatan itu dibuat pada pertengahan tahun lalu. Karena itu, Awoitauw mengimbau masyarakat mendukung renovasi yang dilakukan Pemkab Jayapura. “Fasilitas ini didirikan juga untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada cara-cara tidak benar (mengganggu renovasi) sama saja mengarah kepada proses (melanggar) hukum.” Ketua Adat atau Ondofolo Kampung Bambar Orgenes Kaway menyatakan ganti rugi terhadap lahan GOR Toware sudah lunas sejak lama. Masyarakat tidak perlu lagi meributkannya. “Fasilitas ini akan digunakan bagi kepentingan daerah dan negara. Masyarakat semestinya mendukung,” kata Kaway yang juga anggota DPR Papua. (*) Editor: Aries Munandar
Kabupaten Jayapura perluas infrastruktur telekomunikasi
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura memperpanjang kontrak kerja sama penyiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mewujudkan konsep kota cerdas atau smart city. Mereka mengandeng kembali PT Daya Mitra Telekomunikasi untuk melanjutkan pembangunan jaringan. “Kami menawarkan pembangunan Base Transciver Station (stasiun pemancar) dengan konsep (teknologi) microcell. Pembangunannya dikombinasikan dengan lampu penerangan di sepanjang jalan utama sehingga setiap aktivitas kota dapat dipantau setiap saat,” kata Koordinator Operasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Wilayah Papua Muklis, saat konferensi pers, Rabu (22/1/2020). Anak perusahaan PT Telkom tersebut dalam kerja sama sebelumnya telah membangun infrastruktur telekomunikasi di 20 lokasi selama empat tahun di Kabupaten Jayapura. Pada kontrak terbaru, mereka bakal menggenapkannya menjadi 50 lokasi. Lokasi yang telah terbangun infrastruktur telekomunikasinya itu, di antaranya Sentani, Hawai, dan Doyo Baru. Pemerintah daerah pun dapat memantau langsung kondisi lalu lintas di wilayah perkotaan tersebut, termasuk pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon mengatakan keberadaan infrastruktur telekomunikasi sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi dan memantau aktivitas di ruang publik. “Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan teknologi microcell. Kami telah memfasilitasi pengurusan izin lahan dan lokasi tower (pemancar) serta jaringan telekomunkasi,” kata Gustaf dalam kesempatan sama. (*) Editor: Aries Munandar
Angkasa Pura I rencanakan pengembangan Bandara Sentani
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – PT Angkasa Pura I memaparkan sejumlah rencana pengembangan Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura. Pengembangan tersebut dilakukan setelah mereka resmi mengambil alih pengelolaan bandara pada awal tahun ini. “Puluhan kegiatan investasi (proyek) bakal dilaksanakan di Bandara Sentani. Ada (proyek) yang bisa dikerjasamakan dengan perusahaan daerah maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, seusai menghadiri pemaparan, Selasa (21/1/2020). Salah satu agenda yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura ialah pemungutan pajak dan retribusi bandara. “Semua (rencana kerja sama tersebut) tidak ada masalah, tinggal dikerjakan saja.” Bupati Awoitauw menegaskan hal terpenting setelah pengambilalihan pengelolaan bandara dari Perusahaan Daerah Baniyau ialah komitmen pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Janji manajemen Angkasa Pura I untuk memprioritaskan OAP dalam pengisian 90% formasi pegawai bandara harus direalisasikan. “Ketika penumpang tiba dan melihat banyak petugas bandara berkulit hitam dan berambut keriting, mereka akan merasakan berada di Papua,” ucap Awoitauw. Kepala Bandara Sentani Antonius Widyo menyatakan mereka bakal memperbaiki dan memperpanjang landasan pacu, dan merenovasi fasilitas terminal penumpang. Areal parkir bandara juga bakal dikembangkan dan ditata kembali sehingga lebih beratmosferkan budaya Papua. “Perekrutan pegawai juga sedang diproses, termasuk (rencana pengangkatan) honorer menjadi karyawan tetap perusahaan. Datanya masih belum kami dapatkan dari Angkasa Pura I, tetapi rekrutmennya berdasarkan kebutuhan (tenaga kerja) di bandara,” kata Antonius. Perbaikan fasilitas Bandara Sentani bakal diikuti penataan kawasan di sekitarnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana memperluas jalur hijau di sekitar bandara. Pengembangan kawasan tersebut bakal merelokasi permukiman warga setempat. (*) Editor: Aries Munandar
