Papua No. 1 News Portal | Jubi
Gorontalo, Jubi – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bertekad mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, lewat paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) Taman Sains Pertanian Bio Industri Palma di Balai Penelitian (Balit) Palma Manado.
Nelson yang juga ketua Koalisi Nasional Kabupaten Penghasil Kelapa (KPK), memaparkan bahwa industri kelapa pernah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia sekitar tahun 1920 hingga 1940-an.
"Kini sektor hulu dan hilir kelapa kita terpuruk. Luas kebun yang terus merosot 20-22 ribu hektare/tahun hilang. Produktivitas rata-rata kelapa nasional rendah hanya 40 butir/tahun. Sedangkan India 112 butir/pohon/tahun," ungkap Bupati Nelson.
Ia mengatakan bahwa ekspor produk turunan kelapa Indonesia saat ini berada 30 persen di bawah Filipina.
Posisi penghasil kelapa terbesar dunia bukan lagi Indonesia (15 miliar butir kelapa total/tahun) melainkan India sejak tahun 2012 (21 miliar butir/tahun).
Maka melalui Koalisi Pemerintah Kabupaten penghasil kelapa yang secara resmi terbentuk pada 27 November 2017 di Gorontalo lalu dalam temu nasional Kabupaten penghasil kelapa bertekad mengembalikan kejayaan kelapa.
"Koalisi KPK akan menjadi kekuatan baru dalam pembenahan sektor hulu dan hilir kelapa nasional mengejar ketertinggalan itu," tegas dia.
Adapun beberapa poin penting dibentuknya KPK dan Pelaksanaan Temu Nasional Kelapa diantaranya menjadi mitra Kementerian atau Badan terkait dalam pengembangan kelapa serta menjadi pendorong Pemerintah Pusat untuk kebijakan yang pro kelapa terutama penganggaran.
Selain itu, akan menyusun peta jalan pengembangan kelapa nasional dengan segala upaya demi mengembalikan kejayaan kelapa indonesia. KPK tersebut mengupayakan agar indonesia dapat berperan aktif dalam kencah internasional terkait pengembangan kelapa terutama dengan menggeliatkan pasar kelapa global.
Pembentukan KPK mengupayakan pembentukan otoritas kelapa Indonesia yang sudah dirasa perlu hadir seperti PCA (Philippines Coconut Authority) di Filipina, CDB (Coconut Devolopment Board) di India dan CDA (Coconut Development Authority ) di Srilanka.(*)