Penerbangan perintis bersubsidi layani rute Merauke-Asmat
Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Pemerintah membuka jalur penerbangan perintis bersubsidi rute Merauke-Pantai Kasuari, Asmat. Penerbangan dilayani oleh maskapai Susi Air. Maskapai yang sama juga melayani rute ke Okaba dan Kimaam. Pembukaan jalur baru tersebut ditandai dengan penerbangan perdana pada Senin (20/1/2020). “Penumpang ke Kamur (Bandara di Pantai Kasuari) selalu ada karena (moda) transportasi satu-satunya dari Merauke hanya dengan (melalui jalur) udara. Kalau melalui jalur laut, harus ke Ewer terlebih dahulu, baru menumpang kapal barang ke Distrik Pantai Kasuari,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Kamur Arief Santoso. Layanan penerbangan ke Pantai Kasuari sebanyak dua kali sepekan, yakni setiap Rabu dan Jumat. Adapun kapasitasnya sebanyak 12 penumpang dalam sekali terbang. Penerbangan rute Merauke-Pantai Kasuari ditempuh sekitar 1,5 jam. Pihak UPBU Kamur telah menyosialisasikan jadwal penerbangan perintis bersubsidi itu hingga ke daerah pedalaman di Pantai Kasuari. Tujuannya agar diketahui masyarakat luas. Pembukaan jalur penerbangan tersebut disambut gembira oleh Yohanes (45 tahun), warga Asmat yang menetap di Merauke. Keberadaan moda transportasi udara itu dianggapnya membantu masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman. “Kami berharap penerbangan (dalam) dua kali sepekan dilakukan rutin. Banyak warga membutuhkan layanan penerbangan di sana (Pantai Kasuari),” katanya. (*) Editor: Aries Munandar
Proyek Infrastruktur PON dituding tidak ramah lingkungan
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Proyek infrastruktur penunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dituding tidak ramah lingkungan, dan mengabaikan kearifan lokal bahkan mata pencarian warga. Sejumlah hutan sagu digusur untuk dijadikan jalan raya. “Pemerintah daerah terlalu gegabah dalam mengambil kebijakan. Kalau demi kepentingan pembangunan, seharusnya disiapkan dahulu lahan pengganti untuk penanaman kembali sagu,” kata Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani Deniks Felle, Kamis (16/1/2020). Menurutnya, pemerintah seharusnya menyiapkan rencana induk (master plan) pembangunan kawasan sebelum pengerjaan proyek dimulai. Jika rencana induk itu dijadikan rujukan, tidak bakal ada penggusuran terhadap hutan sagu. “Kalau hanya main gusur dan tebang seperti saat ini, berarti pemerintahnya tidak ramah lingkungan. Pemerintah bilang, nanti tanam kembali. Di mana lahannya? Karena sudah digusur untuk pembangunan jalan, hutan sagu tinggal cerita,” kata Felle. Dia mengatakan keberadaan hutan sagu sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat, apalagi mereka yang mendiami kawasan pesisir Danau Sentani. “Hutan sagu menjadi lahan pekerjaaan (bagi) mereka untuk (memenuhi) kebutuhan sehari-hari.” Pegiat pelestarian sagu Marshall Suebu juga menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Dia menyebut menjaga hutan sagu merupakan sebuah kehormatan dan sumbangsih masyarakat terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di dunia. “Dari 4-5 juta hektare lahan sagu di dunia, terbesar (terluas) dan beraneka (paling banyak) jenisnya (ialah) di Sentani. Kami ini (masyarakat Sentani) ialah orang-orang hebat yang terpilih untuk mendapatkan (mengelola) sagu,” tegas Suebu. (*) Editor: Aries Munandar
Proyek PON 2020, kontraktor lokal gigit jari
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Kontraktor lokal mengaku belum pernah dilibatkan dalam proyek berskala besar untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kabupaten Jayapura. Pengelola proyek lebih memilih kontraktor dari luar daerah untuk menggarap subpekerjaan mereka. “Pengusaha yang mengerjakan proyek miliaran rupiah seharusnya memberikan subpekerjaan mereka kepada pengusaha lokal. Masak, untuk mengurus timbunan saja, harus bawa pengusaha dari luar Papua,” kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Jayapura Barnabas Janggroserai, Kamis (16/1/2020). Janggroserai melanjutkan pengerjaan jalan penghubung, jalan lingkungan, drainase, hingga gorong-gorong semuanya diborong pengusaha dari luar Papua. Pengusaha lokal hanya bisa menonton karena tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaan proyek PON 2020. Menurutnya, banyak perusahaan lokal berkualifikasi menengah hingga besar di Kabupaten Jayapura. Karena itu, mereka telah menyurati Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua agar memberdayakan kontraktor setempat dalam proyek berskala besar tersebut. “Kami menyadari ada kekurangan (keterbatasan kemampuan), tetapi paling tidak (seharusnya), ada 5-10 dari ratusan pengusaha lokal, anggota kami diberdayakan. Kami dalam waktu dekat akan beraudiensi dengan pemerintah daerah,” jelas Janggroserai. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pernah bilang proyek penunjang PON 2020 yang nilai kontraknya di bawah Rp1 miliar dapat dikerjakan melalui penunjukan langsung. Mekanisme tanpa tender tersebut diperuntukan bagi kontraktor lokal. (*) Editor: Aries Munandar
Bangun drainase sesuai standar infrastruktur kota
Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pemerintah membangun sejumlah jalur alternatif dan jalan penghubung di wilayah perkotaan di Kabupaten Jayapura, untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Pembangunan jalan akan dilanjutkan dengan pembuatan drainase atau saluran air sesuai standar kelayakan infrastruktur perkotaan. “Jalan dibangun lebih dahulu daripada drainase. Selama ini drainase yang dibuat (dibangun di Kabupaten Jayapura) tidak begitu standar (belum memenuhi standar) untuk jalan di perkotaan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jayapura Alpius Toam, Selasa ( 14/1/2020). Toam mengatakan pembangunan jalan penghubung untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas selama PON pada Oktober mendatang. Jalan penghubung tersebut dibangun di sepanjang kawasan pasar lama menuju pasar baru, Kehiran, Toware, Yahim, Sosial, Kemiri, hingga lintas utara. Selain jalan penghubung, pemerintah membangun beberapa jalur alternatif. Jalur alternatif itu, di antaranya di kawasan Telaga Ria hingga Yabaso, dan di jalur selatan. “Setelah jalan penghubung (selesai) dibangun, barulah dibuat drainase yang bagus. Mengingat, (untuk mengantisipasi) cuaca yang tidak menentu serta dampak bencana yang pernah terjadi,” kata Toam. Berkaitan dengan pembangunan dan penataan infrastrukur tersebut, pembongkaran pun dilakukan terhadap drainase lama di bekas kawasan Pasar Lama Sentani. Drainase dibongkar sekitar dua bulan lalu, tetapi belum terlihat adanya aktivitas pembangunan kembali saluran air itu sampai saat ini. “Ketika hujan turun, air meluap dari eks pasar lama. Semua sampah berkeluaran hingga ke jalan utama dan masuk ke rumah-rumah warga di Jalan Yahim, Kelurahan Dobonsolo,” kata Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani Deniks Felle. (*) Editor: Aries Munandar
Kemenhub hibahkan 4 bus air untuk Biak Numfor
Papua No.1 News Portal | Jubi Biak, Jubi – Kementerian Perhubungan menyumbangkan empat bus air untuk melayani angkutan warga kepulauan di Biak Numfor. Armada tersebut dijadwalkan beroperasi mulai tahun depan. “Anggaran untuk pengadaan empat bus air berasal dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perhubungan. Nilainya sekitar Rp800 juta,” kata Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Fransisco Olla, Minggu (29/12/2019). Dia mengatakan sarana angkutan laut ke berbagai kampung dan objek wisata selama ini masih sangat kurang di Biak Numfor. Karena itu, keberadaan bus air tersebut diharapkan membantu masyarakat dalam bepergian serta mendistribusikan hasil perikanan dan perkebunan mereka. “(Pengoperasian) empat bus air berkapasitas angkut masing-masing 20 penumpang akan mendukung program strategis pariwisata nasional. Rutenye ialah Pulau Owi-Biak Kota, dan Distrik Kepulauan Padaido-Aimando,” jelas Fransisco. Dia juga berharap bantuan sarana transportasi tersebut berdampak positif terhadap perekonomian warga di berbagai kampung di Kepulauan Padaido, dan Aimando. (*) Editor: Aries Munandar